Apakah KPK Berpolitik?

HMINEWS.Com – KPK vs Polri menjadi salah satu isu sentral yang menghiasi media massa saat ini, sejak Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Keputusan KPK ini dinilai aneh dan ‘berbau politis’ karena diumumkan menjelang pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi.

“Ini kan aneh, jadi jelas KPK berpolitik,” ujar kuasa hukum BG, Eggi Sudjana saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Barisan Nusantara bertajuk “Apakah KPK Berpolitik?”, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (25/01/2015).

Eggi juga menyayangkan sikap Abraham Samad dan KPK. Seperti menghimbau masyarakat datang ke KPK. Demikian juga TNI diminta untuk melindungi bisa menimbulkan kisruh antarinstitusi.

“Masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi. Seperti yang diimbau oleh KPK disuruh datang semua ke KPK, itu provokasi namanya saya kira. Tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Menanggapi usulan beberapa aktivis untuk memberikan imunitas kepada komisioner KPK, Eggi tidak setuju karena usulan ini tidak sesuai konstitusi.

“Argumentasinya haruslah hukum. Hukumlah yang menjadi kebenaran. Jadi tawaran kekebalan hukum tidak sesuai dengan UUD 1945, semua orang sama di depan hukum,” pungkasnya.

Sebaliknya, Ridaya Laode, aktivis anti korupsi, menyatakan bahwa KPK tidak berpolitik praktis. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana KPK memilih dan memprioritaskan kasus-kasus besar, paling strategis dan sistematis, strategi ini layak dilakukan KPK.

Ia menjelaskan bahwa penangkapan Bambang Widjayanto (BW) oleh kepolisian beberapa hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi KPK. Banyak petunjuk yang mengarah ke simpulan demikian. BW ditangkap, Adnan dilaporkan, demikian juga Abraham Samad.

“Bukankah kriminalisasi 3 pimpinan/komisioner KPK ini adalah bentuk pelemahan KPK,” ujar Ridaya.

“Soal kisruh KPK dan kepolisian ini ada lelucon di kalangan aktivis, Abraham akan dikrimanalisasi karena pernah tidak pakai helm saat kuliah”, cerita Ridaya Laode pada sesi tanya jawab yang disambut tawa peserta diskusi.

Lanjutnya, banyak aktivitas berharap ke depan ada imunitas terbatas terhadap KPK oleh Presiden.

Pembicara kedua, Tatak Ujiyati juga menyatakan ketatnya proses screening rekrutmen KPK yang jauh dari proses politik. Namun, menurutnya, banyak kalangan yang berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK menjadi tanda keberhasilan KPK mengusut korupsi tanpa pandang bulu.

“Dalam perjalanannya semua kalangan sudah disentuh KPK. Sekarang terlihat banyak yang membenci KPK ini sudah mengakumulasi. Karena dari berbagai latar belakang, politisi, hakim, jaksa, bupati/walikota, bahkan hakim MK sudah disentuh KPK”, kata Tatak Ujiyati, aktivis anti korupsi dalam diskusi Barisan Nusantara.

Namun, menurutnya, kalau KPK juga tidaklah bisa dikatakan lembaga super body karena penyidik masih banyak diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Ini menandakan adanya ketergantungan KPK terhadap lembaga lain dalam perekrutan alat KPK.

“Padahal dengan mandirinya KPK merekrut anggotanya akan sangat membantu mengatasi darurat korupsi di Indonesia”.

Tatak Ujiyati setuju jika yang terjadi sekarang terhadap KPK merupakan upaya pelemahan KPK. Kriminalisasi beberapa komisioner KPK sebenarnya adalah pelemahan KPK secara sistematis. “Dengan upaya itu, KPK tidak bisa memproses kasus hukum tersangka BG,” sambungnya.

Karena itu Tatak Ujiyati mempertanyakan komitmen Presiden terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi soal status BG yang ternyata sudah “distabilo merah” jauh-jauh sebelum diumumkan KPK.

“Padahal adanya KPK muncul karena berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga hùkum formal yang sudah ada seperti kejaksaan dan kepolisian,” terangnya.

