PB HMI: Indonesia Harus Tegas Hadapi China

HMINEWS.Com – Ditabraknya kapal Kway Fey oleh kapal patroli China, padahal kapal tersebut telah ditangkap patroli TNI AL dan Kementrian Kelautan dan Perikanan, ditengarai sebagai pembelaan terhadap nelayannya yang mencuri ikan di perairan Kepulauan Natuna milik Indonesia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pencurian ikan tidak hanya dilakukan oleh nelayan dan pengusaha biasa, tetapi dibekingi oleh kekuatan negara lain.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pembangunan Desa dan Daerah Perbatasan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI –MPO), Muhammad Rauda Manarfa di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

“Ini menjadi bukti betapa kejahatan pencurian ikan yang selama bertahun-tahun berlangsung dilakukan di wilayah perairan Indonesia bukan hanya melibatkan oknum pengusaha perikanan tetapi telah menyeret aktor negara,” ujar dia.

Selain itu, menurutnya kejadian pada 19 Maret 2016 tersebut adalah pertanda bahwa China mengklaim wilayah Natuna. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, lanjutnya, China diprediksi akan ngotot dengan klaim sepihaknya itu. Karena diketahui bahwa kandungan minyak, gas dan ikan di perairan tersebut sangat melimpah.

Muhammad Rauda mendesak agar pemerintah RI tak ragu menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut dan membesar. Maka langkah yang harus ditempuh adalah menggunakan diplomasi serta menempatkan kekuatan militer untuk menjaga setiap jengkal wilayah RI, terutama di perbatasan yang rawan dicaplok asing.

HMI Kecewa Pertemuan KTT OKI Tak Keluarkan Sanksi Tegas Terhadap Israel

HMINEWS.com–Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dilaksanakan pada 6-7 Maret 2016, Jakarta. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Komisi Hubungan Internasional menilai OKI seharusnya bisa mengeluarkan langkah konkret bagi kemerdekaan Palestina.

Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Ruslan mengungkapkan, tiadanya sanksi tegas terhadap Israel, yang mengakibatkan Israel terus bertindak semena-mena. Dukungan kemerdekaan Palestina tanpa sanksi apapun bagi Israel sama saja membiarkan kejahatan-kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Apa yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir di Palestina, semuanya bertentangan dengan hukum internasional. OKI seharusnya tidak diam saja tanpa memberikan sanksi terhadap Israel, dan memainkan peranan yang lebih daripada sekedar dukungan,” demikian diungkap dalam pernyataan resminya yang diterima HMINEWS.com, Senin (7/3/2016).

Selain itu PB HMI juga menilai, pemerintah Indonesia pecah fokus dalam pertemuan kali ini dan tersibukkan dengan agenda lain.

“ PB HMI berharap pemerintah Indonesia betul-betul mengawal kemerdekaan Palestina, namun dalam pertemuan ini, terlampau banyak pertemuan sela diluar pembahasan terkait Palestina. Pembahasan soal ekonomi sebaiknya dalam pertemuan khusus terpisah. Pemerintah juga harus segera mendirikan konsulat di Palestina” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi berharap besar dalam pertemuan ini, negara-negara anggota OKI tidak hanya memposisikan ulang dukungannya terhadap kemerdekan Palestina, tetapi juga mengeluarkan sanksi tegas terhadap Israel.

“Kami kecewa, KTT LB OKI kali ini tidak mengeluarkan sanksi apapun terhadap Israel, minimal embargo ekonomi atau pemutusan hubungan bilateral bagi negara-negara anggota OKI terhadap Israel,” tandasnya,

HMI Cabang Yogyakarta Kembali Selenggarakan LK2

HMINEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta akan kembali menyelenggarakan Latihan Kader 2 (Intermediate Training). Acara tersebut diagendakan terselenggara selama tujuh hari pada tanggal 16-23 Maret 2016.

Tema yang diangkat kali ini adalah “Diskursus Budaya & Teknologi: Telaah Fenomena Instrumentasi Ilmu Pengetahuan”. Tema ini berangkat dari pertanyaan yang muncul saat ini, siapakah yang memegang otoritas, manusia ataukah teknologi?.

