Presidium KAHMI Tegaskan Tidak Mengenal KAHMI Preneur

HMINEWS.COM — Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menerbitkan instruksi kepada presidium majelis wilayah dan presididum majelis daerah KAHMI untuk mewaspadai manuver politik yang dilakukan KAHMI Preneur.

Dalam surat elektroniknya yang disebar ke beberapa media nasional, Rabu (20/2/2019), MN KAHMI mengimbau agar presidium majelis wilayah dan majelis daerah meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi serta komunikasi dengan seluruh aparat organisasi untuk memastikan KAHMI secara institusi tidak dimanfaatkan untuk aktivitas politik praktis.

“Dalam konstitusi organisasi KAHMI tidak mengenal organisasi yang bernama KAHMI Preneur,” demikian instruksi yang disampaikan Majelis Nasional KAHMI seperti dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Hamdan Zoelva selaku Koordinator Presidium KAHMI.

Instruksi itu menyebutkan semua aktivitas yang dilakukan KAHMI Preneur tanpa Koordinasi dengan Majelis Nasional KAHMI.

“Segala langkah, program, kegiatan, serta sikap dan pernyataan politik KAHMI Preuner bukan berasal dari KAHMI dan tanpa kordinasi dengan Majelis Nasional KAHMI. Karena itu, kami tidak bertanggung jawab,” tegas Hamdan.

Majelis Nasional KAHMI mendorong seluruh warganya untuk meningkatkan partisipasi politik, menghargai pilihan politik masing-masing. Namun, Majelis Nasional KAHMI mengharapkan agar tidak membawa nama organisasi dalam berekspresi dan menyampaikan aspirasi politiknya.

“Mendorong anggota KAHMI yang telah menentukan pilihan politiknya dan berada di kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, untuk secara cerdas dan terhormat, memaksimalkan ikhtiar dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat fastabiqul khairat,” tulisnya.

Abe

KAHMI: Dua Capres Harus Wujudkan Kedaulatan Pangan

HMINEWS.COM, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyatakan dua kandidat calon presiden (capres) yang berlaga di Pilpres 2019 yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

“Akhir pekan lalu, Kahmi meluncurkan buku berjudul Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Kehadiran buku ini wujud kepedulian dan sumbangsih terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola pangan di Indonesia. Dan Kahmi menilai bahwa ketahanan nasional tidak dapat terlepas dari isu ketahanan dan kedaulatan pangan,” kata Presidium MN Kahmi, Prof Siti Zuhro ketika dihubungi dari Bandung, Senin (18/2/2019).

Kahmi memberikan hadiah kepada capres nomor urut satu Joko Widodo atau Jokowi dan capres nomor urut dua Prabowo Subianto Buku “Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional”.

“Melalui penyerahan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, diharapkan siapa pun yang nanti akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan mampu merumuskan peta jalan kebijakan untuk kedaulatan dan ketahanan pangan yang lebih baik, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata dia.

Dia mengatakan Kahmi memiliki perhatian tinggi agar isu pangan tetap menjadi prioritas dalam visi-misi calon presiden/wakil presiden yang diturunkan melalui program kerja dengan arah dan cara yang tepat, sehingga mampu menjadi perekat kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional.

Siti mengatakan buku ini merupakan ekstraksi dari Simposium Kebangsaan ke-3 KAHMI yang diselenggarakan pada 21 Desember 2018 di Jakarta.

Para penulis buku ini terdiri atas beragam latar belakang profesi, mulai dari akademisi, pengamat dan pelaku kebijakan, termasuk diantaranya Rektor Institut Pertanian Bogor dan Rektor Universitas Brawijaya.

Oleh karena itu kumpulan gagasan dan pemikiran KAHMI diharapkan mampu memberi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan dapat menyelesaikan akar persoalan terkait pangan yang ada di negeri ini.

“Tanpa adanya ketahanan pangan, dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional,” ujar dia.

Sementara itu, editor buku tersebut Prof Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari menambahkan, secara substansial buku ini membedah persoalan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada setiap rezim pemerintahan di Indonesia.