Firman

Mengemplang Pajak Sama Dengan Korupsi

HMINEWS.Com – Belanja Negara cenderung meningkat di Indonesia, nominal maupun secara relative dari PDB. Itu konsekwensi demokrasi, dimana ada tuntutan yang semakin besar agar negara lebih bersifat melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraannya. Sayangnya, kecenderungan ini tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan penerimaannya, sehingga defisit anggaran menjadi semakin besar dari tahun ke tahun. Secara lebih khusus, penerimaan perpajakan yang paling diandalkan justru memperlihatkan beberapa gejala kurang baik.

Penerimaan pajak secara absolut memang masih meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan 75% pendapatan negara. Akan tetapi, tax ratio (penerimaanpajak /PDB) cenderung stagnan. Tax coverage ratio (realisasi penerimaan/potensi pajak yang dapat dipungut) pun (realisasi penerimaan/potensi pajak yang dapat dipungut), sekitar 50% saja. Target yang dipatok oleh APBN hampir selalu tidak tercapai selama pemerintahan SBY.

“Perbaikan administrasi pajak yang dilakukansecara sungguh-sungguh dan konsisten menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terkait itu, salah satu kunci yang kurang maksimal dimanfaatkan adalah data transaksi keuangan dan kekayaan,” kata Prastowo dalamdiskusi yang diselenggarakan Barisan Nusantara sore ini di hotel SofyanBetawi, Jakarta.

“Sistem IT yang andal serta kerjasama antar instansi adalah sesuatu yang amat vital dalam penyempurnaan administrasi pajak secara terus menerus,” lanjutPrastowo, ahli dan pengamat perpajakan.

“Upaya penagihan yang gigih disertai prosedur yang pasti akanmengurangi risiko besarnya pajak terutang bahkan yang dikemplang. Konsistensi dalam upaya penindakan yang bermuara pada kepastian hukum akan mendorong kepatuhan para wajib pajak,” tambah Prastowo, yang juga mantan anggota Pokja APBN, Tim TransisiJokowi.

Sementara itu, Tamsil Linrung, anggota DPR RI yang pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran DPR, menjelaskan mengenai berbagai hal perpajakan, khususnya aspek legislasi. Tamsil yakin bahwa penerimaan pajak negara masih dapat ditingkatkan secara signifikan di masa depan.

Dalam diskusi berkembang pandangan yang menyamakan para pengemplang pajak, terutama yang bernominal besar, dengan para koruptor. Karena sama-sama merugikan negara. Koruptor sudah mulai ditangani secara serius, bahkan melibatkan masyarakat luas dalam mengawasi serta dalam hal sanksi moral dan sosial. Namun, para pengemplang pajak masih lebih leluasa, dan hampir tidak merasakan sanksi hukum, moral dan sosial.

Barisan Nusantara Selenggarakan Rakernas Pertama

HMINEWS.Com – Barisan Nusantara, Ormas yang pada awal dibentuk oleh sejumlah alumni HMI MPO, mengadakan rapat kerja nasional (Rakernas). Rakernas pertama pengusung pencapresan Anies Baswedan ini digelar di Ruang Nakula Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Ahad (16/11/2014).

Para pengurus mulai dari pengurus pusat dan ketua-ketua pengurus wilayah dari seluruh Indonesia. Hadir di antaranya Dr. Lukman Hakim Hassan (mantan Ketua Umum PB HMI MPO), Anies Baswedan (Mendikbud), Suryadi Nomi, Awalil Rizki dan lainnya.

Ketua Umum Barisan Nusantara, Lukman Hakim Hassan menegaskan, organisasi ini akan terus berusaha memberikan kontribusi positif bagi negeri.

“Barisan akan terus memberi dukungan dengan menyampaikan ide dan konsep yang konstruktif, serta mendorong tampilnya orang-orang yang kompeten dan kredibel dalam posisi penting berbangsa bernegara,” demikian disampaikan dalam pembukaan Rakernas.

Mengambil tema “Konsolidasi organisasi untuk memantapkan peran dalam membangun negeri,” Rakernas juga mengevaluasi perjalanan setahun dan merancang program setahun ke depan.

Anies berharap agar Barisan Nusantara terus memberi kontribusi kepada jalannya pemerintahan, mengingat organisasi ini memiliki anggota kalangan menengah terpelajar yang mempunyai banyak ide dan kompetensi. Sebagaimana diketahui, pengurus Barisan memang kebanyakan adalah mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi akademisi dan kalangan profesional.

Firman