“Konsep penguasaan manusia atas alam melalui teknologi sebenarnya sudah hadir sejak lama. Namun kendati demikian, apabila pada masyarakat mitologis tidak terdapat garis dikotomis antara alam dan manusia. Maka masyarakat modern justru menarik garis demarkasi antara dirinya dengan alam. Tadinyapun, ragam teknologisasi digunakan untuk menata alam. Namun sekarang teknologi malah digunakan untuk menata sesama manusia. Jika masyarakat primitif menjiwakan benda-benda, maka masyarakat modern justru membendakan jiwa-jiwa.” Bunyi sepenggal paragraf yang diambil dari Term of Reference (ToR) Lk2 HMI Cabang Yogyakarta kali ini.

Peserta LK2 nantinya diharapkan dapat memunculkan gagasan-gagasan segar untuk permasalahan-permasalahan yang muncul dari tema diatas. Hal ini senada dengan tujuan LK2 seperti tertulis pada Pedoman Perkaderan HMI, yaitu untuk menumbuhkan kemampuan analitis dalam merespon pesoalan keumatan dengan ketegasan sikap.

Syarat bagi peserta yang akan mengikuti pelatihan ini diantaranya: membawa surat keterangan bisa baca tulis Al-Quran dari komisariat atau cabang yang bersangkutan, telah lulus LK1, membuat resume Khitah Perjuangan, membuat makalah sesuai tema, membuat review sejarah HMI, menghafal surat Ad-Dhuha sampai An-Naas dan mengikuti seluruh proses seleksi.

Proses seleksi tentu tidak berjalan cukup mudah, mengingat tingginya minat kader-kader HMI dan terbatasnya kuota peserta. Sejauh ini pihak panitia telah menyebarkan surat permohonan delegasi ke seluruh cabang HMI se-Indonesia, hal ini demi mengakomodir kebutuhan seluruh kader HMI.

PBHMI: Minta Pemerintah Seriusi Pengembangan Koperasi dan UKM di Daerah Kantong-kantong Kemiskinan

Era kita saat ini adalah kesempatan bagi usaha ekonomi kecil untuk bertumbuh, dengan dukungan program pemerintah sebenarnya Koperasi dan UKM dapat berkembang dengan baik. Semangat pengembangan usaha-usaha kecil ini tidak saja mengejar pertumbuhan, namun juga bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja serta mengangkat nasib sebagian rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Amanah Nawacita bagaimana Negara hadir mendampingi rakyat, untuk berdaya dan mandiri. Menurut data yang ada justeru yang mendominasi jumlah angkatan tenaga kerja Indonesia banyak di daerah kantong kemiskinan.

“Harapan kita dorong pemerintah bisa serius di daerah kantong-kantong kemiskinan dengan program koperasi dan usaha kecil ini”, ungkap Firmansyah Arfan, ketua PBHMI, Komisi Koperasi dan Pengembangan UMKM di sela-sela rapat pengurus di Sekretariat PBHMI, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta (2/2/2016)

Ia melanjutkan, MEA efektif berlaku Januari 2016. Kawasan Asean otomatis menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi dari 625 juta orang warga Asean. Indonesia menjadi pasar konsumen terbesar di Asean, 3,51 persen penduduk dunia.

“Dengan kata lain, 255 juta penduduk Indonesia saat ini, adalah setengah dari seluruh konsumen atau warga Asean. Sedang 11,13 persen-nya adalah penduduk miskin, kita berharap jika mau punya daya saing tinggi ke depan pemerintah serius disini (kantong-kantong kemiskinan-red)”, lanjutnya.

“Indonesia, jangan seperti Meksiko setelah bergabung kedalam NAFTA dan dekat dengan Amerika, justeru jumlah kemiskinan serta pengangguran bertambah, dan gelombang imigran terus melonjak. Karena pasar bebas ini sebenarnya hanya untuk Negara yang berteknologi, permodalan dan SDM yang sudah siap”, tegasnya.

