Hamdan Zoelva: MA Bukan Pengadilan Tingkat 3 yang Bisa Perberat Hukuman Anas

HMINEWS.Com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengomentari putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperberat hukuman untuk Anas Urbaningrum menjadi 14 tahun penjara dan denda Rp 57,5 miliar. Putusan MA dengan majelis hakim Artidjo Alkostar, Krisna Harahap dan MS Lumme tersebut sebagai pengabulan terhadap tuntutan JPU KPK.

Dalam dialog Publik yang digelar Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHMI) di Cikini, Jumat (12/6/2015) tersebut, Hamdan Zoelva menegaskan bahwa seorang hakim haruslah independen; independen dari tekanan kekuasaan, tekaan uang, maupun dari subjektivitas rasa kepuasan emosi pribadi.

“Karena keadilan itu tidak diukur dari rasa hakim semata-mata, dan kepuasan hakim semata-mata, tapi keadilan itu ditinjau dari segala aspek. Antara lain aspek publik, aspek orang yang dikenai hukuman itu sendiri, karena itu seorang hakim tidak boleh memutus dalam keadaan marah, dalam arti tidak boleh memutus sesuatu karena alasan jengkel yang luar biasa, karena membuat ia berlaku tidak adil,” demikian kata Hamdan Zoelva.

Ia pun mengingatkan, bahwa dalam Al Qur’an itu Tuhan memerintahkan untuk berlaku adil terhadap siapapun. Karenanya, ia melanjutkan, hakim tidak boleh memutuskan dengan asumsi awal karena jengkel atau kesal terhadap koruptor, tidak membaca berkasnya tapi langsung menjatuhkan hukuman setinggi-tingginya, itulah bentuk kedzoliman seorang hakim.

Seorang hakim juga harus mempertimbangkan seluruh aspek dalam suatu perkara dengan bijak, membaca detail perkara dengan baik, sehingga putusan itu adil bagi publik, adil bagi siapapun yang akan menjalani putusan itu. Tidak boleh berdasarkan rasa jengkel atau senang terhadap si terhukum.

Hamdan Zoelva juga menyatakan, Hakim agung atau hakim kasasi bukanlah hakim pengadilan tingkat ketiga, di atas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tetapi MA hanya memeriksa benar tidaknya penerapan hukum dari pengadilan tingkat pertama dan kedua.

“Dalam kaitan dengan itu, kalau di tingkat Mahkamah Agung ada penambahan hukuman tanpa ada kesalahan dalam penerapan pasal (di tingkat PN dan PT, -red), itu pelanggaran berat terhadap hukum acara.

Ia juga menegaskan, pada tingkat kasasi MA tidak lagi menilai fakta, sebab yang paling tahu tentang fakta, rasa, dan mendengar jeritan hati, terdakwa, para saksi, suasana emosional dalam ruangan sidang adalah pengadilan tingkat pertama dan kedua (PN dan PT).

Kasus Anas, PB HMI: Berani Adil Hebat

pb hmi di kyHMINEWS.Com – Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga tertinggi yang menaungi hakim-hakim didesak agar melindungi hakim yang mengadili Anas Urbaningrum agar memutus perkara dengan adil. Hal tersebut didesakkan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang bermarkas di Jalan Sultan Agung, Manggarai Jakarta Selatan.

“KY sebagai lembaga tertinggi yang menaungi hakim-hakim harus menegaskan agar hakim-hakim bertindak adil dalam memutuskan perkara Anas. Hakim memutuskan sesuai dengan fakta persidangan, bukan opini yang berkembang selama ini,” kata Tegar Putuhena, salah seorang personel PB HMI yang datang ke Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, bersama 20-an pengurus yang lain, Senin (22/9/2014) siang.

PB HMI tidak ingin ada intervensi dan politisasi terhadap kasus AU, termasuk oleh Komisioner KPK sekalipun. Menurut Tegar, apa yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan selalu mengaitkan AU dengan HMI sangat merugikan perkaderan HMI di daerah-daerah. Hal ini pula yang kemudian membuat PB HMI bergerak aktif mendukung agar kasus Anas dituntaskan secara transparan.

