SS, SN, Freeport dan R – Memetakan Kepentingan dalam Diplomasi

Andi Hakim
Andi Hakim

Sudirman Said (SS) seperti pernah kita ulas memang masuk dalam ‘jebakan Batman’ dan menjawabnya dengan tindakan blunder. Sudirman yang sepertinya tengah berpikir bahwa posisi menterinya tidak lagi aman “berinisiatif” melaporkan transkrip pembicaraan Ketua Dewan Setya Novanto (SN). Yang lalu transkrip ini “seolah-olah bocor” ke publik dan menjadi perbincangan serius kalangan pengamat politik.

Sebagaimana ulasan terdahulu dari perspektif negosiasi, Sudirman memang melakukan blunder, yaitu keliru langkah yang menyebabkan dirinya semakin terpuruk dan terancam besar.

Di dalam buku-buku mengenai teknik diplomasi, negosiasi, maka ada bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu teknik konsultasi. Yaitu bahwa dalam sebuah pembicaraan penawaran-pengajuan kepentingan selalu berlaku sesi konsultasi. Di sesi ini diperjelas peta kelompok kepentingan, peta aktor, peta pendukung (supporter), peta lawan dan peta items yang dapat atau mustahil diubah dari masing-masing pihak.

Bila kita petakan terlebih dahulu kepentingan-kepentingan tadi maka, kita hanya mendapatkan dua pihak berhadapan dalam kasus ini, yaitu negosiasi antara Freeport dan Pemerintah. Mengapa pemerintah? Ini karena perusahaan besar sekelas Freeport sampai perusahaan tempe bacem pasti berhubungan dengan perizinan, dan itu ada di tangan pemerintahan negara bersangkutan.

Jadi: Aktor A (Freeport) versus Aktor B (Negara)

Negara ini mesti kelompok eksekutif (pemerintah), mengingat perizinan disahkan di sana. A. Sehingga bagaimana posisi SN yang adalah ketua/anggota legislatif mewakili aktor B (?) tidak lain dan tidak bukan mesti ada penunjukan dari Aktor B. Maka di sini SN adalah, seperti kita pernah ulas adalah mediator ditunjuk atau appointed mediator, dia tidak mungkin ke sana sebagai kapasitas pribadi, membawa misi pribadi, hasrat dan nafsu ambisi pribadi.

Oleh karena itu, SN tidak mungkin tidak sebagai orang yang ditunjuk harus melakukan KONSULTASI. Konsultasi di sini bentuknya adalah menghubungi orang-orang di lingkaran elit eksekutif, ya kita sebut saja orang Istana.

Sementara itu Sudirman Said, seperti disampaikan Luhut sama sekali tidak melakukan KONSULTASI dengan presiden atau dirinya ketika melaporkan rekaman kepada pihak legislatif. Di sini, kata kuncinya kembali ke soal otorisasi yang diwakilkan dengan prinsip KONSULTASI. SS tidak berkonsultasi dan karenanya ia salah!.

Tetapi apakah benar jika dia mengatakan bahwa alasannya maju ke legislatif untuk melaporkan transkrip adalah bagian dari revolusi mental, memberantas korupsi, dan membela hak rakyat atas sumber daya alam? Nah di sini dalam sebuah negosiasi, pendapat Sudirman tidak akan dianggap dan menjadi batal. Sebab pernyataan seorang Luhut yang adalah orang lingkaran inti istana sudah menjelaskan bahwa SS tidak berkonsultasi, dan dengan demikian ia tidak mewakili otoritas siapapun dalam pemerintahan.

Lalu atas kapasitas sebagai apakah ia melaporkan hasil transkrip? Jika sebagai menteri dia melakukan sub-ordinasi dari pimpinannya yaitu Presiden dengan tidak berkonsultasi.

Bahwa dalam transkrip itu ada seseorang berinisial R. siapakah R? Mengapa R mengatakan soal pembagian Saham, pembelian jet baru, dan lain-lain yang kemudian seolah-olah semua kata-kata itu adalah permintaan dari seorang SN. Lalu apakah R ini adalah mediator dari pihak Freeport? Saya yakin Freeport tidak akan membenarkan atau menyalahkan. Oleh karena itu maka negosiasi ini memang bukanlah ke arah mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak, tetapi tidak lebih dari sebuah jebakan-jebakan untuk mengalihkan arah negosiasi yang lebih penting.

Sangat mudah difahami, jika kehadiran SS dalam dagelan ini sama sekali blunder dirinya yang terjebak dalam skenarionya sendiri yang belum matang. Ia masuk ke dalam jebakan pihak A.

Pihak B (negara) dalam hal ini diwakili pemerintah, tentu tidak akan menerima false-flag dari pertemuan informal via pembicaraan SN dan seseorang berinisial R. Ini karena SN mesti sudah mengantongi otorisasi tetapi kenyataannya R bermain-main dengan strategi pengalihan items.

Ucapan Jokowi, Luhut, yang dengan tegas berkata bahwa Freeport diancam untuk ditutup adalah push (dorongan) baru, adalah sinyal bahwa mereka harus kembali maju ke meja perundingan dengan hal yang lebih serius dan skenario jebakan batmen ala R tidak boleh lagi terulang.

