Pendidikan Vokasi Dukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pendidikan Vokasional untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur KetenagalistrikanHMINEWS.COM, Jakarta – Peningkatan kompetensi di bidang pendidikan vokasional diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 mega watt (MW). Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas tentang Ketenagalistrikan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Rabu (5/10/2016) di Jakarta.

Rakor dihadiri Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Surya Wirawan, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Jarman, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memiliki sertifikat setelah lulus.
“Sistem regulasi dan sertifikasi sudah tersedia. Untuk vokasional, kami sudah kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja sehingga dapat segera kita implementasikan dan setelah lulus mereka langsung mendapatkan sertifikat,” ujarnya.
Sertifikasi ini diharapkan dapat tersedia dalam berbagai level serta perlu untuk menggaungkannya secara lebih luas.
“Saya sebetulnya mengharapkan jangan hanya 1 level saja, tetapi sediakan beberapa level. Jadi koordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dikti, dan lembaga kejuruan,” harap Darmin.
Secara keseluruhan rapat juga membahas program pembangkit listrik 35.000 MW. Mulai dari kemajuan pekerjaan dan kendala pembangkit, transmisi, dan gardu induk, hingga kemampuan keuangan PLN dalam melaksanakan penugasan 35GW. Selain itu juga membahas pembangkit listrik Energi Baru/Terbarukan (PLT EBT) seperti solar, angin, PLTPanas Bumi.

Demonstran Berhasil Bujuk DPRD Tandatangani Penolakan Kenaikan BBM

HMINEWS.Com – Massa pengunjukrasa di Pekanbaru, Riau berhasil membuat DPR Provinsi Riau menandatangani pernyataan menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan tersebut dibuat dengan kop DPR Provinsi dan akan disampaikan ke Presiden SBY.

“Masa aksi ditemui 5 anggota DPR Provinsi Riau dan sepakat menolak kenaikan BBM dengan menandatangani sikap penolakan menggunakan kop DPR dan difaks langsung ke SBY,” kata Ketua HMI-MPO Cabang Pekanbaru, Hafidz kepada HMINEWS.Com, Kamis (29/3/2012).

Kelima anggota DPR Riau tersebut 2 berasal dari PDI Perjuangan,  2 dari PKS dan 1 dari Golkar.

Di Riau, pengunjukrasa terdiri dari 4 front. Yaitu GEBRAK (Gerakan Barisan Rakyat Anti Kenaikan) BBM, ARAK (Aliansi Rakyat Anti Kenaikan ) BBM, AMR (Aliansi Rakyat Menolak kenaikan BBM) dan elemen buruh. Pengunjukrasa sempat mendobrak gerbang DPR Riau serta merusak pos polisi yang berada di tempat tersebut.

Sementara itu di belahan Sumatera lainnya, tepatnya di Gunung Sitoli, Nias Sumatera Utara, pengunjukrasa pun berhasil membuat 70 persen anggota dewan baik dari Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias menandatangani penolakan kenaikan harga BBM. Massa yang turun ke jalan sejak hari Selasa lalu tersebut terus-menerus berunjukrasa di DPRD.

 “Alhamdulillah, 70 % anggota dewan baik dari DPRD kota maupun Kabupaten menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM, dan akan mengirimkan surat kepada Presiden SBY atas nama masyarakat Pulau Nias, untuk membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut,” kata Azhar dari HMI MPO Gunung Sitoli.

Unjukrasa Di Asahan Aman, Toko Sepanjang Jalan Tutup

HMINEWS.Com – Unjukrasa ratusan mahasiswa IMM, HMI MPO, PMII, HMI Dipo serta elemen masyarakat dan pedagang berlangsung di Asahan, Sumatera utara. Dalam aksi tersebut Bupati Asahan juga setuju dengan mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Konsentrasi massa terpusat di kampus Universitas Asahan (UNA), bergerak menuju Kantor Bupati Asahan dengan konvoi sepeda motor. Sepanjang jalan massa meneriakkan penolakan kenaikan harga BBM. Mereka berorasi di tiap titik strategis dan berhasil membujuk Bupati menandatangai penolakan tersebut.

“Bapak Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang juga menolak kenaikan harga BBM. Dia setuju menandatangani pernyataan yang kami ajukan,” kata koordinator aksi aliansi mahasiswa di Asahan, Raja Imansyah kepada HMINEWS.Com, Kamis (29/3/2012).

Dari Kantor Bupati, massa bergerak menuju pusat kota. Meski unjukrasa berjalan relatif tertib, namun karena kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, toko-toko sepanjang Jalan Raya Lintas Sumatera tutup. Keributan terjadi ketika polisi menghalangi mahasiswa yang membakar ban. (Aditia)

Politis Tidak Politis, Yang Penting Bela Rakyat

HMINEWS.Com – Politis atau tidak politis, penolakan partai politik terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM patut diapresiasi. Yang penting tindakan tersebut berpihak kepada rakyat, sebagaimana jargon partai yang selama ini mengaku menyuarakan aspirasi rakyat.

