Memposisikan Pluralisme Secara Proporsional

Demokrasi modern menempatkan pluralisme sebagai bagian penting dalam sebuah bangsa, demokrasi meniscayakan bahwa demokrasi yang sehat hanya akan terbangun dengan kehadiran pluralisme di dalamnya. Secara diskursus memang masih terdapat perbedaan pandangan dalam memahami pluralisme, perbedaan itu terkait dengan batas pluralisme itu sendiri, bagi kelompok tertentu pluralisme dianggap sebuah istilah yang sarat kepentingan kuasa, bagi kelompok ini istilah yang lebih tepat seharusnya bukan pluralisme tapi pluralitas, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan pandangan ini, dalam konteks diskursus wacana, pengetahuan hampir tidak pernah lepas dari intervensi “kuasa” khususnya saat kita memahami kuasa dalam arti luas, bukan sekadar kuasa yang bergerak dalam struktur formal.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, pluralisme dalam kaitannya dengan upaya penghargaan terhadap keberagaman adalah penting. Untuk kasus Indonesia yang tingkat keberagamannya sangat tinggi, khususnya dari segi budaya dan tradisi, maka perlu lahir sebuah sikap yang mampu menjamin keberagaman tersebut, hal ini dibutuhkan agar tidak ada kelompok tertentu yang dikorbankan di bumi nusantara, nusantara merupakan rumah besar bagi semua suku bangsa dan golongan yang menghuni Indonesia, pada bagian ini sebenarnya tidak tepat lagi mengangkat isu mayoritas dan minoritas, justru isu yang lebih tepat diangkat adalah menyatu dalam keberagaman.

Ketika pluralisme murni dikaitkan dengan upaya pengharagaan hak semua suku bangsa dan golongan, maka hal itu sama sekali tidak menimbulkan masalah, masalah kemudian terjadi karena belakangan ini pluralisme ditafsirkan dengan sangat liar, muncul kelompok tertentu di Indonesia yang berupaya menggiring pluralisme kepada ruang kebebasan tanpa batas, pada posisi ini pluralisme dijadikan sebagai bahan pembenaran dari berbagai aksi yang justru melanggar nilai kehidupan di negeri ini, baik itu nila hukum, agama, termasuk budaya. Mereka yang konsisten memperjuangakan sebuah nilai melalui jalur hukum dituduh anti pluralisme, mereka yang bersuara karena memperjuangkan nilai agamanya langsung dhakimi anti pluralisme, pluralisme dengan model seperti ini sesungguhnya telah keluar jalur, pluralisme dengan bentuk seperti ini merupakan pertanda bahwa pluralisme telah dibajak oleh kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya. Yang lebih parah karena kelompok ini biasanya merasa diri paling pluralis, padahal secara sikap tindakan mereka justru membunuh pluralisme itu sendiri.

Dalam konteks budaya dan tradisi, nilai budaya dan tradisi kita yang telah menjadi identitas bangsa, sedang terancam oleh sepak terjang kelompok di atas, betapa tidak, hal-hal yang digaungkan oleh kelompok ini, dalam banyak kasus justru bertentangan dengan nilai dan tradisi yang sudah menjadi identitas kebangsaan kita, hal-hal yang mereka gaungkan kemudian berupaya dipaksakan hidup dalam alam kebangsaan kita, hal itu sama saja dengan mengorbankan nilai budaya dan tradisi yang jauh waktu sudah menjadi identitas kebangsaan kita, sungguh miris, pluralisme yang awalnya dimaksudkan untuk menjamin keberagaman budaya dan tradisi, justru digunakan untuk membunuh nilai budaya dan tradisi tersebut. Masyarakat Indonesia tidak boleh latah dalam memperlakukan pluralisme dalam tataran praktis, perlu ada kesepahaman bahwa pluralisme dalam konteks Indonesia benar-benar konsisten berdiri di atas prinsip penghargaan terhadap keberagaman, bukan menyuarakan suatu nilai keberagaman sambil menginjak nilai keberagaman yang lain.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

 

Mahasiswa di Era Zaman Now

Terjadi sebuah perkembangan yang luar biasa di abab ke-21 ini. Perkembangan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, hingga ketika melalui instrumen interaksi sosial baik langsung maupun tidak langsung suatu masyarakat dapat melakukan hubungan dengan masyarakat-masyarakat lainnya tanpa batas. Dalam arti sempit terjadi transaksi kebudayaan, sedangkan dalam arti luas terjadi hubungan ekonomi dan politik yang lebih bersifat pragmatis. Masyarakat melakukan transaksi kebudayaan ketika terdapat ketidaksamaan kebudayaan atau kemajemukan di lingkungan eksternalnya sehingga kebudayaan  masyarakat demikian bisa saja syarat akan nilai atau sebaliknya bebas akan nilai tergantung dari ideologi yang digunakan oleh setiap masyarakat tersebut.

“Zaman Now “ zaman dimana kita hidup tanpa batas, ruang, dan waktu, yang dikuasai oleh teknologi informasi. Zaman ini adalah zaman kekinian, semua orang bisa terhubung dari satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat berdampak positif ataupun negatif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kegiatan bermedia sosial merupakan salah satu ciri dari Zaman Now, dan saat ini kegiatan tersebut lebih di dominasi oleh siswa dan mahasiswa, tetapi dengan kebebasan demikian semua orang dapat menyebar informasi, berpendapat dengan sekehendak hatinya, sehingga dapat menimbulkan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Untuk itu, perlunya filternisasi informasi, maupun upaya untuk menyebarluaskan informasi agar tidak berdampak sosial yang menimbulkan kekacauan atau perselisihan, sehingga diperlukannya komunikasi yang bijak, beretika, dan berkualitas secara inteklektual. Semua itu dikembalikan kepada “Pancasila” yang memuat norma-norma sosial bagaimana cara bermasyarakat yang baik.

