Pembakaran Gereja di Singkil: Konflik Islam-Kristen atau Konflik Internal Komunitas Gereja?

Yang perlu kita fahami dalam melihat konflik sosial berlatar keagamaan adalah kenyataan bahwa semuanya tidak terjadi dengan cara tiba-tiba. Tentu akan bermanfaat bila kita dapat melihat konflik Singkil dari kemungkinan adanya konflik-konflik kecil di dalamnya.

Sebagaimana diketahui sebenarnya selalu ada proses ke arah pematangan konflik sampai ia akhirnya meledak. Konflik tidak serta merta hadir begitu saja tanpa adanya proses yang terjadi dalam hitungan tahun atau dekade bahkan abad. Konflik besar juga selalu disertai dengan konflik-konflik kecil berupa letupan-letupan sebelumnya (catatan tahun 1974, 1979, 1988, 1994. 2010, 2011, 2012). Seperti pembakaran gereja Singkil yang mustahil terjadi tanpa ada sebab-sebab panjang di belakangnya.

Pernyataan umum di media massa dan media sosial berupa tudingan bahwa kelompok massa Islam pembakar gereja itu tidak toleran, anti kebersamaan, dan melawan kemanusiaan adalah pernyataan yang berbasiskan kepada pandangan modern yang kurang dikenal oleh aktor-aktor konflik. Pandangan ini murni datang dari pengamat luar yang mungkin setelah membaca beberapa buku pluralisme menjadi sedemikian moderat dan liberal termasuk dalam memandang sikap dan keyakinan keberagamaan orang lain.

Selain bahwa pandangan tadi sekali keluar dari kenyataan bahwa konflik di Singkil adalah persoalan yang pertama-tama dapat diasumsikan sebagai konflik antara pendatang dan warga asli, antara pekerja perkebunan baru dengan penduduk asli dengan model kerja tradisionalnya.

Munculnya konflik sebenarnya telah terjadi pada saat pertama kali pemerintahan Orde Baru menekankan Singkil sebagai Kabupaten di Aceh yang menjadi ikon dari suksesnya pembangunan pertanian. Ikonisasi yang dengan sendirinya menarik lebih banyak modal untuk mengejar target-target produksi. Selain bahwa di sana kemudian terjadi perubahan fungsi ruang dan pola kebudayaan dalam pertanian, maka kedatangan imigran pekerja perkebunan-perkebunan baru memunculkan persoalan penempatan atau penyusunan kerja setelah di unit-unit perkebunan.

Sejak tahun 1970-an berkembang modal (agglomeration) dan imigran dari wilayah selatan (Tapanuli) ke lokasi-lokasi perkebunan di daerah Singkil secara langsung bersentuhan dengan warga asli (indigenou) yang telah memiliki perekat sosial sekaligus identitas kebudayaannya yaitu kebanyakan petani tradisional, Melayu-Aceh dan Islam (muslim).

Gesekan antara pekerja yang didominasi etnis Batak dan beragama Kristen ini sudah terjadi sejak awal tahun 1974. Pembukaan lahan karet dan kemudian sawit bukan saja telah merusak tatanan sistem pertanian -yang dengan sendirinya kebudayaan- setempat tetapi juga meningkatkan gesekan sosial ke arah identifikasi budaya. Kohesi sosial atau upaya merekatkan penduduk asli dengan warga pendatang bukanlah perkara mudah terutama di daerah pedesaan dimana sekali lagi seperti disebutkan di atas, identitas agama telah diadopsi menjadi identitas budaya dari suatu etnis. Bukan hanya terjadi pada orang Aceh Singkil yang dianggap bukan Aceh bila bukan muslim. Hal yang sama dengan predikat bukan Menado tulen bila tidak ke gereja.

Di sini pun, dengan mengkategorisasi aktor-aktor konflik sebagai pendatang versus penduduk asli, penganut Kristen versus penduduk muslim, sebenarnya kita masih terlalu menyederhanakan peta konflik. Ini karena dalam konflik perlu juga dilihat adanya kemungkinan apa yang disebut kompetisi internal di dalam kelompok aktor yang sama.

