Kutuk Terorisme di Selandia Baru, PB HMI Minta Ajak Kader Doakan Korban

HMINEWS.COM, JAKARTA — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan belasungkawa kepada korban penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3/2019).

PB HMI pun mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kader HMI mendoakan korban penembakan.

“Keluarga besar HMI mari kita berdoa dan Sholat ghaib untuk para korban. Kita percayakan kasus ini untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku,” kata Ketua Umum PB HMI-MPO Juhad Aji Firmantoro di Jakarta, Sabtu (15/3/2019).

PB HMI menilai bahwa penembakan di rumah ibadah tersebut merupakan tindakan biadab yang tidak boleh didiamkan.

“Dunia berduka atas dibunuhnya jamaah masjid di Selandia Baru saat sedang menjalankan ibadah Sholat jumat. PB HMI mengucapkan bela sungkawa yang mendalam untuk semua korban, baik yang meninggal maupun yang luka,” katanya.

“Secara kasat mata terorisme kembali menunjukan dirinya. Ini adalah tindakan terorisme. Ini tidak boleh didiamkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Alumni Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengajak masyarakat internasional untuk bekerja sama, bahu membahu memberantas tindakan terorisme tersebut dalam bentuk apapun.

“HMI mengajak dunia internasional untuk terus bergandengan tangan, bahu membahu memberantas terorisme dalam bentuk apapun. termasuk dalam kasus ini,” lanjutnya.

Selain itu, Ketua Cabang HMI Yogyakarta 2012-2013 ini meminta pemerintah Selandia Baru untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas terorisme dan menangkap pelaku penembakan sadis itu.

“HMI meminta supaya pemerintah selandia baru dpt menunjukan komitmennya terhadap pemberantasan terorisme dengan menindak tegas pelaku.

Seperti diketahui, ada 6 WNI yang diketahui berada di Masjid Al-Noor pada saat kejadian penembakan hari ini, 5 (lima) orang telah melaporkan ke KBRI Wellington dalam keadaan sehat dan selamat. Sementara 1 (satu) orang atas nama Muhammad Abdul Hamid masih belum diketahui keberadaannya.

Sementara dari Masjid Linwood, KBRI Wellington menerima bahwa terdapat 2 (dua) WNI (seorang ayah dan anaknya) yang tertembak. Kondisi sang ayah atas nama Zulfirmansyah masih kritis dan dirawat di ICU RS Christchurch Public Hospital. Sementara anaknya dalam keadaan yang lebih stabil.

Pihak Kepolisian Selandia Baru telah mengeluarkan informasi terdapat 49 korban meninggal dunia. 41 orang meninggal di Masjid Al-Noor, 7 orang meninggal di Masjid Linwood, dan seorang meninggal di RS Christchurch Public Hospital.

Keluarga Alumni UMY Kutuk Pembantaian Muslim Selandia Baru

HMINEWS.COM, YOGJAKARTA — Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) mengutuk aksi biadab penembakan jamaah Salat Jumat di Masjid Al Noor, Kota Christchurch, New Zealand, Jumat (15/3/2019).

Sebagaimana diketahui Muslim jamaah Masjid An-Nur dibantai secara sadis dengan serangkaian panjang tembakan oleh seorang pria yang menayangkan aksi kejinya secara live di social media.

Puluhan korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Penembakan ini disebut KAUMY sebagai tindakan terorisme biadab.

“Tindakan itu biadab dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Kami mengutuk kekejaman tersebut dan berdo’a semoga Allah SWT melaknat pelaku”, tegas Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PP KAUMY) Yogie Maharesi, Jumat (15/3/2019).

Kepada para korban yang meninggal dan keluarganya, PP KAUMY menyampaikan simpati dan duka cita mendalam. “Tragedi ini harusnya membuka mata dunia, bahwa selama ini muslim di banyak penjuru adalah korban”, ungkap Yogie.

PP KAUMY menuntut Pemerintah Selandia Baru menjatuhkan hukuman berat pada pelaku.

“Kami juga mendorong Pemerintah RI untuk menyerukan solidaritas dunia Islam bagi muslim Selandia Baru dan di negara-negara lain dimana umat mengalami diskriminasi, tekanan, teror hingga pembantaian,” pungkas Yogie.

Aktivis HMI MPO Lebak Mancing Ikan di Jalan Rusak

HMINEWS.COM, BANTEN — Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Lebak menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan rusak di Jalan Raya Rangkasbitung – Pandeglang, tepatnya di bunderan Mandala, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Senin (11/3/2019).

Dalam aksi tersebut, selain melakukan aksi memancing ikan, mereka juga mandi air kubangan di jalan yang rusak sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan.

