Peringati Hari Kartini, HMI Cabang Manado Gelar Dialog Publik

HMINEWS.COM-Dalam rangka memperingi Hari Kartini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado menggelar dialog publik dengan tema “Membumikan Spirit Kartini untuk Perempuan Masa Kini dan Masa Depan“.

Acara ini diselenggarakan di Aula Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado, Rabu (25/4/2018).

Acara dialog publik yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh puluhan Mahasiswa Organ Intra, Ekstra, Paguyuban dan DPD KNPI kota Manado dan juga beberapa Pegawai Dinas P3A Kota Manado.

Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Cabang Manado, Sahlan Abarang

Dalam sambutannya, Sahlan berharap semoga dengan adanya dialog publik hari ini dapat menumbuhkan jiwa kartini dalam meningkatkan kualitas perempuan masa kini dan masa depan untuk dapat memposisikan strategi khusus di berbagai bidang pekerjaan

“sebagai contoh para narasumber kita pada hari ini adalah wanita-wanita hebat. Yaitu Ibu Sekretaris LPPM Universitas Sam Ratulangi Unsrat Manado dan juga Ibu kepala Dinas P3A Kota Manado yang dalam hal ini Diwakili oleh Sekretaris Dinas P3A kota Manado. Itulah contoh perempuan-perempuan masa kini,” katanya.

Ketua Panitia Pelaksana dialog publik, Sofiyana Mandjurungi menyampaikan terima kasih kepada rekan- rekan panitia yang sudah bekerjasama dengan baik sehingga acara dialog publik pada hari ini dapat terlaksana.

“Kiranya spirit Kartini dapat menginspirasi kita semua,” tambahnya.

Narasumber pada Acara Dialog publik diantaranya: Prof. Dr. Feti Fatimah M,Si selaku sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)  Manado dan Juga Tetty Kasenda Taramen,M.Si selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kota Manado yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas P3A kota Manado. Acara ini di moderatori langsung oleh Formatur Korps HMI Wati (KOHATI)  Manado Wahyuni J. Drakel.

Dalam pemaparan Prof. Dr Feti Fatima M.Si selaku Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengatakan bahwa Inspirasi Kartini untuk membangun jiwa-jiwa perempuan awalnya ia memandang dari negara barat bahwa perempuan bisa dan mampu memposisikan setara dengan kaum Laki laki.

“Jadi kiranya kita dapat berterima kasih kepada Kartini sebagai pejuang Kaum Perempuan,” ujarnya.

Kartini juga tidak sepenuhnya memposisikan kaum perempuan pada dirinya tetapi juga pada posisi kita semua Laki-laki maupun perempuan.

Disambung oleh Sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Manado. Ibu Pingkan F. F Matindas S.Spi dalam paparanya dia mengatakan, bahwa kini kita hidup di jaman milenial jadi kita juga harus pintar-pintar memposisikan diri kita sebagai seorang perempuan.

“Pada khusunya membangun negara terkhusus daerah kita Kota Manado yang ikut juga mempromosikan budaya-budaya daerah kita sendiri”, katanya.

“Keterwakilan perempuan pada dinas-dinas Provinsi Sulawesi Utara maupun dinas Kota Manado sudah hampir di isi oleh kaum-kaum perempuan,” pungkasnya.

Terpilih Sebagai Ketum HMI MPO Cabang Barru, Muhammad Reski Dapat Selamat Dari Perintis Cabang Barru

HMINEWS.COM, Konferensi X Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Barru telah berakhir Jumat (5/11) dini hari. Agenda tahunan Cabang tersebut berlangsung di Sekretariat HMI Cabang Barru.Kegiatan ini dihadiri oleh kader-kader HMI dari seluruh komisariat yakni Komisariat Ilmu kesehatan (KOMIK) AKPER YAPI Barru, Komisariat STIA Al Ghazali (KOMISI), Komisariat Hukum dan Tarbiyah (KOMHUMTAR).

Dalam forum tertinggi cabang itu, Muhammad Reski yang merupakan calon tunggal, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum HMI MPO Cabang Barru Periode 2018-2019 menggantikan ketua sebelumnya Samsuryadi.

Samsuryadi berpesan agar pengurus cabang amanah dalam menjalankan organisasi.

“Semoga amanah pengurus selanjutnya, dan ucapan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat senior yang telah terus menerus membimbing kami selama dua periode, dan sesama pengurus telah bekerja sama, kami telah membangun kembali HMI di Barru, kita ada dan menjadi salah satu ujung tombak dakwah Islam yang melahirkan kader-kader ulil albab yang siap bertanggung jawab dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT” Ujar Samuryadi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Muhamamd Reski selaku ketua terpilih mengungkapkan kesiapannya menjalan kepengurusan selama periodenya.