Sebelum kita menghadap-hadapkan aktor antagonis-protagonis maka kita dapat mengajukan pertanyaan awal terlebih dahulu;

“Mengapa begitu banyak gereja dalam unit (wilayah pertanian-perkebunan)?
“Apakah jarak penduduk ke gereja satu dengan yang lainnya terlalu jauh membutuhkan waktu berjam-jam?”
“…ataukah sebenarnya sesama pengurus gereja terjadi kompetisi sehingga mereka memunculkan diri atau community cohesion-nya melalui gerejanya masing-masing.

Community cohesion atau ikatan komunitas adalah bentuk lain dari ikatan sosial yang sifatnya lebih pribadi dan terbatas. Mereka yang disebut dengan para pendatang memang pada akhirnya berhimpun karena alasan formasi kerja. Bila mengutip Wolff dan Morales bahwa kelompok masyarakat pendatang yang didominasi etnis Batak ini menemukan kebersamaannya dalam koalisi-koalisi yang disesuaikan dengan jenis-jenis dan tempat-tempat dimana mereka bekerja.

Melalui semangat satu pekerjaan (atau satu unit/ sektor) mereka menciptakan apa yang disebut unionism, satu koalisi baru dari kelompok-kelompok pekerja untuk merekatkan diri mereka kepada sesamanya dalam menghadapi tumbuhnya modal-modal dengan semakin banyaknya pekerja pendatang. Lambat laun, unionism yang secara alamiah mengambil upeti dari jamaah yang umumnya adalah pekerja dimana kemudian upeti tadi dikuatkan dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan peribadatan.

Semakin besar rumah peribadatan maka semakin tinggi nilai competitivness gereja tadi dibanding gereja-gereja dari union-union lainnya. Di sinilah muncul persaingan yang semakin kuat ketika semakin banyak jemaat berkumpul maka semakin tinggi tingkat kemakmuran dan gengsi kelompok. Akibatnya mereka-mereka yang tidak mendapatkan kesempatan berperan lebih dalam komunitas yang lebih besar dengan sendirinya mendirikan rumah-rumah peribadatannya masing-masing dengan sentimennya yang juga masing-masing.

Tingginya angka pertumbuhan gereja di Singkil sebenarnya tidak berkorelasi dengan semakin banyaknya penganut kristen baik itu dari segi kedatangan buruh baru maupun dari warga Singkil yang berhasil di-kristenkan, tetapi murni dari konsekunsi munculnya unionisme yang berhimpun dalam komunitas-komunitas gerejanya masing-masing.

Sehingga kemarahan warga Singkil adalah sama sekali bukan karena banyaknya penganut Islam yang berhasil dikristenkan tetapi karena pertumbuhan gereja yang luar biasa karena dipicu oleh persaingan di antara sesama penganut kristen yang masing-masing ingin eksis telah mengganggu kohesi sosial antar pendatang dan penduduk asli yang pernah dibangun sebelumnya.

Andi Hakim

WALHI Aceh; Pemerintah Masih Mewarisi Buruknya Pengelolaan SDA Aceh

10 Tahun Tsunami Aceh

HMINEWS.Com – Walhi Aceh menilai Pemerintah Aceh belum melahirkan kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sejak kejadian Tsunami 2004 silam. Artinya, sektor pesisir masih terabaikan dari pembangunan maupun pemanfaatan sumberdaya alamnya. Padahal penting bagi Aceh untuk menyediakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pelindungan dari kejadian tsunami sesuai perintah UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Lemahnya kebijakan daerah soal tata ruang yang dituangkan melalui qanun no 19 tahun 2013 memberikan perlindungan sektor sumberdaya alam yang lebih baik sebagai wilayah khusus atas perintah UUPA No 11 tahun 2006. Kami menilai tataruang Aceh belum mencerminkan perlindungan yang lebih baik,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, Jumat (19/12/2014).

Disamping itu, lanjut Muhammad Nur, miss-komunikasi lintas kelembagaan pemerintah masih menjadi kendala utama dalam membangun Aceh yang lebih baik dari pemanfaatan dan menjaga ruang dari pengelolaan sumberdaya alam. Contoh lahirnya kebijakan Kementerian Kehutanan mengubah hutan Aceh mencapai 80 ribu hektar melalui SK 941 tahun 2013 merupakan usulan yang tertutup dengan tujuan yang kabur.