Ketua HMI-MPO Cabang Lebak, Apendi mengatakan, mahasiswa akan terus menggelar aksi serupa jika jalan di bunderan Mandala, Rangkasbitung ini tidak segera diperbaiki.

“Ini aksi permulaan, jika tidak segera diperbaiki kami akan menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak,” katanya mengutip Bantenday.co.id.

Koordinator aksi, Aceng Hakiki mengatakan, aksi spontanitas sejumlah aktivis HMI-MPO tersebut sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.

“Kami minta pemerintah tidak tutup mata dengan kondisi jalan yang rusak ini. Apalagi jalan ini berada di tengah kota yang banyak dilintasi pengendara,” kata Aceng.

Menurut Aceng, kerusakan jalan bisa menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Terlebih saat hujan mengguyur kawasan tersebut sehingga lubang di jalan tergenang air dengan ketinggian betis orang dewasa.

“Sudah lama jalan ini rusak dan tidak ada perbaikan. Kondisi ini sangat rawan kecelakaan bagi pengendara motor apalagi kalau sedang hujan,” ujarnya.

Sementara itu, Yayan, salah seorang pengendara roda empat, sangat mengapresiasi terhadap aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tersebut. Pasalnya, jalan yang berada di bundaran Mandala Rangkasbitung itu sudah lama rusak dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Ia berharap, agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar lalu lintas kembali normal.

“Kami berharap pemerintah segera membangun jalan ini karena kondisinya rusak parah dan mengganggu lalu lintas,” katanya.

Didemo Mahasiswa, Gubernur Sultra Hentikan Aktivitas 15 Perusahaan Tambang Wawonii

HMINEWS.COM, KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi akhirnya mengambil sikap tegas terkait tuntutan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang dilakukan berhari-hari.

Unjuk rasa tersebut menuntut pencabutan izin tambang yang dilakukan perusahaan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) karena dinilai melanggar dan merusak lingkungan.

Senin (11/3/2019) malam, Ali Mazi menyatakan status 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii dibekukan sementara.

“Terkait tambang, saya sudah panggil Kadis ESDM untuk melakukan pemberhentian sementara. Kan ada 18 IUP di Konkep, tiga itu sudah game over. Nah ini 15 kita berhentikan sementara,” jelas Ali Mazi, melasnsir Kumparan.com.

Terkait status pemberhentian sementara IUP di Konkep, Ali Mazi mengaku akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melaksanakan rapat malam ini. Dia juga akan membentuk tim investigasi guna menyelidiki 15 IUP aktif di Konkep.

“Kalau nanti terbukti menyalahi aturan, kita cabut permanen IUP-nya,” tambah Ali Mazi.

Diketahui, 15 IUP di Konkep terbit pada Tahun 2008 sampai Tahun 2013. Di tahun itu, Lukman Abunawas masih menjabat sebagai Bupati Konawe — sebelum mekar menjadi Konkep–. Saat ini Lukman menjabat sebagai Wakil Gubernur Sultra.

Unjuk Rasa Ricuh

Aksi unjuk rasa yang yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sultra seringkali berakhir ricuh dengan aparat. Setiap kali demo, sekitar 300 warga yang didampingi organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan LMND Kendari. Mereka bersatu dalam elemen bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii.

Terakhir, pada Senin (11/3/2019) kemarin, demonstrasi diwarnai aksi lempar batu hingga lemparan kayu memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dentuman suara tembakan gas air mata dilepaskan aparat kepolisian ke arah mahasiswa. Melihat kondisi gangguan keamanan yang kian sulit terkendali, polisi pun langsung mengejar dan mengamankan sejumlah pengunjuk rasa.

Selain menghentikan sementara 15 IUP, Ali Mazi juga mengaku telah mencopot Kasatpol PP Eman Jaya dan digantikan oleh Hari Jalu sebagai pelaksana tugas.

Menurut Ali Mazi, Kasatpol PP dicopot karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas, terutama saat mengawal aksi demontrasi masyarakat yang berujung ricuh dan menimbulkan korban luka-luka.

“Saya sebagai kepala daerah, saya juga tidak setuju kalau ada anak-anak saya yang diperlakukan sewenang-wenang oleh bawahan saya,” katanya.

PB HMI: Orasi Robertus Robet Sejalan dengan Pemikiran HMI

HMINEWS.COM, JAKARTA —Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ikut menanggapi penangkapan yang dilakukan polisi terhadap dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet beberapa waktu lalu.

PB HMI pun meminta agar membebaskan yang bersangkutan dari segala tuduhan pidana. Bahkan PB HMI menilai, materi orasi yang disampaikan Robet pada acara Kamisan pada 28 Februari itu sejalan dengan pemikiran HMI.

“Jika kita perhatikan orasi Robertus Robet lebih utuh (melalui rekaman video yang tersebar luas di dunia maya) sesungguhnya lagu itu bukanlah isi utama materi orasi. Lagu itu hanyalah bagian dari penjelasan atas kekhawatiran dan ketidaksetujuan kembalinya militerisme melalui konsep dwifungsi TNI. Itu pesan utama yg disampaikan dalam orasi tersebut. Ini sejalan dengan pemikiran HMI yang menolak kehadiran militerisme dalam kehidupan sipil dan politik dalam negara kesatuan republik Indonesia,” terang Ketua PB HMI, Zuhad Aji, Ahad (10/3/2019).

Robet sebelumnya ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dia saat ini berstatus tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Robet diduga melanggar pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE dan atau pasal 14 ayat (2) jo pasal 15 UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 207 KUHP.

Adapun lagu yang dinyanyikan Robet, menurut Zuhad Aji adalah lagu yang sangat populer untuk mengkritik ABRI zaman itu dan tidak relevan lagi digunakan saat ini mengingat proses reformasi di internal tubuh ABRI, sekarang TNI sudah berjalan dgn baik.

Zuhad melanjutkan, Robet tidak berniat menghina institusi TNI. Dalam refleksinya, ia menyebut Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam artian mendorong TNI yang profesional.

“PB HMI menilai kasus ini tdk semata-mata kasus pidana penghinaan, melainkan menyangkut hak kebebasan berekspresi dan berpendapat,” katanya.

Abe

HMI MPO Sultra Tuntut pemerintah Cabut Izin Tambang Wawonii

HMINEWS.COM, SULTRA –– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Kendari menuntut pemerintah untuk menolak pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (6/3/19).

Bukan hanya HMI, melansir mongabay.co.id, sekitar 300 warga mendatangi kantor gubernur, didampingi organisasi mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan LMND Kendari. Mereka bersatu dalam elemen bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii.

Wawonii, merupakan pulau kecil di Sultra, seluas 715 kilometer persegi, tetapi dikerubuti belasan izin tambang. Demonstrasi warga mendesak Gubernur Sultra, mencabut sekitar 15 izin tambang di Wawonii, digelar di Kantor Gubernur.

Di depan gerbang Kantor Gubernur Sultra, mahasiswa menggelar teatrikal dan kubur diri. Dalam teatrikal mereka menggambarkan tanah Wawonii, yang dulu penuh nyiur nan rimbum, seketika berubah. Kelapa tumbang dan tanah dikeruk investor tambang.

Pada demo ini, warga dan mahasiswa juga ada menggelar long march dari Kampus Universitas Halu Oleo (Unhalu) hingga ke depan kantor gubernur. Sampai di kantor gubernur, massa mendorong barikade polisi dan Satpol PP. Demosntrasipun berakhir panas.

Aparat berjatuhan menghalau warga. Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman Kantor Gubernur Sultra. Tak mau kalah dari warga, anggota Polres Kendari menembakkan gas air mata tepat di tengah-tengah demonstran. Bukan cuma sekali, ledakan gas air mata terdengar puluhan kali.

Tercatat, ada 11 orang luka, baik warga maupun polisi. Kaca kantor gubernur pecah, pelayanan publik pun juga lumpuh. PNS dan honorer sibuk menyaksikan warga dan aparat bentrok.

“Kawan kami dipukuli Pol PP dan Polisi seperti binatang. Walau sudah terjatuh masih juga dipukuli menggunakan rotan,” kata Mando, kordinator lapangan.

Mando mengatakan, aksi mereka adalah aksi damai. Warga hanya ingin bertemu Gubernur, H. Ali Mazi, agar mencabut 15 IUP di Wawonii. Mando juga kecewa atas sikap Wakil Gubernur, Lukman Abunawas.

Gubernur Lambat Cabut Izin

Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, dinilai lambat mencabut IUP di Wawonii. Gubernur juga terkesan membiarkan masalah ini berlarut dan rela melihat korban berjatuhan.

Mando, kordinator warga menolak tambang mengatakan, masalah di Wawonii, sudah disampaikan sejak kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018.

Kala Ali Mazi menginjakkan kaki di Wawonii, kata Mando, warga sudah menyampaikan keluhan soal tambang.

Kala itu, Ali berjanji siap menolak pertambangan di Pulau Kelapa itu. Setelah duduk jadi gubernur, Ali seakan lupa ingatan. Hal itu terlihat pada program 100 hari Ali Mazi.