Terjadinya kekacauan sosial atau perselisihan sosial yang disebarluaskan di media sosial, oleh karena tidak adanya sebuah fundamental untuk membatasi ketidakpantasan informasi tersebut. Jika, semuanya kehidupan bermasyarakat dikembalikan pada Pancasila, maka tidak ada kekacauan-kekacauan sosial yang terjadi, semua akan berjalan dengan baik di era apapun itu.

Di zaman ini pula, semua bisa didapatkan secara instan. Perpustakaan semakin sepi, toko buku semakin sepi, dan tempat-tempat belajar juga demikian. Oleh kerena, zaman ini menekankan efektifitas penggunaan media yang bisa dalam genggaman tangan, dimana semua orang bisa mendapatkan apapun melalui instrument media. Orang dapat mendownload ebook gratis, orang dapat belanja online, dan dapat berkomunikasi melalui media untuk mendapatkan pengetahun baru. Namun, banyak yang menyalahgunakannya dengan kebebasan-kebebasan untuk bereksperesi sedemikian rupa, tanpa memperdulikan nilai etis dan moralitasnya, karena semua orang dapat merepost apapun itu baik di Facebook, Instagram, Path, Twitter dan media sosial lainnya.

Media sosial juga dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya, karena rasa nyaman yang didapatkan, dan ketertarikan untuk mengetahui informasi-informasi baru dari teman, kecanduan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kepedulian seorang mahasiswa kepada kuliahnya, kepedulian kepada lingkungan sosialnya, dan juga berakibat pada finansialnya. Dari tahun ke tahun pengguna media sosial terus bertambah, yang di mulai dari internet melalui komputer, kini bisa melalui gadget handphone.

Mahasiswa sebagai agen perubahan atau sosial engineering, yakni mampu untuk menjadi pelopor perubahan di zaman apapun, kalangan intelegensi mampu terlibat. Di era Zaman Now mahasiswa harus melakukan proses penyadaran atau percontohan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar di media sosial, yang semua itu sekali lagi dikembalikan pada norma-norma yang ada dalam jiwa Pancasila.

Kata “Maha” sendiri mengandung arti “Besar”, jadi bukanlah pelajar yang biasa-biasa saja, karena tercermin dari sikap penggabungan antara kebijaksanaan, kedewasaan, dan keilmuan. Untuk itu, di era Zaman Now, mahasiswa sangat diharapkan dalam penyebaran informasi yang positif, dan berdampak pada segi kehidupan masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial. Secara keseluruhan peran ini dilalui dengan proses pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, yang tidak semata-mata hanya sebuah wacana yang nihil semata.[]

Penulis: Muh. Aslan Syah, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjahmada

Dialektika HAM Dalam Ruang Kebangsaan

Dalam konteks pemerintahan modern, Hak Asasi Manusia merupakan produk demokrasi, lebih jauh HAM dianggap sebagai pilar demokrasi, demokrasi yang sehat tidak akan mungkin terbangun tanpa disertai penegakan HAM secara konsisten. Khusus untuk konteks Indonesia wacana penegakan HAM digaungkan dengan sangat keras pasca reformasi, sebagai sebuah wacana HAM sesungguhnya sudah ada sebelum reformasi, namun penegakannya masih sangat setengah hati, bahkan tidak jarang HAM ditafsirkan secara tunggal oleh penguasa, akibatnya HAM menjadi tersandera oleh kekuasaan, hal tersebut terjadi bukan hanya di era orde baru tetapi juga di era orde lama.

Secara formal diskursus HAM dalam konteks modern, pertama kali menguat di dunia barat, hal tersebut sebagai hasil dari zaman pencerahan, seiring perkembangannya, khususnya saat negara-negara di dunia timur mampu memerdekakan diri, maka diskursus tentang HAM juga mulai tumbuh subur di wilayah itu, pergolakan negara terjajah di timur sesungguhnya merupakan respon kesadaran tentang pentingnya semua bangsa di dunia untuk mendapatkan hak asasinya sebagai manusia untuk merdeka, lepas dari belenggu barat. Masa kolonialisme barat terhadap dunia timur merupakan kontradiksi penegakan HAM yang paling nyata, di masa itu masyarakat barat sudah menggaungkan HAM, tetapi negaranya sendiri masih aktif melakukan proses penjajahan terhadap dunia timur, merampas Hak Asasi Manusia masyarakat dunia timur, sebuah episode sejarah yang sungguh kelam.

Jika mengamati dinamika pandangan terhadap HAM di Indonesia, maka penggiat HAM paling tidak bisa dipetakan ke dalam dua kutub besar, kutub pertama memahami HAM dalam kerangka teori universalisme sedangkan kutub kedua mehami HAM dalam kerangka teori partikularisme. Teori universalisme memandang bahwa varian bentuk HAM di seluruh dunia selalu sama, karena HAM merupakan hak asasi paling dasar yang harus dimiliki oleh semua manusia, sehingga varian bentuknya tidak mengenal batas negara. Konsekuensi pandangan ini dalam bentuk teknis meniscayakan prilaku yang di dunia barat yang dihidupkan atas nama HAM, misalnya LGBT, pergaulan bebas dll juga harus diberikan ruang dalam konteks kebangsaan kita atas nama HAM. Sedangkan teori partikularisme dalam kaitannya dengan HAM memandang bahwa varian bentuk HAM bersifat terbatas, bergantung pada nilai dan budaya yang hidup dalam sebuah negara, teori ini memandang bahwa HAM harus berdialog dan berdamai dengan nilai dan budaya yang telah menjadi identitas sebuah bangsa, dalam bentuk teknis konsekuensi pandangan ini adalah prilaku atas nama HAM di dunia barat, misalnya LGBT dan pergaulan bebas tidak harus diterima dalam konteks Indonesia, bahkan perlu ditolak karena bertentangan dengan nilai dan budaya yang telah menjadi identitas bangsa.