“Terima kasih telah dipercayakan untuk melanjutkan roda organisasi dan kami akan memberikan yang terbaik untuk HMII Kabupaten Barru,” Harapnya.

Ucapan selamat pun membanjiri ketua terpilih salah satunya dari Ketua Umum pertama HMI MPO Cabang Barru , Ahmad Rauf, dari Jakarta dirinya menyampaikan pesan “Selamat dinda hari ini amanah, besok adalah kebanggaan dalam catatn hidupmu, anda adalah orang pilihan yang sedang diutus Tuhan untuk mengawal amanah itu” Tidak hanya itu, Ketua Badko Indonesia Bagian Timur 2000-2002 Jamal Passalowongi juga memberikan ucapan yang sama

Ketua Umum HMI MPO Cabang Barru 2004-2005 Zainuddin Karim memberikan pesan “tetap jaga koordinasi dan jaga ritme gerakan, junjung tinggi etos islam dan semoga tetap eksis memberikan ide dan gagasan” Hal yang sama juga disampaikan oleh Borahim el Mandary Bendahara Umum HMI MPO Cabang Barru 2000-2001 “Semoga solid, maju dan santun dalam organisasi, tawaduh dalam keilmuan, reformis dalam agenda kerja, inovator dalam kondisi kekinian, dan kokoh dalam aqidah yang Qur’ani dan sunnah, maju tak gentar sukseski semua, insya Allah, Allahu Akbar”.(SM)[]

Perkara Pembakaran PT Asdal Prima Lestari, Jaksa Tuntut Para Terdakwa 1,6 Tahun

HMINEWS.COM, Sidang pada 12 Desember 2017 dengan agenda tuntutan dalam Perkara pembakaran PT. Asdal Prima Lestari, Jaksa menuntut para terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan.

Menurut JPU dalam tuntutannya, menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 170 KUHP yaitu dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pengacara Zazuli Bin Zaefuddin, salah satu Terdakwa dalam perkara ini, Jehalim Bangun dan Muhammad Reza Maulana, pihaknya mengaku tidak sesuai fakta hukum, kan tidak ada bukti, saksi JPU membantah banyak keteranganya di BAP, bahkan telah mencabutnya di muka persidangan, tidak ada persesuaian alat bukti, tidak ada petunjuk yang mengarah bahwa para terdakwalah pelakunya, lantas kenapa dituntut demikian.

Ini bukan persoalan karena dia Jaksa kemudian tugasnya hanya terus menerus menuntut orang bersalah, jika fakta dan bukti di persidangan tidak mengarah atau menyatakan tidak benar para Terdakwalah pelakunya, harusnya jaksa menuntut bebas para Terdakwa, jadi bukan karena jaksa kemudian semuanya harus dipersalahkan, ini kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kami kuasa hukum Zazuli yang tergabung dalam WALHI Aceh, telah jauh-jauh hari menyiapkan pembelaan terhadapnya, seluruh fakta telah kami catat, seluruh bukti telah kami serahkan kepada Pengadilan, sehingga kiranya agenda yang di jadwalkan pada hari senin, 18 Desember 2017 merupakan agenda kami yaitu menyampaikan nota pembelaan, kami akan buka semua fakta-fakta yang telah terungkap.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini meminta agar Majelis Hakim nantinya dalam membuat Putusan dapat dilandasai pada fakta-fakta yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya serta didasari pada hati nurani sehingga keadilan akan dapat diperoleh oleh para terdakwa.

“lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah” Begitu kiranya bunyi adagium hukum yang dianut diseluruh dunia. Namun yang pada initinya, pembelaan kami ini telah sampai pada kesimpulan yaitu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh bukti yang bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, adanya prosedur hukum yang dilanggar oleh Kepolisian, adanya tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak patut untuk dilakukan, dan banyak dugaan rekayasa yang dilakukan dengan tujuan untuk menjerat para Terdakwa atas tuduhanya itu, sehinga kami meminta agar Majelis Hakim membebaskan para terdakwa atau setidak-tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum.

Walhi Aceh

Muhammad Nur

Direktur WALHI ACEH

 

 

Pantau Distribusi Pupuk Bersubsidi, Koramil Bantu Penuhi Kebutuhan Petani

HMINEWS.COM, Memasuki Musim Tanam Rendengan, para petani sangat membutuhkan pupuk untuk menambah nutrisi tanaman padinya, sehingga padi dapat tumbuh dengan cepat dan sehat.