Kesimpulan

SN tidak bersalah, R adalah penjebak (dan kita perlu tahu siapakah dia?) dan SN mustahil hadir tanpa otoritasi dan konsultasi Istana. Sudirman harus dipecat, karena sok tahu mendefinisikan dirinya sebagai pembela SDA rakyat dan melupakan fungsinya sebagai orang yang harus berkonsultasi.

Dan Freeport memang harus ditekan lebih keras dan berhenti bermain-main dengan isu-isu seperti korupsi dan mungkin besok isu pemekaran papua jadi provinsi Australia. Persoalan apakah setelah dipaksa maju untuk negosaisi kontrak nantinya ada deal-deal baru Freeport dengan bajingan-bajingan baru, kita penonton memang cuma bisa menulis status saja.

Andi Hakim

Mediator Ditunjuk. Memahami Teori Permainan dalam Diplomasi

ANdi HakimSaya melihat bahwa laporan Sudirman Said (SS) di DPR yang mengatakan bahwa ada rekaman pembicaraan Setya Novanto terkait permintaannya akan saham Freeport yang mengatasnamakan bagian lain bagi Presiden dan Wakil Presiden adalah blunder dari Sudirman sendiri. Dalam negosiasi dikenal istilah Appointed Mediator yaitu orang atau organisasi yang ditunjuk sebagai mediator dalam urusan bisnis (perang, politik, maupun ekonomi) yang tidak tergantung pada apapun hasil pembicaraan kecuali dia mendapatkan reputasi baik. Reputasi baik inilah yang nantinya akan membuat diri atau organisasi yang dipimpinnya terpercaya dan memiliki reputasi bagus.

SN mustahil ada dalam posisi bernegosiasi kecuali ia adalah representatif dari kelompok kepentingan yang tengah berhadapan dengan Freeport. SN adalah appointed mediator yang kita maksud. Sayangnya SN melangkah keluar dari batasan peran dirinya, yang kemudian kelengahan ini dimanfaatkan lawan diplomasi.

Bocoran pembicaraan itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun kecuali obrolan informal ala warung kopi yang tentu saja tidak akan berimplikasi hukum apapun. Setya Novanto dengan mudah mengatakan bahwa yang demikian adalah bercanda saja. Tetapi sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kita mempertanyakan reasoning dari SS untuk membuka persoalan ini ke ruang publik. Artinya di sini kita menemukan bahwa pembukaan (disclosure) satu informasi ke wilayah publik pasti memiliki tujuan-tujuan strategis. Sehingga dengan sendirinya, pendekatan teoritis untuk menerangkan persoalan ini adalah teori permainan.

Permainan apa dan posisi apa yang diharapkan oleh seorang SS dengan membuka informasi yang sebenarnya sudah berkembang sebagai gosip di publik jauh-jauh hari?

Bila kita cermati maka rekaman tadi memang sengaja dibuat, atau direkam demi kepentingan untuk mengikat komitmen satu atau dua pihak. Hal seperti ini wajar dalam pembicaran bisnis apalagi bagi perusahaan sekelas Freeport. Freeport tentu menjadi pihak yang siap membuka diri terhadap tawaran-tawaran baru, sementara mereka juga punya item-item yang dijaganya betul.

Jika rekaman ini terbuka, maka ada hal yang sengaja dibuka untuk mengubah peta permainan. Permainan di sini melibatkan aktor-aktor yang sebenarnya adalah pihak yang masuk kategori dapat “ditawar” atau bagian yang dapat dinegosiasikan. Freeport bersedia membuka diri atas tekanan dari SN dengan syarat bahwa ada item-item milik mereka yang juga digolkan melalui jasa mediasi dari SN.

Pertanyaan kita di sini adalah, item-item apa yang hendak direnegosiasikan Freeport? Apa saja yang tetap dijaga Freeport? Begitu pula dengan pertanyaan item-item apa saja yang diinginkan SN?

Bila alasannya adalah meminta saham dan komitment pendanaan maka kita katakan bahwa ini tidak berimbang. SN tentu dalam sebuah negosiasi kita katakan bodoh sebagai mediator. Mengapa ia hanya meminta saham atau komitmen pendanaan atas sebuah proyek bagi dirinya sendiri? Ia sendiri bukan seorang pemain di sektor konstruksi maka ia tentulah mewakili sebuah kepentingan yang jauh lebih besar. Mustahil pula perusahaan sekelas Freeport mau menurunkan tawarannya kecuali lawan yang dihadapinya adalah pemain kuat dan menentukan. Sehingga keberadaan SN di sini jelas bukan pribadi dan ia juga bukan sekedar mewakili kepentingan kelompok yang kecil. Maka saya katakan bahwa SN pasti mewakili kepentingan yang lebih luas, dalam renegosiasi dengan pihak Freeport. Kepentingan luas ini biasa siapa saja, tetapi arahnya adalah kepentingan nasional, kepentingan negara.

