PB HMI MPO: Myanmar Harus Dievaluasi

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menolak terpilihnya Myanmar sebagai Ketua ASEAN dikarenakan negara tersebut dinilai masih mendiskriminasi dan membiarkan kekerasan terhadap warganya.

“Menolak kepemimpinan Myanmar sebagai pemimpin ASEAN karena pemerintah Myanmar sendiri telah melanggar prinsip utama terbentuknya ASEAN dengan membiarkan konflik/ pembantaian etnis di negaranya,” demikian kata Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI MPO, Abdul Gofar dalam rilisnya, Jum’at (11/10/2013).

Gofar menyatakan, lebih dari setahun konflik sectarian di Myanmar terjadi, ribuan warga etnis Rohingya mengalami tindakan kekerasan dari warga etnis lain dan seolah dibiarkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Thein Sein. Hal itu, lanjut dia, terjadi hingga meluas dan menjadi genosida terhadap tidak hanya pada salah satu etnis saja. Dengan alasan itulah terpilihnya Myanmar sebagai Ketua ASEAN harus dikoreksi.

“Pembiaran itu sangat bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip utama terbentuknya ASEAN dalam menciptakan perdamian. Sikap pemerintah Myanmar sangat diskriminatif terhadap etnis Rohingya dengan membiarkan pembantaian terjadi bahkan terkesan mendukung adanya konflik tersebut. Sehingga ketika ASEAN dipimpin oleh negara yang sudah tidak sejalan dengan tujuan dan Prinsip Utama ASEAN perlu untuk di koreksi ulang,” lanjutnya.

Pertemuan KTT ASEAN 2013 yang berlangsung di Brunei Darussalam mengukuhkan pucuk Pimpinan ASEAN ke Myanmar yang sebelumnya dipegang oleh Brunei Darussalam. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada tangal 23 Juli 1997. Salah satu tujuan terbentuknya ASEAN adalah Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Dengan memegang prinsip utama Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.

Abdul Gofar berharap Indonesia sebagai negara pendiri dan anggota seharusnya lebih peka terhadap kondisi regional ASEAN dengan bersikap tegas untuk menolak kepemimpinan Myanmar sebagai Pemimpin ASEAN. Imbas konflik etnis di Myanmar kini Negara-negara ASEAN harus menangani ribuan pengungsi yang mencari suaka. Lebih jauh, ia menyatakan pemerintah Indonesia harus memfasilitasi penanganan konflik di Myanmar.

“Pemerintah Indonesia harus memfasilitasi pertemuan khusus negara-negara ASEAN membahas penanganan konflik etnis yang terjadi di Negara-negara anggota ASEAN,” pungkasnya.