Ketua PBHMI, Komisi Koperasi dan Pengembangan UMKM, yang dilantik di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta pada hari Minggu 31/1/2016 yang lalu, ini ke depannya dengan semangat “back to campus” juga sudah memetakan peluang munculnya pengusaha-pengusaha muda dari kampus dan gerakan koperasi di kalangan mahasiswa sendiri mulai terlihat menggeliat. Tumbuhnya kesadaran ini karena mahasiswa akan kembali ke desa-desa mereka sebagai agen of change dalam pemberdayaan masyarakat.

“Mahasiswa kita di kampus-kampus semestinya, sebelum pulang ke daerah masing-masing, sudah mendapatkan pelatihan dan belajar ilmu Koperasi sebagai modal. Nah, disinilah program PBHMI akan kita dorong”, pungkas alumni Fakultas Ekonomi IAIN Palopo, Sulawesi Selatan ini.

Firmansyah Arfan

Ketua PB HMI, Komisi Koperasi dan Pengembangan UMKM

Tragedi Bom Sarinah, Ketum PB HMI: “Ini tindakan tak Berprikemanusiaan”

Hminews.com,- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Muhammad Fauzi memberikan tanggapan terkait tragedi bom Sarinah yang terjadi tanggal 14 Januari di Jakarta. Fauzi dalam rilisnya di media ini mengaku sangat berduka dan mengucapkan belasungkawa terhadap korban bom,

“Saya atas nama pribadi dan Pengurus Besar HMI mengucapkan belasungkawa atas korban bom Sarinah”, kata Fauzi disekretariat PB HMI pagi tadi. Selain itu juga Fauzi mengutuk keras atas kejadian ini, “ini tindakan yang tak berprikemanusiaan, sangat tidak manusiawi, tindakan seperti hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki akal sehat” ungkap Fauzi dengan nada kesal

Fauzi berharap kepada pemerintah lewat intelijennya harus lebih tanggap lagi terhadap aksi-aksi terorisme yang sampai sekarang masih menghantui masyarakat Indonesia. “saya berharap tidak ada lagi bom-bom selanjutnya, dan kami mengharapkan langkah pemerintah untuk terus memperkuat sistem Intelijennya sehingga tidak ada lagi aksi serupa, tutup Fauzi

FT

Sambut Pergantian Tahun, Ketum PB HMI: Jadikan Waktu ini, Waktu Berbenah Diri

Hminews.com-Menyambut Tahun Baru merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat dunia, tidak ketinggalan dengan Indonesia, euforia menyambut Tahun Baru sangat nampak dimasyarakat, pesta kembang api, arak-arakan motor dijalan yang dilakukan oleh para pemuda sudah menjadi pemandangan diakhir tahun dan masyarakat sudah menganggap hal yang biasa.

Dalam mengakhiri tahun 2015 dan menyambut tahun baru 2016 ini, PB HMI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi para pemuda agar momen tahun baru ini tidak dijadikan sebagai momen hura-hura, tapi dijadikan sebagai momen intropeksi diri.

“Kan skarang lagi euforia menyambut tahun baru 2016 nih, jadi saya sangat berharap kepada teman-teman pemuda dan adik-adik saya pelajar se-Indonesia agar momen pergantian tahun 2016 ini di isi dengan hal-hal yang positiflah, jangan dianggap bahwa menunggu pergantian tahun yang puncaknya pukul 24.00 justru diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman kita”, kata Ketua Umum PB HMI Muhammad Fauzi .

“Negara kita ini kan negara yang berbudaya dan beretika, pesta seks, narkoba, dan arak-arakan motor bukan budaya dan etika kita karena selain merugikan kita sendiri juga merugikan orang lain, jadi alangkah eloknya kalau momen ini kita isi dengan hal-hal yang di anjurkan oleh Islam, misalkan Zikir, doa bersama, diskusi seputar keumatan, pentas seni atau apalah yang berhubungan dengan kebaikan bersama”, kata Fauzi saat dihubungi via telpon oleh awak media ini.

Fauzi sangat berharap kepada dirinya dan teman-teman HMI se-Indonesia agar pergantian tahun baru kali ini dijadikan sebagai waktu untuk berbenah diri.

Diketahui bahwa semua media Nasional banyak memberitakan tentang pesta penyambutan Tahun Baru 2016 yang di warnai dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari pesta kembang api maupun pesta rakyat sampai menyelenggarakan ivent-ivent yang bertajuk tentang tahun baru.

