Buruknya Pengelolaan Dana Desa

HMINEWS.COM, Debat kedua capres tanggal 17 Februari 2019 kemarin, sempat disinggung oleh presiden petahana Jokowi terkait keberhasilan dana desa (DD) dalam membangun desa, khususnya di bidang infrastruktur jalan desa, bendungan, irigasi dan sebagainya.

Hal ini kemudian sepadan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bahwa hadirnya DD dapat menurunkan ketimpangan dipedesaan jika dilihat dari rasio ketimpangan yang ada didesa yang awalnya 0,34 persen pada tahun 2014 menjadi 0,32 persen di tahun 2017 dan dapat menurunkan penduduk miskin di perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017, dan adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.

Data ini memang benar adanya, namun ada hal lain yang menjadi belenggu terkait pengelolaan DD di masyarakat. Dana desa belum menyentuh ke titik akar untuk menjawab permasalahan sosial dalam masyarakat.

Banyak studi-studi menjelaskan hadirnya dana desa tidak mampu memberdayakan masyarakat petani dipedesaan sebagaimana yang di ungkapkan oleh Presiden Jokowi tetapi dana desa hanya dapat memperdayakan elit pemerintah desa (Habibi dalam media Tirto, 2018). sehingga bagi masyarakat petani yang tidak memiliki lahan pertanian secara otomatis akan tetap menggarap lahan orang lain di pedesaan, dan orang yang memiliki lahan pertanian di pedesaan rata-rata bekerja sebagai aparat pemerintahan desa.

BPS menyebutkan setiap tahun profesi masyarakat menjadi petani sangat menurun hal ini disebabkan pekerjaan petani di pedesaan tidak memberikan harapan bagi masa depan anak-anak petani dan masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung lari dan bekerja disektor industri perkotaan.

Disamping itu, elit desa sangat menguasai akumulasi ekonomi, sosial, politik untuk mendominasi ekonomi pedesaan (baik itu tanah maupun bisnis diluar pertanian) dan menguasai jabatan politik dipedesaan, (Habibi, 2018), atau penggunaan aset desa semua dikuasai oleh aparat desa, Jadi, tak heran aparat desa akan semakin kaya dengan hadirnya dana desa.

Dari tahun ke tahun jumlah dana desa semakin meningkat, tercatat tahun 2015 alokasi dana desa sebesar 20 triliun dan meningkat menjadi 60 terliun di tahun 2019.

Alokasi anggaran yang begitu besar tentunya tidak mudah untuk dikelola bagi aparat pemerintahan desa yang secara kapasitas kepala desa hanya memiliki pendidikan ditingkat menengah keatas. Sehingga ini berpotensi buruk untuk melakukan penyelewengan penguasaan pengelolaan dana desa.

Dan terbukti sejak hadirnya DD ada beberapa elit desa yang harus terkurap dan berurusan dengan kasus hukum. Sebanyak 141 kepala desa tersangka kasus korupsi DD yang merugikan negara sekitar Rp.40,6 Miliyar. Kerugian ini belum signifikan dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi secara kelembagaan korupsi dana desa akan sangat merugikan bagi masyarakat desa.

Penguatan Kelembagaan Desa

Desa sebagai entitas baru harus memiliki peran kelembagaan yang kuat dalam merespon penyelewengan peranan elit desa. Karena kelembagaan ini akan sangat memperkuat hubungan antara pemerintah dan kelompok warga negara yang terlibat dengan mengambil berbagai peranan untuk melihat ekonomi masyarakat yang ada (Evans, 1997).

Di samping itu kuatnya kelembagaan desa akan memberikan dampak bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat di pedasaan sehingga ini akan meretas DD tidak hanya akan dinikmati oleh elit desa tetapi akan mampu memberdayakan masyarakat desa secara keseluruhan baik itu petani, nelayan maupun pedagang kecil lainnya.

Tetapi kelemahan utamanya desa adalah mengabaikan peranan kelembagaan desa sehingga masyarakat sipil (civil society) tidak memiliki peran utama untuk mengontrol. Disamping itu, ketidak mampuan masyarakat melakukan pengawasan sehingga apa pun yang diberikan kepala desa masyarakat tetap akan menerima walaupun itu akan berdampak buruk bagi mereka.

Kondisi ini tentunya membutuhkan agen of change sebagai gerakan pembaharu yang benar-benar memiliki kepedulian untuk membangun desa dengan mengaktifkan sektor-sektor kelembagaan di desa, baik LSM, lembaga sosial maupun kelembagaan yang lain agar pengelolaan DD benar-benar efektif dan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, perlunya regulasi untuk peningkatan kompotensi aparat desa. Karena hampir 80 persen aparat desa hanya diduduki oleh tamatan pendidikan menengah keatas, sehingga organisasi desa tidak memiliki kekuatan secara kelembagaan.

Kekuatan kelembagaan desa harus mulai dari aparat desa agar pengelolaan potensi desa dapat terwujudkan dengan hadirnya anggaran DD. Peningkatan potensi aparat desa sangat penting dilakukan karena akan menjadi penguatan pelayanan publik di desa dan akan mempengaruhi praktek pembangunan serta memperkaya portofolio organisasi kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal ini akan memungkinkan pengelolaan DD akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat tanpa menghilangkan identitas masyarakat sebagai satu kesatuan yang kuat yang didasari dengan nilai-nilai kegotong royongan.

Kekahwatiran saya jika ini tidak dilakukan DD hanya akan menjadi sebuah rentetan permasalahan sosial atau sebagai konflik identitas yang laten dan masyarakat akan kehilangan jati diri sebagai satu kesatuan budaya yang dibangun dengan nilai-nilai solidaritas yang kuat.

Penulis : La Ode Arpai, Aktivis Pemerhati Sosial dan Wakil Sekjen PB HMI 2018-2020).