Kegaduhan yang terjadi di ruang publik, khususnya perdebatan terkait boleh tidaknya sebuah prilaku dilegalkan atas nama HAM, sesungguhnya merupakan turunan perdebatan antara kedua teori di atas (universalisme dan partikularisme). Secara spesifik dalam ruang kebangsaan kita, perlu ada penegasan bahwa partikularisme lebih pantas diadopsi sebagai perspektif dalam memandang HAM, sudut pandang yang lahir dari teori ini lebih ramah terhadap nilai dan budaya yang telah menjadi identitas bangsa kita, di sisi lain teori ini juga tidak mengandung kesan pemaksaan terhadap perspektif kebangsaan kita. Bagi sebuah bangsa yang terpenting adalah identitas, identitas bukan sekadar pembeda bagi sebuah bangsa, lebih dari itu, identitas merupakan wadah untuk merawat ingatan akan kebesaran sebuah bangsa, lalu mereproduksinya menjadi kekuatan utama bagi bangsa, ingat setiap bangsa yang hari ini dianggap hebat pasti memiliki identitas kebangsaan yang sangat terawat.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Menagih Janji Negara Muslim Terkait Deklarasi OKI

Belum berselang berapa lama negara-negara muslim yang tergabung dalam OKI mendeklarasikan Yarussalem sebagai ibukota Palestina, deklarasi ini merupakan respon terhadap pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yarussalem sebagai ibukota Israel. Sejak dahulu kala Yarussalem memang telah menjadi tempat perseteruan antara umat islam dan zionis Israel, jika berkaca kepada sejarah, perseteruan tersebut telah terjadi jauh sebelum lahirnya era negara bangsa, saat tata pemerintahan dunia masih didominasi oleh bentuk kerajaan, di masa itu Bani Israel pernah menyerang Palestina dan berkuasa disana hingga beberapa waktu lamanya, akan tetapi gelombang perlawanan orang-orang Palestina berhasil mengusir Bani Israel dari tanah Palestina, setelah memasuki fase negara bangsa, Israel kembali mencaplok tanah Palestina berkat bantuan Inggris dan Amerika Serikat.

Besar harapan umat islam agar deklarasi OKI tidak menjadi retorika politik belaka, tapi juga disertai dengan aksi konkrit, seharusnya sebagai bentuk tindaklanjut dari deklarasi tersebut, negar-negara muslim mulai melakukan langkah-langkah memindahkan kedubesnya ke Yarussalem, sejauh ini baru Turki dan Lebanon yang telah menyampaikan pengumuman terbuka bahwa akan memindahkan kedubesnya ke Yarussalem, sementara di pihak pendukung Israel, Guatemala telah mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan kedubesnya ke Yarussalem, bahkan otoritas Israel menyebut Honduras dan Paraguay akan melakukan langkah yang sama, tentu pemindahan kedubes negara-negara tersebut merupakan pengakuan secara de jure dan de facto terhadap Yarussalem sebagai ibukota zionis Israel.

Pemindahan kedubes negara muslim ke Yarussalem merupakan sebuah langkah penting, hal tersebut sebagi bentuk komitmen nyata pengakuan Yarussalem sebagai ibukota Palestina, di sisi lain langkah tersebut juga akan menyebabkan sembilan negara pendukung Israel dalam sidang PBB, memandang serius deklarasi OKI, bila tidak maka deklarasi tersebut akan dipandang remeh oleh negara-negara pendukung zionis Israel, bahkan tidak menutup kemungkinan umat islam yang awalnya berharap banyak pada hasil deklarasi OKI, juga akan bersikap apatis terhadap hasil deklarasi tersebut.

Deklarsi OKI sesungguhnya merupakan perang politik yang dilancarka umat Islam kepada Israel dan sekutunya, karena ini merupakan perang maka sudah seharusnya perang tersebut memiliki langkah dan tahapan yang konkrit, pola lama semisal kecaman dan resolusi sudah harus ditinggalkan, terbukti ratusan resolusi Dewan Keamanan PBB terhada Israel diabaikan mentah-mentah oleh komunitas zionis tersebut. Pengakuan sepihak Amerika Serikat menunjukkan langkah maju zionis Israel dalam upaya mereka memenangkan perang politik di kawasan itu, oleh sebab itu negara-negara muslim juga harus mengambil beberapa langkah maju guna mematahkan ambisi brutal Israel terhadap Palestina, mengakhiri penjajahan Israel terhadap Palestina, serta mewujudkan negara Palestina yang merdeka secara utuh.