SN dalam posisi yang bagus awalnya, yaitu sebagai appointed mediator, dari pihak-pihak yang sepertinya menginginkan Freeport membagi konsensi kerja kepada pemain-pemain domestik lebih besar lagi, mengingat selama ini Freeport memberikannya kepada pemain asing seperti Australia, Kanada, AS, dan China. Sayangnya ia tidak terlalu sabar untuk tidak ikut bermain. Hal yang dilakukan SN sebenarnya wajar dalam bisnis-bisnis internasional, dimana mediator berhak mendapatkan bagiannya. Tetapi di Indonesia kedudukannya dianggap calo, yaitu pekerjaan yang dibutuhkan konsumen sekaligus dibenci. Maka setelah terbukanya isu ini, boleh kita katakan Freeport terlepas dari tekanan dan dengan begitu mereka kembali memainkan kartu-kartu lama dalam negosiasinya.

Sementara Sudirman Said, dia sebenarnya bermain untuk siapa? Apakah benar ia ingin menegakkan moralitas dalam bisnis? Ataukah ia sebenarnya terjebak dalam pernainannya sendiri. Jika kenyataannya dengan terbukanya rekaman ini, Freeport adalah pihak yang paling diuntungkan dan bisnisnya berjalan normal seperti biasa dengan pemain lokal yang lebih banyak gigit jari. Lalu apa alasan SS kecuali dia memang blunder lagi.

Andi Hakim

Pembakaran Gereja di Singkil: Konflik Islam-Kristen atau Konflik Internal Komunitas Gereja?

Yang perlu kita fahami dalam melihat konflik sosial berlatar keagamaan adalah kenyataan bahwa semuanya tidak terjadi dengan cara tiba-tiba. Tentu akan bermanfaat bila kita dapat melihat konflik Singkil dari kemungkinan adanya konflik-konflik kecil di dalamnya.

Sebagaimana diketahui sebenarnya selalu ada proses ke arah pematangan konflik sampai ia akhirnya meledak. Konflik tidak serta merta hadir begitu saja tanpa adanya proses yang terjadi dalam hitungan tahun atau dekade bahkan abad. Konflik besar juga selalu disertai dengan konflik-konflik kecil berupa letupan-letupan sebelumnya (catatan tahun 1974, 1979, 1988, 1994. 2010, 2011, 2012). Seperti pembakaran gereja Singkil yang mustahil terjadi tanpa ada sebab-sebab panjang di belakangnya.

Pernyataan umum di media massa dan media sosial berupa tudingan bahwa kelompok massa Islam pembakar gereja itu tidak toleran, anti kebersamaan, dan melawan kemanusiaan adalah pernyataan yang berbasiskan kepada pandangan modern yang kurang dikenal oleh aktor-aktor konflik. Pandangan ini murni datang dari pengamat luar yang mungkin setelah membaca beberapa buku pluralisme menjadi sedemikian moderat dan liberal termasuk dalam memandang sikap dan keyakinan keberagamaan orang lain.

Selain bahwa pandangan tadi sekali keluar dari kenyataan bahwa konflik di Singkil adalah persoalan yang pertama-tama dapat diasumsikan sebagai konflik antara pendatang dan warga asli, antara pekerja perkebunan baru dengan penduduk asli dengan model kerja tradisionalnya.

Munculnya konflik sebenarnya telah terjadi pada saat pertama kali pemerintahan Orde Baru menekankan Singkil sebagai Kabupaten di Aceh yang menjadi ikon dari suksesnya pembangunan pertanian. Ikonisasi yang dengan sendirinya menarik lebih banyak modal untuk mengejar target-target produksi. Selain bahwa di sana kemudian terjadi perubahan fungsi ruang dan pola kebudayaan dalam pertanian, maka kedatangan imigran pekerja perkebunan-perkebunan baru memunculkan persoalan penempatan atau penyusunan kerja setelah di unit-unit perkebunan.

Sejak tahun 1970-an berkembang modal (agglomeration) dan imigran dari wilayah selatan (Tapanuli) ke lokasi-lokasi perkebunan di daerah Singkil secara langsung bersentuhan dengan warga asli (indigenou) yang telah memiliki perekat sosial sekaligus identitas kebudayaannya yaitu kebanyakan petani tradisional, Melayu-Aceh dan Islam (muslim).

Gesekan antara pekerja yang didominasi etnis Batak dan beragama Kristen ini sudah terjadi sejak awal tahun 1974. Pembukaan lahan karet dan kemudian sawit bukan saja telah merusak tatanan sistem pertanian -yang dengan sendirinya kebudayaan- setempat tetapi juga meningkatkan gesekan sosial ke arah identifikasi budaya. Kohesi sosial atau upaya merekatkan penduduk asli dengan warga pendatang bukanlah perkara mudah terutama di daerah pedesaan dimana sekali lagi seperti disebutkan di atas, identitas agama telah diadopsi menjadi identitas budaya dari suatu etnis. Bukan hanya terjadi pada orang Aceh Singkil yang dianggap bukan Aceh bila bukan muslim. Hal yang sama dengan predikat bukan Menado tulen bila tidak ke gereja.