Oleh karenanya, untuk membantu memenuhi kebutuhan para petani dalam mendapatkan pupuk bersupsidi, Komando Rayon Militer (Koramil) 23/Kuta Malaka secara terus menerus memantau pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, supaya tidak terjadi tindak penyelewengan.

Seperti hal dilakukan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Tumbo Baro Koramil 23/Kuta Malaka Sertu Taufik yang sedang memantau pendistribusian pupuk bersubsidi si salah satu toko penjual pupuk bersubsidi, bertempat di Desa Tumbo Baro, Kuta Malaka, Aceh Besar, Sabtu (16/12).

Saat ditanya mengenai hal itu, Komandan Koramil 23/Kuta Malaka Kapten Chb Abdullah mengungkapkan, bahwa pemantauan ini dilakukan secara rutin oleh pihaknya, supaya pendistribusian pupuk tersebut dapat tepat pada sasaran yakni bagi para petani di wilayahnya.

“Kami lakukan ini, agar pupuk distribusi tepat pada sasarannya,” Ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pemantauan itu, Tambah Danramil, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama kepada Dinas Pertanian (Distan) Aceh Besar. Walau sementara ini, tindak penyelewengan belum ditemukan, namun kegiatan ini tidak akan pernah berhenti.

“Kami akan terus pantau dan jika ditemukan, maka kami tindak tegas bagi pelaku yang berbuat penyelewengan itu,” Tegas Danramil[]

Pemimpin Negara Muslim Harus Tunjukkan Langkah Nyata Untuk Kemerdekaan Palestina

HMINEWS.COM, Deklarasi sepihak Donald Trump terhadap Yarussalem sebagai ibukota Zionis Israel merupakan tindakan yang sangat menghina rasa keadilan, baik bagi umat Islam maupun umat Manusia secara umum. Tindakan tersebut mencerminkan ketiadaan niat baik Amerika Serikat dalam upaya mendorong proses perdamaian di Palestina.

Dalam konteks umat Islam, tindakan Donald Trump merupakan pengabaian nyata terhadap kepentingan umat Islam secara global, al Quds merupakan salah satu tempat ibadah Umat Islam, klaim sepihak terhadap al Quds sebagai bagian dari ibukota Israel merupakan diskrimanasi dan intimidasi nyata terhadap umat Islam di seluruh dunia.

Menyikapi hal tersebut, pemimpin negara-negara muslim harus mengambil langkah nyata untuk kemerdekaan Palestina, langkah yang dimaksudkan bukan lagi sebatas teori, tapi lebih pada domain aksi, pemimpin negara-negara muslim harus benar-benar bersatu dalam masalah Palestina, mereka harus menjadikan kemerdekaan penuh Palestina sebagai prioritas utama.

Berdasarkan dinamika terkini di Palestina, maka Pusat Kajian Israel dan Palestina (PUSKAPINA) sebagai lembaga yang konsen mendorong kemerdekaan penuh Palestina mengeluarkan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak keras pernyataan Donald Trump yang mengakui Yarussalem sebagai ibukota Israel;
  2. Mengapresiasi langkah negara-negara OKI yang mendeklarasikan Yarussalem sebagai ibukota Palestina;
  3. Mendesak pemimpin negara muslim agar segera memindahkan kedutaan besar masing-masing ke Yarussalem sebagai langkah nyata pengakuan Yarussalem sebagai ibukota Palestina;
  4. Menghimbau umat Islam agar lebih solid dan menyatukan langkah guna mengambil tindakan sistematis dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Palestina secara utuh.

Ruslan Arief BM

Direktur

 

Zaenal Abidin Riam

Wakil Direktur

Pernyataan Ketua Umum ICMI Menciderai Independensi ICMI

HMINEWS.COM, Pernyataan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua ICMI pada saat acara pembukaan Silahturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Silaknas ICMI) diistana Presiden Bogor pada hari Jumat 8 Desember 2017 terkait dengan dukungan kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk dua periode adalah pernyataan yang sangat memiliki tendensi pribadi dan tidak merepresentasikan suara ICMI secara keseluruhan.

Dukungan Ketua ICMI tersebut tidak realistis dimana faktanya bahwa selama 3 tahun rezim kepemimpinan Jokowi tidak memberikan manfaat kesejahteraan yang signifikan kepada masyarakat Indonesia akibat dari kebijakannya yang sangat pro kepada asing. Kebijakan pro asing ini terkait penguasaan sumber daya alam yang porsi terbesarnya diberikan kepada asing.