Jika negara-negara Islam masih asyik menggunakan retorika politik dalam menghadapi Israel, maka hal tersebut justru hanya akan semakin meningkatkan kepercayaan diri Israel untuk terus melakukan perluasan wilayah di Palestina, bila kita kembali membuka peta dunia saat Israel pertama kali mencaplok tanah Palestina, wilayah yang dikuasai Israel sangat sempit bila dibandingkan dengan wilayah Palestina, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dimana Israel terus melakukan perluasan wilayah secara ilegal, maka hari ini faktanya justru berbanding terbalik, wilayah Palestina jauh lebih kecil dibandingkan wilayah yang kini dikuasai Israel. Palestina kian terjepit, wilayah mereka berada tepat di tengah wilayah yang sekelilingnya dikuasai Israel, semua bantuan yang ingin disalurkan ke Palestina mesti melalui wilayah yang dikuasai Israel, dengan situasi ini Israel benar-benar mengisolasi wilayah Palestina dari dunia luar, ini tak ubahnya dengan kampu konsentrasi di masa NAZI, bahkan jauh lebih buruk.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Ibu, Superior or Inferior Predicate?

Ibu adalah eksistensi. Hal khususnya antara lain adalah perempuan, yakni penyederhanaan dari kata “yang diperempuankan” artinya yang secara alamiah mampu sehingga diberi hak untuk menguasai, melindungi, mengendalikan, memelihara sesuatu yang diterima. Hal khusus lain adalah wanita, berasal dari terminologi jawa “wani ditata”.

Eksistensi Ibu teramat penting sehingga sering digambarkan sebagai bumi, (dalam terminologi hindu : dewi pertiwi), sanggup menanggung beban yang dijatuhkan kepadanya. Bumi merupakan realitas yang diinjak dengan kesanggupan menjadi rendah agar langit (Laki-laki —entitas yang selalu berdiri) tetap tinggi menjulang. Bumi sanggup menanggung seluruh beban termasuk derita yang ditimpakan kepadanya demi menjaga semesta dari ketimpangan atau disharmoni kosmos sebagaimana Allah atur dalam keindahan.

Sebagaimana bumi, Ibu memberikan kehangatan, keindahan, keharmonisan, keseimbangan, juga keromantisan. Ibu sanggup mengorbankan seluruh perhiasannya untuk kehidupan. Ibu bahkan sanggup mengeluarkan seluruh isi tubuh dan jiwanya untuk keberlangsungan keseimbangan semesta.

Manifestasi Ibu adalah perempuan,dengan kekuatan berupa kelembutan, keindahan, kecantikan, kepekaan, kepasrahan. Sepanjang sejarah tidak banyak yang berhasil mengungkap rahasia perempuan. Sejarah yang istana sentris, atau populis sentris, menempatkan perempuan secara serampangan sebagai pelaku penderita. Walaupun demikian perempuan tetap melakukan tugas alamiahnya. Dalam pandangan feodalisme hindu, sosok yang merepresentasikan perempuan demikian adalah Ken Sagopi (versi wayang jawa) atau Yashoda (versi India), dalam ketidakberdayaannya sebagai perempuan biasa dan sinden Istana Mandura, telah menjalankan fungsi ibu mengasuh Krisna, Balarama, Udawa, dan adik-adiknya, menjadi raja dan ksatria tanpa tanding dan kreator perang besar Mahabharata.

Ibu adalah wanita. Wani ditata. Dalam kehidupan modern wanita mengalami amelioratif dengan pemaknaan baru wani nata. Wani di tata sebenarnya bukanlah perendahan diri. Tidak ada spirit penindasan. Wani ditata sebenarnya adalah kesadaran dan kesanggupan diri menempati tempat-tempat rendah agar fungsi keharmonisan semesta terjaga.

Kini Kehidupan modern telah merampas makna Ibu, Perempuan, dan wanita dengan kata digdaya “Emansipasi” sebagai simbol modernisme dan pemaknaan manusia secara materialism. Ibu menjadi berperan ganda, peran yang melampaui visi eksistensinya, karena tujuan keharmonisan semesta menjadi terganggu.

Selamat Hari Ibu.[]

Penulis: Arofiah Afifi, Ketua Kornas KOHATI

Keharusan Bersatunya Negara-Negara Islam Menyikapi Yarussalem

Episode kelabu kembali melanda Palestina, boleh jadi ini merupakan rangkaian peristiwa paling kelabu yang pernah dialami Palestina, paling tidak untuk sejauh ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Amerika Serikat sebagai penyokong utama Israel, mengeluarkan pernyataan resmi mengakui Yarussalem sebagai ibukota Israel, pengakuan tersebut membuat Zionis Israel semakin percaya diri, tak berselang berapa lama, Benyamin Netanyahu langsung melakukan kunjungan ke beberapa Negara sekutu Amerika Serikat, dengan tanpa rasa bersalah, Natanyahu meminta beberapa Negara yang didatanginya agar mengambil langkah serupa dengan Amerika Serikat.

Pengakuan Amerika Serikat melalui Donald Trump terhadap Yarussalem sebagai ibukota Israel, merupakan tamparan keras bagi Negara yang penduduknya mayoritas Islam, Palestina sejauh ini telah menjadi konsen perjuangan para pemimpin Negara Islam, pengakuan sepihak Yarussalem sebagai ibukota Israel berarti bentuk pengabaian terhadap usaha pemimpin Negara Islam mendorong dan mewujudkan kemerdekaan Palestina, masalah tersebut tidak mungkin layak didiamkan, harus ada langkah terukur dan pasti yang diambil, langkah yang menunjukkan bahwa Negara-Negara Islam memiliki komitmen sangat serius terhadap Palestina.