Secara khusus, kata Prof Arifin, buku ini juga menyajikan hasil-hasil analisa terhadap persoalan pangan pokok dan pertanian dalam perspektif ekonomi pembangunan dan ekonomi politik.

Dinamika politik dan kebangsaan yang mewarnai setiap periode kepemimpinan rezim terkait isu-isu ketahanan nasional juga diuraikan secara rinci.

Terakhir, buku ini membuka perspektif masa depan pangan dan pertanian, arah kebijakan jangka panjang, terutama fenomena Revolusi Pertanian 4.0 yang akan menentukan wajah pangan dan pertanian Indonesia ke depan.

“Perlu diketahui, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus menjadi komitmen pemerintah dan negara. Sebab, kepemimpinan yang berjalan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rakyatnya,” tambah Bustanul Arifin.[]

Antara

Parpol Harus Kuatkan Sistem Kaderisasi

JAKARTA, HMINEWS – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI), Zuhad Aji Firmantoro, menilai partai politik modern masa kini harus punya pola pengkaderan untuk kader-kader muda. Mengingat, hampir setengah jumlah pemilih, dewasa ini didominasi oleh para milenial.

Fenomena ini kata Zuhad Aji menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik di masa-masa yang akan datang. Zaman yang serba modern.

Untuk itu, Parpol harus menyiapkan sistem yang baik dalam menghasilkan pemimpin muda berkualitas dan mempunyai kapasitas. Salah satu caranya, dengan melakukan penguatan sistem pengkaderan partai politik secara kontinyu dan berjenjang.

“Tujuannya, supaya pemuda yang dipersiapkan support dengan kebutuhan yang ada saat ini. Untuk hasilkan pemimpin, maka perkuat sistem pengkaderannya,” kata Zuhad, Selasa (12/2/2019).

Alumni UII ini melanjutkan, setelah melakukan pengkaderan, partai politik tidak membiarkan kader muda berjalan sendiri. Mereka harus dikawal dan diberikan ruang untuk bisa mengeluarkan potensi dirinya.

“Kader yang potensial dikawal betul. Kalau bisa dikawal sampai jadi (pemimpin). Diberikan posisi yang strategis dalam partai,” ujar Zuhad.

Zuhad pun mengapresiasi langkah yang dilakukan partai politik yang sedari awal melakukan pengkaderan yang merangkul anak muda dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin.

“Itu bagus sekali. Saya mendukung partai politik yang ingin menghasilkan calon pemimpin dengan pengkaderan,” tutur dia.

Abe

Siti Zuhro Tegaskan KAHMI Tidak Mendukung Jokowi di Pilpres

Jakarta, HMINEWS.COM — Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro menolak membawa organisasinya untuk memberikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Sikap ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional KAHMI, Akbar Tandjung atas dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 saat peringatan Milad HMI ke-72, 5 Februari lalu.

Menurut dia, KAHMI tidak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden di Pemilu 2019.

“KAHMI tidak boleh ditarik-tarik ke politik praktis karena memang ini bukan organisasi politik,” kata Siti, seperti dilansir CNNIndonesia, Rabu (6/2/2019).

Dia menegaskan posisi KAHMI sebagai organisasi yang independen dan netral secara politik. Siti menyatakan organisasinya juga tidak berpolitik praktis, namun memainkan peran secara politik moral.

“Jadi kalau ada personal alumni yang dukung mendukung, itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Tidak boleh membawa nama organisasi,” kata mantan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI itu.

Akbar Tanjung sebelumnya berharap agar Jokowi kembali terpilih menjadi presiden untuk periode 2019-2024. Pernyataan itu disampaikan Akbar saat berpidato pada acara silaturahmi memperingati HUT ke-72 HMI di kediaman Akbar di Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Menurut politikus Golkar itu, Jokowi telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun Indonesia selama menjabat sebagai presiden.

“Saya di hadapan saudara-saudara sekalian ingin mendoakan supaya Pak Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintis pada hari ini, pada tahun-tahun yang akan datang,” ujar Akbar.