“Tak ada penyelesaian konflik Wawonii. Kami sampaikan lewat demo di DPRD Sultra, hasilnya DPRD mengeluarkan rekomendasi agar gubernur segera mencabut IUP. Sampai sekarang, masuk 2019, IUP tidak juga dicabut,” kata Mando.

Mando mengatakan, masalah tambang di Wawonii, menabrak setidaknya dua aturan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun 2014.

Abe

Laksanakan UU PA, Jangan Cuma Retorika “Reformasi Agraria”

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan menggelar kajian aktual tentang reformasi agraria Sekretariat HMI Cabang Jakarta Selatan, Minggu (3/3) kemarin.

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan, Dede Kholidin mengatakan, pihaknya  menganggap kajian ini penting terkait ramainya masalah reformasi agraria di kalangan masyarakat, baik akademisi hingga golongan awam.

“Masalah ini makin ramai lagi setelah masyarakat menyaksikan debat capres kedua. Dimana paslon 01 menegur paslon 02 untuk meyerahkan tanah yang dimiliknya,” kata Dede melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/3/2019).

Kajian aktual tentang reformasi agraria ini diisi oleh Dr Muchtar Lutfi. Menurutnya,  pembaharuan atau reformasi agraria yang disampaikan oleh pemerintah atau sering dikenal dengan bagi-bagi sertifikat dinilai terlalu berlebihan.

“Sejatinya jalankan saja UU Pokok Agraria 1960 yang sudah dibuat dengan tekad yang kuat dari pemerintah. Jangan karena menjelang Pilpres, lantas retorika yang disampaikan jadi ngawur,” kata Muchtar.

“Mungkin saja banyak yang nggak mengerti tentang hukum agraria, makanya keluarlah pernyataan reformasi agraria itu,” imbuhnya.

Muchtar mengungkapkan, semestinya yang harus  dijalankan pemerintah berpatokan pada kerangka UU PA  1960.

Adapun lima prinsip  dasar terbentuknya UU PA 1960 yaitu, pembaharuan hukum agraria, artinya agraria kolonial menuju hukum agraria nasional.

Selain itu, menjamin kepastian hukum penghapusan hak asing dan konsensi kolonial atas hak-hak tanah di Indonesia.

Berikutnya, perombakan struktur penguasaan tanah Sebagai wujud implementasi atas Pasal 33 UU 1945, Salah satunya di ayat 3 (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat).

Itulah lima prinsip dasar atas terbentuknya susunan UU PA 1960. Jadi itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan keberanian yang kuat.  Kalau nggak berani nggak usah banyak bicara kesana-sini,” tegas Muchtar.

Dengan demikian Dede Kholidin berkesimpulan bahwa prasyarat utama reformasi agararia adalah kemauan dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah. Diantaranya data agraria yang akurat dan terbuka.

“Karenanya kami mengimbau pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan UU PA 1960, bukan cuma retorika atau janji kampanye  reformasi agraria,” pungkas Dede.[]

Presidium KAHMI Tegaskan Tidak Mengenal KAHMI Preneur

HMINEWS.COM — Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menerbitkan instruksi kepada presidium majelis wilayah dan presididum majelis daerah KAHMI untuk mewaspadai manuver politik yang dilakukan KAHMI Preneur.

Dalam surat elektroniknya yang disebar ke beberapa media nasional, Rabu (20/2/2019), MN KAHMI mengimbau agar presidium majelis wilayah dan majelis daerah meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi serta komunikasi dengan seluruh aparat organisasi untuk memastikan KAHMI secara institusi tidak dimanfaatkan untuk aktivitas politik praktis.

“Dalam konstitusi organisasi KAHMI tidak mengenal organisasi yang bernama KAHMI Preneur,” demikian instruksi yang disampaikan Majelis Nasional KAHMI seperti dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Hamdan Zoelva selaku Koordinator Presidium KAHMI.

Instruksi itu menyebutkan semua aktivitas yang dilakukan KAHMI Preneur tanpa Koordinasi dengan Majelis Nasional KAHMI.

“Segala langkah, program, kegiatan, serta sikap dan pernyataan politik KAHMI Preuner bukan berasal dari KAHMI dan tanpa kordinasi dengan Majelis Nasional KAHMI. Karena itu, kami tidak bertanggung jawab,” tegas Hamdan.

Majelis Nasional KAHMI mendorong seluruh warganya untuk meningkatkan partisipasi politik, menghargai pilihan politik masing-masing. Namun, Majelis Nasional KAHMI mengharapkan agar tidak membawa nama organisasi dalam berekspresi dan menyampaikan aspirasi politiknya.