Langkah dukungan konkrit terhadap Palestina seharusnya dimulai dengan persatuan diantara Negara Islam, sudah bukan hal rahasia lagi, diantara sesama Negara Islam terkadang terjadi saling sengketa, sengketa ini bermula karena perbedaan kepentingan nasional, akibatnya relasi antara Negara tertentu dalam dunia Islam sering renggang, akibat lebih jauhnya saat mereka diperhadapkan dengan sebuah masalah bersama maka timbul kegamangan, ini akibat belum rampungnya sisa sengketa masa lalu atau yang sedang berlangsung. Pada bagian ini organisasi gabungan Negara Islam, baik OKI atau yang lainnya, perlu berfungsi sebagai pencair suasana, sebagai wadah untuk menemukan titik temu yang sebelumnya titik itu belum terlacak, ini memang bukan sesuatu yang mudah, namun bila dialog terus dibangun, maka titi temu pasti bisa dijumpai, yang repot bila ruang dialog telah ditutup.

Secara ideal, isu Palestina termasuk Yarussalem didalamnya, seyogyanya mampu menjadi perekat diantara sesama Negara Islam, sebab bila kita ingin objektif sesungguhnya semua Negara Islam punya tujuan yang sama Terhadap Palestina, yakni pembebasan dan kemerdekaan Palestina secara utuh, tentang soal cara yang terkadang berbeda maka hal itu bukan sesuatu yang substansial, yang pasti secara tujuan semuanya sama, disini substansinya. Isu palestina seharusnya ditempatkan sebagai kepentingan utama secara bersama, bila hal ini terjadi, maka sengketa diantara Negara Islam tertentu bisa dikesampingkan, sambil terus mencari format penyelesaiannya. Tidak ada sedikitpun keuntungan bila Negara Islam kurang padu dalam menyikapi Palestina, pihak yang paling diuntungkan justru adalah Zionis Israel.

Sudah terlalu lama kekuatan Islam dikalahkan dalam masalah Palestina, baik melalui cara legal berupa perundingan, atau dalam bentuk perang terbuka seperti yang pernah dialami koalisi Negara Arab, atau melalui cara ilegal berupa perluasan sistematis pemukiman ilegal orang-orang Zionis Israel. Kekalahan tersebut sudah saatnya diakhiri, klaim pengakuan Yarussalem sebagai ibukota Israel seharusnya menjadi batas kekalahan itu. Dunia Islam tidak boleh terbuai karena hingga kini sekutu Amerika Serikat tidak mengambil langkah yang sama dengan turut mengakui Yarussalem sebagai ibukota Israel, semua itu merupakan proses politik, dalam politik tidak ada sesuatu yang pasti, yang malam ini terlihat mustahil bisa saja besok pagi akan menjadi kenyataan.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Matinya Sensibilitas Kemanusiaan Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berulah, atas nama Amerika Serikat Trump memberikan pengakuan resmi terhadap Yarussalem sebagai ibukota Israel, sebuah tindakan yang tentu saja semakin memperkeruh suasana di Palestina. Tindakan Presiden Amerika Serikat ini merupakan sebuah upaya dukungan penuh terhadap proses penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dengan adanya pengakuan tersebut, pihak Israel akan semakin percaya diri melangsungkan agenda kolonialismenya terhadap Palestina. Klaim Israel sendiri terhadap Yarussalem sebagai ibukota mereka sangat tidak berdasar, terlebih tempat tersebut merupakan tempat ibadah berbagai agama di dunia. Israel memang sejak dulu bersikeras menjadikan Yarussalem sebagai ibukotanya, kelompok lobi zionis Israel di Amerika Serikat aktif menekan setiap presiden AS agar memberikan pengakuan resmi terhadap Yarussalem sebagai ibukota Israel, Trump merupakan Presiden pertama AS yang mengambil langkah sangat provokatif ini.

Pengakuan Donald Trump terhadap Yarussalem sebagai ibukota Israel menandakan matinya rasa kemanusiaan pada diri seorang Trump, betapa tidak, pengakuan tersebut akan semakin menguburkan mimpi perdamaian di Palestina, pengakuan tersebut justru hanya semakin menyulut ambisi zionis Israel dalam melakukan penindasan sistematis terhadap Palestina. Dengan hadirnya tindakan ini, kelompok di Palestina yang sebelumnya terbuka menempuh jalur perundingan, juga akan menarik diri dari proses perundingan, dan bagi kelompok yang memang sejak awal memilih perang terbuka terhadap Israel, maka langkah Trump tersebut akan semakin mengobarkan semangat perang mereka. Trump benar-benar menutup mata dari masalah kemanusiaan yang super serius ini, jagoan Partai Republik ini menerapkan prinsip satu mata dalam memandang masalah Palestina dan Israel, dirinya membangun sudut pandang berdasarkan kepentingan Israel belaka, sebuah sudut pandang yang seolah menegaskan bahwa Irael merupakan pemilik sah tanah Palestina, padahal faktanya tanah yang dicaplok dan diklaim Israel sebagai wilayah mereka adalah hak milik Palestina, bila ingin lebih jujur lagi, Israel sesungguhnya tidak memiliki wilayah teritorial,mereka datang sebagai penjajah yang melakukan pendudukan paksa terhadap wilayah teritorial Palestina serta melakukan pengusiran paksa terhada rakyat Palestina.

Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri bukan berarti semua rakyatnya setuju dengan tindakan Trump, banyak juga dari mereka yang mengkritik dan memprotes tindakan Trump, bagi mereka, tindakan Trump dengan mengakui Yarussalem sebagai ibukota Israel merupakan langkah sia-sia belaka, tindakan tersebut justru mencerminkan langkah mundur dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut. Sebab sudah bisa dipastikan langkah Trump tidak akan serta merta membuat negara lain, termasuk sekutu Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu sebenarnya tidak tepat pula bila diasumsikan bahwa tindakan Trump merupakan pandangan utuh dari seluruh Rakyat Amerika Serikat. Jika dikaitkan dengan kepentingan global Amerika Serikat, belum tentu pula langkah tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi Negeri Paman Sam, justru hal sebaliknya bisa terjadi, negara yang selama ini menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat sangat mungkin melakukan tindakan yang justru merugikan kepentingan Amerika Serikat, khususnya negara mayoritas muslim di timur tengah, walaupun kita ketahui pula negara timur tengah yang selama ini menjalin hubungan mesra dengan Amerika Serikat, paling jauh hanya akan melakukan protes saja, sebuah tindakan yang sesungguhnya terlampau lemah, negar-negara tersebut akan susah melakukan tindakan yang melebihi protes selama mereka masih menggantungkan diri kepada Amerika Serikat, sebuah hal yang sangat paradoks, namun hal tersebut merupakan fakta.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Dari Identitas Tunggal Ika Menuju Identitas Bhineka

Jauh sebelum terciptanya semangat nasionalime, dan saat berkobarnya perang melawan rezim kolonial Belanda, penduduk nusantara berjuang secara terpisah di berbagai tempat yang terpisah pula. Awal 1920-an kesadaran nasionalisme mulai menguat, penduduk nusantara yang dulunya berjuang berdasarkan asas kedaerahan mulai merubah kesadaran orientasi perjuangannya, kesadaran perjuangan tersebut bergeser dari asas kedaerahan menuju asas nasionalisme, muncul rasa senasib dan sepenanggungan yang sama yang menuntun mereka untuk bergerak bersama, pada tahap ini identitas yang ditonjolkan adalah identitas ketunggalan, identitas yang berupaya mempertegas bahwa walaupun berbeda daerah namun mereka memiliki persamaan yang substansi. Puncak kesadaran tersebut ditandai dengan deklarasi penegasan , tumpah darah yang sama, bangsa yang sama, dan bahasa yang sama, kesemuanya itu bernama Indonesia. tekad ini dikumandangkan pada sumpah pemuda 1928.

Pasca kemerdekaan situasi kebangsaan kita mengalami perubahan, Soekarno sebagai presiden pertama langsung diperhadapkan dengan dinamika keberagaman, dalam berbagai kasus, terlepas dari dalih pemerintah saat itu, keberagaman tersebut tak diselesaikan dengan mulus, pembungkaman dan penangkapan tokoh perjuangan yang dulunya berjuang bersama memerdekakan bangsa ini merupakan bukti dari kasus ini. Sangat kuat kesan pemerintah saat itu masih sangat menonjolkan odentitas kesatuan dibandingkan identitas keberagaman, padahal semboyan negara bukan hanya berupa tunggal ika tapi juga bhineka, semboyan ini kemudian menjadi identitas bangsa kita, identitas kesatuan di satu sisi, dan identitas keberagaman di sisi lain. Memprioritaskan persatuan di masa itu bukan hal keliru, hanya saja perlu lahir kesadaran, bahwa setiap negara yang telah merdeka, maka negara tersebut harus siap mengahdapi identitas keberagaman. Situasi yang kurang lebih sama juga diperlihatkan oleh pemerintahan Orde Baru, Soeharto dalam banyak kasus bahkan lebih tidak toleran terhadap keberagaman, pihak-pihak yang berbeda pikiran dengannya, atau berupaya meluruskan kekurangannya, dengan gampangnya diberi label makar.

Pasca reformasi situasi berubah drastis, keberagaman mendapatkan angin segar, pikiran dan aksi yang dulunya dilarang kini mendapatkan kesempatan berekspresi di ruang publik, keberagaman menjadi identitas yang tumbuh subur di masa ini, akan tetapi menguatanya identitas tersebut tidak bertahan lama, semakin ke belakang, pemerintah yang berkuasa di era reformasi, perlahan tapi pasti mulai melakukan pembelengguan secara halus terhadap identitas keberagaman tersebut,hal ini dipicu oleh ketakutan pemerintah akan bahaya keberagaman yang menurut mereka berpotensi merusak persatuan, kecenderungan ini menunjukkan pola pikir pemerintah tidak bergerak maju, sesungguhnya ini juga merupakan kemunduran dalam berdemokrasi.

Tanpa mengabaikan identitas persatuan, kini seharusnya bangsa ini mendorong identitas keberagaman, identitas keberagaman yang perlu didorong adalah yang sesuai dengan nilai lokal bangsa ini, mendorong identitas keberagaman merupakan konsekuensi atas pilihan kita menganut demokrasi, demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa penghargaan yang tulus terhadap keberagaman. Di sisi lain memang tetap perlu memastikan bahwa keberagaman tidak menjadi alat kepentingan individu atau kelompok tertentu untuk memenangkan kepentingan sempitnya, menjual isu keberagaman saat kontestasi politik merupakan contoh konkrit dari hal ini, ini sama saja dengan pembajakan terhadap identitas keberagaman. Identitas keberagaman harus dibiarkan terus mengalir, menemukan kematangannya, bila keberagaman konsisten dipelihara sebagai identitas nasional,maka bangsa ini akan kaya dengan pikiran dan sikap kreatif, pada gilirannya pikiran dan sikap kreatif ini akan berimplikasi positif terhadap kemajuan bangsa.