PB HMI juga selalu memantau persidangan AU sejak awal hingga penuntutan dan terakhir pledoi AU sendiri. Mereka melihat apa bahwa JPU hanya copy-paste tuntutan dari naskah dakwaan, yang semua didasarkan pada keterangan Nazarudin dengan menafikan keterangan saksi lain.

Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat Komisi Yudisial, Indra Syamsu, mengatakan bahwa KY sejak Agustus telah memantau persidangan kasus Anas. Mereka merekam jalannya sidang, mencatat keterangan saksi-saksi, serta semua yang terjadi di dalam dan luar persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut.

“Pemantauan sudah kami lakukan sejak Agustus. Komisioner sendiri datang menyaksikan langsung persidangan,” Indra Syamsu kepada PB HMI.

Pantauan KY tersebut, lanjut Indra, adalah untuk mengetaui ada atau tidaknya kepentingan politik yang bermain dan intervensi dalam kasus Anas. “Nanti kita akan meng-compare antara putusan hakim dengan fakta-fakta persidangan,” lanjut dia.

Selain di Jakarta, PB HMI telah menginstruksikan cabang-cabang se-Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas untuk senior mereka di daerah masing-masing pada hari Selasa (23/9). Sidang vonis Anas akan digelar pada tanggal 24 September 2014.

#PB HMI ‘Dipo’

Pledoi Anas Urbaningrum: JPU Hanya Percayai Omongan Nazar

Anas UHMINEWS.Com – Terdakwa kasus dugaan suap proyek Hambalang, Anas Urbaningrum menyatakan Jaksa Penuntut Umum KPK sejak awal hanya mempercayai Nazarudin, mengabaikan saksi lain dan menihilkan fakta-fakta persidangan.

“Keterangan para saksi telah dengan jelas membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diulangi lagi dalam surat tuntutan, seolah-olah keterangan para saksi dianggap tidak ada, hanya keterangan saksi Muhammad Nazarudin yang dianggap ada dan benar, padahal justru kenyataannya adalah sebaliknya,” kata Anas Urbaningrum dalam pembelaannya  di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/9/2014) sore.

Anas membeberkan, JPU sejak awal selalu mengaitkan dirinya selaku anggota DPR RI dengan proyek-proyek dari pembiayaan APBN dan APBNP yang digarap Nazarudin. Ia secara rinci juga membantah dakwaan bahwa dirinya menerima Rp 118.704.782.230 dan uang sebesar 5.291.070 USD.

“Adalah pemaksaan dakwaan dan tuntutan, tidak berdasar, tidak memakai logika, tidak berdasarkan bukti, irasional dan hanya berdasarkan keterangan sepihak di dalam BAP saksi Muhammad Nazarudin serta telah terbantah secara telak oleh para saksi yang dihadirkan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan yang terhormat ini,” lanjut Anas.

Sementara mengenai uang senilai Rp 2,305 miliar dari PT Adhi Karya untuk membantu pencalonan dirinya dalam kongres Partai Demokrat juga tidak terbukti. Bahkan untuk poin tersebut, JPU berubah-ubah menyebut besarannya terhadap terdakwa lain.

Sidang 1/3 Kongres Partai Demokrat

Anas menyatakan, sejak awal JPUhanya mengkhususkan dirinya. KPK juga tidak mampu menyentuh pihak lain yang secara objektif hukum setara dengannya, tetapi secara politik tidak boleh tersentuh oleh proses hukum terkait kongres.

“Pada saat disebut bahwa bukan panitia kongres yang dihadirkan, tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edhy Baskoro Yudhoyono karena faktanya adalah telah dihadirkan Didik Mukrianto ketua panitia kognres yang telah diperiksa sebagai saksi pada proses penyidikan, padahal siapapun mengerti bahwa tentang penyelenggaraan kongres pasti melihat kepada panitia pengarah sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan,” paparnya.

Usai pembacaan pledoi pribadinya, sidang dilanjut dengan pembacaan pledoi oleh tim kuasa hukum yang dimulai oleh Hindun Anisah dan dilanjut oleh Adnan Buyung Nasution.

JPU: Anas Urbaningrum Wisanggeni Tumbal Kemenangan Pandawa

Wisanggeni
Wayang Wisanggeni (koleksi Fathur)

HMINEWS.Com – Di akhir tuntutannya terhadap Anas Urbaningrum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jaksa Penuntut Umum menyatakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu selayaknya Wisanggeni yang dikorbankan untuk kemenangan Pandawa.