Seperti sikap dan tindakan PDI Perjuangan yang menolak rencana gila pemerintah tersebut. Bahkan, Wakil Walikota Surabaya, Bambang D.H. yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur yang akan memimpin massa PDIP menolak kenaikan harga BBM.

“Klaim pemerintah bahwa 77 persen penikmat BBM bersubsidi adalah keluarga kaya itu adalah salah besar. Faktanya data dari BPS menunjukkan 65 persen pemakai BBM bersubsidi adalah masyarakat miskin menengah ke bawah,” kata Bambang D.H, Ahad (25/3/2012).

Pendirian seperti itu patut dijadikan partner untuk memperkuat gerakan nasional menolak kenaikan harga BBM. Meski tentu saja sikap tiap organisasi pemuda dan kemahasiswaan sesuai koridor masing-masing. (Fathur)

Rakyat Serempak Tolak Kenaikan Harga BBM

HMINEWS.Com – Rakyat Indonesia di berbagai daerah serempak menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi terjadi dimotori anak-anak muda dan mahasiswa dengan satu suara: batalkan rencana kenaikan harga BBM. Atau jika BBM Naik, SBY Turun!

Dari wilayah Indonesia Timur, aksi terjadi di Jayapura oleh Aliansi Gerakan Pemuda Mahasiswa Papua (AGPMP) yang terdiri dari sejumlah elemen gerakan mahasiswa seperti HMI, PMII, PMKRI, GMKI, FMI serta sejumlah BEM (22/3). Mereka menyandera mobil tangki BBM di depan gedung DPRD Provinsi.

Sedangkan di Ternate unjukrasa ricuh antara mahasiswa dengan polisi di depan RRI Ternate, Maluku Utara, Senin (26/3). Demonstran juga sempat menggelar shalat ghaib menyimbolkan matinya nurani penyelenggara negara.

Begitu juga di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan berunjuk rasa di SPBU di Jalan Rappocini Raya, Makassar. Memikul keranda mayat, memblokir jalan serta menyegel SPBU.

Di Bandung, Jawa Barat, di depan Gedung Sate terjadi hal yang sama. Mahasiswa berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian Polrestabes Bandung dan sejumlah mahasiswa ditangkap.

Jakarta sebagai ibukota negara, apalagi, paling semarak dengan demo yang terjadi serempak di sejumlah titik. Seperti di depan Gedung DPR/MPR, Istana Negara, Bundaran HI, Kementerian BUMN, Kelapa Gading dan daerah sekitarnya, Jabodetabek. Aksi dilakukan massa mahasiswa dan buruh, yang akan berlanjut keesokan harinya lebih massif (27/3/2012).

Pulau Sumatera tak luput digoyang. Massa dari mahasiswa dan umum menyerbu Bandara Polonia menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Semua unjukrasa tersebut merupaka reaksi atas apa yang dirasakan rakyat secara langsung. Namun apakah pemerintah akan membuta-tuli ataukan terus melenggang dengan menaikkan harga BBM? Kita tunggu.

KOHATI: Nasionalisasi Aset dan Batalkan Kenaikan Harga BBM

HMINEWS.Com – Korp HMI-wati (KOHATI) – MPO berunjukrasa menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Aksi digelar di depan Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta dengan kawalan ketat aparat kepolisian.

Demonstrasi berlangsung selama satu jam, mulai dari pukul 13.30-14.30 dikomando langsung oleh Ketua KOHATI, Eva Irma Muzdalifah, Jum’at (16/3/2012).

“Kebijakan pemerintah untuk terus mengurangi subsidi BBM sejatinya merupakan bagian dari upaya untuk meliberalisasi sektor migas dengan melepaskan harganya kepada pasar,” kata Eva.

Menurutnya kenaikan harga atau pencabutan subsidi BBM akan menambah angka kemiskinan penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 36,8 juta jiwa. Jika harga BBM naik 30 persen, kemiskinan akan bertambah 8,55 persen, atau 15,68 juta jiwa dari penduduk Indonesia.

Karena alasan tersebutlah KOHATI mendesak agar pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM.

“Jangan sampai karena ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya dan keuangan negara, kemudian rakyat jadi korban,” lanjutnya.

KOHATI juga menyuarakan agar semua aset bangsa dinasionalisasi, agar dapat dipergunakan untuk memajukan ekonomi dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagai amanah undang-undang. Jika tidak, tidak ada pilihan selain turunkan rezim SBY.