LK II HMI Tingkat Nasional Cabang Kendari Resmi Dibuka

KENDARI, HMINEWS.COM — Latihan Kader II (LK-II) tingkat nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Kendari resmi dibuka oleh Ketua Badan Koordinasi HMI Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Pahrid di Gedung Aula KNPI Sulawesi Tenggara, Sabtu (9/2/2019).

Dalam acara pembukaan tersebut, Pahrid mengungkapkan bahwa, aktivitas seperti LK II ini adalah salah satu upaya HMI sebagai lembaga perkaderan untuk mempersiapkan generasi yang bisa selalu beradaptasi dengan zaman.

“HMI-MPO sebagai organisasi mahasiswa tertua di Indonesia yang sudah jelas sistem dan proses pengkaderannya tetap harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia LK II, Erianto, mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah sekitar 30 peserta dari berbagai utusan cabang.

“Hingga pembukaan ini, ada sebanyak 27 peserta yang sudah hadir. Jumlah ini akan bertambah lagi karena beberapa peserta mengkonfirmasi ke panitia bahwa masih sedang berada dalam perjalanan,” jelas Erianto.

Erianto melanjutkan, tema yang diusung pada LK II ini adalah Reformasi Gerakan HMI: Ikhtiar Menata Masa Depan Umat dan Bangsa.

Tasrif

Muh Iqbal Terpilih Sebagai Ketua HMI MPO Cabang Barru

BARRU, HMINEWS.COM — Muhammad Iqbal terpilih sebagai Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Barru periode 2018-2019, dari hasil Konferensi Cabang (Konfercab) HMI ke-12 yang berlangsung di Gedung Bola Soba’e, Barru, Sabtu (9/2/2019).

Sekertaris HMI Cabang Barru periode 2017-2018 ini terpilih usai mengantongi suara lebih banyak dari Asrah yang juga maju sebagai kandidat formatur ketua cabang.

Sebelumnya, ada lima kandidat yang menyatakan siap maju sebagai formatur di forum tertinggi tingkatan cabang ini. Namun setelah diseleksi peserta sidang, hanya ada dua kandidat yang dinyatakan lolos kriteria. “Alhamdulillah, saya yang kebetulan diamanahkan oleh teman-teman HMI Barru,” jelas Iqbal.

Iqbal berharap agar semua pihak melepaskan kompetisi Konfercab setelah selesai hari ini. Dan ia mengajak kepada seluruh kader HMI Cabang Barru untuk bersinergi mewujudkan proses perkaderan bersama.

“Selain itu harapan kita juga bahwa HMI Cabang Barru ini bisa lebih baik lagi selanjutnya. Kita akan mengupayakan HMI Cabang Barru bisa menjadi model dan kiblat bagi organisasi yang ada di Barru,” tambahnya.

Iqbal yang merupakan putra daerah Barru pada Konfercab kali ini mengusung gagasan rekonstruksi HMI Cabang Barru sebagai organisasi sentrum berperadaban.

Ia meniti kepengurusan di HMI hingga terakhir menjabat sebagai Sekertaris Cabang. Untuk jabatan di luar HMI, Iqbal pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa STIA Al Ghazali Barru.

Abe

Rencana ‘Impor’ Dosen, Begini Saran PB HMI untuk Pemerintah

JAKARTA, HMINews.com Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Moh Hatta Sahib Budang mengatakan, kebijakan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir yang akan mengimpor 200 dosen asing harus ditinjau kembali.

Pasalnya, menurut Hatta, mengimpor ratusan dosen asing ke Indonesia kurang berpengaruh terhadap kampus-kampus yang ada di Indonesia. Apalagi, masih banyak tenaga pengajar dosen S2, S3 yang sangat berpotensi dan memiliki militansi yang berkualitas di Indonesia.

” Ini mau dikemanakan dosen-dosen tersebut,” papar Hatta, Sabtu (14/4/2018).

Hatta menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah membuka ruang bagi dosen asing untuk bekerja di Indonesia. Namun hal tersebut kontradiksi dengan UU Nomor 20 Tahun 2003

“Maka perlu ditinjau kembali kebijakan tersebut. Mengapa? Karena Perpres ini akan menghilangkan ruang bagi profesi dosen di Indonesia,” katanya.

Ia menilai, kedepan kondisi tersebut akan terjadi Karena pemerintah akan membuat standarisasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sektor pendidikan di Indonesia.

“Banyak potensi tenaga dosen di Indonesia, selain berlimpah juga kualitasnya tidak diragukan lagi,” beber Hatta.