Catatan PB HMI Terkait Polemik Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba’asyir

HMINEWS.COM, Beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir sebagai terpidana kasus terorisme. Wacana ini disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang tidak lain adalah tim hukum dari Joko Widodo sebagai Calon Presiden RI Nomor Urut 01.[1]  Pembebasan ini dilakukan dengan harapan adanya kebijakan Presiden Jokowi untuk melunakkan persyaratan bebas peraturan dalam peraturan perundang-undangan terhadap Abu Bakar Ba’asyir.[2]

Pembebasan ini mengeluarkan batal dilakukan Presiden Jokowi mengatakan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dengan alasan kebebasan dan dilakukan dengan pembebasan bersyarat yang berarti harus dilakukan pembebasan harus terpenuhi menurut hal yang mendasar, yaitu setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]  Sementara disisi lain, Abu Bakar Ba’asyir menolak adanya ikatan tertentu terhadap pembebasan bersyarat dengan beberapa persyaratan dokumen, termasuk di dalamnya adalah ikrar setia terhadap NKRI.[4]

Terkait hal tersebut diatas, PB HMI melihat dari beberapa aspek yang perlu ditelaah lebih lanjut: Pertama, kapasitas Yusril Ihza Mahendra untuk memohon wacana menyediakan pembebasan untuk Abu Bakar Ba’asyir. Yusril mengutip tentang mendapatkan tugas oleh Presiden Jokowi untuk menelaah pembebasan bersyarat, dan dalam mengkaji isi UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan serta PP 28/2006 dan PP 99/2012 khusus terkait pembebasan bersyarat.[5]

Hal ini berarti memberikan preseden yang buruk, karena terlihat sebagai Presiden Jokowi tidak mampu memposisikan diri sebagai Presiden atau Calon Presiden. Kapasitas Jokowi sebagai presiden akan tepat jika diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir dan kemunculan wacana tersebut ke publik dilakukan oleh pejabat pemerintah. Akan tetapi sebaliknya, tugas ini diberikan kepada Yusril yang dapat membantah bahwa Jokowi memberikan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai Calon Presiden.

Campur aduknya antara kompetensi Jokowi sebagai Presiden atau Calon Presiden telah diprediksi sebelumnya karena sangat rentan Calon Presiden dari petahana akan menggunakan kekuasaanya sebagai Presiden untuk kepentingan politik tertentu dalam pencalonannya. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kembali keberadaan wacana untuk Cuti sebagai Presiden selama masa pemilihan presiden, atau tindakan elegan untuk negarawan Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Presiden karena mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Hanya ini-mata untuk menjernihkan dirinya dari adanya konflik kepentingan sebagai Presiden atau Calon Presiden

Disisi lain, wajar kompilasi publik menilai pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir adalah gimmick politik untuk melihat tanggapan dari konstituen yang pada akhirnya dipahami dengan elektabilitas calon petahana dalam memenangkan pertarungan suara dari karma muslim Abu Bakar Ba’asyir adalah salahsatu tokoh muslim. Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir adalah masalah hukum yang harus dijawab dengan solusi hukum. Bukan persolan politik yang pada akhirnya hanya membuat kegaduhan masyarakat karena tujuan utama bukan pertimbangan yang disetujui, melainkan diasumsikan ingin mengambil efek dari yang dimaksud pada kenyatannya pada pemilihan pemilih dalam pemilihan presiden.

Kedua, lihat pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir sebagai narapidana teorisme dalam perbincangan hukum dapat disetujui pada ketentuan Pasal 14 Huruf K UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 82 dan 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Pembicaraan, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat-syaratnya adalah

Dapat membantu sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara meminta bantuan yang diminta;

memiliki hukuman paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa penjara, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa hukuman tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

telah memenangkan asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa lalu yang harus dijalani; dan

telah membuktikan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi hukuman dan menyatakan ikrar: kesetiaan bagi NKRI oleh tertulis.

Dalam hal ini telah disetujui dalam peraturan perundang-undangan terkait persyaratan apa saja yang disetujui dalam pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Namun, pada realitanya Abu Bakar Ba’asyir menolak beberapa persyaratan yang diajukan sebagai persyaratan pembebesan bersyarat dengan alasan-alasan tertentu. Beberapa syarat yang ditolak oleh Abu Bakar Ba’asyir terkait dengan pengakuan atas perbuatan yang dilakukan dan ikrar setia pada pancasila.[6]

Oleh karena itu, jalan untuk melakukan pembebasan bersyarat terhadap Abu Bakar Ba’asyir telah ditutup oleh hukum.

Jika Presiden Jokowi tetap memegang teguh temuanannya untuk mengedepankan sisi sebagai pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir, maka dapat dilakukan dengan beberapa langkah hukum. Alasan Presiden Jokowi untuk tetap berpegang pada aturan hukum tetap menjadi hal yang harus diapresiasi, namun pembebasan bersyarat tetap dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum dengan cara merevisi ketentuan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 untuk mengubah persyaratan untuk pembebasan bersyarat sesuai kebutuhan teori narapidana.

Abu Bakar Ba’asyir sesuai dengan prosedur hukum. Peraturan tentang pembebasan bersyarat menjadi hal yang sama karena tidak ada pengkhususan untuk Abu Bakar Ba’asyir, berlaku untuk semua narapidana terorisme. Disisi yang lain, publik akan menilai Presiden menyetujui apa yang menjadi pembebasan bersyarat dengan kebebasan tetap dan tetap berpedoman pada aturan hukum.

Jika langkah ini tidak diambil, maka dapat diasumsikan beberapa hal yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, yaitu: 1) Presiden Jokowi Plin Rencana mengambil beberapa kebijakan yang diambil dengan mempelajari yang dibuat. Bukan sebaliknya merespons setelah menjadi polemik di publik; 2) Wacana Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir hanya menjadi manuver politik atau gimmick politik untuk kepentingan elektabilitas dalam pemiluJokowi sebagai Calon Presiden Petahana.

Penulis: Ketua Komisi Hukum PB HMI, Muhtar Yogasara.

[1]  Dalam  https://news.detik.com/berita/d-4397644/pengacara-yusril-temui-baasyir-sebagai-lawyer-capres-jokowi ., Diakses tanggal 24 Januari 2019.

[2]  Dalam  https://news.detik.com/berita/4391543/yusril-abu-bakar-baasyir-bebas-tanpa-syarat ., Diakses tanggal 24 Januari 2019.

[3]  Dalam  https://news.detik.com/berita/4395301/jokowi-pembebasan-abu-bakar-baasyir-bersyarat-setia-nkri ., Mengakses tanggal 24 Januari 2019.

[4]  Dalam  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46942952 ., Diakses tanggal 24 Januari 2019.

[5]  Dalam  https://news.detik.com/berita/d-4395547/yusril-kembalikan- manajemen-pembebasan-abu-bakar-baasyir-ke-pemerintah., Mengakses tanggal 24 Januari 2019.

[6]  Dalam  https://nasional.tempo.co/read/1167303/baasyir-tolak-ikrar-setia-ke-nkri-pengacara-merasa-tak-bersalah/full&view=ok  dan  https: //www.cnnindonesia. com / nasional / 20190121111155-20-362423 / menilik-alasan-abu-bakar-baasyir-tolak-setia-pada-pancasila ., diakses tanggal 24 Januari 2019.

 

OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan

Oleh: Zunnur Roin *

OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh direktur Penjara seluruh Indonesia. Konperensi tersebut terpantik mencetus Menteri kehakim era soekarno; Sahardjo, P ada tahun 1963 diberikan gelar Doktor Honoris Causa dibidang Hukum oleh Universitas Indonesia . “Pohon Beringin Pengayoman” dikenal sebagai tajuk pidato Sahardjo kala itu yang menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga Pemasyarakatan (LP), tajuk itu adalah pemasyarakatan sebagai sebutan hulu pe nghukuman .