Tampil sebagai Keynote Speaker, Fauzi: Revisi UU KPK adalah Upaya Pelemahan bagi KPK

Muhammad Fauzi, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, saat menjadi Keynote SpeakerHminews.com-Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, keterlibatan para petingi Negara sudah menjadi momok dimasyarakat dan masyarakat sudah bosan menyaksikan dimedia-media nasional tentang rusaknya Negara Indonesia karena korupsi, tiap hari publik disuguhkan dengan berita korupsi.

Negara ini kondisinya sudah sangat parah, bagaimana mau maju kalau petingginya justru menjadi pelaku utama dalam menghambat kemajuan bangsa ini, kata Ketua Umum Pengurus Besar  Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Fauzi saat memberikan penyampaian sebagai keynote speaker dalam dialog akhir tahun yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Bogor yang bertajuk “Penegakan Supermasi Hukum Tindak Pidana Korupsi” pada tanggal 30 Desember 2015.

Fauzi, (sapaan akrab) dalam penyampaiannya banyak menyoroti terkait kasus Korupsi di Indonesia, dia menganggap bahwa penegakan hukum di Indonesia masih abu-abu, “penegakan hukum di Indonesia ini masih lemah ditambah lagi dengan usaha-usaha untuk dilemahkan, misalkan dengan upaya revisi UU untuk KPK, ini kan aneh, seharusnya hukum harus ditempatkan sebagai panglima dalam penuntasan kasus semisal korupsi”, kata pria yang berdarah Bima tersebut.

Menurut Fauzi Revisi UU KPK merupakan salah satu bentuk upaya pelemahan terhadap institusi KPK dan ini merupakan scenario yang sudah direncanakan oleh pejabat-pejabat yang ingin melakukan tindakan korupsi, makanya ini adalah PR bagi pimpinan KPK yang baru untuk menuntaskan kasus-kasus besar korupsi seperti BLBI, Century, penggelapan pajak dan kasus besar lainnya dan harus diperlukan upaya pencegahan sehingga kerugian keuangan Negara dapat dihindari.

Upaya revisi UU KPK harus ditolak tanpa alasan apapun, karena ini benar-benar bentuk pelemahan bagi KPK sebagai institusi yang harus membabat habis para koruptor di Indonesia, saya mewakili PB HMI secara tegas menolak revisi UU KPK ini karena justru memberikan peluang bagi para pejabat Negara untuk melakukan korupsi, tegasnya.

Dalam dialog tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejari Bogor, Kapolres Bogor, Pemda Bogor dan Pengamat Politik Nasional Ubaidillah Badrun

HMI dan PKPIM: Perkuat Ukhuwah dan Solidaritas Kemanusiaan

HMINEWS.Com – Organisasi Pelajar dan Mahasiswa Malaysia yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) mengunjungi Pengurus Besar HMI MPO di Jakarta, Rabu, (23/12/2015). Delegasi PKPIM yang berjumlah 7 orang disambut oleh ketua umum PB HMI MPO Muhammad Fauzi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua delegasi PKPIM Muhammad Khair Bin Sujud mengucapkan terima kasih kepada PB HMI yang telah bersedia untuk bersilaturahim. Selain itu, ia juga berharap pada pertemuan kali ini organisasi mahasiswa dan pemuda Malaysia dapat belajar terkait perkaderan dan perjuangan dari mahasiswa di Indonesia.

“Kami sampaikan terimaksih kepada ketua umum PB HMI, karena telah bersedia bersilaturrahim. Semoga pertemuan ini dapat menguatkan ukhuwah PKPIM dan HMI. Pelajar dan Mahasiswa Malaysia tidak sekritis mahasiswa disini, semoga kami dapat bertukar pikiran, ide dan model perkaderan, untuk meningkatkan perkaderan dan perjuangan,” kata Muhammad Khair.

Sementara itu Ketua umum PB HMI, Muhammad Fauzi lebih menyoroti permasalahan umat Islam yang berkembang.