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Pilwali Kota Baubau, Petahana Atau Penantang?

Pasca Reformasi, Bangsa Indonesia terus berbenah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat daerah. Tepatnya sejak Juni 2005 Kepala daerah, baik Bupati/Walikota maupun Gubernur tidak lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang sering disebut dengan istilah Pilkada langsung.

Semakin sentralnya peran Kepala Daerah, Bupati/Walikota dan Gubernur mengharuskan negara untuk terus melakukan perubahan dan pendewasaan dari segi regulasi. Hal ini sangat wajar dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Singkatnya, pemilihan Bupati/Walikota dan Gubernur dapat diartikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten/kota dan provinsi untuk memilih Bupati/Walikota dan Gubernur secara langsung dan demokratis.

Sementara pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam Pemilihan.

Sedangkan calon Bupati/Walikota dan Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/ Kota atau Provisi.

Berdasarkan UU No 8 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1, pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali Kota Bau-Bau Provisi Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 telah di tetapkan oleh KPU RI dan akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Sedangkan tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 8-10 Januari 2018, dan Kota Bau- Bau adalah salah satu peserta Pilkada Serentak untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Semakin dekatnya tahapan Pilkada Serentak 2018, untuk Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Bau Bau telah muncul bebera nama bakal calon yang di kabarkan berpasangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bau-Bau Periode 2018-2023.

Berikut nama nama yang dikabarkan berpasangan dalam Pilwali Kota Bau-Bau periode 2018-2023. Pertama, As Tamrin yang bertindak sebagai petahana di kabarkan berpasangan dengan Monianse.

Kedua, Hj Roslina rahim di kabarkan berpasangan dengan Ld. Yasin bertindak sebai penatang. Ketiga, H Yusran Fahim di kabarkan berpasangan dengan Ahmad arfa bertindak sebagai penantang.

Keempat, Maasra Manarfa di kabarkan berpasangan dengan Ikhsan Ismail bertindak sebagai penantang.

Nama-nama tersebut diatas telah santer dan hangat diperbincangkan dalam tatanan masyarakat Kota Bau-Bau dan di Grup sosial media Facebook Ruang Diskusi Mencari Walikota Bau-Bau Periode 2018-2023.

Dari beberapa nama tersebut, baik itu petahana maupun penantang sama sama memiliki peluang menang. Dalam tulisan ini saya ingin menggambarkan secara singkat kemungkina bangunan isu petahana dan penantang yang mungkin akan di sodorkan kepada publik Kota Bau-Bau dalam menarik perhatian dan minat pemilih. Bila tulisan ini kurang dan keliru harap di koreksi.

Kemungkinan Bangunan Isu Petahana

Singkatnya, petahana menurut saya adalah orang yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Bau- Bau. Dan petahana yang saya maksud disini adalah As. Tamrin.

Dalam pandangan publik kebanyakan, petahana memiliki peluang menang yang besar dan bangunan isunya juga cukup masif. Bagaimana tidak, dia (petahana) memiliki modal sosial karena telah berbuat dan menorehkan karya untuk masyarakat Kota Bau-Bau.

Tetapi disisi lain, karya dan modal sosial tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan untuk memuluskan langkah petahana menuju kamenangan. Sebab tidak sedikit kebijakan petahana yang tidak memuaskan hati dan perasaan publik. Juga Berkaca pada Pilkada Serentak Tahun 2015 lalu, banyak petahana diwilayah Sulawesi Tenggara yang tumbang.

Selain itu, petahana bisa memanfaatkan atau memfungsikan para loyalisnya untuk menggalang massa. Ide dan gagasan baru pun akan menjadi bangunan isu yang ditawarkan oleh petahana dalam menarik perhatian dan dukungan masyarakat Kota Bau-Bau.

Petahana bisa saja lebih menojolkan bangunan isu pembaruan dan penyempurna dari rancangan pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya.

Sehingga saya berkesimpulan petahana akan lebih fokus berbicara karya pembangunan yang telah dibuat dan rancangan yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Kota Bau-Bau.

Kemungkinan Bangunan Isu Penantang

Singkatnya, penantang yang saya maksud disini adalah 3 (tiga) figur baru yang mendampingi petahana dalam sengitnya kontestasi Pilwali Kota Bau Bau.

Penantang akan sedikit berbeda dengan petahana dalam segi bangunan isu yang diusung ke publik pemilih. Ide dan gagasan baru yang biasa disebut pembaharuan akan menjadi wacana menarik yang dibincang oleh para penantang.

Selain itu, orang atau kelompok yang tidak begitu puas dengan kebijakan petahana akan lebih tertarik dengan ide dan gagasan baru para penantang petahana.

Walaupun penantang tidak semasif petahana dalam menjual bangunan isu karya, tetapi penantang lebih bebas berbicara untuk pembaharuan Kota Bau-Bau kedepannya. Penantang bisa saja masuk dan berbicara solusi dari kelemahan kebijakan pemerintah.

Sehingga saya berkesimpulan penantang akan lebih fokus berbicara pada isu isu pembaharuan dan solusi untuk Kota Bau-Bau yang lebih baik, serta menggalang orang atau kelompok yang kurang puas dengan kebijakan yang perna diambil oleh petahana.

Antara petahana dan penantang memiliki peluang menang yang sama, semua tergantung langkah dan strategi yang digunakan dalam menarik minat serta simpati para pemilih. Juga kepadaian merubah kelemahan menjadi kekuatan dan mendesain kelemahan yang lain menjadi sebuah peluang yang menguntukan. Lebih dari itu, garis tangan dan campur tangan juga menentukan.