“Pohon Beringin” mengandung filosofis dengan tugas Hukum adalah memberi pengayoman agar cita – cita luhur bangsa terwujud dan terawat. Kemasan Pemikiran yang memanusiakan manusia tersebut sebagai Sahardjo sebagai tokoh transformasi di bidang pemenjaraan di Indonesia . Alhasil, 27 April kemudian di semat sebagai Hari Lembaga Pemsayarakatan.

Konsep Penjara yang lebih mendalam dari pengganggahan Jeraan dengan menggunakan Penjara sebagai instrumen balas dendam terhadap terpidana di nilai tidak efektif. Pemasyarakatan menjadi alternatif sebagai model penghukum yang digunakan. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Menyebutkan: Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan atau Disingkat LP adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai cara negara memperlakukan warga dengan tetap menjunjung harkat dan martabatnya, Kendatipun sudah melakukan pencurian hukum.

Oleh akurat, Pemasyarakatan lahir sebagai konsep pribadi yang mendorong pribadi menjadi taat hukum . Jika sudah selesai maka proses pembinaan, pribadi bisa diterima sebagai makhluk sosial yang diharapakan dapat diterima oleh lingkungannya bukan sebagai orang jahat. Pembaruan itu juga bisa dibuktikan dengan penyebutan terpidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan . Pembinaa n tersebut dilakukan DENGAN Pola Yang Bervariasi, Yaitu DENGAN mengacu ditunjukan kepada Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian. Konsep ini membuat warga binaan adalah subjek penghukuman, bukan semata-mata sebagai Objek penghukuman.

Perlu penjelasan atas sejatinya dapat meningkatkan optimis kami terhadap penanggulangan tindakan kejahatan di negeri ini. Namun ada masalah klasik yang menghambat cita-cita pemasyarakatan. Yaitu praktik permisif , kini Beroperasi masif Telah Menjadi tindakan Yang kontradiktif Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Yang Efektif di LP. Praktik Permisif ayat-ayat tersebut , yaitu pelanggaraan-pelanggaran di LP telah menjadi Rahasia Umum.

Tentang bagaimana praktik itu bisa menjamur barangkali dapat mengeluarkan dengan kelemahan sistemik Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Seperti lebih Kapasitas, rasio PERBANDINGAN p etugas LP DENGAN Jangka Waktu Warga binaan , Lemahnya Integritas SDM LP, Pemenuhan h ak-hak Dasar Warga binaan, Serta Pengawasan internal yang Kemenkumham Yang buruk.

Berita terbaru yang menghuni headline pemberitaan media-media nasional yaitu tentang OTT KPK terhadap Kepala LP Sukamiskin Bandung , Wahid Husein . Seperti pemberitaan di Kompas.com – 23/07/2018, 06:33 WIB Menerangkan bahwa d alam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK mengamankan beberapa barang bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi , yaitu dua unit mobil terdiri dari satu unit Mitsubishi Triton Melebihi warna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam. Kemudian, uang total Rp 279.920.000 dan 1.410 dolar AS, uang pembayaran, dan pembelian. Pemberian suaplepas dilakukan oleh napi korup Fahmi Darmawansyah. KPK Riset Fahmi dibantu oleh Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Wahid. Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah kasus-kasus umum yang berstatus hambatan pendamping.

KPK mengungkapkan biaya untuk mendapatkan fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin, berkisar Rp 200-500 juta. “Rp 200-500 juta bukan per bulan. KPK menemukan ada beberapa hal di Lapas Sukamiskin yang menyediakan fasilitas untuk melakukan tangkap tangan dan penggeledahan di sana. Ini, KPK tidak tahu secara pasti. Ada banyak hal dengan fasilitas mewah di Sukamiskin, KPK sedang mendalami lebih lanjut atas hal itu Penemuan KPK ini, seperti yang terjadi yang terjadi selama ini di mana-mana. (Sumber: Kompas.com – 23 / 07/2018, 06:33 WIB)

Seperti yang diketahui, sukamiskin adalah LP yang menerjemahkan suatu kasus yang terpidana kasus k orupsi. Idealnya jika berbicara pemasyarakatan, maka prasyarat pembinaan di LP suka miskin adalah mental anti korupsi yang harus dioleh oleh-oleh-Nt. Namun, cita-cita pemasyarakatan di LP sukamiskin menjadi menjadi ternodai. Karena pelakunya adalah Pimpinan LP yang notabene sudah memiliki komponen dari atas hingga ke-tidak ada yang dibawahnya.

Saya lihat Dari besaran Suap Dan Temuan-Temuan KPK, Penulis DAPAT mengasumsikan bahwa keterlibatan beberapa Unsur Sangat Berpotensi hearts perkara inisial. Dicari ulang serupa di LP Sukamiskin bukan lah hal baru yang terjadi, Pada Tahun 2013 Wamenkumham Deny Indrayana Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 melakukan pemeriksaan mendadak dan berhasil menemukan fakta-fakta di LP ini.

Fenomena di atas semakin kuat dugaan penulis tentang aktifnya praktek permisif di Lembaga Pemasyarakatan seluruh indoenesia. Bagaimana tidak, Kalaulah lingkaran Kemenkumham berfikir dan tanpa ada pembiaran terhadap pelanggaran di LP dan Rutan . M aka tidak akan menemukan akun facebook aktif seorang warga binaan di salah satu Rumah Tahanan yang penulis rahasia. (Identitas Rutan Di Rahasiakan). Kemudian tidaklah seburuk ITU Pengawasan Kanwil Kemenkumham Terhadap LP Sukamiskin, Sehingga telah dipakai DENGAN desain interior Yang Membutuhkan Pengerjaan kontruski Yang serius Dan Arus Logistik Keluar MASUK Yang TIDAK can DENGAN Mudah can Keluar MASUK LP . Lebih banyak lagi rasionalisasi yang bisa penulis kemukakanDengan beberapa contoh kasus, karena akal sehat penulis dapat melakukan pekerjaan dengan lebih intensif, yang mungkin dilakukan dengan prinsip-prinsip SDM di lingkaran Kemenkumham.

Reaksi masyarakat terhadap lembaga ini memang sudah tepat namun tidak akan sesuai, yaitu dengan memer Presiden RI mencopot Menkumham. Optimistis Penulis Hal tersebut can Saja Terjadi, JIKA hearts Proses hukum Wahid Husein DENGAN Berani mengemukakan Pernyataan di hadapan hakim bahwa Modus Operasi Struktural Yang dilakukannya melibatkan Menkumham, Yasonna Laoli Dan / ATAU Unsur-unsur lainnya . Namun kehawatiran Penulis Kembali negatif , b ahwa per misivitas Wahid Husein beranak pinak Hingga Ke Meja Pengadilan.