Setelah mendoakan Jokowi, Akbar lantas meminta para tamu undangan untuk mengamini doanya. Para tamu yang hadir pun langsung mengamini doa tersebut.

Namun Siti mengatakan kegiatan yang digelar Akbar Tanjung itu adalah acara individual, bukan atas nama organisasi. Bahkan menurut Siti, tidak ada presidium KAHMI yang menghadiri acara tersebut, termasuk dirinya.

“Secara organisatoris kami tidak hadir,” kata peneliti LIPI itu.

PB HMI Tantang BNN Tes Urine Caleg

Makassar, HMINEWS.ID — Sekertaris Jenderal PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), Najamuddin Arfah menantang badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine terhadap calon calon legislatif (caleg) khususnya di Sulawesi Selatan.

Upaya ini dinilai Najamuddin perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba. Selain dapat melahirkan wakil rakyat tidak hanya sekadar amanah.

“Bagi saya memang penting dan wajib di tes urine. Karena caleg adalah tokoh publik yang mestinya menjadi contoh bagi masyarakat. Ini juga untuk menjaga citra nama baik nantinya legislator,” kata Najamuddin.

Olehnya Najamuddin menantang Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes urine kepada mereka, untuk membuktikan mereka bebas atau bersih dari narkotika. Tapi tes urine dilakukan harus secara mendadak agar mendapatkan hasil maksimal.

“Karena jika pemeriksaan dijadwalkan, dikhawatirkan ada pihak-pihak yang telah menyiapkan diri agar urinenya dinyatakan bersih dari zat terlarang,” tambahnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel mencatat angka pencandu narkotika di Sulawesi Selatan setiap tahun mengalami peningkatan.

Angka itu berdasarkan jumlah pengguna narkoba yang menjalani pengobatan rehabilitasi di BNN selama 4 tahun terakhir.

Dari catatan BNN yang menjalani rehabilitasi sejak April 2015 sebanyak 1.280 klien, 2016 sebanyak 1.196 klien, 2017 sebanyak 920 klien dan pada 2018 ini sebanyak 1.505 klien.
Abe

Jokowi Puji HMI Banyak Lahirkan Intelektual Bangsa

HMINEWS.COM, Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar syukuran ke-72 dan syukuran gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Drs Lafran Pane di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2019) malam.

Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh antara lain Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, politisi senior Golkar Fahmi Idris, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Hadir pula, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD

“Terima kasih atas kehadiran bapak Presiden Jokowi” ujar Akbar Tandjung.

Akbar mengatakan acara ini untuk memperingati ulang tahun ke-72 HMI sekaligus pemutaran film tokoh pendiri HMI sekaligus pahlawan nasional Lefran Pane.

“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pak Jokowi, atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada pendiri HMI Lefran Pane, karena yang tandatangan itu beliau,” kata Akbar.

Akbar mengatakan peringatan harlah HMI di kediamannya atas permintaan sejumlah pengurus HMI. Para junior HMI juga meminta agar Akbar mengundang Presiden Jokowi. “Padahal ini di rumah bukan di gedung, tapi pak Jokowi hadir,” ujar Akbar.

Dalam acara ini, Joko Widodo mengapresiasi organisasi mahasiswa tertua itu yang telah menghasilkan intelektual-intelektual muda bangsa.

“Ini yang sejak lama saya kagumi dari kader-kader HMI di mana pun berada. Selain menghasilkan intelektual-intelektual muda yang sangat banyak mengenai ke-Islaman, mengenai ke-Indonesiaan benar-benar selalu dijunjung kader-kader HMI,” kata Jokowi.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki beranekaragam suku, agama, adat, tradisi, hingga bahasa yang harus dijaga persatuannya. Kekayaan itu menjadi salah satu aset besar bangsa Indonesia.

Terkait peningkatan kualitas SDM, Presiden mengatakan perlu meningkatkan keahlian salah satunya melalui pelatihan kejuruan atau “vocational training”.

