Peringati Hari Menanam Pohon, HMI Asahan Tanam 2.000 Bibit

HMINEWS.Com – Memperingati hari Menanam Pohon Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Asahan menanam 2.000 pohon di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Asahan.

Penanaman pohon di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penebangan liar. Sebagaimana diketahui desa ini memiliki potensi alam yang sangat indah.

“Pemerintah derah harus lebih memperhatikan Desa Tangga yang oleh Badan Pertanahan Nasional desa ini dinyatakan sebagai ‘Hutan Register,” kata Ketua HMI MPO Cabang Asahan, Nur Iman di sela kegiatan penanaman pohon ini, Jumat (28/11/2014).

Kepala Desa Tangga, Muslim Siahaan merespon positif kegiatan yang dilakukan HMI MPO Cabang Asahan ini. Sejumlah pejatab juga hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan, Camat Aek Songsongan, Danramil Bandar Pulau, serta Muspika lainnya.

Walhi Aceh Anggap Program REDD Membodohi Masyarakat

HMINEWS.Com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pengurangan hutan Aceh yang mencapai lebih dari 983,741 ha hingga tahun 2014.

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation; program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) dinilai tak lebih sebagai akal-akalan lintas kelembagaan meraup keuntungan semata dalam agenda jualan karbon atas nama penurunan emisi. Penurunan emisi mencapai 7 persen merupakan kerjaan baru pemerintah Aceh bersama para koleganya.

“Jangan gara-gara dana pemerintah Norwegia satu miliar dolar, pemerintah Aceh menjual lagi sumberdaya alam. Tentu isi MOU publik harus tau dan paham apa yang menjadi hak dan kewajiban dan ditanggung, bagaimana jika MOU dilanggar, siapa yang harus bertanggung jawab, jangan sampai pemerintah memberi bencana baru bagi masyarakat Aceh yang hidup sekitar hutan di 19 kab/kota. Berkomitmen dengan asing atas nama emisi, tapi tidak komitmen dengan masyarakat sendiri yang butuh ruang,” rilis WALHI Aceh (19/11/2014).

Menurut WALHI Aceh, konsep pengelolaan hutan yang lestari masyarakat lebih paham dari pada konsep yang di tawarkan kelembagaan REDD itu sendiri melalui 12 perencanaan program yang diprioritaskan SRAP REDD+ ACEH, (baca sejarah bagaimana peran penglima uten/hutan) perannya dalam menjaga hutan di Aceh.

RTRWA sendiri masih dalam proses sidang di MA atas gugatan WALHI Aceh, upaya hukum yang dilakukan WALHI Aceh merupakan salah satu agenda penyelamatan lingkungan atas kegagalan pemerintah sendiri dalam menjaga hutan Aceh 3,5 juta hektar, ada banyak ruang yang sudah digunakan berbagai kepentingan pembangunan infastruktur yang membelah hutan dan perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan. Artinya penyebaran area yang sudah diklaping oleh berbagai usaha dalam kawasan hutan lindung maupun diluar kawasan hutan lindung sudah mengancam kelestarian hutan Aceh.

WALHI menilai Pemerintah Aceh kembali melakukan kesalahan atas pengelolaan hutan, tidak cukup izin pengurangan hutan Aceh mencapai 80.00 hektar (Menhut 941/2013), tambang yang sudah diterbitkan 136 Izin Usaha Pertambang (IUP), perkebunan sawit, pembangunan jalan yang membelah hutan dengan total area lahan hutan sudah dirambah mencapai 983.741 hektar, hingga area/ruang untuk REDD+ juga harus disedikan ruang oleh pemerintah Aceh atas MOU beberapa waktu lalu.

Norwegia sendiri benar-benar tidak menghargai proses hukum dalam negeri atas gugatan WALHI Aceh terhadap RTWA di MA dengan no register 63P/HUM/2014., terkesan sangat buru-buru menghabiskan uang atas nama emisi di Aceh.