Beberapa kebijakan lain terkait dengan kebutuhan mendasar masyarakat seperti Tarif dasar listrik; BBM, harga gas terus melambung, disampingnya itu juga kebijakan terkait perpajakan yang terus mencekik dan menghisap darah rakyat. Hal yang sangat mengejutkan adalah dimasa kepemimpinan Jokowi Hutang negara semakin membesar yang membebani APBN hingga 60 persen.

Disisi yang lain dalam konteks penegakan hukum, rezim Jokowi terkesan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, hukum tidak ditempatkan sebagai panglima, akibatnya ada kesenjangan atau disparitas dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu kami beranggapan bahwa Statemen Ketua Umum tersebut menciderai independensi ICMI sendiri.

ICMI sebagai organisasi yang merepresentasikan kelompok cendikiawan seharusnya berfikir secara rasional dan logis, sembari mengambil posisi yang tegas dengan pemerintahan untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Pengurus Nasional Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

Dr. Ismail Rumadhan, SH. MH

Sekretaris Jenderal

Dorong Gerakan Kerelawanan Pemuda Merawat Indonesia, Turun Tangan Gelar Inspiring Leaders Talk

HMINEWS.COM, Talkshow dengan tema “Inspiring Leader Talks: SDGs, Pemangku Kebijakan, dan Gerakan Kerelawanan Pemuda, Akankah Selaras?” Kegiatan ini dilakukan oleh TurunTangan Pusat dengan bekerjasama dengan Turun Tangan Kota Banjarmasin, sebagai rangkaian dari acara Gathering Nasional Turun Tangan 2017 yang bertempat di Mahligai Pancasila Jalan Suprapto Antasan Besar Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (2/12).

TurunTangan merupakan sebuah NGO (Non-government Organization) yang berperan sebagai inkubator gerakan sosial bagi anak-anak muda Indonesia yang ingin menginisiasi project sosial – di bidang politik, pendidikan, dan lingkungan –  demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Setiap tahun TurunTangan mengadakan Gathering Nasional dalam rangka membangun komunikasi antar relawan di berbagai daerah dan memberikan pelatihan kepada relawan untuk menunjang kegiatan di daerahnya. Tahun ini TurunTangan mengadakan Gathering Nasional di Banjarmasin dari 30 November – 4 Desember 2017.

Talkshow yang diikuti oleh lebih dari 150-an orang yang terdiri atas relawan TurunTangan dari 28 daerah dan aktivis sosial di Banjarmasin ini, turut menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina sebagai narasumber yang mengulas arahan dan strategi menghadapi tantangan Sustainable Development Goals (SDGs) dari sisi pemerintahan. 

Ketua Yayasan TurunTangan Muhammad Chozin Amirullah mengatakan talkshow ini mengulas bagaimana pola hubungan antara pemangku kebijakan dengan gerakan-gerakan kerelawanan pemuda dalam usaha mencapai dan menuntaskan poin-poin yang terdapat di dalam SDGs. “Keselarasan hubungan inilah yang diharapkan sehingga timbul sinergi antara pemangku kebijakan dan gerakan kerelawanan pemuda,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).

Dengan dilaksanakannya talkshow ini, Muhammad Chozin Amirullah berharap pola-pola gerak yang ada di gerakan kerelawanan pemuda dapat lebih meningkatkan dampak dan kebermanfaatan dari sebuah program yang dijalankan oleh Relawan TurunTangan se-Indonesia.[]

Gerakan Mahasiswa Bersatu Tuntut KPK Segera Adili Aguan

HMINEWS.COM, Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersatu mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengadili Sugianto Kusuma alias Aguan dalam Kasus Suap Penyusunan Raperda  Zona dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut Jendral Lapangan Gerakan Mahasiswa Bersatu, Alialudin Hamzah dalam aksinya menyampaikan bahwa Sugianto Kusuma alias Aguan diduga melatarbelakangi kasus suap Penyusunan Raperda Reklamasi Zona dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta,

“Proses pengembangan kasus suap penyusunan Raperda reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan melindungi Sugianto Kusuma alias Aguan yang kami duga melatarbelakangi kasus suap Penyusunan Raperda Reklamasi”  Paparnya.

Dalam aksinya Ali menegaskan bahwa, keterlibatan Sugianto Kusuma Alias Aguan dalam kasus suap Raperda Reklamasi Teluk Utara Jakarta menjadi penting untuk dipertegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasalnya, setelah divonis 3 orang bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus suap penysunan Raperda Reklamasi, Nama Sugianto Kusuma alias Aguan justru didiamkan oleh KPK, padahal posisi Aguan diduga Kuat mengaktori  Suap Raperda Reklamasi.