Olehnya itu, pemerintah khususnya menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dalam mengeluarkan kebijakan perlu mempertimbangkan aspek aspek terutama aspek keadilan seperti yang tercantum dalam Pancasila sila Ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Mestinya, pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, tidak perlu mendatangkan ratusan dosen dari luar negeri. Cukup dengan menggunakan dosen dalam negeri serta melakukan peningkatan kapasitas SDM ribuan dosen Indonesia,” harapnya.

” Selain itu, kultur dosen luar negeri akan kesulitan memahami karakteristik pendidikan di Indonesia yang terutama budaya dan adat-istiadat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi ancaman bagi kebudayaan yang ada saat ini,” kata Hatta.

“Saya sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus Besar (PB) HMI menolak dengan tegas mendatangkan dosen dari luar negeri. Karena kebijakan tersebut bisa menghambat pengembangan sumber daya manusia khususnya dosen dalam negeri itu sendiri,” pungkasnya.

Terus Bergiat, ASGET Bentuk Komunitas Hingga Ke Level Sekolah

HMINEWS.COM, Pengurus Association of Gowa Students (ASGET) terus melakukan perluasan komunitas di tingkat sekolah, kali ini mereka membentuk komunitas di dua sekolah di Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan. Dua sekolah itu adalah MTSN Balang-Balang dan SMP 3 Bontomarannu, Minggu (23/4).

Dalam pembentukan komunitas ini juga dilaksanakan pemilihan ketua, untuk MTSN Balang-Balang yang terpilih sebagai Ketua Komunitas ASGET adalah Muhammad Idris, sedangkan SMP 3 Bontomarannu diketuai oleh Nur Afifah. Kedua komunitas ini bersifat organisasi extra sekolah.

Pada kegiatan ini turut hadir beberapa pengurus ASGET diantaranya Ketua Umum ASGET Kabupaten Gowa, Zulkifli KL, Sekretaris ASGET Cabang Kecamatan Parangloe, Nur Azizah, dan Ketua Umum ASGET Cabang Kecamatan Bontomarannu, Edward Christian FM.

“Kami berharap dengan terbukanya komunitas ini lahirlah remaja-remaja yang bukan hanya mampu berbahasa inggris, tapi juga mampu mengembangkan potensi intelektual lainnya dalam dirinya” Ungkap Ketua Umum ASGET Cabang Kecamatan Bontomarannu, Edward Christian FM, Minggu (23/4).

Pihaknya juga berharap ASGET bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan “Besar harapan kami ASGET akan selalu jaya dan berkarya khususnya dalam bidang pendidikan” tambah pria yang biasa disapa Edo ini.  (IFL)

Ratusan Pelajar di Padang Tolak Jadi Target Industri Rokok

HMINEWS.COM, Sebanyak 250 pelajar perwakilan 30 SMP Kota Padang, Sumatera Barat, yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (Ruandu) Foundation menggelar aksi penolakan menjadi target industri rokok.

“Kegiatan ini merupakan aksi simpatik untuk memperlihatkan bahwa anak muda dan remaja di Padang sebenarnya menolak menjadi target industri rokok,” kata Ketua Ruandu Foundation Muharman di Padang, Minggu (19/3). Aksi tersebut digelar di di GOR Agus Salim Padang.

Menurut hasil penelitian hampir 48 persen perokok muda terpengaruh oleh adanya iklan rokok di sekitar lingkungan sekolah.

Oleh karena itu salah satu tujuan aksi ini juga membuka pikiran anak-anak muda bahwa mereka ditergetkan oleh industri rokok sebagai perokok, ujarnya.

Padahal, ujarnya jika anak-anak muda sudah merokok maka bonus demografi bangsa Indonesia pada masa depan akan terancam karena calon-calon pemimpin bangsa tumbuh dengan tidak sehat karena rokok.

Ia menjelaskan Ruandu Foundation hanya mencetuskan ide untuk menolak target industri rokok tersebut dan pihak-pihak sekolah juga mendukungnya dengan melakukan aksi seperti sebelumnya beberapa sekolah menurunkan spanduk iklan rokok di sekitar sekolahnya.

“Kita berharap aksi-aksi seperti ini terus berkesinambungan sampai tidak ada lagi anak muda yang merokok,” ujarnya.

Salah seorang pelajar peserta aksi, Icha mengajak seluruh siswa maupun orang dewasa untuk tidak terpengaruh oleh iklan industri rokok.