Revitalisasi LP yang sudah digantikan Kemenkumham eloknya akan menjadi angin segar terhadap pelaksanaan Pemasyarakatan di LP. Hingga pada akhirnya, Profesional Masif dapat membantah judul tulisan ini.

ZUNNUR ROIN. Komisi Politik, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar HMI 

‘Mahalnya’ Demokrasi Kita

 

Oleh: Laode Yayan *

HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya. 

Demokrasi tidak sebatas pemilu yang bebas dan adil. Lebih dari itu, demokrasi harus melibatkan manusia secara khusus. Di dalam proses itu ada kegiatan bersama berbagai kelompok masyarakat. Tanpa partisipasi rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi santapan segelintir elit.

Namun, dengan biaya kampanye yang begitu mahal, masih mungkinkah sifat kebiasaan sederajat hak secara politik yang sama? Juga, setiap kali dihamilan untuk mengirim kampanye untuk kampanye, masih bisa setiap negara yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan memilih?

Inilah demokrasi saat ini: semua perhelatan politikolusi uang. 

Ajang pemilihan di tingkat mana pun sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurus di luar komunitas massa kadang juga dilumasi oleh uang. Berlakulah apa-apa yang sering dilontarkan orang-orang: ‘segala-galanya butuh uang dan uang pertanggungan-galanya.’

Warna macam ini sangat tidak sehat. 

Pertama, demokrasi ini menciptakan ketidaksetaraan: pasangan yang mendapat uang dan uang. Orang tidak lagi terlihat sederajat dalam politik. Terakhir, status orang dalam politik seksual berdasarkan

kemampuan dan keahliannya berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dari segi kemampuan dananya.

 

Kedua, semacam ini. Tidak ada orang yang punya peluang untuk maju dalam pemilihan. Yang maju dalam memilih orang-orang yang punya sandaran dana. Adapun masalah massa-orang sebagai hiburan sebagai layanan suara. Dengan demikian, acara tidak lebih dari sekadar ‘persaingan di kalangan elit’.

 

Ketiga, demokrasi semacam ini sangat rentan dengan plutokrasi, yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya raya. Sebab, demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu kontestasi untuk kaum kaya.

Bagi kaum plutokrat, hak untuk mencari atau mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Demokrasi ini telah beralih konsep “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi “dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan”. Akhirnya, demokrasi hanya menjadi sarana pencarian ‘pencarian keuntungan’.

 

Keempat, demokrasi semacam ini termasuk dana besar. Hal ini, pada babak, akan membuat calon dan partai-politik menggunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan uang pemilu. Juga, mencampur si candid sudah berkuasa, maka pekerjaan pertama adalah meningkatkan saat kampanye.

 

Kelima, demokrasi seperti ini sulit mendatangkan orang-orang. Sebab, hukum ini hanya merepresentasikan si pemilik uang. Disitulah massa massa tidak lebih sebagai mesin pengumpul suara – tidak jauh berbeda dengan penghabisan para pengirim SMS pada ajang pencarian bakat di Televisi.

 

Keenam, hukum semacam ini mewarisi dengan politik uang. Pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologi, sekaligus sebagai ‘adu-uang’. Orang yang menyimpan uang paling besar, maka dia juga yang untuk memenangkan pukulan. Suara rakyat tidak lagi ‘bunyi tuhan’ – aspirasi tentang hukum dan kemakmuran rakyat, namun sudah menjadi ‘komoditi politik’.

Konsep demokrasi saat ini jelas bertentangan dengan ide demokrasi para pendiri bangsa (founding father). Bung Karno, misalnya, menempatkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Demikian pula dengan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lainnya.

Dengan demikian, hukum semacam ini juga bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu masyarakat adil-makmur. Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita menempatkan rakyat sebagai ‘pemegang tahta’, baik di permukaan politik maupun di lapangan ekonomi.

Dan tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi semoga saja praktek politik uang tidak terlalu merajalela di mana-mana khususnya di binongko

 Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imperialisme wujudkan kesejahteraan sosial.

            

Laode Yayan, kader HMI cabang Kendari

Peran Pemuda Mengawal Visi Misi Calon Kepala Daerah

 

Oleh : Abubakar H. Muhtar*

HMINEWS.COM-Pemuda memiliki posisi strategis dalam menjaga, merawat, dan mengawal proses demokrasi di negeri ini, keran maju mundur-nya negeri ini ada ditangan anak negeri, oleh karena itu pemuda sebagai kelompok pengontrolan roda kekuasaan perlu terlibat aktif dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah, baik ditingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun ditingkat pemerintah pusat.

Dalam percaturan politik lokal atau yang dinamakan sebagai Pilkada serentak. Calon-calon kepala daerah yang bertarung baik yang bertarung di tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi, tentu memiliki janji politik. Mengintepretasi teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes, adalah janji politik calon kepala daerah terhadap masyarakat yang dipimpin-nya. Maka kontrak sosial atau janji politik ini lah yang dimaksud untuk dikawal oleh anak-anak muda untuk mengawal proses kebijakan kepala daerah yang sudah menang dalam percaturan politik karena kemenangan itu merupakan kesepakatan masyarakat secara demokrasi. 

Teori Thomas Hobbes, tentang kontrak sosial adalah membincangkan soal pembentukan negara, karena negara sudah terbentuk maka kekacauan dalam sebuah negara masih berkelanjutan antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat, sebab terbentuk-nya negara karena meminimalisir kekacauan Maka, untuk menghasilkan situasi aman yang terjamin, masyarakat menyerahkan kepercayaan lewat Pilkada serentak kepada sebuah individu yang dianggap bisa memimpin sebuah daerah dengan janji-janji politik yang dapat menjamin keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sebuah kesepakatan. Kesepekatan inilah yag disebut kontrak sosial. Dalam hal ini seorang pemimpin yang memegang kedaulatan tersebut menjamin hak-hak masyarakat, tanpa harus ada akuntabilitas kepada masyarakat, dengan anggapan bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pemimpin yang dianggap layak memimpin suatu daerah tersebut melalui kontrak sosial dengan janji-janji politik yang dipaparkan sebagai Visi dan Misi untuk membangun suatu daerah dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

Dalam situasi seperti ini, maka pemuda sebagai kelompok Civil Society punya tanggung jawab moral dalam mengontrol roda kekuasaan di daerah-daerah dengan mengawal janji-janji politik yang paparkan oleh calon kepala daerah waktu kampanye dan ketika sudah menang maka itu hasil kesepakatan masyarakat lewat demokrasi. Maka pemuda tidak hanya dituntut untuk mengawal proses politik, money politik, kejahatan politik, tapi tugas berat pemuda yaitu pasca terjadi proses politik yang menetapkan satu orang yang memimpin suatu Daerah, disitu ujian berat anak negeri diperhadapkan oleh dua opsi yaitu antara idealisme dan pragmatisme. 