Di sini pun, dengan mengkategorisasi aktor-aktor konflik sebagai pendatang versus penduduk asli, penganut Kristen versus penduduk muslim, sebenarnya kita masih terlalu menyederhanakan peta konflik. Ini karena dalam konflik perlu juga dilihat adanya kemungkinan apa yang disebut kompetisi internal di dalam kelompok aktor yang sama.

Sebelum kita menghadap-hadapkan aktor antagonis-protagonis maka kita dapat mengajukan pertanyaan awal terlebih dahulu;

“Mengapa begitu banyak gereja dalam unit (wilayah pertanian-perkebunan)?
“Apakah jarak penduduk ke gereja satu dengan yang lainnya terlalu jauh membutuhkan waktu berjam-jam?”
“…ataukah sebenarnya sesama pengurus gereja terjadi kompetisi sehingga mereka memunculkan diri atau community cohesion-nya melalui gerejanya masing-masing.

Community cohesion atau ikatan komunitas adalah bentuk lain dari ikatan sosial yang sifatnya lebih pribadi dan terbatas. Mereka yang disebut dengan para pendatang memang pada akhirnya berhimpun karena alasan formasi kerja. Bila mengutip Wolff dan Morales bahwa kelompok masyarakat pendatang yang didominasi etnis Batak ini menemukan kebersamaannya dalam koalisi-koalisi yang disesuaikan dengan jenis-jenis dan tempat-tempat dimana mereka bekerja.

Melalui semangat satu pekerjaan (atau satu unit/ sektor) mereka menciptakan apa yang disebut unionism, satu koalisi baru dari kelompok-kelompok pekerja untuk merekatkan diri mereka kepada sesamanya dalam menghadapi tumbuhnya modal-modal dengan semakin banyaknya pekerja pendatang. Lambat laun, unionism yang secara alamiah mengambil upeti dari jamaah yang umumnya adalah pekerja dimana kemudian upeti tadi dikuatkan dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan peribadatan.

Semakin besar rumah peribadatan maka semakin tinggi nilai competitivness gereja tadi dibanding gereja-gereja dari union-union lainnya. Di sinilah muncul persaingan yang semakin kuat ketika semakin banyak jemaat berkumpul maka semakin tinggi tingkat kemakmuran dan gengsi kelompok. Akibatnya mereka-mereka yang tidak mendapatkan kesempatan berperan lebih dalam komunitas yang lebih besar dengan sendirinya mendirikan rumah-rumah peribadatannya masing-masing dengan sentimennya yang juga masing-masing.

Tingginya angka pertumbuhan gereja di Singkil sebenarnya tidak berkorelasi dengan semakin banyaknya penganut kristen baik itu dari segi kedatangan buruh baru maupun dari warga Singkil yang berhasil di-kristenkan, tetapi murni dari konsekunsi munculnya unionisme yang berhimpun dalam komunitas-komunitas gerejanya masing-masing.

Sehingga kemarahan warga Singkil adalah sama sekali bukan karena banyaknya penganut Islam yang berhasil dikristenkan tetapi karena pertumbuhan gereja yang luar biasa karena dipicu oleh persaingan di antara sesama penganut kristen yang masing-masing ingin eksis telah mengganggu kohesi sosial antar pendatang dan penduduk asli yang pernah dibangun sebelumnya.

Andi Hakim

Kampung Pulo: Haji Sulaiman dan Mpok Yani, Patriot Kota

Kampung Pulo, pernah punya Haji Sulaiman pedagang grosir perlengkapan baju muslim dan haji di Pasar Mester Jatinegara. Haji Naih pedagang soto Betawi, Haji Anwar, bos daging asal Banten yang dulunya tukang jagal sapi di pasar. Yang menarik adalah Mpok Yani yang karena harga-harga daging mahal memanfaatkan tengkorak ayam yang masih ada sisa-sisa dagingnya setelah di-fillet, diolahnya lagi menjadi; ayam bumbu kuning krispy. Bersama ayam goreng yang diberi bumbu rempah gurih ada juga dijual ceker, leher, dan kepala ayam.

Mereka adalah orang-orang yang ditulis Bleddyn Davies, dan David Harvey sebagai para pejuang kota (urban patriot) yang satu dua berhasil mengatasi apa yang disebut dengan diskriminasi teritorial yang tidak adil (territorial injustice) terhadap kebanyakan orang-orang yang tidak berduit.

Semenjak Davies menulis Social Needs and Resources in Local Service, dan Harley dengan Social Justic and The City, para perencana sosial Inggris dan AS mulai menyadari bahwa para perencana kota dan pengambil keputusan, harus menekankan pentingnya pembangunan kota yang melibatkan masyarakatnya untuk ikut memikirkan proses untuk mencapai apa yang dikenal dengan keadilan teritorial (territorial justice) bersama.