“Selain itu terbitnya sertifikat kepemilikan lahan oleh BPN di dalam kawasan hutan lindung Seulawah merupakan dua contoh lemahnya koordinasi lintas kelambagaan pemerintah, dampak atas kebijakan pemerintah yang dapat melemahkan daya dukung lingkungan hidup sebagai perbuktian sebagai pengganti bencana ekologis selain tsunami,” lanjutnya.

Walhi menilai terbitnya berbagai perizinan usaha perkebunan, pertambangan maupun jenis bisnis lain yang merusak sumberdaya alam merupakan akumulasi kebijakan pemerintah lokal, maupun nasional di periode yang berbeda, hanya saja dikarena Aceh tidak punya menajeman bank data yang baik untuk direview oleh publik masih menimbulkan perbedaan data dan informasi mengenai data dan fakta, sehingga keterbukaan informasi masih dianggap meganggu bisnis para politik maupun berbagai aktor.

UIN Ar-Raniry – ICAIOS akan Selenggarakan 9 Hari Pesta Akademik

HMINEWS.Com – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) akan menyelenggarakan konferensi internasional tentang Aceh dan Kawasan Seputar Lautan Hindia yang ke-5.

Kegiatan konferensi akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 November 2014 bekerjasama dengan Earth Observatory of Singapore (EOS), sebuah lembaga observasi lingkungan dan bencana alam terbesar di Asia Tenggara. Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Ar-Raniry, Dr. Muhibuththabari, M.Ag, mengatakan bahwa selain kegiatan koferensi tersebut, ketiga lembaga ini juga menyelenggarakan beberapa kegiatan lainnya selama 9 hari terhitung semenjak tanggal 11 November 2014 nanti.

“UIN ingin konferensi yang ke-5 ini tidak hanya sebatas pertemuan ilmiah para 70 pakar dari 17 negara. Kita juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya, seperti diskusi draft buku, peluncuran buku baru, pemutaran film dokumenter hasil penelitian-penelitian para pembuat film kelas dunia seperti Isaac Kerlow yang pernah bekerja sebagai film director di Hollywood dan beberapa film lainnya dari Jepang dan Amerika Serikat. Juga akan ada pameran sejarah UIN, manuskrip Aceh dan poster hasil penelitian, dan pameran foto tsunami Aceh,” jelas Wakil Rektor tersebut.

Di lain pihak Direktur ICAIOS, Dr. Saiful Mahdi, menjelaskan bahwa konferensi ini adalah konferensi ICAIOS yang ke-5, dan UIN menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya. Konferensi sebelumnya dilaksanakan di Universitas Malikussaleh bekerjasama dengan Harvard University.

Lebih jauh Dr. Saiful yang alumni Cornell University ini mengatakan, Konferensi ini juga menjadi ajang peringatan 10 tahun Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Para peneliti dan lembaga penelitian internasional, nasional, dan Aceh sendiri akan melihat perubahan Aceh dan kawasan lautan Hindia dari berbagai kajian keilmuan. Mereka akan membahas bagaimana Aceh sebelum Tsunami, pada waktu emergency setelah Tsunami, dan 10 tahun kemudian.

Momentum peringatan 10 tahun Tsunami sudah dan akan menarik perhatian banyak pihak. Terbukti dengan tingginya minat ilmuan, peneliti, dan praktisi pembangunan dari berbagai negara untuk hadir pada ICAIOS V ini.

“Bahkan ada beberapa lembaga yang akan hadir dalam satu khusus tersendiri untuk mereka isi seperti The Japan Foundation, Nagoya University, Tim Nasional Percepatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Indonesia dan peneliti dari Universitas Amsterdam – Universitas Auckland,” imbuh Dr. Saiful Mahdi yang juga dosen FMIPA Unsyiah.