 

Abubakar H. Muhtar, Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI

20 Tahun Reformasi, Menarik Benang Esensi Perjuangan Gerakan Mahasiswa

Oleh: Febri Walanda

21 Mei 1998 menjadi saksi sejarah diawalinya transisi sistem politik Indonesia dari otoritarian menuju demokrasi. Transisi  sistem politik ini juga menjadi harapan besar segenap rakyat Indonesia akan transisi-transisi lainnya.  Mulai dari transisi ekonomi dari kapitalisme Orba menuju ekonomi kerakyatan yang mensejahterakan segala lapisan, hingga sampai kepada transisi kebebasan berpendapat dan  keterbukaan informasi yang  di masa Orba sangat termarginalkan dan penuh represi.

20 Tahun sudah negeri ini mencoba untuk mengisi ruang-ruang kosong, memenuhi janji reformasi yang digulirkan mei 1998 silam. Janji yang tercetus bukan melalui proses yang singkat. Melainkan melalui serangkaian panjang perjuangan rakyat dimana mahasiswa tergabung menjadi bagian penting di dalamnya. Walaupun tumbangnya Orde Baru disebabkan oleh banyak faktor dan mendapat sumbangsih dari banyak aktor, namun kita tidak bisa menafikkan bahwa peran mahasiswa mengambil porsi penting yang tak bisa dipisahkan dari sejarah reformasi Indonesia.

Konfrontasi dan Perlawanan

Tahun 1974 rezim Orde Baru memukul gerakan Mahasiswa dengan praktik-praktik konfrontasi militer hingga berujung kepada pemberlakuan SK No. 028/U/1974 yang pada intinya berisi petunjuk-petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan kampus. SK No. 28 ini mengebiri otonomi lembaga kemahasiswaan dengan mengharuskan setiap aktivitas kampus mengantongi ijin rektor. Terang bahwa ada upaya pembungkaman sikap kritis Mahasiswa melalui SK ini.

Memasuki tahun 1980-an rezim Orba juga tak henti-hentinya melakukan berbagai represi terhadap gerakan mahasiswa yang dinilai banyak melakukan perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan otoriter orba. Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila yang kemudian ditolak oleh Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) kala itu menjadi cerita sejarah tersendiri bagaimana rezim orba memberondong aktivitas HMI (MPO) dengan bedil dan peluru serta melakukan pembubaran paksa kegiatan mereka. Namun HMI (MPO) tetap melawan walau harus bergerak “di bawah tanah”, bahkan mereka terpaksakeluar masuk hutan hanya untuk melakukan perkaderan.

Sikap otoriter dan praktik kapitalisme yang diberlakukan oleh rezim Orde Baru kala itu tidak hanya melahirkan penindasan, pembungkaman dan kemiskinan tapi juga melahirkan lawan yang sepadan untuknya berupa semangat perlawanan dari para kaum terdidik. Gerakan perlawanan inilah yang digaungkan oleh para mahasiswa mulai dari level lokal hingga skala nasional, dari tahun 1970-an hingga 1998. Api perlawanan yang digelorakan oleh para “agent of change” ini terus menjadi momok rezim kala itu. Semakin ditekan semakin melawan, semakin dibakar semakin berkobar. Benarlah ucapan Mao Tze Tung, “Bakarlah rumput dari yang paling kering”. Rumput kering itu adalah gerakan mahasiswa, dan kesalahan rezim kala itu adalah membakarnya.

Kontemplasi Perjuangan dan Benang Esensi

2018, kini reformasi belumlah usai, masih banyak janji yang belum tertunai. Semangat reformasi yang bergulir sejak 20 tahun lalu masih tersandung berbagai persoalan bangsa. Kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, korupsi, kolusi, nepotisme, ketimpangan hukum dan berbagai problema multidimensi  lainnya seakan menjadi badai topan yang tak kunjung henti mendera. Kesemua itu mau tidak mau mengharuskan gerakan mahasiswa tetap hadir ditengah-tengah bangsa sebagai bentuk panggilan sejarah dan aktualisasi peran kaum muda.

Memasuki era milenial ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan mahasiswa masa kini dalam mengawal jalannya reformasi. Kelas mahasiswa yang memang sudah dari dulu mayoritas berasal dari kalangan menengah keatas yang cenderung tidak ikut merasakan secara langsung penderitaanrakyat kecil, kerap kali membuat sedikitnya jumlah mereka yang mau peduli dan turut serta mengawal pemenuhan janji reformasi. Apalagi ditambah dengan serbuan globalisasi yang acapkali memanjakan sebagian mahasiswa menjadi kaum borjuis kecil yang lupa diri. Ditambah dengan biaya studi yang semakin menggunung akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal dan beban masa studi yang semakin dipersingkat (kuliah maksimal 5 tahun) menambah deretan panjang tantangan gerakan mahasiswa masa kini.

“Beda zaman beda pula tantangannya”, begitulah ungkapan sederhana yang kerap hadir dalam setiap perguliran masa.Namun walau berbeda tantangan, tetap masa lalu tak bisa dibuang begitu saja. Untuk menghadapi masa kini perlu kiranya kita belajar dari masa lalu dan mengemasnya dalam sebuah wadah yang kita beri label “kontemplasi” lalu kemudian menuangkannya dalam secarik eksperimen gerakanyang berhadapan langsung dengan masa kini.

Setidaknya ada beberapa pelajaran penting berharga dari sejarah masa lalu gerakan mahasiswa era prareformasi yang bisa dimasukkan dalam wadah kontemplasi kita. Pertama adalah keberanian, yang oleh Pramoedya Ananta Toer dianggap sebagai unsur paling pokok dalam perjuangan melawan Orba Soeharto dan menurutnya ini hanya dimilikioleh pemuda dan mahasiswa. Tanpa keberanian, sepintar apapun kita, tak akan ada yang namanya perubahan. Kedua adalah pengorbanan. Tanpa adanya kesadaran untuk berkorban dan mengesampingkan kesenangan dirinya sebagai kelas menengah rasanya tidak akan mungkin gerakan mahasiswa akan dapat memiliki gaung yang signifikan. Ketiga, konsistensi dan semangat kontinuitas dalam menyambung nafas gerakan. “Maka tetaplah (istiqamahlah) kamu pada jalan yang benar, (Q.S. Hud : 112). Dari 1970 ke 1998 bukanlah waktu yang singkat, perjalanan panjang pasang surut gerakan mahasiswa dalam periodesasi itu menjadi saksi bahwa nafas gerakan terus menyambung dan berpilin walaupun gelombangnya fluktuatif. Sempat mengecil lalu membesar kembali namun nafasnya tak pernah mati. Laluyang terakhir adalah daya kreatifitas yang diejewantahkan dalam eksperimen gerakan yang terus tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan medan perjuangan.