Ini karena pada kenyataannya sebuah kota yang berkembang sulit menafikan kenyataan bahwa mereka membutuhkan juga orang-orang miskin berpenghasilan rendah untuk mengisi celah-celah yang orang kayanya enggan mengisi. Pembantu rumah tangga, penjaga bayi, satpam, penjaga toko, jasa antar, supir-supir, petugas kebersihan kantor dan jalan, adalah beberapa contoh dari mereka yang dimaksud Harvey dan Davies

Kota yang tumbuh tidak hanya melahirkan kemakmuran tetapi juga hadir bersamanya mereka-mereka yang tersisihkan dan menjadi sempalan-sempalan, atau figuran-figuran yang mengisi ruang-ruang kota. Sejauh pemerintah gagal menyediakan bagi mereka pekerjaan dan hunian yang layak dan partisipati, mereka secara original (alamiah) akan mengambil sikap tidak melawan -dalam pengertian menggelorakan revolusi- tetapi beradaptasi untuk menerima nasib sebagai apa yang disebut orang kecil, orang pinggiran, dan mungkin sekarang istilahnya kaum miskin kota.

Para miskin kota ini yang kemudian dengan caranya -setelah pemerintah menganggap mereka hanya hama dan gelandangan- menyusun pelan-pelan harga dirinya secara mandiri. Mereka para urban patriot ini, adalah kelas pekerja informal, kuli-kuli, kaki lima, penduduk miskin, penjaga toko, tukang pemulung sampah plastik, dan lain-lain, yang bergerilya mencari sesuap nasi, menafkahi keluarga dengan harapan generasi setelah mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan lebih baik dari orang tuanya.

Pelan-pelan seperti jutaan lainnya kaum imigran yang datang ke Batavia tanpa dukungan finansial dan jaminan sosial dari pemerintah orang-orang seperti Haji Sulaiman memulai bisnis dari kaki-lima, menjagi penjaga toko bos Cina atau Arab sambil belajar memahami manajemen usaha yang lebih baik. Peruntungan nasib tadi disiasati dengan istri dan anak-anak mereka yang juga turut dalam ekonomi partisipatif. Seperti kita lihat di kebanyakan kampung di kota-kota besar, dimana si Istri membuka warung di rumah, dan si anak menyambi sebagai jasa kuli atau penjual keranjang dan tisue.

Realitas kehidupan dan cara menyikapi nasib seperti ini yang membuat mereka sebenarnya membangun satu kesadaran finansial atau istilah modern dari para pengambil kebijakan (government) a financial literacy, cerdas finansial. Mereka menghemat pengeluaran sebesar mungkin mereka memulai ekonomi dan politik kota dari bawah, dari pinggiran-pinggiran kali, dari gang-gang sempitnya, dan memakan-makanan dari bahan makanan murah dan dianggap masih layak seperti tengkorak, ceker, dan kepala ayam seperti yang disediakan Mpok Yani.

Satu dua dari mereka merangkak maju, setelah siang malam bekerja keras tanpa sedikitpun ada keterlibatan pemerintah dan tanpa adanya garansi dari bank-bank serta penyedia jasa keuangan kecuali yang terpaksa harus meminjam dari Inang-inang Batak dengan bunga yang juga lebih murah dari kredit perbankan.

Satu per satu juga nasib baik mendatangi mereka setelah kerja keras dan tawakal pada nasib tadi. Haji Sulaiman, Haji Anwar, Haji Naih, dan Mpok Yani adalah satu dari ratusan eks-Kampung Pulo yang bisa dikatakan sukses. Bukan hanya berhasil naik haji (naik haji adalah ukuran nasib baik di Kampung Pulo) tetapi mereka memberikan dorongan yang menarik orang sekitar untuk ikut berbagi dari rejeki yang diterima. Mereka adalah patriot kota yang mengorbankan generasinya untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk hidup lebih layak, untuk menempati rumah-rumah dengan oksigen yang lebih bersih, untuk mendapatkan gizi dan makanan murah dari sisa-sisa yang mungkin dibuang dari kota.

Satu, dua, tiga, ada yang berhasil, sementara yang belum masih jauh lebih banyak. Tetapi para patriot kota tadi selalu akan menjadi cerita-cerita tetangga kiri-kanan di pemukiman padat Jakarta. Satu dua juga yang mungkin akan menjadi urban legenda, bahwa semua orang yang datang mencari peruntungan dan nasib baru ke Jakarta, seharusnya mempunyai hak dan kesempatan yang sama.

Andi Hakim

Bacaan
*Bleddyn Davies (1968( Social Needs and Resources in Local Service),
David Harvey (1973) Social Justice and the City,
Steven Flusty (1994) Building Paranoia

Rizal Ramli dan Perangkap Birokrasi

Sehari setelah pengangkatannya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli menembak proyek-proyek BUMN sektor perhubungan yang dianggapnya tidak masuk akal. Dimulai dengan serangan atas rencana Garuda membeli pesawat jenis jelajah antar benua seri Airbus 350 lewat hutang China Aviation Bank yang dinilainya tidak rasional. Menurut Rizal karena sebenarnya Indonesia lebih membutuhkan pesawat sedang yang cocok dengan meningkatnya penerbangan domestik dan biaya operasional yang lebih murah.