“Kebijakan morotorium logging dipakai sesuai kebutuhan asing saja, buat seminar maupun lokakarya dan membiayai tim REDD jalan-jalan, lalu masyarakat dapat apa,” pungkas Direktur WALHI Aceh, M Noer.

Longsor Aceh telah Diprediksi, Pemerintah Harus Tinjau Ulang Pembangunan

walhi acehHMINEWS.Com – WALHI Aceh menilai kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh. Hal itu telah diprediksi sebelumnya, diakibatkan struktur tanah yang labil,  pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan lingkungan yang masif dalam kawasan hutan, serta penerbitan kebijakan lingkungan yang memperparah kondisi alam.

“Kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi, hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana. Secara geografis, Aceh dihimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, nyaman bagi publik mengacu pada aspek standar lingkungan,” demikian rilis Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, Selasa (4/11/2014).

WALHI Aceh akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat/ publik. Kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU 22 tahun 2009, PP 38 tahun 2004 tentang Jalan dan, dan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH berbagai regulasinya yang diabaikan dalam pembangunan. Selama ini pembangunan dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut catatan WALHI, saat ini ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama di bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Aceh yang akan kaya akan sumberdaya alam hutan mencapai 3,5 juta ha telah berubah menjadi bencana ekologis akan terus menghantui Aceh saat ini dan masa depan, diakibatkan oleh perusakan secara terbuka ataupun tertutup.

Selain itu, wacana tentang pembangunan terowongan Geurutee juga harus mendapatkan kritik, saran dan respon dari lintas kelembagaan sebelum direalisasikan.

WALHI menilai Pemerintah Aceh tidak fokus pada pelestarian hutan yang menjadi titik awal kondisi dan status lingkungan di Aceh.

“Terbukti dengan terbitnya SK Menhut No.941 tahun 2013 yang mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar. Kejadian illegal logging dan kebakaran hutan juga memperparah deforestasi hutan yang menyebabkan hilangnya hutan seluas 1.751 hektar ditahun 2014. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga terjadi di 13 kabupaten dengan total luas 286,872,88 hektar dan 9 perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung seluas 921,389 hektar, artinya hutan Aceh mengalami deforestasi dan degradasi yang tinggi setiap tahun,” lanjut Nur.

Nur menyatakan, lambatnya respon terhadap bencana longsor di Aceh Besar membuktikan bahwa tidak mudah merespon bencana yang terjadi, artinya kerugian ini harus menjadi perbaikan menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan.

Aktivis Lingkungan Tolak Menteri Lingkungan Hidup dari Partai

kerusakan lingkungan
Kerusakan Lingkungan (ilustrasi, net)

HMINEWS.Com – Forum Pemerhati dan Penyelamatan Lingkungan Hidup Nasional serta Perkumpulan Pencinta Alam Seluruh Indonesia menolak politisasi sektor lingkungan hidup. Tegasnya, mereka menolak calon menteri Lingkunan Hidup dari kalangan politisi.

Alasan mereka, kerusakan lingkungan hidup Indonesia sudah mencapai titik yang paling parah dan mengganggu kesimbangan ekosistem serta mendatangkan berbagai macam jenis penyakit. Penebangan hutan secara besar besaran telah menganggu keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan banga Indonesia sejak dahulu dan perlahan akan punah.

Selain itu, industri pertambangan yang mempunyai daya rusak lingkungan yang tinggi telah menhancurkan ekosistem di beberapa Pulau di antaranya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi serta daerah daerah lainya.

Semua hal itu, kata mereka, terjadi akibat kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang sangat tidak mendukung program perlindungan Lingkungan Hidup. Sosok Menteri Lingkungan Hidup Indonesia umumnya diisi oleh kader-kader Politik yang selalu mendahulukan kepentingan partai dibandingkan kepentingan melindungi Lingkungan Hidup.