Kepala Negara menambahkan pemerintah telah mendata terdapat 67 juta orang yang harus ditingkatkan kemampuannya serta 37 juta pekerja milenial yang harus disiapkan untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

“Tidak ada kata lain, tahapan-tahapan besar itulah yang saya lihat kita akan bisa keluar nantinya untuk muncul sebagai negara maju supaya tidak terjebak di dalam ‘middle income trap’. Kalau kita sudah terjebak, akan kesulitan menjadi sebuah negara maju,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan perlu ada konsistensi untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat menjadi bangsa yang maju.

Sekedar tambahan, Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan pada 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Lafran Pane adalah tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947.

Dia juga salah satu tokoh utama yang menentang pergantian ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme.[]

PB HMI MPO Desak PBB Investigasi Dugaan Diskriminasi Terhadap Muslim Uighur Cina

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO  angkat bicara tentang kasus diskriminasi umat Muslim Uighur di Provinsi Xianjiang, Cina yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China.

Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro mengungkapkan, meski sampai hari ini China masih terus menyangkal adanya diskriminasi yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap umat islam etnis Uighur yang bermukim di Xinjiang, namun munculnya beberapa fakta menunjukkan sebaliknya.

“China berdalih perlakuan diskriminatif terhadap banyak muslim uighur karena tuduhan terorisme dan separatisme. Sebuah tuduhan yang tidak pernah dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan terbuka,” kata Zuhad Aji Firmantoro kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Bahkan, menurut Aji,  semakin banyak bermunculan fakta-fakta mengerikan tentang perlakuan pemerintah China terhadap muslim Uighur.

Beberapa fakta itu seperti tiadanya bukti yang diungkap berkaitan dengan penangkapan muslim Uighur, masih diizinkannya penggunaan bukti pengakuan paksa dalam proses peradilan, melekatkan identitas keagamaan dalam definisi terorisme, penutupan situs-situs website Uighur.

“Tiadanya jaminan kepastian hukum dan jaminan keslamatan raga serta jiwa dalam kamp-kamp indoktrinasi politik (juga disebut pusat-pusat pendidikan ulang) yang diperuntukan bagi Uighur, penghancuran masjid, adanya laporan pengambilan organ tubuh tahanan politik uighur dan banyak hal lainnya,” beber Aji.

Olehnya itu, lanjut Aji, atas fakta dan penyangkalan tersebut, PB HMI telah secara resmi mengirimkan surat kepada menlu RI agar Indonesia turut serta secara aktif mengatasinya.

“Salah satu caranya adalah dengan mendorong PBB membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi,” ungkap Aji.

PB HMI juga mendorong agar pemerintah China bisa bekerjasama dalam hal mengungkap fakta yang terjadi di Uighur.

” Kita menginginkan supaya pemerintah China juga mengijinkan tim pencari fakta itu melaksanakan tugasnya menginvestigasi dugaan diskriminasi tersebut,” tutup Aji.[]

Kerusuhan Mako Brimob, PB HMI : Saatnya Polri Evaluasi dan Perbaiki Diri

HMINEWS.COM-Kerusuhan di Mako Brimob mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Politik, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO .

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Politik Pertahanan dan Keamanan PB HMI., Satria A Perdana saat ditemui di sekretariat PB HMI, Jalan Kenanga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2018).

“Pertama,  kami pengurus PB HMI  turut prihatin atas kejadian kerusuhan di Mako Brimob serta kami mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya aparat dalam kejadian tersebut, gugur dalam keadaan syuhada” kata Satria.
Namun, kata Satria, PB HMI juga menyoroti kejadian brutal tersebut  yang terjadi di Mako Brimob yang memiliki sistem keamanan yang sangat lengkap.

“Kami sangat menyayangkan adanya penyanderaan bahkan terjadi pembunuhan terhadap sandera pada kejadian tersebut,” tegas Satria.

Apalagi, ini terjadi pada salah satu  markas pusat keamanan di Republik ini. Tahun ini ada pilkada serentak, tahun depan ada pilpres pileg yang merupakan pemilu terbesar dalam sejarah bangsa kita.