Rizal kemudian menyerang rencana proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang sedianya akan dimenangkan konsorsium China dan mengatakan sebaiknya konsorsium negara lain seperti Jepang dan Jerman yang memiliki teknologi sejenis juga harus diberikan kesempatan. Tujuannya menurut Rizal agar Indonesia lebih leluasa menawar harga yang kompetitif dengan teknologi terbaik.

Belum selesai dengan polemik yang membuat beberapa menteri tersudut, Rizal mengkritisi proyek lima tahun mengejar elektrifikasi 35.000MWatt sebagai proyek ambisius dan tidak masuk akal. Kali ini yang disentilnya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memang berperan dalam implementasi proyek tadi di lapangan. Memang berdasarkan kenyataan untuk mendapatkan off-grid sebanyak itu, pemerintah minimal harus membuat kurang lebih 200 pembangkit sekelas PLTA Jatiluhur. Padahal membenahi persoalan ganti rugi proyek PLTA Jatigede Sumedang saja membutuhkan lebih dari 20 tahun dan sampai sekarang masih tertunda.

Penalaran Rizal memang masuk akal dan sedikit banyak membuka informasi kepada publik bagaimana proyek-proyek pemerintah sebenarnya membutuhkan pengawasan dan kritik bila dianggap tidak masuk di akal. Dasarnya yaitu masyarakat adalah pembayar pajak dan objek konstitusi dimana pemerintah hanyalah pengemban amanah yang harus menjaminkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan memang bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Sementara cita-cita kemakmuran seperti proyek elektrifikasi yang dimaksud itu memang benar-benar dijalankan melalui program-program yang terukur (measurable), masuk akal (reasonable), memungkinan (feasible) dan dapat dilaksanakan (realistis) .

Namun demikian, Rizal tentu memahami bahwa alasan pemerintahan Jokowi-JK melakukan reshuffle kabinet adalah kenyataan bahwa dengan komposisi kabinet sebelumnya, nyaris satu tahun tidak ada kemajuan yang dimunculkan pemerintah yang dapat menjadi stimulan pertumbuhan. Publik belum menemukan dalam komposisi pemerintahan tadi apa yang disebut sebagai ability to direct, kemampuan pemerintah untuk memberikan direksi atau arahan kepada masyarakat. Ini terjadi karena kebanyakan pemerintahan yang dibentuk oleh elite-politik gagal memahami bagaimana cara bekerjanya ekosistem pemerintahan yang mengharuskan mereka memahami bagaimana cara kerja birokrasi.

Akibatnya pemerintahan yang terbentuk dengan mudah terbentur oleh jargon programnya sendiri. Yang ketika ide-ide tadi disosialisasikan dan implementasikan, mereka gagal move-on karena tidak dapat menggerakkan birokrasi sebagai perangkat/aparatur kekuasaannya. Inilah yang disebut dengan perangkap birokrasi.

Birokrasi mungkin menyebalkan, tetapi dalam kenyataannya tidak ada pemerintahan yang dapat menurunkan gagasannya tanpa melibatkan birokrasi, karena birokrasi adalah kepanjangan pemerintah kepada pelaksanaan mulai dari kebijakan hingga pelaksanaan. Kecilnya serapan anggaran program APBN/APBD yang banyak dikritik media massa/sosial adalah bukti bahwa program membutuhkan gerak dari sub-sub kekuasaan ini untuk bisa berjalan.

Bila kita telaah maka ada dua hal yang menjadi hambatan birokrasi bagi pemerintahan, yaitu persoalan koordinasi dan administasi.

Pertama, Persoalan Koordinasi. Dua alasan utama mengapa pemerintah tidak dapat menjadikan dirinya sebagai panutan (role model) bagi pemain-pemain lain karena kemampuan memberikan arahan yang lemah, yang disebabkan oleh; pertama lemahnya administrasi dan kedua buruknya koordinasi. Ketiadaan instruksi atau arahan ini akan berdampak kepada sub-ordinat atau aparatus kekuasaan di bawahnya; mulai dari menteri sampai pegawai terendah dalam pemerintahan.

Terobosan Rizal membawa persoalan kerja pemerintah ke wilayah publik via media massa dan medsos memang menarik, tetapi dalam zaman media (media age) sebuah kabar dapat berubah seketika menjadi masqurada, satu serial aksi keliru yang disalahfahami dan akhirnya menjadi sensasi. Hal ini terjadi karena sifat media masa kini memang lebih mengedepankan sisi drama daripada pesannya sendiri. Sehingga setelahnya beberapa komentar negatif terhadap dirinya mulai bermunculan, baik itu yang datang dari netizen maupun dari sejawat menterinya di kabinet. Rizal bagaimana pun semangatnya, tetap harus menggunakan mekanisme aparatur untuk mendelivering (mengantarkan) gagasan-gagasannya.

Sebenarnya Rizal dapat mengambil contoh jika setahun ke belakang, persoalan koordinasi adalah persoalan utama para Menko. Di satu sisi Menko memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengordinir kementerian dan badan/lembaga di bawah otoritasnya untuk menyakinkan bahwa program-program yang sifatnya lintas kepentingan dan otoritas dapat dikoordinasikan dengan cepat dan tepat.