“Kami Berkeyakinan 3 Nama yang divonis bersalah oleh hakim dalam suap Raperda Zona dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah bentuk skenario kambing hitam yang dititipkan kepada mereka guna mengaburkan status saksi saksi lainya diantaranya Sugianto Kusuma” Jelasnya.

Setelah beberapa saat aksi belangsung, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui mediasi pihak kepolisian langsung menerima massa aksi untuk dilakukan hearing pendapat, akan tetapi massa aksi merasa keberatan karena pihak penyidik kasus suap reklamasi tidak hadir dalam hearing pendapat.

“Kami merasa kecewa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena penyidik KPK absen saat hearing” Tutup Ali

Kapal Pataya III Cemari Laut Sabang

HMINEWS.COM, Kapal Pataya III yang kandas satu tahun lebih di perairan Sabang tepatnya di kawasan Iboih diduga melakukan pencemaran perairan laut dengan membuang limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) . Walhi Aceh mendapatkan laporan dari anggota Walhi Aceh (YPS) kapal tersebut telah membuang limbah oli/minyak ke perairan Laut Sabang dengan sengaja. Walhi Aceh mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sabang untuk melakukan survey investigatif untuk mengukur baku mutu air terkait kasus tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Sabang kami desak untuk memanggil pemilik kapal Patayallluntuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Jika terbukti melakukan pelanggaran dan unsur pidana lingkungan, maka pemilik kapal Pataya harus diproses secara hukum, serta wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar.

UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sangat tegas disebutkan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dalam kasus ini, pemilik kapal Pataya memiliki tanggung jawab mutlak sesuai ketentuan pasal 88 undang –undang lingkungan hidup, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana lingkungan, pemilik kapal Pataya dapat dipenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 3 milyar rupiah, sebagaimana ketentuan Pasal 104.

Untuk itu Walhi Aceh mendesak pemerintah Kota Sabang dan aparat kepolisian untuk bertindak cepat terkait kasus ini. Sehingga kasus ini menjadi pelajaran bagi setiap pemilik kapal, serta kasus serupa tidak terulang kembali di masa akan datang. Demikian.

Muhammad Nur, Direktur Eksekutif WALHI Aceh

DPRD Maluku Utara Diminta Buktikan Ucapannya Terkait Penerbitan IUP Secara Gelap

HMINEWS.COM, Dugaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)  secara Gelap Oleh Gubernur Maluku Utara, sebagaimna pernyataan yang keluar dari mulut salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara, mendapat perhatian serius dari Indonesian Agrarian Reform Movement (INFORM).

Sebelumnya Sahril Taher selaku Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara, mengancam akan melaporkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ke Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dugaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan yg dinilai inprosedural.

Menurut Ketua Umum INFORM, Alialudin Hamzah, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana peraturan perundang undangan yang beralaku, sudah pasti ada unsur kesengajaan yang bermuara pada dugaan pemalsuan dokumen, penyalagunaan kewenangan, suap, hingga tindakan korupsi.

“Kasus ini perlu ditindaklanjuti karena bermuara pada pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, suap, hingga tindakan korupsi. itulah mengapa pentingnya proses pengembangan kasus oleh KPK guna memberikan titik terang penyelesaian kasus ini” Ungkap Ali, Jumat (29/9).

Terkait Pernyataan wakil rakyat di atas yang menyudutkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Ali menegaskan agar supaya peryataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, supaya kesannya DPRD benar-benar berbuat untuk rakyat.

“Pak Sahril Taher wajib membuktikan ucapanya kepada publik maupun KPK, jangan ada kesan kasus ini dipolitisir. Padahal sudah kita ketahui Pengelolaan lahan dalam usaha Pertambangan selain dapat memicu sengketa lahan juga rusaknya lingkungan hidup masyarakat akibat lemahnya pengawasan pemerintah. Oleh karenaya Kami tetap akan Laporkan ke KPK terkait kasus ini Senin nanti” Tuturnya.

Sebelumnya Tim Indonesian Agrarian Reform Movement telah mendatangi Humas KPK soal Kasus ini, kedatangan mereka guna mempertanyakan laporan wakil rakyat sebagaimana yang disinyalir pada Juli 2017 lalu. Humas KPK pun bingung terkait dengan laporan yang dimaksudkan oleh wakil rakyat tersebut.

“Kami ke KPK untuk mempertanyakaan laporan tersebut malah humasnya KPK ikut bingung dan tidak tahu menahu soal itu” Papar Ali.

Ali menambahkan, agenda besok ke KPK untuk berdiskusi soal kasus ini, sebab kasus ini sudah pernah mendapat tanggapan dari pihak KPK, Tutup Ali. (HZN)