Selain konferensi dan pemutaran film dokumenter, ICAIOS V juga menyelenggarakan 7 kegiatan lainnya. Sebagian besar kegiatan terbuka untuk publik dan gratis, seperti bazar buku yang akan dimulai pada tanggal 11 hingga 20 November, bedah buku, yang diantaranya adalah buku berjudul “Aceh di Mata Dunia” karya Dr. Hasan di Tiro dan “Perjuangan Janda Mantan PM Aceh Merdeka (Catatan Azimar, Istri Dokter Muchtar Hasbi)” karya Azimar sendiri dan dibantu oleh Zainal Arifin M Nur, dan “From Tsunami with Love” karya Dr. Dipo Alam, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Panitia, Dr. Anton Widyanto, mengharapkan agar masyarakat Aceh memamfaatkan kesempatan ini untuk menggiatkan tradisi membaca, belajar, dan berdiskusi dengan para ahli dari berbagai bidang. Apalagi yang datang adalah professor-professor ternama seperti Anthony Reid dari Australian National University, Prof. Michael Feener dari National University of Singapore, Prof. Kerry Sieh dari NTU, Prof. Ken Miichi dari Iwate Perfectural University, Jepang, dan para pakar lainnya dari 17 negara.

“Jadi sangat disayangkan bila kesempatan ini dilewatkan,” tegas Dr. Anton yang alumni Florida State University di Amerika Serikat.

Pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 15 November 2014. Bisa dilihat di website panitia www.icaios2014.Acehresearch.org atau melalui email icaios_conf2014@acehresearch.org.

Menurut Dr. Anton, kegiatan ini sangat tepat diikuti oleh para peneliti, dosen, mahasiswa, guru, jurnalis, staf pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya, aktivis LSM dan penggerak masyarakat.

“Tentu saja ICAIOS V terbuka untuk peminat umum lainnya juga,” tambah Dr. Anton yang dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Ar-Raniry ini.

Pendaftaran dapat juga dilakukan langsung di ICAIOS dengan alamat Komplek PPISB Unsyiah atau Sekretariat Panitia di Biro Rektor UIN Ar-Raniry. Dr. Anton menambahkan, “Biaya pendaftaran yang sangat kecil itu sudah menjamin akses ke semua rangkaian kegiatan ICAIOS V, kecuali untuk Tsunami/Sabang Tour dan Workshop Statistik Kebencanaan. Untuk dua kegiatan ini, perlu biaya tambahan. Tapi semua yang lainnya sudah termasuk. Bahkan ada diskon khusus untuk mahasiswa.”

Presiden Temui Warga Korban Gempa Aceh

HMINEWS.Com – Presiden SBY beserta jajaran menteri dan pejabat tinggi negara berkunjung ke lokasi gempa di Aceh. Berdialog dengan para korban gempa, membawa bantuan kemanusiaan serta menjanjikan bantuan perbaikan sarana yang rusak karena gempa.

Tempat yang dikunjungi Presiden dan rombongannya adalah Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan daerah gempa terparah. Didampingi Polda Aceh, Menteri PU (Djoko Kirmanto), Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Azwar Abubakar), Kapolri (Timur Pradopo) dan Panglima TNI (Laksamana TNI Agus Suhartono), Selasa (9/7/2013).

Para pengungsi, terutama para ibu, mengadu kepada Presiden SBY yang juga didampingi Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Mereka menyampaikan sejumlah hal dan kesedihan yang mereka alami berupa kematian sanak keluarga dan kerusakan tempat tinggal akibat gempa berkekuatan 6,2 SR yang terjadi pada 2 Juli lalu.

“Saya sudah perintahkan agar terus dilakukan pencarian korban yang tertimbun longsor. Namun jika Allah berkehendak lain, maka kita juga harus sabar dan tabah dalam menghadapi ujian ini,” ucap Presiden SBY.

Presiden juga menyatakan telah menginstruksikan Badan SAR, TNI dan Polri untuk terus mencari korban yang diduga masih tertimbun longsor di Aceh Tengah.

Menurut data BNPB, korban gempa meninggal: 31 orang di Aceh Tengah, 9 orang di Kabupaten Bener Meriah. 63 orang harus rawat inap karena luka berat, 2.362 orang rawat jalan, sedangkan yang mengungsi mencapai 22.125 orang. Adapun fasilitas yang rusak di dua kabupaten tersebut: 15.919 rumah dan 623 fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, masjid dan kantor pemerintahan.

Menurut keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo, pencarian korban terus diupayakan dengan mengerahkan 2.000 personel yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, Tagana, RAPI, SKPD dan relawan lainnya dibantu warga. Adapun bantuan yang sangat mendesak berupa bahan makanan-minuman, serta tenda dan selimut karena daerah pengungsian bersuhu dingin, sekitar 14 derajat celcius.

Semoga Aceh Segera Membaik.