Namun di sisi lain ada kenyataan dimana pemerintahan yang menang tipis dan gagal membangun koalisi dengan oposisi seperti sekarang, maka posisi menteri adalah hasil rundingan yang sifatnya politis. Di sini problem koordinasi selalu muncul seperti yang dituliskan Charles E. Merriam sebagai bentuk the limitation of authority, bahwa sub-ordinat dalam sebuah sistem cenderung untuk melakukan sejenis “pembatasan” terhadap otoritas di atasnya.

Kedua, adalah persoalan administrasi, dimana bukan hanya publik namun aparatur birokrasi pemerintahan pun sering dibingungkan dengan argumen menteri-menteri yang berbeda bahkan berkontradiksi satu sama lainnya dalam memberikan keterangan terhadap sebuah persoalan. Misalnya bagaimana para menteri saling lempar jawaban ketika memberikan jawaban atas turunnya nilai tukar rupiah atas dollar AS, melonjaknya harga daging sapi, atau masalah kenaikan BBM. Persoalan yang menunjukkan jika masalah administrasi ini pada akhirnya menjadi konsumsi publik dan menciptakan perspepsi adanya ketidakharmonisan dalam tubuh kabinet.

Bila kita merujuk kepada studi Hawthorne dari Mayo dan Roethlisberger, persoalan administasi ini dipengaruhi antara lain yaitu; pertama, bahwa secara psikologis pemimpin belum tentu seseorang yang dapat membangkitkan rasa untuk menjadi pengikut dari orang yang dipimpinnya. Ada orang yang memang memiliki karakter sebagai pemimpin dan hanya sebatas pengikut. Di sini karakter presiden Jokowi menentukan apakah ia dapat mendorong sub-ordinatnya sebagai pengikut atau tidak. Kedua, tidak ada sanksi yang dapat mendesak sub-ordinat untuk mematuhi atau mengabaikan instruksi pimpinan. Bila merujuk kepada opini Prof. Kuntoro beberapa minggu lalu di harian Kompas, belum ada kontrak kerja antara presiden dengan bawahannya.

Salah satu faktor yang menghambatnya antara lain Presiden sebagai kepala pemerintahan bukanlah orang yang memiliki peran kuat sebagai formatur kabinet, ia mungkin sekedar “petugas partai” yang hanya mengikuti maunya sponsor. Akibatnya persoalan administrasi yang belum diselesaikan ini secara langsung akan memberikan karakteristik kepada program-program kerja pemerintah, dimana terlihat bagaimana setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri tanpa peta jalan (road-map) yang transparan, terukur, masuk akal, dan memungkinan dilaksanakan.

Ini tidak mengherankan ketika Menko Rizal Ramli mengkritik proyek-proyek yang dianggapnya terlalu ambisius maka dengan cepat menteri-menteri dan pejabat yang merasa tersindir mengatakan agar Rizal sebaiknya jangan ikut campur mengurusi urusan orang lain, mengatur dapur yang bukan miliknya, dan lain-lain. Pernyataan-pernyataan yang membenarkan bahwa kementerian memang masih jalan sendiri-sendiri.

Kesimpulan

Berangkat dari kenyataan politis seperti ini, pertama sebaiknya Rizal Ramli memang tidak perlu membawa persoalan yang terjadi di antara sejawat pemerintahannya kepada publik. Seperti kata pepatah, tidak perlu teriak karena bisikan dari teman dekat sudah cukup terdengar.

Kedua, Rizal jangan mengulangi kekeliruan pendahulunya Indroyono di Menko Maritim dan SDM. Sebagai lembaga baru dalam tubuh pemerintahan, persoalan yang utama adalah menyelesaikan nomenklatur (aturan pokok dan kewenangan) dan mengisi sub-ordinat birokrasi di bawahnya dengan orang-orang yang cakap dan memiliki kemampuan manajerial koordinasi juga politik tentunya yang sesuai dengan fungsi utama kementerian ini. Lambatnya Indroyono membenahi struktur internal birokrasi membuat peran lembaga ini tidak terdengar hampir satu tahun ke belakangan.

Yang harus difahami Rizal adalah bahwa sekarang ia adalah bagian dari sistem pemerintahan, dia bukan lagi individu perorangan yang mudah pikiran serta programnya diselewengkan oleh lawan atau koleganya yang tidak berkehendak. Ia harus mampu menggerakkan adminsitrasi dan koordinasi sub-sistem di bawahnya untuk memuluskan cita-citanya membenahi tata kelola kemaritiman dan ESDM sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Andi Hakim

Institusionalisasi di Pemerintahan Jokowi

 Mengapa banyak sekali lembaga kepresidenan

Pelantikan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan, pejabat-pejabat, komisarit-komisariat BUMN dan Jendral-jendral yang sedikit tertutupi dengan pemberitaan musibah Air Asia QZ8501 menunjukkan dua hal lumrah.