“Spanduk-spanduk iklan rokok di lingkungan sekolah memperlihatkan merokok itu membuat seseorang tampil keren, namun dibalik itu kesehatan anak-anak muda terancam,” kata pelajar SMP 1 Padang itu.

Senada Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Melinda mengapresiasi kegiatan tersebut karena memang untuk antisipasi awal yang harus disadarkan adalah anak-anak muda yang akan terpengaruh oleh iklan rokok.

“Ini adalah salah satu upaya yang bagus untuk menyadarkan anak-anak muda bahwa mereka sebenarnya merupakan target industri rokok,” katanya.

Kemudian ia mengimbau kepada seluruh pelajar Kota Padang agar tidak terpengaruh oleh iklan rokok karena hal itu hanya menguntungkan industri rokok saja, sedangkan untuk diri sendiri hanya mendapatkan kerugian.

“Banyak ruginya, uang habis untuk membeli rokok dan kesehatan juga terancam,” tambahnya.

Sementara pemerintah Kota Padang sebelumnya akan menerapkan pelarangan iklan rokok pada 2018 terutama di ruang publik sebagai upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya rokok.

“Setelah dihitung pendapatan dari iklan rokok di Padang hanya sekitar Rp2 miliar per tahun, namun kerusakan yang ditimbulkan akibat rokok luar biasa. Kami rencanakan 2018 berlakukan pelarangan iklan rokok,” kata Wali Kota Padang, Mahyeldi.(*)

Mahasiswa Lombok Korban Diksar Mapala UII, Ini Kata Wagub NTB

Mataram, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin menyesalkan meninggalnya Ilham Nurpadmy Listia Adi (20) yang turut menjadi korban usai mengikuti kegiatan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam UII Yogyakarta di Lereng Gunung Lawu.

’’Tentu kita marah ada mahasiswa kita yang meninggal karena di aniaya. Jauh-jauh pergi kuliah menuntut ilmu agar masa depan gemilang. Tetapi malah dipukuli seniornya,” kataWakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin di Mataram, Rabu (25/1).

Menurut Amin, penganiayaan yang diduga dilakukan para senior Mapala kepada juniornya merupakan perbuatan primitif dan tindakan kriminal.Karena itu, Amin menilai sangat tidak pantas tindakan kekerasan dan penyiksaan dilakukan oleh mahasiswa yang berpredikat intelektual.”Ini nyawa manusia, kok gampangnya. Kita tentu bangga ada organisasi pencinta alam, tetapi cintai juga dong manusia,” tegasnya.

Kendati demikian, Wagub sendiri tidak menyalahkan organisasi Mapala. Dia yakin semua organisasi mahasiswa didirikan dengan tujuan yang baik. Namun, oknum-oknum Mapala yang melakukan kekerasan harus segera diadili. Masyarakat, terutama keluarga korban harus mendapatkan rasa keadilan.

Dalih menegakkan kedisiplinan, sangat tidak masuk akal menggunakan cara-cara kekerasan. Karenanya, Amin menegaskan apa yang dilakukan oknum Mapala terhadap juniornya, sangat tidak manusiawi. Apalagi sampai tubuh orang terluka parah dan berdarah.

Tidak hanya oknum yang ada di Mapala, pihak kampus juga harus bertanggung jawab. Pasalnya, kampus memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan.”Harus ada pertanggungjawaban pihak kampus, mengapa kekerasan seperti itu terjadi kok bisa kekerasan ini terjadi,” ujarnya.

Rektor UII menurut Wagub juga harus dievaluasi secepatnya. Tragedi berdarah yang telah menelan korban jiwa tidak boleh dianggap peristiwa biasa. Semua pihak terkait, mulai dari kampus, pengurus Mapala, panitia Pelatihan Dasar (Diksar) harus diproses hukum. “Yang jelas ini harus diusut tuntas, jangan lagi ada kekerasan. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan keluarga korban, keadilan harus didapatkan,” tegas Wagub.

Sebagai bentuk keseriusan Pemprov, Wagub berencana akan berkunjung lansung ke rumah keluarga korban di Desa Pringgasr. Setidaknya, untuk memberikan dukungan moril bagi orangtua yang ditinggalkan korban.[] Antara.

KAHMI Nyatakan Diri Sebagai Musuh Komunisme

HMINEWS.COM, KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Provinsi Sumsel menyatakan diri sebagai musuh ideologi komunisme yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI dan siap berada di garis depan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa.

Ketua KAHMI Provinsi Sumsel, H Joncik Muhammad SSi MM mengajak untuk mewaspadai, keberadaan ideologi komunisme mulai muncul dalam berbagai simbol dan gambar.