Keberanian, pengorbanan, konsistensi dan kreatifitas. Keempat esensi ini menjadi pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari para pelaku sejarah gerakan mahasiswa prareformasi. Walaupun prareformasi dan pascareformasimemiliki tantangan tersendiri, namun bukankah dalam studi objek kajian filsafat telah mengajarkan kita bahwa tiap-tiap perkara mempunyai esensinya (mahiyyah) yang tetap, meskipun sifat-sifat indrawinya berubah dan keadaanya berbeda-beda. Tinggal bagaimana nantinya kita bisa meramuesensi itu dalam sebuah eksperimen gerakan dengan menghadapkannnya pada kondisi zaman yang tengah dihadapi.

Selamat berkontemplasi ria wahai para penerus estafet perjuangan reformasi, semoga kelak nafasmu terus menyambung sampai janji-janji reformasi terpenuhi!

Panjang umur perjuangan.

Hidup mahasiswa!

Hidup rakyat Indonesia!

 *Febri Walanda, Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Palembang Darussalam)

Opini : Islam Agama Toleran, bukan Agama Kekerasan

 HMINEWS.COM-Aksi teror di negeri ini tak pernah berhenti. Tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan khalayak ramai tak kunjung usai. Kasus terbaru ialah bom yang meluluhlantahkan 3 gereja di Surabaya. Perilaku salah kaprah yang seakan diakui sebagai titah Tuhan.

Jika benar Islam agama toleran, mengapa masih ada sebagian dari umatnya yang melakukan kekerasan? Jika Islam menjamin kebebasan beragama, mengapa masih ada umat Muslim yang melakukan serangan terhadap gereja? Jika Islam benar membawa rahmat bagi semua, mengapa masih ada sebagian fraksi Muslim yang melakukan bom bunuh diri? Betulkah ayat-ayat toleransi dalam Al quran sudah dihapus hukumnya dan tidak berlaku lagi, karena sudah diganti dengan ayat-ayat perang? Apakah toleransi selaras dengan Islam itu sendiri? Atau, jangan-jangan toleransi hanyalah konsep asing yang diekspor peradaban Barat yang sekuler dan liberal?

Segudang pertanyaan itulah yang kemudian menjadi isu sentimental dan menjadi bahan kajian yang debateble. Akar mula gejala ini menguak ke permukaan adalah penyerangan 11 September 2001 yang menyebabkan ribuan nyawa melayang. Akibat tragedi itu, menguatlah stereotyp Barat atas Islam. Maka merebaklah gejala Islamophobia, sebuah ketakutan non- muslim terhadap Islam dan umat Muslim.

Maka sebagai umat teladan, sudah selayaknya mengkaji Toleransi dan Intoleransi secara komprehensif.  

Gagasan toleransi yang menyuruh kita membiarkan kebebasan orang lain dalam menemukan kebenaran diri mereka sendiri merupakan gagasan yang ada sejak Socrates. Toleransi Socrates kala itu mengasumsikan bahwa pengetahuan menghasilkan kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaan tidak dapat diproduksi oleh paksaan melainkan oleh dialog yang toleran. Model kehidupan etis filosofis ini memungkinkan kehidupan bersama-sama secara harmonis dengan orang lain yang berbeda pendapat.

Ide toleransi ala Socrates ia gambarkan dalam Charmides, sebuah karya yang mengekspresikan mimpinya tentang negara ideal yang di dalamnya semua warga negaranya bersikap moderat dan ahu tugas masing-masing sehingga tidak mengganggu orang lain. Warga negara yang saling menghormati adalah bentuk dari masyarakat toleran.

Moderasi Socrates tersebut sejajar dengan moderasi dalam konsep toleransi Imam Syafi’i, seperti tercermin dalam semboyanya : “Pendapatku benar tetapi mungkin salah, sedangkan pendapat orang lain salah tapi mungkin benar”. Dengan prinsip ini, Imam Syafi’i berusaha terhindar dari dogmatisme dan absolutisme yang menganggap dirinya sendiri adalah yang benar sedangkan orang lain pasti salah. Di sisi lain, Imam Syafi’i juga berusaha menyingkir dari jebakan-jebakan relativisme yang membenarkan semua pendapat tergantung perspektif masing-masing. Imam Syafi’i aja legowo, kenapa pengikutnya masih banyak yang sok jago?

Dalam tradisi Islam, toleransi menolak absolutisme dogmatis yang memonopoli kebenaran tunggal dan mutlak. Sehingga, Ulama membedakan antara “pemikiran keislaman” dan “Islam”. Pemikiran keislaman sangatlah beragam dan kebenaranya bersifat relatif, dimana masing-masing ulama mengajikan asumsi tentang kebenaran, tetapi kebenaran Islam yang sejati adalah bersifat tunggal dan hanya Allah yang tahu. Kebenaran yang bisa diraih oleh manusia hanyalah (k)ebenaran dengan “k” kecil, sementara (K)ebenaran di mata Tuhan adalah dengan “K” besar. Cak Nur menyebut kebenaran pemikiran manusia dengan istilah “kebenaran nisbi”, sedangkan Al ghazali menyebutnya dengan “kebenaran asumtif”.

Yusuf Al qardawi, menjelaskan bahwa iman yang tertutup oleh fanatisme bermazhab memang merupakan salah satu dari berbagai pemicu radikalisme. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya dari para agamawan agar mendorong kembali terbukanya pintu ijtihad dan terbangunya kedaran inklusif sehingga perbedaan pendapat bisa disikapi dengan toleran. Fanatisme dan talid buta sejatinya bertentangan dengan spirit inklusif dan toleran yang ditunjukan oleh as-Syafi’i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.

Abdurahman Wahid pun menganjurkan keterbukaan dalam beriman, terutama bagi para pemeluk agama di tengah kebhinekaan dan kemajemukan rakyat Indonesia. Gusdur menyadari bahwa pengembaraan intelektual merupakan pengalaman pribadi yang unik dan tidak akan pernah dirasakan atau dialami orang lain. Sehingga Gus Dur mengajukan tesis Islamku, Islam Anda dan Islam Kita.

Memang dibutuhkan kedewasaan dalam menghadapai berbagai perbedaan. Bukan sikap egois, sok jago, dan mau menang sendiri yang ditonjolkan. Saya teringat ketika nyantri di sebuah pesantren yang mengajarkan nilai toleransi yang begitu luar biasa. Semboyannya adalah jadilah negarawan yang berjiwa Muslim Moderat, Mukmin Demokrat dan Muhsin Diplomat. Trilogi yang layak digaungkan ke permukaan untuk mengatasi gejala disharmonisasi keagamaan dan kebangsaan.