Pertama bahwa Jokowi sepertinya memang sudah waktunya membagi-bagi kekuasaan pada “those so called” pendukung Pilpres. Meski sebelumnya dia berkata bahwa kelak tidak akan memberikan ‘jatah-jatahan’ dalam pemerintahannya atau berniat membangun koalisi langsing, dan sistem birokrasi yang singset namun politik adalah soal power sharing dan power distribution. Poin pertama ini tidak akan kita bahas secara panjang lebar.

Kedua, penempatan orang dalam organisasi-organisasi politik-ekonomi di lingkaran Presiden adalah bagian tidak tertolakkan dari praktik institusionalisasi kekuasaan. Merujuk pada sejarahnya, institusionalisasi adalah kecenderungan melembagakan atau menempatkan kepentingan-kepentingan (bisa ide, pengetahuan, dan juga orang) dalam organisasi.

Tujuannya, jika mengutip kamus William Webster, adalah, pertama: membuat gagasan, ide, dan juga kepentingan dapat terlaksanakan lebih baik dalam organisasi tadi. Di sini organisasi berubah menjadi organ-organ yang mana secara legalnya bagi pemenang politik (Pilpres) disebut juga birokratisasi sistem pemerintahan. Negara membutuhkan tentakel (levian) atau aparatur negara untuk mendistribusikan atau menginstitusionalisasi kewibawaannya dari pusat ke kantong-kantong kekuasaan di pinggiran.

Namun sejak birokrasi mendapat pukulan sana-sini sebagai organ yang lamban, buruk, koruptif, dan bloon, maka proses institusionalisasi ini seperti muncul dengan mudah saja di negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan alasan pemerintaha membutuhkan “de-bottlenecking”, delivering, dan aneka terobosan-terobosan meng-akselerasi kebijakan.

Alasan dasarnya sebenarnya bukan karena persoalan birokrasi an sich (saja), namun ada satu-dua faktor lain yaitu bahwa di Indonesia pemerintahan sendiri tidak memiliki gezag atau wibawa sehingga selalu muncul kecenderungan kekuasaan yang membelah (devided government). Ini dapat dilihat biasanya presiden dan wakil presiden muncul sebagai dua matahari dengan masing-masing memiliki pendukungnya.

Hal ini terus berlanjut dengan penjatahan di sektor-sektor lainnya sehingga menarik tumbuhnya lembaga-lembaga nexus (pecahan) yang sarat kepentingan seperti munculnya kementerian-kementerian baru untuk mengakomodir. Juga munculnya institusi-institusi yang sifatnya ad-hoc seperti komisi-komisi, komite, dewan, badan, Pokja, Satgas, dan lain-lain. Mereka lebih senang bermain di seputaran pemerintahan karena klaim institusi dan tentu saja anggaran kerja.

Meskipun kita sadari bahwa keberadaan lembaga-lembaga tadi semakin lama semakin tumpang tindih saja, tidak karu-karuan. Ini misalnya ada tiga lembaga presidensial di dekat Jokowi, yaitu Setneg, Seskab pimpinan Andy W, dan sekarang Kepala Staf Kepresidenan dengan Luhut Panjaitan sebagai big-bosnya yang nomenklatur-nya tidak menjelaskan dan menegaskan apa sebenarnya fungsi mereka kepada presiden selain bahwa ini adalah murni akomodasi politik saja. Ini sebabnya nama institusi yang dipimpin Luhut, misalnya, perlu ada kepresidenan-kepresidenan, yang artinya bahwa “Saya adalah institusi yang dapat mengakses presiden,” dan dengan sendirinya ia (Luhut) menegaskan dirinya itu orang penting.

Kedua, masih merujuk pada kamus Webster; institusionalisasi adalah proses meruang, dalam hal ini memasukkan seseorang dalam satu institusi (lembaga) untuk mendapatkan sejenis pelatihan, pendidikan, cuci otak, atau pengembalian seseorang kepada kondisi dimaksudkan.

Pada perkembangannya institusionalisasi selalu dirujukkan kepada satu tempat yang berkaitan dengan persoalan mentalitas, penyakit fisik, jiwa dan pikiran. Ini misalnya rumah sakit jiwa bagi Foucault perlu diadakan karena akan menjadi institusi untuk menormalkan pikiran dan sekolah adalah institusi pencipta SDM yang dibutuhkan industri dan pasar. Sementara institusi penjara, bagi Jeremy Bentham adalah institusi penting untuk pengembalian moral dan kesadaran yang di Indonesia diubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan.

Bila kita pikir-pikir, segala institusi-institusi baru yang lahir belakangan ini memang tidak lain dan tidak bukan adalah seperti kata Webster, yaitu bagian dari penciptaan ruang untuk mengakomodasi mereka yang disebut “orang-orang yang merasa berjasa dan punya peran dalam pemenangan Pilpres JKW-JK kemarin. Bila mereka tidak diakomodasi dan diberi institusi bisa-bisa mereka semakin menggila dan rusaklah mental revolusi mentalnya.

Andi HakimAndi Hakim