Anies Baswedan Raih Tokoh Literasi Indonesia

HMINEWS.COM, Jakarta- Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan terpilih sebagai Tokoh Literasi Indonesia.

Penghargaan ini diberikan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) atas kiprah dan aktivitas Anies selama ini dalam memajukan dunia literasi (baca tulis) di Indonesia. Anies juga berperan menerapkan Budaya membaca minimal 15 menit setiap hari bagi para pelajar di sekolah di seluruh Indonesia.

Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016, Rabu (28/9) di Jakarta Convention Center (JCC). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum Ikapi Rosidayati Rozlina, disaksikan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Dalam sambutannya, Anies menyatakan terharu Dan berterima kasih atas penghargaan tersebut. “Penghargaan ini untuk seluruh Rakyat Indonesia yang semakin giat membaca Dan menulis Serta kepada siapa saja yang terus memberikan upaya untuk mencerdaskan Anak Bangsa,” ujar Anies

Dalam kesempatan pembukaan IIBF ini, Ikapi juga memberikan penghargaan kepada Tere Liye sebagai Penulis (Writer of the Year) 2016, dan Dee Lestari sebagai Book of the Year atas karya-karyanya yang menginspirasi.

Rosidayati berharap, dengan penghargaan yang diberikan itu makin memacu para Penulis untuk semakin aktif menulis Dan melahirkan karya-Karya yang berkualitas. (Republika)

KAHMI Peringati Milad Ke 50 Tahun

HMINEWS.COM, Jakarta- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) memperingati hari ulang tahunnya yang ke 50, acara tersebut digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu malam (28/9/2016).

Ketua KAHMI Mahfud MD, Dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak dibentuk pada 17 September 1967, organisasi KAHMI berniat melanjutkan idealisme Himpunan Mahasiswa Islam yang sangat indonesiawi, manusiawi dan Islami.

Ia juga menuturkan bahwa tujuan KAHMI bukan mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan islam, KAHMI membawa islam ke dalam realitas NKRI yang multikultural dan menjadikan islam sebagai rahmat bagi masyarakat Indonesia.

oleh karenannya ia berharap, di usianya yang ke 50 tahun ini, KAHMI mampu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam visi dan bersinergi dalam merawat indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika

Kegiatan yang bertema Sinergi Merawat Indonesia ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan-kegiatan KAHMI dari tanggal 2 september 2016, diantaranya Temu Nasional Alumni HMI pemangku Jabatan Publik Daerah, Tadarus Nasional, Jalan Sehat, Diskusi Publik, dan Seminar Diplomasi Dagang 27 September yang lalu.

Hadir sejumlah tokoh nasional yang juga alumni HMI diantaranya adalah Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, Ferry Mursidan Baldan, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya serta ribuan kader HMI.

Juga tidak ketinggalan dua alumni HMI yang akan bersaing di Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang, Anies Baswedan dan Sylviana Murni.

 

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Komisi VII : Hilir Migas Harus Ditegakkan!

HMINEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan dalam Revisi Undang-Undang Minerba yang menjadi poin penting adalah hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, migas dan batu bara, sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

Poin penting tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan  Mr. Tsujimoto, Mr. Iwata beserta tim dari delegasi Ministry of Economic, Trade and Industry (METI) Jepang. “Kita konsisten, hilirisasi harus ditegakan, dan kita menghargai perhatian dari stakeholder industri,” papar Yudha di Gedung DPR, Nusantara I, Jakarta, Selasa (13/9/2016) sore.

Dia mengungkapkan, diskusi kedua belah pihak dalam rangka memberi pemahaman, sehingga jika terjadi kerja sama akan ada win-win antara dua pemangku kepentingan. “Poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka, dalam kerangka diskusi, supaya METI atau Kementerian lain yang ada di Jepang mengerti kira-kira undang-undang ini akan membuat baik hubungan kedua negara atau tidak,” jelas Yudha.

Dia juga mengatakan, selama ini kerja sama antara Jepang dengan perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT Antam sudah cukup baik, dan hubungan ini akan dijaga agar saling menguntungkan.

Yudha juga menjelaskan tentang divestasi, menurutnya dalam Revisi UU Minerba nanti divestasi harus 51 persen. Selain itu juga, divestasi harus memberi kesempatan kepada BUMN dan perusahaan dalam negeri atau perseorangan yang berstatus WNI, serta meminimalisir pihak asing dapat membeli.

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen Perlu Pendalaman

HMINEWS.COM, Jakarta – Badan Anggaran DPR RI belum menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen dikarenakan asumsi ini dinilai terlalu pesimistis, sehingga harus dibahas kembali.

Hal tersebut diperoleh dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR dengan Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Deputi Gubernur Bank Indonesia serta perwakilan pejabat dari Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, (13/9/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Terhadap inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan target pembangunan ekonomi apakah bisa disetujui?” tanya Said Abdullah selaku ketua rapat.”Setuju,” dijawab seluruh anggota Banggar yang hadir.

Dalam pembahasan awal panja asumsi, defisit anggaran, dan pembiayaan tersebut, Banggar belum bisa menerima alasan perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 persen menjadi 5,1 persen.

“Ini harus dikonsolidasikan lagi dan dibahas dalam tahap pendalaman. Kita lanjutkan Rabu, (14/9),” ujar Said.

Sementara asumsi yang sudah disepakati adalah inflasi 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, ICP $ 45 perbarel, lifting minyak 815.000 barel per hari, lifting gas 1.150.000 barel per hari, target pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, gini rasio 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1.