“Sebutlah nama-nama kader Golkar seperti Emil Salim, Sarwono Kusumaatmadja, Juwono Soedarsono dan Rahmat Witoelar atau Sonny Keraaf dari PDIP, yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan mengeluarkan kebijakan Lingkungan Hidup namun menyebabkan kerusakan Lingkungan Hidup yang besar besaran di Indonesia,” kata rilis yang ditandatangani masing-masing ketua Forum Pemerhati dan Penyelamatan Lingkungan Hidup Nasional serta Perkumpulan Pencinta Alam Seluruh Indonesia, Khairul Saleh dan Johan Sebastian Manurung, Jumat (10/10/2014).

Keduanya melanjutkan, sekarang terdengar kabar bahwa Iskandar Mandji, salah satu kader Gokar yang pernah menjadi Wakil Sekjen Partai Golkar, menjadi calon kuat untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Iskandar Mandji adalah pengusaha yang mempunyai banyak usaha di pertambangan, perkebunan dan industri logam.

“Iskandar Mandji tidak pernah terdengar kiprah nya dalam upaya penyelamatan Lingkungan Hidup di Indonesia, melainkan bisnis yang dimilikinya sekarang justru termasuk jenis usaha yang merusak Liengkungan Hidup,” lanjut mereka.

Terakhir, forum ini mendesak Jokowi dan Jusuf Kalla beserta semua koalisi pendukungnya, baik dari kalangan profesional, partai, aktivis dan lainnya untuk memprioritaskan upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan tidak menunjuk sosok-sosok yang tidak mengerti upaya penyelamatan Lingkungan Hidup Nasional, serta tidak menunjuk kader partai untuk hal tersebut. Menteri Lingkunan Hidup yang dipilih haruslah sosok yang telah terbukti berjuang secara nyata dan kongkrit bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia.

Walhi Aceh Gugat Qanun Tata Ruang Aceh

acehHMINEWS.Com – 9 Oktober 2014 WALHI  Aceh telah mendaftarkan Permohonan Uji Materiil atau Judicial Review (JR) atas Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Langkah ini merupakan bagian dari advokasi WALHI dalam merespon polemik tata ruang yang tertuang dalam produk hukum daerah tersebut.

Uji materi Qanun RTRW Aceh ditempuh setelah sebelumnya berbagai upaya  penolakan tata ruang dilakukan Walhi dan masyarakat sipil lakukan. upaya tersebut ternyata belum juga membuat pemerintah Aceh mengakomodir masukan dan partisipasi masyarakat Aceh. Seperti diketahui, masih terdapat beberapa bentuk pelanggaran prosedural maupun substansial dalam Qanun yang disahkan pada 31 Desember 2013 tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi membuka akses terhadap perusakan lingkungan secara sistematis di Aceh.

Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada saat sidang paripurna yang dilaksanakan di DPRA pada Desember 2013. Pasca pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, muncul berbagai polemik diantaranya menyangkut tidak adanya nomenklatur maupun pengaturan terkait Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Selain itu juga tidak adanya pengaturan tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Nasional (RTRWN).

“Qanun Tata Ruang Aceh mengabaikan pengaturan wilayah kelola mukim sebagai wilayah hak asal usul masyarakat adat di Aceh padahal wilayah kelola masyarakat diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu terjadi pula pengurangan luas hutan Aceh, tim terpadu menyetujui Aceh mengubah fungsi hutan seluas 145.982 hektar, termasuk hutan lindung dan konservasi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 79.179 hektar. Lalu, penunjukan kawasan hutan baru seluas 26.465 hektar, Kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur.

Walaupun dalam qanun tersebut mendapat catatan perbaikan dari Kementrian Dalam Negeri akan tetapi qanun tersebut tetap diberlakukan.  “Gugatan Uji Materi ini bukanlah langkah akhir yang dilakukan oleh Walhi ditengah pemerintah Aceh yang tidak mau mendengar masukan dan mengabaikan ruang partisiasi mayarakat,” tambah M.Nur.