Bahkan, ada beberapa bendera bangsa asing yang berpaham komunisme berkibar di wilayah Sumsel.

“Ini harus dicermati, padahal aturan negara sudah jelas bahwa bendera lain tidak boleh berkibar kecuali ada event kenegaraan,” tegas Joncik didampingi pengurus harian Rebo Iskandar, Yandes, Abdul Aziz Kamis, Joemarthine, Doni Meilano, Selasa (24/1/2017).

Joncik yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel menjelaskan, KAHMI Sumsel menyatakan diri sebagai musuh komunisme. Dan tidak boleh satupun ideologi yang hidup dan berkembang di Indonesia selain Pancasila.

“Nilai kebangsaan dan kebhinekaan ini harus dijaga. KAHMI Sumsel akan terus menjaga dan mempertahankan NKRI dari berbagai serangan ideology asing yang dapat merusak keutuhan bangsa,” kata Joncik yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Sumsel.

Salah satu agenda KAHMI Sumsel pasca pelantikan pada Kamis 26 Januari 2016 akan datang, akan menyusun agenda dalam rakerda yakni membangun dan memperkuat ideology Pancasila dari serangan ideology komunisme yang dapat menganggu keutuhan persatuan.

“Insya Allah setelah kami dilantik nanti oleh Ketua Presidium KAHMI Pusat, Prof. Mahfud MD maka salah satu agenda yang penting adalah memperkuat ideologi bangsa,” tegasnya.

Ketua Panitia Pelantikan KAHMI Sumsel, Joemartine SH mengatakan, Ketua Presidium KAHMI Pusat, Prof Mahfud MD dipastikan akan hadir dan melantik pengurus KAHMI, pada 26 Januari 2017 nanti di Hotel Arista Palembang. Dalam susunan kepengurusan harian KAHMI Sumsel yang dilantik, Ketua Joncik Muhammad, Sekretaris Ariyanto Dina, dan Bendahara Yandes.

“Insya Allah beliau akan hadir, dan melantik pengurus KAHMI Sumsel,” jelasnya.

Menurut Joemartine, agenda Mahfudz MD yang paling ditunggu oleh anggota dan pengurus KAHMI yakni arah dan kebijakan KAHMI dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Selain persoalan penistaan agama yang saat ini masih dikawal oleh HMI dan KAHMI, juga akan membicarakan mengenai arahan politik dan kebijakan ekonomi bangsa.

“Ini yang ditunggu oleh warga KAHMI dan HMI. Karena beliau adalah tokoh bangsa, dan KAHMI merupakan organisasi yang besar,” pungkasnya. (Sriwijaya Post)

Tiga Anggota Mapala Tewas, DPR Usulkan Aturan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa

HMINEWS.COM, Pasca meninggalnya tiga mahasiswa pecinta alam (mapala) Universitas Islam Indonesia (UII) usai melakukan diksar di Gunung Lawu.

Komisi X DPR RI mengusulkan ada peraturan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang mengatur evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan tinggi terkait kegiatan mahasiswa.

Hal ini diperlukan menyusul dugaan tindak kekerasan yang kerap terjadi.

“Masalah ini sangat fatal jika benar kekerasan terjadi di perguruan tinggi sampai ada korban jiwa. Kita harus memberikan sebuah aturan yang tegas,” ujar anggota Komisi X, My Esti Wijayati di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Esti menjelaskan, pihak kampus seharusnya bisa mengantisipasi tindak kekerasan, apalagi sudah ada yang dipilih sebagai penanggungjawab. Tugas penganggung jawab tersebut, tutur dia, bukan sekadar melepas mahasiswa.

“Penanggung jawab bukan hanya melepas keberangkatan. Walaupun mahasiswa sudah mandiri, dia sebisa mungkin untuk melihat ke lapangan,” tegasnya.

Di sisi lain Menristekdikti Mohamad Nasir menyebut, sudah ada regulasi yang jelas mengatur larangan kekerasan di kampus. Bahkan, kementerian menginstruksikan pengawasan tersebut kepada pembantu rektor.

“Kegiatan intrakurikuler mahasiswa sejak dulu sudah diawasi. Oleh sebab itu di setiap kampus ada pembantu rektor bidang kemahasiswaan,” imbuhnya.

Menristekdikti Minta Pelaku Kekerasan Mahasiswa UII Ditindak Tegas

HMINEWS.COM, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengecam dugaan kekerasan dalam kegiatan Pelatihan Dasar Mapala UII, Jogjakarta.