“KTT OKI untuk masalah Palestina akan digelar Januari 2016, PB HMI MPO dan PKPIM harus mendorong negara -negara anggota OKI mengeluarkan sanksi tegas terhadap Israel, agar penjajahan yang dimulai sejak 1967 berakhir. Juga terkait KTT Reguler OKI pada April 2016, PB HMI juga mengajak PKPIM untuk mendorong negara-negara anggota OKI untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar dan menghentikan genosida terhadap muslim Rohingya,” kata Fauzi.

Fauzi menegaskan, muslim Rohingya harus diberikan hak kewarganegaraan dan melaksanakan ibadah seperti warga Myanmar lainnya. PB HMI juga mendorong persatuan umat Islam. Menurut Fauzi permasalahan umat Islam saat ini karena lemahnya ukhuwah Islamiyah.

“Penjajahan terhadap Palestina, genosida di Arkane Rohingya, dan penindasan terhadap umat Islam di belahan dunia lainnya terjadi karena lemahnya ukhuwah Islamiyah umat Islam. Kita harus perkuat kembali hal tersebut,” lanjutnya.

Dari pertemuan tersebut HMI dan PKPIM berkomitmen untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya kader kedua organisasi. Melakukan advokasi berbagai permasalahan yang tengah dihadapi umat Islam regional dan Internasional.

PB HMI MPO Dukung Gerakan Intifada Rakyat Palestina

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) mendukung gerakan intifadhah Rakyat Palestina untuk menghadapi kesewenangan militer Israel.

Sebagaimana diketahui, bentrokan yagn disebut sebagai gelombang Intifadhah ketiga terjadi antara warga Palestina dengan militer Israel yang bersenjata lengkap di Betlehem, menewaskan seorang warga tewas dan 70an lainnya menderita luka-luka, Rabu (9/12/2015) lalu.

Bentrokan itu disebut sebagai buntut dari larangan Israel kepada warga Palestina mendekati situs Al Quds, yang dikeluarkan israel pada Oktober lalu.

“Beberapa bulan yang lalu hingga hari ini perlawanan rakyat Palestina melalui intifadah III terus berlanjut, dan PB HMI MPO mendudkung perjuangan tersebut. Hampir separuh abad rakyat Palestina menderita dalam pendudukan Israel, sumber kekeraasan di kawasan timur tengah, rakyat Palestina mengalami penindasan dan penghinaan di tanah mereka sendiri,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Muhamamd Fauzi, Sabtu (12/12/2015).

Selain itu, Muhamamd Fauzi juga menyerukan agar pemerintah Israel menghentikan pendudukan di wilayah Palestina. Menurut Fauzi, selama ini seolah-olah ada impunitas atas kejahatan-kejahatan Israel terhadap warga Palestina. Kurangnya tanggung jawab dan impunitas yang diberikan kepada zionis Israel oleh warga internasional turut menciptakan kondisi saat ini.

Saat ini, lanjutnya, Netanyahu menyatakan perang terhadap warga sipil palestina dengan menerapkan serangkaian kebijakan yang menindas. Membatasi akses rakyat palestina ke masjid Al Aqsa, meneruskan pembangunan pemukiman illegal, dan menolak hak-hak warga Palestina secara keseluruhan, termasuk berdaulat sebagai bangsa yang merdeka.

“Apa yang terjadi selama beberapa dekade terakhir di Palestina, semuanya bertentangan dengan hukum internasional. Namun, tanggapan internasional untuk beberapa hari terakhir jauh dari harapan. Kebanyakan hanya menyerukan untuk bernegosiasi antara zionis dan Palestina,” lanjutnya.

Negosiasi menurut Fauzi, bukanlah jalan keluar, Israel selalu melanggar kesepakan dan negosiasi yang di pernah disepakati selama ini. Masyarakat internasional diminta untuk tidak diam dan menyeret Netanyahu ke pengadilan internasional.

“Untuk mengakhiri pendudukan Israel sejak 1967 dengan melakukan pendudukan, penjajahan dan politik ala apartheid yang dilakukan oleh zionis Israel. Budaya impunitas ini harus diakhiri segera agar kejahatan  zionis tidak terulang lagi. Masyarakat internaasional harus memikul tanggung jawabnya dan menyeret Netanyahu ke pengadilan internaasional,” tegas Fauzi.