Terakhir, marilah kita menjadi agent umat Islam yang bijak dan moderat. Insan yang mampu menempatkan dirinya sebagai bagian umat Islam secara keseluruhan, bukan sebagai sebuah kelompok yang merasa memiliki dan memonopoli kebenaran Islam. Yakusa

 

Mohammad Fadli Hidayat, Direktur LDMI HMI Cabang Yogyakarta

Menuju Konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru

Oleh : Fadlil Aulia Rahman Raja Guk-Guk

Insya Allah pada tanggal 29 – 30 April 2018 Himpunan Mahasiswa Islam MPO (Majelis Penyelamat Organisasi ) Cabang Pekanbaru akan mengadakan Konferensi XIII. Sesuai  dengan Pasal 11 (AD HMI) “Kekuasaan dipegang oleh Kongres ditingkat pusat, Konferensi di tingkat cabang dan Rapat Anggota Komisariat ditingkat komisariat;” dan diperjelas dalam Pasal 17 ( ART – Status ) Konferensi merupakan musyawarah utusan komisariat-komisariat ditingkatan cabang.

Ihwal konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru, bukanlah sekedar tempat kumpul – kumpul saja, namun dalam Pasal 18 (ART) : Kekuasaan/Wewenang

  1. Menetapkan Garis Besar Program Kerja sebagai pengejawantahan Ketetapan-ketetapan Kongres;
  2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang HMI;
  3. Memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formatur dan kemudian memilih 4 (empat) Mide Formatur;
  4. Mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas MSO Cabang
  5. Menunjuk anggota MSO Cabang.

Cukup jelas pesan dalam anggaran rumah tangga ini pada pasal 18, bahwasanya Konferensi bukan ihwal kongkow – kongkow, juga bukan hanya bicara dialektika dan retorika. Tapi konferensi bicara “ apa yang di kerjakan pengurus cabang dan kader ”. Gagasan yang di bawa dari kader – kader HMI di tingkat komisariat (Utusan Komisariat dan Peninjau), gagasan, ide baru yang lahir ini akan menjadi corak yang berbeda jika memang pada dasarnya komisariat telah melakukan kajian diskursus perihal ihwal konferensi kali ini.

Bahkan tak tanggung – tanggung tema Konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru “ Revitalisasi Gerakan Intelektual ; HMI Cabang Pekanbaru Sebagai Pusat Peradaban Sumatera”. Jika saya terjemahkan tema ini ada sebuah vision yang dibawa HMI Cabang Pekanbaru untuk Sumatera, maka salah satu tindakan pertama yaitu konsep jama’ah (bersama).

Saya tidak akan meragukan konsep jama’ah HMI, bayangkan saja untuk mengadakan LK1, komisariat secara mandiri akan menggalang dana agar terealisasi agenda tersebut. Tapi ini juga harus menjadi bahan koreksi, LK 1 (Basic Training) adalah sebuah pintu ingin masuk ke rumah yang bernama HMI. Pintu itu diawali dengan serangkaian proses. Selesai menjalani proses ini dan dinyatakan lulus, ia juga belum berhak memasuki rumah HMI, karena dia harus mengucapkan salam  terlebih dahulu (ikrar).  Setelah ia mengucapkan barulah ia berhak memasuki rumah yang bernama HMI. Memasuki rumah HMI ini juga ia di beri cap sebagai kader HMI. Cap ini terpampang jelas di pundaknya, ini yang selalu ia pikul dan di bawa kemana – kemana.

Bahan koreksi saya perihal konsep berjama’ah HMI mengenai sejauh mana ia merangkul civil society untuk melaksanakan konseptualitas, wacana kebangsaan, ide perekonomian yang sampai saat ini belum banyak menyentuh masyarakat. Civil society ini menjadi subjek dan objek utama agar tujuan HMI tercapai. Saya tidak membayangkan jika HMI Cabang Pekanbaru sebagai Pusat Peradaban Sumatera. Tentu bukan hal mudah mewujudkan ini, ini visi yang harus membutuh minimal 20 tahun dari saat ini, dengan di persiapkan kader yang paripurna. Kader yang paripurna sesuai Tujuan HMI dalam frasa pertama “terbinanya mahasiswa islam menjadi Insan Ulul Albab”, insan ulul albab (orang yang berfikir dan berdzikir), dengan dibekali ilmu dan juga Iman dan Taqwa. Bukan tidak mungkin di tahun 2038 HMI Cabang Pekanbaru sebagai rule of model human civilization.

Memang mudah menulis sebuah wacana, tapi kita harus merangkainya pelan – pelan agar berbentuk sebuah lukisan dengan pemandangan yang indah dan menawan. HMI Cabang Pekanbaru memang masih tergolong muda, dan banyak harus di benahi. Baik itu perkaderan dan perjuangan. Perkaderan saat ini masing tergolong konservatif, harus ada perubahan dengan inovasi (bersinggungan dengan teknologi), pemakaian bahasa billingual (antara bahasa arab atau bahasa inggris) di setiap perkaderan. Di sisi lain HMI juga harus mandiri secara ekonomi di samping menggunakan iuran dari kader HMI, juga harus memiliki usaha – usaha kecil menengah (UKM), yang meningkatkan produktifitas kader HMI Cabang Pekanbaru.

Disini juga saya sampaikan selamat berdialektika dengan menggunakan etika dan estetika, junjung tinggi marwah himpunan, hindari pertikaian, perpecahan, selalu junjung tinggi nilai – nilai keisalaman dan persaudaraan. Insyaallah HMI Cabang Pekanbaru Sebagai Pusat Peraban. Mari kita Sukseskan dan Hadiri Konferensi XIII HMI Cabang Pekanbaru

 

Fadlil Aulia Rahman Raja Guk-Guk, Sekretaris Umum HMI Cabang Pekanbaru Periode 2017-2018

 

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Oleh : Henky Fernando*

Hampir setiap tahun konflik diberbagai sektor tatanan dunia internasional, selalu menjadi konsumsi masyarakat internasional seperti, konflik antar negara maupun negara dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor mulai dari politik ekonomi sampai permasalahan ideologi yang mengarah kepada Genosida. Tidak jarang konflik yang terjadi menyebabkan banyak kerugian moril dan materil. Konflik yang secara terus menerus terjadi seakan menjadi imunitas bagi masyarakat internasional dalam membenarkan sikap apatisme dalam konteks resolusi konflik.