“Mendorong anggota KAHMI yang telah menentukan pilihan politiknya dan berada di kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, untuk secara cerdas dan terhormat, memaksimalkan ikhtiar dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat fastabiqul khairat,” tulisnya.

Abe

Silaturahmi ke MUI Jabar, HMI: Zakat Solusi Turunkan Kemiskinan

BANDUNG, HMINEWS.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Bandung Raya mengadakan kunjungan silaturahmi ke Pengurus Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Jumat (15/2/2019).

Ketua HMI MPO Cabang Bandung Raya, Fathul Nur Rahman didampingi beberapa Pengurus HMI MPO Cabang Bandung Raya diterima langsung oleh Ketua Umum MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafe’i dan Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, KH Rafani Achyar.

Dalam pertemuan itu, HMI MPO dan MUI mengenai problematika sosial khususnya pada masalah kemiskinan di Bandung dan di Jawa Barat secara umum.

Di hadapan Pengurus MUI, Fathul menjelaskan bahwa berdasarkan kajian HMI MPO Cabang Bandung, salah satu langkah yang bisa diambil untuk menurunkan angka kemiskinan yakni melalui menguatkan peran zakat dan infak.

“Ketika pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan sosial seperti kemiskinan, maka di sinilah Islam harus berperan karena Islam datang dengan membawa misi keadilan,” jelas Fathul.

Pengelolaan zakat dan infak umat Islam membantu tugas negara untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Zakat dan infak merupakan sumber dana non-APBN yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Fathul juga membeberkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jawa Barat bahwa jumlah total Kepala Keluarga (KK) warga Bandung mencapai 747.923 KK sedangkan total keseluruhan warga bandung berjumlah 2.452.179 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk data warga pendatang seperti mahasiswa yang belum tercatat dalam Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.

“Artinya, jika kita menarik zakat dan atau infak 2,5 persen dari penghasilan total penduduk maka sudah bisa mengatasi masalah seperti kemiskinan. Misalnya Rp. 10.000 dikali dengan 747.923 KK maka akan menghasilkan jumlah Rp. 7.479.230.000 dan jika Rp. 10.000 dikalikan dengan jumlah total penduduk Bandung yaitu 2.452.179 akan menghasilkan Rp. 24.521.790.000. Jumlah tersebut sudah bisa digunakan untuk umroh bagi beberapa warga miskin apa lagi hanya untuk mengatasi masalah kelaparan,” kata Fathul.

Di akhir pertemuan, Ketua Umum MUI Jawa Barat KH. Rahmat Syafe’i menyatakan sangat mendukung dan mengapresiasi sumbangan pemikiran dari HMI dalam merespon masalah sosial.

Silaturahmi ini merupakan kali pertama dilakukan Pengurus HMI Cabang Bandung Raya sejak dibentuk pada 2018 lalu. Fathul berharap, melalui silaturahmi ini akan terjalin sinergitas antara HMI dan MUI.

Abe

Parpol Harus Kuatkan Sistem Kaderisasi

JAKARTA, HMINEWS – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI), Zuhad Aji Firmantoro, menilai partai politik modern masa kini harus punya pola pengkaderan untuk kader-kader muda. Mengingat, hampir setengah jumlah pemilih, dewasa ini didominasi oleh para milenial.

Fenomena ini kata Zuhad Aji menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik di masa-masa yang akan datang. Zaman yang serba modern.

Untuk itu, Parpol harus menyiapkan sistem yang baik dalam menghasilkan pemimpin muda berkualitas dan mempunyai kapasitas. Salah satu caranya, dengan melakukan penguatan sistem pengkaderan partai politik secara kontinyu dan berjenjang.

“Tujuannya, supaya pemuda yang dipersiapkan support dengan kebutuhan yang ada saat ini. Untuk hasilkan pemimpin, maka perkuat sistem pengkaderannya,” kata Zuhad, Selasa (12/2/2019).

Alumni UII ini melanjutkan, setelah melakukan pengkaderan, partai politik tidak membiarkan kader muda berjalan sendiri. Mereka harus dikawal dan diberikan ruang untuk bisa mengeluarkan potensi dirinya.

“Kader yang potensial dikawal betul. Kalau bisa dikawal sampai jadi (pemimpin). Diberikan posisi yang strategis dalam partai,” ujar Zuhad.

Zuhad pun mengapresiasi langkah yang dilakukan partai politik yang sedari awal melakukan pengkaderan yang merangkul anak muda dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin.

“Itu bagus sekali. Saya mendukung partai politik yang ingin menghasilkan calon pemimpin dengan pengkaderan,” tutur dia.

Abe