“Semoga terdakwa Anas Urbaningrum yang mengidentikkan diri sebagai sosok Wisanggeni bukan semata-mata memperlihatkan kesaktiannya yang tak tertandingi untuk membuat kayangan bubar, tetapi benar-benar bertindak dari hati dan keluhuran budi demi keutuhan negeri. Meskipun terdakwa tidak bisa ikut dalam kontestasi Baratayuda Pilpres 2014, tetapi pengorbanannya menjadikan keunggulan Pandawa dalam perang Baratayuda,” kata Jaksa Yudi Kristina menutup pembacaan tuntutannya, Kamis (11/9/2014) petang.

Jaksa juga menyatakan, merupakan kehormatan bagi mereka menuntut seorang politikus muda dan cerdas. Terakhir, Jaksa juga menasehati Anas dengan mengutip kalimat ‘Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti’ dari Pujangga Jawa Ronggo Warsito. Padahal Anas membantah profil BBM Wisanggeni yang dituduhkan sebagai dirinya, yang mana dari percakapan BBM Wisanggeni diprint-out sebagai bukti.

Terdakwa kasus Hambalang, Anas Urbaningrum mengomentari ikhwal bukti forensik hasil print-out BlackBerry Mesengger (BBM) yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan beberapa waktu lalu. Menurut Anas, janggal rasanya ia yang sudah ditahan dapat mengarahkan saksi di persidangan. Terlebih, aksi mengarahkannya itu menggunakan alat komunikasi yang sudah jelas dilarang di persidangan.

“Saya kan ditahan, komunikasi dibatasi. Nah justru yang bisa berkomunikasi (dengan BB Anas) itu siapa?, saya kan punya keterbatasan,” kata Anas.

Anas Dituntut 15 Tahun Penjara

AU
Anas Urbaningrum (net)

HMINEWS.Com – Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor menuntut Anas Urbaningrum dengan hukuman 15 tahun penjara. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga didenda Rp 94,180 miliar dan USD 5,261 juta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” hakim Yudi Kristiana membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Kamis (11/9/2014) sore.

Jaksa penuntut umum menyatakan Anas terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan dengan rekannya, Kholilur Abdullah Salaf dalam usaha pertambangan PT Arina Kota Jaya. Selain itu, harta benda yang dinyatakan sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang disita negara.

Semua harta benda yang dinyatakan sebagai hasil pencucian uang termasuk lahan untuk Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, dirampas negara. “Tetapi guna tetap terlaksananya fungsi sosial, pendidikan dan keagamaan dan kepentingan umum, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta,” lanjutnya.

Selain itu, jika Anas tidak mampu  mengganti kerugian negara yang harus dibayar sebagai ganti uang yang dinyatakan diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka ia akan menjalani hukuman tambahan 4 tahun sebagai gantinya.

Dicabut Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik

“Empat, menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Lima, pencabutan izin usaha pertambangan,” lanjut Jaksa Yudi Kristiana.

Anas Penuhi Panggilan KPK

HMINEWS.Com – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia datang ditemani sejumlah pengurus DPP Demokrat seperti Wasekjen Demokrat (Saan Mustofa) dan Andi Nurpati.

Anas tiba di KPK pukul 10.10,  dan pendukungnya yang memberikan dukungan dengan membentangkan spanduk di halaman KPK.

“Saya berterimakasih kepada para pendukung saya, yang hingga saat ini masih mendukung saya terlebih datang memberikan dukungan kepada saya. Sebagai warga negara yang baik dan proses hukum yang berjalan, saya datang ke KPK,” ujar Anas sesampainya di KPK, Jakarta, Rabu (27/6/12).

Anas mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK mengenai hal-hal yang diketahuinya. “Ini juga baik untuk saya karena saya berkesempatan untuk klarifikasi mendudukkan tuduhan pada posisi yang benar,” lanjutnya.

Selain itu, mantan Ketua Umum PB HMI tersebut tidak lupa mengingatkan pertandingan semi final Piala Eropa antara Spanyol melawan Portugal malam nanti. []