Ada beberapa alasan hukum dimana WALHI mengajukan uji materi RTRW Aceh ini. Setidaknya ada 3 alasan hukum.Pertama, bahwa Qanun RTRW Aceh bertentangan dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, bertentangan secara prosedural/aspek prosedur. Ketiga, bertentangan secara substansial dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara itu Muhnur Satyahaprabu Manager Kebijakan dan Pembelaan hukum Walhi mengatakan “bahwa gugatan diajukan berdasar pada alasan-asalan yang sangat mendasar. Penerbitan satu kebijakan hukum apalagi terkait dengan struktur dan pola ruang adalah kebijakan yang sangat penting sehingga banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Penyusunan dokumen lingkungan seperti KLHS dan dokumen lingkungan yang lain haruslah terpenuhi sebelumnya jika tidak maka dipastikan Qanun ini hanyalah dibuat untuk mengkapling-kapling wilayah guna kepentingan investasi ekstraktif saja”

Penambangan Ilegal di Aceh Makin Merusak Lingkungan

acehHMINEWS.Com – Penambangan ilegal di Aceh makin merusak lingkungan akibat penggunaan merkuri. Sebagaimana penelitian FKH Unsyiah, terjadinya kematian massal ikan akibat air sungai tercemari merkuri dan sianida yang digunakan dalam penambangan.

Hal itu diungkap dalam diskusi lingkungan hidup ‘Analisis Kebijakan Pertamabngan Ilegal dan Pencemaran Lingkungan Hidup’ yang diadakan WALHI Aceh bersama Mongabay di Dhapu Kupi, Simpang Surabaya, Banda Aceh, Kamis (11/9/ 2014). Acara ini dimoderatori Yarmen Dinamika (Redaktur Harian Serambi Indonesia), dengan menghadirkan narasumber Rosmayani dari BAPEDAL, Faisal,S.Hut, MM (Dinas Kehutanan), DR. Elly Supriadi (akademisi), Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur, dan Yuyun Ismawati (Bali Fokus). Peserta diskusi yang hadir mewakili kalangan media, LSM, dan unsur Pemerintahan.

Ternyata penambangan illegal itu tidak hanya di 3 kabupaten di Aceh saja, tapi ada 12 kabupaten/Kota lokasi penambangan yang terdeteksi.

Hal ini terjadi karena para penambang belum paham efek yang ditimbulkan akibat penggunaan merkuri untuk mengikat emas yang mereka dapat.

Yang menarik lagi adalah untuk kasus penambangan illegal ini masih banyak terjadi di kawasan hutan lindung, ini diakibatkan karena menurut, Dinas Kehutanan sendiri, mereka dilema dalam melakukan pengawasan, karena sering bentrok dengan persoalan adanya keterlibatan pihak oknum (orang ketiga) yang sangat mempengaruhi dalam segala kegiatan yang ada, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawas perlindungan Hutan.

Menurut Yuyun, saat ini sudah ada Konvensi Minamata Merkuri, yang akan ditandatangani dan diratifikasi oleh 50 Negara. Jika ini sudah diratifikasi oleh 50 Negara, maka konvensi ini bisa dijadikan pedoman. Indonesia sudah menandatangani konvensi ini, hanya saja belum meratifikasinya.

“Sebenarnya kasus pencemaran merkuri ini bukan hanya di Aceh saja, tapi di Indonesia kasus akibat pencemaran merkuri yang korbannya adalah masyarakat yang tidak berdosa yang tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan penambangan itu sudah banyak terjadi, hanya saja tidak dipublikasikan. Merkuri ini sifatnya teratur genetic, artinya jika ibu yang hamil tercemar merkuri, anak yang dilahirkan itu akan cacat.  Untuk Aceh kasus kelahiran yang tanpa perut, tanpa langit-langit kepala dan sebagainya, belum ada penelitian yang mengarahkan bahwa ini adalah akibat tercemar merkuri,” kata Yuyun.