Natsir mengatakan bahwa pihaknya bersama Rektor dan Kopertis wilayah Yogyakarta sedang menelusuri penyebab kematian mahasiswa UII tersebut.

“Penelusuran dengan Kopertis wilayah Yogyakarta dan Rektor UII. Untuk menyelidiki apakah karena kekerasan atau tidak, maka dari itu saya minta divisum untuk memastikan. Sekarang informasi masih pasang surut,” tuturnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/1/2107).

Nasir menjelaskan, dalam regulasi sudah jelas bahwa kekerasan dilarang, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler.

Jika terbukti, katanya, dia memastikan akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diberi sanksi hukum.

“Pasti akan memberikan sanksi kepada hal ini sesuai dengan hukum yang ada. Tingkat kesalahan seperti apa dilihat, kami cek dulu,” ucapnya.

Ketika masuk urusan pidana, lanjut Nasir, berarti sudah bukan dalam ranah Kemristekdikti. Sedangkan bagian indisipliner ada pada kampus.

“Ya waktu itu pernah ada skorsing kepada mahasiswa selama satu semester. Bahkan sanksi bisa dikeluarkan dari kampus, tergantung kesalahan yang dilakukan,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kegiatan Diksar Mapala UII yang diadakan di Pranten/Mrutu, Dusun Tlogodringo, Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah dari tanggal 13 hingga 20 Januari 2017, menewaskan tiga mahasiswa UII. []

Diksar Mapala UII Berakhir Tragis, Tiga Anggota Tewas

HMINEWS.COM, Kegiatan Pendidikan Dasar (Diksar) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Islam Indonesia (UII) berakhir tragis.

Tiga orang anggota Mapala tewas akibat kekerasan fisik selama kegiatan tersebut.

Korban yang tewas antara lain, Syaits Asyam, 19, Muhammad Fadli, 20, dan Ilham Nur Padmi Listiadi, 20.

Ketiga korban tersebut tewas setelah menjalani diksar di camp Pranten/Mrutu, Dusun Tlogodringo, Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Sri Handayani, ibunda dari korban Syaits Asyam mengatakan bahwa sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, anaknya sempat mengatakan bahwa ia menerima tindak kekerasan saat melaksanakan Great Camping tersebut.

Dengan terbata lantaran nafas yang sangat sulit, Asyam sempat menyebut nama Yudi yang diduga melakukan pemukulan tersebut.

“Anak saya bilang merasa sakit di punggung dan bagian leher karena disabet menggunakan rotan bilang oleh Yudi. Saya tulis di kertas dan itu yang saya catat sebelum kemudian dia meninggal dunia,” kata Sri, Selasa (24/1/2017).

Mendengar penjelasan terakhir sang anak sebelum meninggal, keluarga lantas berusaha mencari penyebab kematian dengan melakukan prosedur otopsi.

“Ayahnya yang ikut tahapan mengatakan ada luka memar di paru-paru sebelah kanan dan itu yang menyebabkan Asyam sulit bernafas,” imbuhnya.

Hal inilah yang kemudian membuat pihak keluarga melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke pihak kepolisian.

“Kami dari keluarga tetap meminta polisinmengusut tuntas agar tidak terjadi lagi hal seperti ini kedepan, kami akan tetap meneruskan proses hukum,” lanjut paman almarhum, Tri Margono.

Pendidikan Dasar Mapala UII sendiri digelar pada 13 Januari hingga 20 Januari dan diikuti oleh 37 orang peserta.

Sebelum kegiatan tersebut, Mapala Unisi sendiri beberapa kali mengunggah promosi kegiatan tersebut di akun media sosialnya, baik itu di Facebook, Instagram maupun Twitter.

“Hallo Mahasiswa aktifis muda, penerus bangsa dan agen perubahan. Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Indonesia (MAPALA UNISI) proudly present, Open Recruitmen: “THE GREAT CAMPING XXXVII MAPALA UNISI” demikian pengumuman rekrutmen yang dibagian melalui akun facebook Mapala Unisi pada 28 Desember 2016.

Sementara itu, di akun instagram @mapalaunisi juga terdapat sejumlah dokumentasi pada saat akan berangkat hingga beberapa dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan Diksar.

Adapun akun instagram tersebut, belakangan diketahui langsung diatur pada posisi pribadi, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya.

Diketahui, akun ini dibanjiri sejumlah komentar yang mengutuk aksi kekerasan.