”Nah bagaimana kita mau percaya Polri dapat mengamankan sementara markasnya sendiri tidak bisa dikendalikan” Lanjut mahasiswa asal Sumsel ini.

“Kita tentu tidak mentoleril segala bentuk kekerasan apalagi berujung pembunuhan, Kami juga mendukung Polri agar terus melakukan  evaluasi dan perbaikan setelah kejadian ini, agar kedepan lebih siap lagi terutama dalam menyambut Pemilu mendatang”, tutup Satria.

HMI MPO Barru: Suardi Saleh Harus Uji Publik

HMINEWS.COM, HMI MPO Cabang Barru memandang kondisi pemerintahan di Kabupaten Barru bisa dikatakan belum stabil, begitupun pembangunan yang efeknya belum dirasakan, bahkan jauh dari harapan masyarakat Barru hari ini.

Pengurus HMI Cabang Barru berharap pengganti bupati lama adalah sosok yang mampu memimpin kabupaten barru.

“Sebelum didefinitifkan kami dari HMI MPO Cabang Barru  menginginkan adanya uji publik, dilakukan kepada Ir.H.Suardi Saleh.M.Si. Karena kami ingin yang memimpin Kabupaten Barru memiliki integritas, loyalitas, mampu bersinergi dengan masyarakat, dan yang paling penting adalah bebas dari korupsi” Jelas Syamsuryadi, Ketua Umum HMI Cabang Barru, Jumat (13/10).

“Kami mengapresiasi Suardi Saleh selama menjabat Plt Bupati Barru. namun di sisi lain jika Suardi Saleh sebentar lagi akan disahkan sebagai Bupati Barru, maka tentu jauh sebelum itu uji publik itu harus ada terhadap Pak Plt.” Tambahnya

“Masyarakat barru hari ini sudah banyak belajar dari pemerintahan sebelumnya dalam melihat sosok figur yg layak memimpin Kabupaten Barru. Ini bukan hanya tentang uji publik, tapi ini demi keberlangsungan kemajuan dan pembangunan daerah dengan memberdayakan segenap potensi yg dimiliki oleh daerah Barru, dan tentu yg bisa melakukan itu adalah pemimpin yang loyal komitmen serta bebas dari korupsi, ataupun tidak cacat hukum. Jadi uji publik adalah cara yang kami anggap tepat sebagai filter untuk pejabat daerah yang ada di Barru. Kami tegaskan hal ini kepada Mendagri, Pemprov Sulsel dalam hal uni Gubernur serta DPRD Kabupaten Barru, Jika ini tidak diindahkan, maka kami akan turun dalam bentuk aksi demonstrasi” Tutupnya. (SRD)

Jadi Pembicara Dalam Trapolnas PB HMI, Akbar Tanjung Tekankan Peran Parpol Dalam Politik Kebangsaan

HMINEWS.COM, Politik seharusnya dijadikan jalan demi mewujudkan kemaslahatan, dalam konteks Indonesia, politik sangat mempengaruhi dinamika kebijakan, dinamika politik yang sehat mendorong lahirnya kebijakan yang sehat.

Partai politik memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan dinamika politik yang sehat, hal tersebut disampaikan Akbar Tanjung saat menjadi pembicara dalam kegiatan Training Politik Nasional PB HMI MPO di Yogyakarta.

Menurut Akbar Tanjung, terlepas dari berbagai kekurangannya, parpol telah berkontribusi dalam dinamika politik di Indonesia.

“Demokrasi kita tak mungkin berjalan tanpa peran parpol, walaupun memiliki banyak kekurangan, namun sejauh ini parpol masih dibutuhkan dalam demokrasi kita” ungkapnya.

Ketua DPR RI periode 1999-2014 ini juga berharap parpol mampu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Salah satu tugas parpol adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, tugas ini harus terus dilaksanakan sebagai komitmen parpol terhadap bangsa” tutupnya.[]