Hal lain yang disampaikan dalam diskusi ini adalah ternyata penambang illegal itu bukan orang Aceh asli, ketika terjadi kecelakaan atau sakit, tidak ada aturan yang mengatur itu, karena menurut qanun kependudukan Aceh, yang disebut orang Aceh itu adalah orang yang lahir di Aceh, sehingga bagi Dinas Kesehatan sendiri, ketika mereka harus membantu, terpaksa dengan cara illegal juga hanya melihat dari aspek kemanusiaan saja. Begitu juga ketika harus mengevakuasi penduduk yang berada dalam wilayah yang sudah dalam ambang batas merkuri.

Saat ini jumlah penambang rakyat mencapai 5000 titik lebih di 12 Kabupaten/Kota di Aceh. WALHI Aceh merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan RAN (Rencana Aksi Daerah) untuk pertambangan illegal dalam rangka mencegah perusakan lingkungan hidup yang lebih besar.

FORRIMBA akan Ajukan Roadmap Pembangunan Hutan

HMINEWS.Com – FORRIMBA Indonesia menggelar diskusi bertajuk “Roadmap Pembangunan Hutan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Lingkungan.”  Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Prof. Dr. Mohammad Na’iem, pakar kehutanan UGM, Drs. Ibnu Multazam, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,  dan Dr. Riza Suarga,Ketua Pokja Kehutanan KADIN.

FORRIMBA memandang harus ada kebijakan tegas terkait penataan kembali sektor kehutanan Indonesia. Perlu disusun Roadmap Pembangunan Hutan Indonesia ke depan, yang nantinya akan diajukan ke Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Persoalan kehutanan Indoensia adalah soal tumpang tindihnya penggunaan lahan. Hutan dari hari kehari semakin habis karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, menjadikan hutan terkonversi terus menerus menjadi perkebunan, lahan pertanian, serta hunian. Lebih celaka lagi, selama masa Orde Baru, pemerintah tidak melakukan pembangunan dan pemulihan sektor hutan”, Ungkap Ibnu Multazam dalam diskusi yang digelar di Ruang Pertemuan Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta tersebut, Kamis (04/09/2014).

Pembicara yang mewakili KADIN, Liza Suarga menegaskan perlunya skoring atas peta kehutanan Indonesia. Detail luasan hutan Indonesia saat ini harus ditemukan, berapa luasan lahan hutan yang terlantar, berapa lahan hutan yang masih alami, dan juga berapa luasan hutan yang peruntukannya tumpang tindih. Penyelesaian tata ruang dan tata wilayah yang tepat, akan membantu terlaksananya kebijakan di sektor kehutanan.

Sementara itu menurut guru besar Fakultas Kehutanan UGM, Mohammad Naiem, pembangunan hutan Indonesia harus bedasarkan kaidah akademik yang benar. Model pembanguan hutan berupan Silvikultur Intensif (SILIN) dapat diterapkan untuk memulihkan hutan dengan cepat,produksi kayu lebih tinggi dan dipanen dalam waktu yang jauh lebih cepat.

“Teknik silvikulutur intensif akan menjadikan hutan pulih dengan cepat. Seandainya Dana Reboisasi (DR) dimanfaatkan untuk pembangunan sektor kehutanan kembali, dan tidak digunakan untuk peruntukan yang lain, maka persoalan dana untuk membangun hutan kembali akan sedikit pemecahan”, ujar Mohammad Na’iem.

Tri Suharjanto, salah seorang peserta dari kalangan praktisi, menyampaikan, Rodmap memang bisa saja disusun dan disampaikan ke Jokowi-JK melalui rumah transisi. Akan tetapi, jika nanti menterinya tidak dapat melaksanakan, atau mentri yang dipilih Jokowi-JK berasal dari kalangan partai yang tidak paham soal pembangunan sektor kehutanan, maka roadmap yang disusun susah payah, akan sia-sia. Menteri Kehutanan Kabinet Jokowi – JK harus seseorang yang memahami dan tahu bagaimana menyelesaikan persoalan kehutanan.