HMI Jakarta, Pernyataan Ahok Berdampak Pada Generasi Kedepan

HMINEWS.COM, Jakarta – Pernyaataan dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut bahwa Al-Quran  surah Al Maidah Ayat 51 sebagai kitab yang membodohi umat Islam dianggap akan berdampak pada generasi kedepan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Barat, Satria Alza Perdana

Menurut Satria, Pernyataan Gubernur tersebut adalah pernyataan yang sangat provokatif dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin.

“sungguh tidak pantas seseorang itu mengatakan hal demikian, Apalagi status yang mengatakan adalah sosok figur di Ibu Kota saat ini. Tentunya nanti akan berdampak tidak baik terhadap generasi penerus bangsa kedepannya”. Kata Satria

Senada dengan hal itu, Rizka Istiani (Wasekum HMI Cabang Jakbar) menambahkan bahwa “seharusnya Ahok tidak lagi bersikap tendensius kepada Umat Islam, Apalagi sampai berbuat hal demikian dan ini sudah tentu akan terjadi kecaman-kecaman kepadanya”. Ujar Rizka

Rizka juga menambahkan, Apa yang telah terjadi kini ibarat nasi sudah menjadi bubur, Semoga kedepannya tidak ada lagi sosok figur masyarakat yang mudah berbicara seperti itu sebelum ia tahu apa yang akan di bicarakan dan bagaimana dampak yang akan di timbulkannya.

Reaksi kemarahan HMI kini tidak hanya di kalangan Cabang saja, Melainkan di tingkat Pengurus Besar HMI melalui Komisi Hukum dan HAM tengah berencana melaporkan Ahok kepada pihak berwajib terkait hal ucapannya yang melukai perasaan umat muslim di Indonesia.

 

PP KAUMY: Ahok Hembuskan Isu SARA

HMINEWS.COM, Jakarta- Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengatakan Al-quran surat Al Maidah ayat 51 hanya untuk membohongi umat Islam, terus menuai kecaman dari masyarakat dan organisasi Islam. salah satunya datang dari Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PP KAUMY).

Ketua umum PP KAUMY, Yogie Maharesi,  menilai bahwa pernyataan Ahok menyimpang dan tendensius. “Ahok menabuh isu SARA dengan tendensi yang membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dia tidak lagi mengindahkan kehormatan ajaran Islam. Ini tidak bisa diterima,” Kata Yogie, Juma’t (07/10/2016)

Yogie juga menambahkan bahwa ia harus memberikan contoh attitude kepemimpinan yang dapat diteladani, dalam mengayomi seluruh unsur masyarakat.

“Bangsa ber-Bhinneka sebesar Indonesia berada dalam bahaya ketika pemimpin ibu kotanya tidak sensitif terhadap isu SARA dan malah justru menghembuskannya, Perilaku Ahok menyimpang dan sangat disesalkan”, Tegas Yogie.

Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa PP KAUMY mendorong agar etika publik dapat dijaga oleh semua pihak, terlebih di DKI Jakarta yang tengah menyongsong pilgub.

“Kita ingin semua pejabat dan tokoh berperan dalam mendidik dan membangun adab yang baik bagi masyarakat. Jangan malah memberi contoh buruk dan memecah belah kehidupan berbangsa”, Sesalnya.

Hina Al-Qur’an, FUI : Ahok Itu Abu Jahal Abad 21

HMINEWS.COM, Jakarta – Netizen dikejutkan dengan potongan video pernyataan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 31 detik tersebut tersebut Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversi. Menurut informasi, Ahok mengeluarkan statemen itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu akhir September 2016 silam.

Ahok mengatakan bahwa umat Islam telah dibohongi oleh Surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu menuai kecama banyak pihak.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al-Khaththath, mengatakan bahwa sikap Ahok serupa dengan tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal abad 21.

Namun, begitu Islam datang, Abul Hakam menolaknya sampai mati dalam kekafiran, Nabi kemudian menggelari dia sebagai Abu jahal, artinya bapak kebodohan.

“Nah kalau sekarang Ahok menolak Islam, bahkan mengatakan dibodohi surat al-Maidah, maka bolehlah Ahok dapat gelar Abu Jahal abad 21. Jadi Ahok sama dengan Abu Jahal,” tegas Ustadz Al-Khaththath, Kamis (6/10/2016).

Ustadz Al-Khaththath menegaskan bahwa bukan ayat al-Quran yang membodohi umat Islam. Tapi, justru Ahok sendiri yang coba-coba membodohi umat Islam. Dia pun meminta umat Islam agar berhati-hati dengan Ahok, sebab bila Ahok memenangkan kembali posisi Gubernur pelecehan terhadap Islam akan terus berulang.

“Harus diwaspadai kalau Ahok menang dalam Pilgub, bacotnya tidak akan berhenti menistakan Al-Quran, tidak hanya ayat 51 dari surat Al Maidah, dia akan terus menerus membacot ayat-ayat lain,” lontar  (Voa-Islam).

PB HMI: Kasus Sumber Waras Contoh Korupsi Sistematik Terorganisir

HMINEWS.Com – Praktek korupsi di Indonesia mengalami pergeseran pola yaitu dari yang melibatkan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat ke pihak dengan aktor yang hampir sama namun dengan perluasan cakupan keterlibatan. Demikian disampaikan Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti.

“Perluasan cakupan keterlibatan ini sebenarnya terkait dengan sifat korupsi dari yang personal dan atau bersama-sama ke sistematik terorganisir. Korupsi yang melibatkan aktornya hanya berkaitan dengan pemuasan syahwat politik individual birokrasi atau kepala daerah bersangkutan,” kata Bima di Jakarta (3/5/2016) melanjutkan.

Menurutnya, korupsi yang dilakukan wakil rakyat terjadi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam hak penggunaan anggaran namun pemanfaatan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak sebagai kuasa pengguna anggaran demi kepentingan tertentu, dapat dikatakan rentan terjadi korupsi politik dalam hal tersebut.

Korupsi yang berwatak individual ini mengalami pergeseran pola dalam pengelolaan kekuasaan. Dalam hal ini Ketua Komisi Politik PB HMI Aria Bima Sakti mendesak KPK RI menyelidiki keterlibatan Gubernur Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai pemegang kuasa atas rakyat dan membawahi pemerintahan di DKI Jakarta.

“Ahok adalah aktor utama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar ini, yang juga telah menjadi temuan BPK, patut diduga menjadi kasus korupsi politik yang berdimensi kepentingan individual,” demikian tegas Bima.