Disisi yang lain, keduanya (petahana dan penantang) memiliki kekurangan dan kelemahan masing masing. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sindir menyindir dalam bangunan isu yang dilempar di publik pemilih. Bila ini terjadi, penantang akan lebih leluasa dibanding petahana.

Penantang bisa saja mengkritisi dan mengupas tuntas kebijakan petahana dengan ide dan gagasan pembaharuan. Sementara petahana lebih kepada menjawab tudingan yang disematkan kepadanya, dengan sesekali berbicara bukti karya bukan wacana.

Tetapi walau bagaimanapun sengitnya Pilwali Kota Bau-Bau, petahana dan penantang adalah putra dan putri terbaik yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kita hanya berharap, petahana dan penantang mampu berkomitmen untuk mendorong dan menciptakan demokrasi yang beretika dan beradap. Sehingga pasca Pilwali semua berlomba lomba untuk membangun Kota Bau-Bau yang kita cintai.[]

Penulis: Hasruddin Jaya

Medsos dan Gejala Over Narsisme

Saat ini media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, medsos merupakan konsumsi semua kalangan, tanpa kenal usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Interaksi dengan medsos dianggap sebagai sesuatu yang wajib, dilakukan tiap jam bahkan hampir tiap detik, tanpa kenal tempat, baik di tempat kerja, di atas kendaraan, di tempat ibadah, hingga di atas tempat tidur. Waktu luang yang biasanya digunakan untuk bersantai kini digunakan untuk berselancar di medsos, bagi sebagian orang medsos dianggap sebagai tempat pelarian waktu luang, alternatif bersantai model baru, walaupun didalamnya mereka terkadang terlibat dengan hal-hal serius, bahkan lebih serius daripada sekadar memeras energi fisik.

Menulis status merupakan bagian tak terpisahkan dalam dunia medsos, terlepas dari hal positifnya, status update dalam medsos merupakan rekayasa tak sadar menuju gejala narsisme, betapa tidak, setiap detik pengguna medsos dikondisikan untuk membuat status baru. Jika dikaitkan dengan teori kebutuhan manusia khususnya kebutuhan aktualisasi diri, maka medsos memang menemukan relevansinya, hanya saja aktualisasi diri juga harus diukur secara cermat, aktualisasi diri memiliki koridor tersendiri, aktualisasi diri seharusnya berorientasi untuk kemaslahatan, jadi bukan sekadar memamerkan diri tapi asas manfaatnya juga harus jelas. Aktualisasi diri berdasarkan asas manfaat dengan sekadar mengumbar narsisme adalah dua hal yang berbeda.

Jika diamati secara seksama, medsos tidak lagi sebatas menjadi ruang aktualisasi diri, mayoritas pengguna medsos menggunakan medsos hanya untuk mengumbar narsisme, bahkan dalam banyak kasus narsisme tersebut telah melampaui batas (over narsisme). Buktinya sangat mudah dijumpai, yang dipublikasikan oleh netizen bukan hanya hal yang bersifat umum, akan tetapi juga hal yang bersifat privat, bahkan seringkali sangat privat. Netizen biasanya selalu berharap postingannya menuai banyak sambutan, baik sekadar jempol atau komentar, lebih untung lagi kalau dibagikan sehingga bisa viral. Bila hal bersifat umum yang mereka publikasikan tidak menuai banyak tanggapan, maka biasanya mereka mulai mencari hal-hal lain yang dianggap menarik, kurang baiknya karena pilihan mereka sering jatuh kepada hal-hal yang bersifat privat, bahkan sangat privat, anehnya pula karena hal-hal yang bersifat privat ini justru seringkali menuai perhatian yang lebih dari netizen lainnya, atau bila bukan hal privat maka pilihannya biasanya jatuh kepada hal yang mengandung unsur kekerasan, yang ini juga biasanya menarik banyak perhatian dari netizen lainnya, karena merasa publikasinya diperhatikan, akhirnya netizen bersangkutan menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan, memang miris, hal privat yang dalamkehidupan normal selalu kita tutupi, namun justru diumbar di medsos yang sebenarnya merupakan ruang publik.

Media sosial juga sesungguhnya merupakan ruang mempertegas eksistensi diri, secara alamiah semua manusia ingin mendapat pengakuan, ingin diakui bahwa dirinya eksis, bagi mereka yang dalam kehidupan nyatanya merasa tak mendapat pengakuan, atau tidak puas dengan pengakuan yang didapatnya, maka medsos menjadi tempat pelarian mereka, pengakuan tersebut ditempuh melalui status update, komentar di akun lain atau dalam grup tertentu. Semuanya dimaksudkan demi satu hal, menarik perhatian netizen lainnya, karena terlampau ingin menarik perhatian, akhirnya tak jarang kalimat kontroversial tanpa manfaat yang jelas dilontarkan begitu saja, buntutnya muncul kegaduhan yang tidak produktif, bahkan tak jarang yang bersangkutan justru berurusan dengan hukum. Kita seharusnya melakukan refleksi, betapa rendah eksistensi kemanusiaan kita bila ukurannya adalah jempol dan komentar. Sudah waktunya kita berbenah, menggunakan medsos untuk maksud dan tujuan yang lebih bermanfaat, sebagaimana tidak sedikit pengguna medsos yang membuktikan hal ini, sebagai salah satu kreasi manusia, medsos memiliki potensi positif dan negatif, pilihannya kembali kepada diri kita.[]

Penulis: Zaenal Abidin Riam, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO