Didemo Mahasiswa, Gubernur Sultra Hentikan Aktivitas 15 Perusahaan Tambang Wawonii

HMINEWS.COM, KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi akhirnya mengambil sikap tegas terkait tuntutan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang dilakukan berhari-hari.

Unjuk rasa tersebut menuntut pencabutan izin tambang yang dilakukan perusahaan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) karena dinilai melanggar dan merusak lingkungan.

Senin (11/3/2019) malam, Ali Mazi menyatakan status 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii dibekukan sementara.

“Terkait tambang, saya sudah panggil Kadis ESDM untuk melakukan pemberhentian sementara. Kan ada 18 IUP di Konkep, tiga itu sudah game over. Nah ini 15 kita berhentikan sementara,” jelas Ali Mazi, melasnsir Kumparan.com.

Terkait status pemberhentian sementara IUP di Konkep, Ali Mazi mengaku akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melaksanakan rapat malam ini. Dia juga akan membentuk tim investigasi guna menyelidiki 15 IUP aktif di Konkep.

“Kalau nanti terbukti menyalahi aturan, kita cabut permanen IUP-nya,” tambah Ali Mazi.

Diketahui, 15 IUP di Konkep terbit pada Tahun 2008 sampai Tahun 2013. Di tahun itu, Lukman Abunawas masih menjabat sebagai Bupati Konawe — sebelum mekar menjadi Konkep–. Saat ini Lukman menjabat sebagai Wakil Gubernur Sultra.

Unjuk Rasa Ricuh

Aksi unjuk rasa yang yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sultra seringkali berakhir ricuh dengan aparat. Setiap kali demo, sekitar 300 warga yang didampingi organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan LMND Kendari. Mereka bersatu dalam elemen bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii.

Terakhir, pada Senin (11/3/2019) kemarin, demonstrasi diwarnai aksi lempar batu hingga lemparan kayu memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dentuman suara tembakan gas air mata dilepaskan aparat kepolisian ke arah mahasiswa. Melihat kondisi gangguan keamanan yang kian sulit terkendali, polisi pun langsung mengejar dan mengamankan sejumlah pengunjuk rasa.

Selain menghentikan sementara 15 IUP, Ali Mazi juga mengaku telah mencopot Kasatpol PP Eman Jaya dan digantikan oleh Hari Jalu sebagai pelaksana tugas.

Menurut Ali Mazi, Kasatpol PP dicopot karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas, terutama saat mengawal aksi demontrasi masyarakat yang berujung ricuh dan menimbulkan korban luka-luka.

“Saya sebagai kepala daerah, saya juga tidak setuju kalau ada anak-anak saya yang diperlakukan sewenang-wenang oleh bawahan saya,” katanya.

HMI MPO Sultra Tuntut pemerintah Cabut Izin Tambang Wawonii

HMINEWS.COM, SULTRA –– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Kendari menuntut pemerintah untuk menolak pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (6/3/19).

Bukan hanya HMI, melansir mongabay.co.id, sekitar 300 warga mendatangi kantor gubernur, didampingi organisasi mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan LMND Kendari. Mereka bersatu dalam elemen bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii.

Wawonii, merupakan pulau kecil di Sultra, seluas 715 kilometer persegi, tetapi dikerubuti belasan izin tambang. Demonstrasi warga mendesak Gubernur Sultra, mencabut sekitar 15 izin tambang di Wawonii, digelar di Kantor Gubernur.

Di depan gerbang Kantor Gubernur Sultra, mahasiswa menggelar teatrikal dan kubur diri. Dalam teatrikal mereka menggambarkan tanah Wawonii, yang dulu penuh nyiur nan rimbum, seketika berubah. Kelapa tumbang dan tanah dikeruk investor tambang.

Pada demo ini, warga dan mahasiswa juga ada menggelar long march dari Kampus Universitas Halu Oleo (Unhalu) hingga ke depan kantor gubernur. Sampai di kantor gubernur, massa mendorong barikade polisi dan Satpol PP. Demosntrasipun berakhir panas.

Aparat berjatuhan menghalau warga. Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman Kantor Gubernur Sultra. Tak mau kalah dari warga, anggota Polres Kendari menembakkan gas air mata tepat di tengah-tengah demonstran. Bukan cuma sekali, ledakan gas air mata terdengar puluhan kali.

Tercatat, ada 11 orang luka, baik warga maupun polisi. Kaca kantor gubernur pecah, pelayanan publik pun juga lumpuh. PNS dan honorer sibuk menyaksikan warga dan aparat bentrok.

“Kawan kami dipukuli Pol PP dan Polisi seperti binatang. Walau sudah terjatuh masih juga dipukuli menggunakan rotan,” kata Mando, kordinator lapangan.

Mando mengatakan, aksi mereka adalah aksi damai. Warga hanya ingin bertemu Gubernur, H. Ali Mazi, agar mencabut 15 IUP di Wawonii. Mando juga kecewa atas sikap Wakil Gubernur, Lukman Abunawas.

Gubernur Lambat Cabut Izin

Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, dinilai lambat mencabut IUP di Wawonii. Gubernur juga terkesan membiarkan masalah ini berlarut dan rela melihat korban berjatuhan.

Mando, kordinator warga menolak tambang mengatakan, masalah di Wawonii, sudah disampaikan sejak kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018.

Kala Ali Mazi menginjakkan kaki di Wawonii, kata Mando, warga sudah menyampaikan keluhan soal tambang.

Kala itu, Ali berjanji siap menolak pertambangan di Pulau Kelapa itu. Setelah duduk jadi gubernur, Ali seakan lupa ingatan. Hal itu terlihat pada program 100 hari Ali Mazi.

“Tak ada penyelesaian konflik Wawonii. Kami sampaikan lewat demo di DPRD Sultra, hasilnya DPRD mengeluarkan rekomendasi agar gubernur segera mencabut IUP. Sampai sekarang, masuk 2019, IUP tidak juga dicabut,” kata Mando.

Mando mengatakan, masalah tambang di Wawonii, menabrak setidaknya dua aturan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun 2014.

Abe

Milad Ke-72, HMI Bagikan Bantuan ke Korban Banjir Sulsel

Jeneponto, HMINEWS.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Makassar bekerja sama dengan HMI Cabang Jayapura dan Palopo membagikan bantuan logistik untuk korban bencana banjir di Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Bantuan yang disalurkan ini bertepatan dengan Milad HMI ke-72 yang jatuh setiap tanggal 5 Februari. Jenis bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dapur seperti beras, minyak, mie instan, dan beragam kebutuhan lainnya.

Ketua HMI MPO Cabang Makassar, Hirjayadi bersama beberapa orang pengurus HMI dan Kohati menyerahkan langsung bantuan untuk korban tersebut.

Ia berharap agar semua bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat korban bencana dan dapat sedikit mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir.

“Kita sengaja mengambil momentum Milad HMI ke-72 ini untuk menyalurkan bantuan ke korban bencana. Dengan harapan, HMI selalu bisa hadir di masyarakat dalam kontribusi yang nyata,” katanya.

Tak hanya menyerahkan bantuan, para kader HMI MPO ini juga mengunjungi langsung pula rumah keluarga-keluarga yang kehilangan rumah dan kehilangan keluarga akibat bencana.

Dalam pendistribusian langsung ke dua titik lokasi bencana tersebut, HMI juga mendengar langsung kebutuhan dasar yang belum diterima para korban.

Sebagai informasi, rombongan HMI MPO turun langsung di dua titik lokasi, yakni Desa Sapanang, Kecamatan Binamu dan Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea. Kedua lokasi ini merupakan dua titik yang terdampak paling parah oleh bencana 22 Januari lalu.

Sementara itu, Kepala Desa Kayuloe Barat, Rudi Manca yang menerima secara langsung HMI saat berkunjung menjelaskan beberapa kebutuhan mendasar yang masih sangat dibutuhkan warganya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada HMI yang turut andil memberikan bantuan dan kepedulian kepada masyarakatnya.

“Atas nama Pemerintah Desa,  kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat kami yang terdampak bencana banjir,” ujarnya.

Abe

5 Februari, HMI MPO Makassar Salurkan Bantuan Korban Banjir di Jeneponto

Makassar, HMINEWS.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Makassar bekerjasama dengan HMI Cabang Jayapura dan HMI Cabang Palopo akan menyalurkan bantuan ke daerah terdampak banjir Sulsel, Selasa, 5 Februari 2019.

Ketua HMI MPO Cabang Makassar, Hirjayadi mengatakan, bantuan berupa sembako atau kebutuhan rumah tangga akan dipusatkan di Jeneponto sebagai salah satu kabupaten yang terdampak paling parah.

“Untuk kali ini, kita akan memusatkan bantuan ke daerah Jeneponto terlebih dahulu. Sebab kita tahu, daerah tersebut merupakan daerah yang paling parah,” katanya, di Makassar, Senin (4/2/2019).

Jayadi mengatakan, ini adalah bantuan yang akan pertama kali disalurkan HMI setelah banjir yang melanda beberapa daerah di Sulsel pada 22 Januari lalu.

“Selain dari HMI Cabang Makassar, bantuan ini merupakan sumbangan dari berbagai cabang di Indonesia Timur seperti HMI Cabang Jayapura dan Cabang Palopo. Kita juga masih menerima apabila ada dermawan yang ingin turut membantu korban bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Penyaluran Bantuan, Abrar Agus juga mengatakan bahwa, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait teknis penyaluran bantuan di Jeneponto.

“Untuk teknisnya, kita telah melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat. Yang jelas bantuan ini kita akan salurkan ke daerah yang terdampak parah, bahkan sampai kehilangan rumah,” jelas Abrar.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan menyebut banjir dan longsor di Sulsel sendiri menelan korban jiwa sedikitnya 79 orang dan puluhan orang luka-luka.
Abe

Komunitas HMI MPO di Bekasi Gelar Buka Puasa Bersama

HMINEWS.COM, Komunitas hijau hitam di Bekasi menggelar acara buka puasa bersama, dalam kegiatan ini turut hadir kader dan alumni HMI MPO di wilayah Bekasi, kegiatan dilaksanakan pada 14 Juni, bertempat di Islamic Centre KH Noer Alie Bekasi.

Selain sebagai ajang silaturrahim, buka puasa bersama juga dimaksudkan sebagai wadah curah gagasan lintas generasi, gagasan tentang kebangsaan dan keumatan.

Kader yang hadir mayoritas berasal dari kampus STAI Attaqwa Bekasi yang juga sedang melangsungkan kegiatan LK I di tempat yang sama.

Besar harapan, kedepan kegiatan kumpul bersama antara sesama anggota komunitas lebih sering diadakan, bentuknya bisa beragam, dalam bentuk buka puasa bersama atau dalam bentuk lain, agar ikatan kekeluargaan dalam HMI MPO semakin kuat.[]

Bencana Longsor Luwu Timur, Badko Sulambanusa Instruksikan Cabang HMI Terdekat Untuk Bantu Korban

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam Badko Sulambanusa turut berduka atas bencana longsor yang menimpa masyarakat Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Luwu Timur. Bencana tersebut mengakibatkan 7 korban jiwa meninggal dunia. 7 korban luka berat dan 14 rumah warga rusak parah tertimbun longsor.

HMI Badko Sulambanusa telah menginstruksikan kepada cabang-cabang HMI sekitar lokasi agar turun membantu para warga. Partisipasi hijau hitam dalam penanganan bencana ini dinilai urgen sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.

Hingga berita ini diturunkan, HMI Cabang Palopo sebagai salah satu cabang yang relatif dekat dengan Luwu Timur, sedang melakukan penggalangan dana di beberapa titik Kota Palopo dalam rangka membantu korban longsor

“Tindakan kepedulian terhadap korban longsor Luwu Timur wajib dilakukan, derita para korban adalah derita mahasiswa, derita mereka adalah derita HMI” ungkap Ketua HMI MPO Badko Sulambanusa, Fahrul Rizal, Jumat (12/5).

Pihaknya juga berharap pemerintah bertindak cepat menagani bencana ini. “Kami berharap pula pemerintah cepat dan sigap membantu para korban bencana dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka dan memberikan pengobatan kepada korban luka-luka” tutupnya. (LUR)

Walhi Aceh Desak Pemerintah Awasi Pertambangan Ilegal di Aceh Barat

HMINEWS.COM, Walhi Aceh mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap praktek pertambangan emas ilegal dikawasan Sungai Mas di Aceh Barat. Dikarenakan kondisi kerusakan bantaran sungai woyla – seunagan sudah sangat parah. Praktek dari penambangan emas illegal di Aceh Barat, sudah diproses oleh Polres Aceh Barat yang berada di lokasi Tungkop, namun di sisi lain pertambangan emas di kawasan Sungai Mas masih saja berlanjut. Artinya ketika satu titik kawasan pertambangan ditutup, namun masih ada kawasan lain yang masih aktif dan dikhawatirkan akan ada titik lain yang menjadi wilayah baru pertambangan.

Kecamatan Sungai Mas berada pada DAS Woyla yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Woyla – Bateue. Kawasan Kueng Woyla  melintasi Gampong Tutut Dan Lancong memiliki potensi sumber emas. Dalam pasal 16, pasal 23 dan pasal 24 Qanun Aceh Barat No.1 Tahun 2013 Tentang RT RW Kab. Aceh Barat disebutkan Kawasan Krueng Woyla – Seunagan  merupakan kawasan  lindung wilayah sungai, sebagai kawasan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air.

Meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, fakta di lapangan telah terjadi pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut. Aktivitas pertambangan ilegal merupakan pelanggaran Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktifitas pertambangan ilegal juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Semua praktek pertambangan harus memiliki izin dan harus sesuai dengan kebijakaan rencana tata ruang daerah serta perundang-undangan yang berlaku.

Hasil investigasi langsung di lapangan yang dilakukan oleh Walhi Aceh, masih ditemukan  praktek pertambangan Ilegal di Kecamatan Sungai Mas dan belum ada penanganan dari aparat penegak hukum. Investigasi dilakukan dengan metode peninjauan langsung ke lapangan, wawancara warga, pendokumentasian foto dan video, serta pengambilan titik koordinat. Lokasi investigasi berada di Gampong Tutut dan Gampong Lancong Kecamatan Sungai Mas.

Dalam hal ini, meskipun dari pihak pemerintah Aceh Barat sudah melakukan himbauan atau larangan terkait dengan pertambangan illegal, pada kenyataannya aktifitas pertambangan masih terjadi dan bahkan telah mengakibatkan korban jiwa. Dari hasil temuan yang dilakukan Walhi, dilokasi pertambangan masih menggunakan alat berat dan mesin fortable/penyuling emas. Bahkan tidak ada reklamasi terhadap bekas galian. Pertambangan yang berada di lokasi Tungkop sudah ditutup, yang tertinggal hanya bekas pertambangan. Lokasi pertambangan yang masih aktif adalah di Desa Lancong dan Desa Sarah Perlak. Di Desa Sarah Perlak aktivitas penambangan dilakukan secara manual (mendulang) sedangkan di  Desa Lancong kegiatan pertambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat. Tindak lanjut dari hasil investigasi, Walhi Aceh akan melaporkan kasus pertambangan emas ilegal di Aceh Barat tersebut ke Polda Aceh dan Pemerintah Aceh, sehingga dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.

Eksekutif Daerah Walhi Aceh

Muhammad Nur

Direktur

HMI Badko Sumatra Raya: Perusahaan Pembakar Hutan harus Dihukum Berat

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Badko Sumatra Raya mendesak diberlakukannya sanksi tegas terhadap perusahaan pembakar hutan. Karena akibat pembakaran yang disengaja tersebut menghanguskan hutan-hutan yang bukan milik perusahaan dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

“Asap yang berkepanjangan di riau sudah sejak dahulu hingga kini belum selesai, pemerintah juga terkesan mandul dalam mengatasi masalah asap yang terjadi di Riau, bahkan menghabiskan dana yang sangat mahal hingga triliunan dari pemerintah pusat maupun daerah,” kata Ketua Badko Sumatra Raya, Mizan Mustofa,

Mizan menyaatakan masih ada yang terlupakan dari upaya pemerintah pusat maupun daerah, yaitu tidak adanya sansi tegas terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahan dan hutan.

“Yang selalu menjadi sasaran selalu masyarakat kecil, padahal itu hanya sebagian kecil pembakar yang tertangkap. Kita tidak pernah tahu siapa dalang di balik itu semua. Itu artinya pemilik lahan atau perusahaan tidak pernah terkena sanksi,” lanjut Mizan.

Kedua,  kata Mizan, dalam menangani permasalah kabut asap pemerintah selalu saja menggunakan cara lama, yaitu dengan menyewa helikopter untuk memadamkan titik api, padahal kalau kita kaji sisi hematnya itu merupakan pemborosan bisa menjadi proyek tahunan bagi orang yang memanfaatkannya. Ketiga tidak ada upaya dalam pencegahan dari pemerintah sendiri maupun dari kalangan sipil. Ini yang menjadi permasalah selama ini bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Menyikapi permasalahan tersebut, HMI MPO Badko Sumatra Raya mendesak agar pemerintah memberikan sanksi seberat-beratnya kepada perusahaan pembakar hutan, serta mengupayakan langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan efisian kedepannya.

WALHI Aceh; Pemerintah Masih Mewarisi Buruknya Pengelolaan SDA Aceh

10 Tahun Tsunami Aceh

HMINEWS.Com – Walhi Aceh menilai Pemerintah Aceh belum melahirkan kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sejak kejadian Tsunami 2004 silam. Artinya, sektor pesisir masih terabaikan dari pembangunan maupun pemanfaatan sumberdaya alamnya. Padahal penting bagi Aceh untuk menyediakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pelindungan dari kejadian tsunami sesuai perintah UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Lemahnya kebijakan daerah soal tata ruang yang dituangkan melalui qanun no 19 tahun 2013 memberikan perlindungan sektor sumberdaya alam yang lebih baik sebagai wilayah khusus atas perintah UUPA No 11 tahun 2006. Kami menilai tataruang Aceh belum mencerminkan perlindungan yang lebih baik,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, Jumat (19/12/2014).

Disamping itu, lanjut Muhammad Nur, miss-komunikasi lintas kelembagaan pemerintah masih menjadi kendala utama dalam membangun Aceh yang lebih baik dari pemanfaatan dan menjaga ruang dari pengelolaan sumberdaya alam. Contoh lahirnya kebijakan Kementerian Kehutanan mengubah hutan Aceh mencapai 80 ribu hektar melalui SK 941 tahun 2013 merupakan usulan yang tertutup dengan tujuan yang kabur.

“Selain itu terbitnya sertifikat kepemilikan lahan oleh BPN di dalam kawasan hutan lindung Seulawah merupakan dua contoh lemahnya koordinasi lintas kelambagaan pemerintah, dampak atas kebijakan pemerintah yang dapat melemahkan daya dukung lingkungan hidup sebagai perbuktian sebagai pengganti bencana ekologis selain tsunami,” lanjutnya.

Walhi menilai terbitnya berbagai perizinan usaha perkebunan, pertambangan maupun jenis bisnis lain yang merusak sumberdaya alam merupakan akumulasi kebijakan pemerintah lokal, maupun nasional di periode yang berbeda, hanya saja dikarena Aceh tidak punya menajeman bank data yang baik untuk direview oleh publik masih menimbulkan perbedaan data dan informasi mengenai data dan fakta, sehingga keterbukaan informasi masih dianggap meganggu bisnis para politik maupun berbagai aktor.

HMI Semarang Dampingi Warga Save Rembang

gjrHMINEWS.Com – Bersama warga Pantura Jawa Tengah, kebanyakan ibu-ibu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Semarang berunjukrasa menolak pendirian pabrik semen di Rembang. Aksi ini digelar dua hari berturut, Rabu-Kamis (17-18/12/2014) di PTUN Semarang dan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sejumlah aktivis HMI MPO Semarang membawa sulisan ‘SAVE REMBANG’, memakai topeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengusung boneka monster, dan menggelar aksi teatrikal di jalanan, menyuarakan derita warga Rembang yang terancam dirampas haknya serta terancam kerusakan lingkungan mereka.

Ketua HMI MPO Semarang, Rina Sunia Setya, menyatakan bahwa rencana pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang mengancam kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Ia membacakan puisi ‘Bumi Merintih Penguasa Tertawa Rakyat Melawan’ untuk menggambarkan masalah yang tengah membelit warga Pantura Jawa Tengah itu.

20141218_105927[1]“Kalau dibangun di perbukitan, dampak lingkungan akan sangat besar. Akan memicu terjadinya longsor, hilangnya persediaan air untuk masyarakat sekitar. Pembangunan pabrik semen ini juga menyerobot tanah pertanian, nantinya para petani yang menggarap lahan mereka lantas mau dijadikan burhu pabrik?” ujar Rina dalam aksinya di PTUN Semarang, Jalan Abdurrahman Saleh 89, Rabu (17/12).

Aksi penolakan ini juga banyak diikuti warga Pati, Semarang dan sekitarnya yang sebelumnya telah berhasil mencegah pendirian pabrik semen di daerah mereka masing-masing. Selain HMI MPO Semarang, LBH Semarang, Walhi Jawa Tengah dan Nebula UNDIP turut mengawal aksi besar-besaran oleh warga ini.

Noor Laila