Perlunya intervensi dari negara-negara lain umumnya dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya untuk menanggulangi setiap konflik yang terjadi, sangatlah essential dengan tidak mengkesampingkan nilai-nilai kemanusian. salah satu negara yang masuk dalam keanggotaan PBB adalah Indonesia, yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap konflik tersebut yang diamanatkan dalam filosofi dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia pertama secara tegas menjelaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan di dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Eksistensi serta partisipasi bangsa Indonesia dalam kebijakan luar negeri sangatlah diperlukan dalam memanifestasikan amanah  undang-undang dasar. Namun sampai saat ini belum ada upaya konkrit dari pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi selain hanya sebatas kecaman semata. Dahulu politik luar negeri Indonesia sangatlah disegani ditatanan Internasional karena diisi oleh orang-orang yang mempunyai ide dan gagasan rasional dalam mengambil setiap kebijakan luar negerinya, seperti yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, Agus Salim dan kawan-kawannya yang mampu berdiplomasi dengan baik bahkan membuat Indonesia diakui status kemardekaannya di tatanan dunia Internasional dimasa itu.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya mempunyai sikap tegas dalam memberikan resolusi atas konflik yang terjadi di tatanan dunia seperti diamanahkan dalam Undang-undang dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 dan Perpres No.7 tahun 2005 yang  menjadi dasar kebijakannya. Intimidasi dan diskriminasi di berbagai sektor pendidikan, politik, hukum, ekonomi, bahkan Genosida, menjadi problem yang sangat serius saat ini dalam perspektif konflik. Secara teoritis, konflik yang terjadi tidak hanya berasal dari satu penyebab, setiap konflik selalu terkait dengan banyaknya persoalan lain. Oleh karenanya, kebijakan yang lebih konkrit dan terukur dari negara Indonesia sangatlah penting dalam merespon isu-isu konflik. Sehingga eksistensi dari pemerintah Indonesia bisa berdampak langsung pada pokok permasalahan yang ada dalam perspektif resolusi konflik.

Melalui Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-MPO berkomitmen untuk berkolaborasi dan mendorong pemerintah untuk dapat lebih serius berpartisipasi dalam merespon konflik yang terjadi di tatanan dunia internasional, Jika negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap resolusi konflik saat ini, maka pemerintah hari ini adalah inkonstitusional.

 

Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI

 

Pentingnya Islam Progresif Moderat Dalam Ruang Kebangsaan

Islam sebagai agama memiliki muatan ajaran yang utuh, dimensi ajaran islam tidak hanya mengatur ibadah dalam arti sempit, lebih dari itu ajaran islam juga menyentuh dimensi yang jauh lebih luas, ajaran islam memberikan gambaran yang rinci tentang tata kehidupan di tengah masyarakat, nilai Islam tersebut juga sangat relevan diterapkan dalam ruang kebangsaan kita. Jika mengamati situasi terkini ruang kebangsaan, maka kita akan menjumpai polarisasi di tengah masyarakat, secara samar masyarakat terbelah ke dalam dua kutub, satu kutub memberikan perhatian intens teradap keberagaman, kutub ini menganggap nuansa keberagaman di Indonesia sungguh terancam, dalam sudut pandang mereka ancaman keberagaman tersebut salah satunya muncul dari kelompok radikal yang melakukan pemaksaan keendak atas nama agama.

Kelemahan mendasar kelompok ini karena keberagaman yang mereka gaungkan dalam banyak kasus seringkali tidak proporsional, prilaku yang merugikan nilai yang telah menjadi identitas bangsa masih diamini dengan dalih keberagaman, sementara di sisi lain muncul kelompok yang memiliki semangat yang kuat untuk memperjuangkan nilai agamanya, kelompok ini berjuang melalui kerang demokrasi yang pas menurut pandangan mereka, kelemahan kelompok ini karena mereka dalam sisi tertentu cenderung tidak bisa menerima perbedaan.

Secara sederhana polarisasi kelompok sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan pertentangan antara nilai moderat dan nilai progresif. Dalam Islam nilai progresif dan nilai moderat sama-sama diakui keberadaannya, banyak ajaran islam yang mendorong penerapan sikap moderat, namun tidak sedikit pula ajaran islam yang berbicara pentingnya penerapan nilai progresif. Masalah kemudian muncul karena pada tataran realitas, nilai moderat dan nilai progresif sering dipertentangkan, muncul anggapan seolah keduanya tidak bisa dijalankan secara bersamaaan, masyarakat islam dipaksa untuk memilih salah satu dari keduanya.

Akibatnya kelompok dalam dunia islam yang konsen mendorong penerapan nilai moderat kehilangan aspek progresifnya, mereka sangat konsen mendorong pentingnya penerapan nilai keberagaman namun mereka cenderung diam saat Islam dipojokkan, termasuk bila pemojokan itu terjadi tepat di depan mata mereka, sedangkan kelompok dalam dunia islam yang kukuh mengusung nilai progresif memiliki semangat juang tinggi dalam menegakkan nilai ajaran islam namun rawan terjatu ke dalam klaim kebenaran, mereka terlalu mudah menuduh kelompok lain sebagai piak yang salah hanya karena berbeda pandangan, penghargaan teradap keberagaman sangat minim dalam kelompok ini.

Dalam konteks ruang kebangsaan terkini model islam progresif moderat seharusnya didorong secara bersama, model berislam progresif moderat adalah sebuah model berislam yang memiliki semangat juang yang kukuh dalam memperjuangkan ajaran islam namun tetap terbuka terhadap keberagaman secara proporsional, bila model berislam ini diterapkan maka ini bisa menjadi jawaban atas polarisasi samar-samar yang terjadi di tengah masyarakat, model berislam ini mampu mengurai ketegangan antara dua kutub yang berseberangan, dalam ruang kebangsaan kita keberagaman memang tidak bisa ditolak, kita harus menyikapinya, keberagaman merupakan fakta berbangsa yang hadir di depan mata, sikap yang paling tepat terhadap keberagaman adalah sikap pengakuan dan penghargaan teradap keberagaman itu, mengakui bahwa keberagaman merupakan fakta sejarah yang harus diterima, serta menghargai keberagaman tersebut dalam batas yang proporsional, penghargaan terhadap keberagaman menunjukkan kebijaksanaan sikap dalam berbangsa, di sisi lain, sebagai seorang muslim, kita tetap harus memiliki ghiroh dalam memperjuangkan nilai Islam yang diyakini kebenarannya, perjuangan ini tentu harus melalui saluran pas, sebagai orang yang hidup di Indonesia, maka kita bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perjuangan yang dilakukan juga berkontribusi pada penguatan tata kelola kebangsaan kita, dengan perjuangan tersebut maka Indonesia sebagai rumah bersama semakin kokoh, kiranya model perjuangan ini yang paling pas dalam konteks kebangsaan kita.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO