Perkuat Internal Control dengan E-Procurement dan E-Audit

bahrullah aHMINEWS.Com – Dewasa ini, proses pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD kerap mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Proses ini dianggap sangat rawan terjadinya korupsi yaitu melalui modus kolusi, rekayasa, mark-up, dan sejenisnya yang berujung pada kerugian negara. Karena itulah, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu diterapkan melalui berbagai macam strategi, misalnya E-Procurement dan E-Audit.

Karena itu pula, pengendalian internal (internal control) di setiap instansi pengelola keuangan negara sangat dibutuhkan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengamanan aktiva.

Hal tersebut disampaikan Anggota BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. dalam kegiatan Kongres IV Asosiasi Auditor Internal (AAI) dan Pengukuhan Gelar PIA 2014 dengan tema “E-Procurement Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Pengendalian Internal” yang berlangsung pada hari ini (29/10) di The Singhasari Resort, Batu, Malang, Jawa Timur.

“E-Procurement adalah sistem yang terintegrasi antara database sistem komunikasi seluruh/sebagian proses pembelian barang/jasa. Dengan E-Procurement, seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dapat terpantau sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) yang kerap disorot dalam pengadaan barang/jasa,” kata Bahrullah Akbar.

Proses pengadaan yang dimaksud meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, pemesanan juga termasuk mekanisme yang meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai pendukung evaluasi pasca pengadaan.

Bahrullah Akbar berharap E-Procurement ini dapat disinergikan dengan E-Audit yang dikembangkan oleh BPK.  E-Audit adalah bentuk pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik pihak yang diperiksa oleh BPK (auditee) seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Dengan adanya sinergi data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari auditee.Dengan demikian, pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negaradapatdilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif.

Selisihi Presiden, BPK Setuju Pembelian 7 Persen Saham PT NNT Harus Dengan Persetujuan DPR

HMINEWS.Com – Pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT, perseroan tertutup) tahun 2010 harus mendapat persetujuan DPR. Sebab hal itu merupakan kegiatan pemisahan keuangan negara dari APBN ke swasta.

Demikian rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima HMINEWS, Selasa (27/3/2012). Menurut Biro Humas dan Luar Negeri BPK mengenai sidang Permohonan Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden RI (sebagai pemohon) terhadap DPR RI (termohon I) dan BPK RI (termohon II) tentang Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintah Menurut UUD 1945.

Berbeda dengan BPK, pemohon yaitu Presiden berpendapat pembelian 7 persen saham divestasi untuk dan atas nama Pemerintah RI dilakukan dalam keadaan normal, bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional, sehingga tidak perlu persetujuan DPR dan tidak tunduk pada pasal 24 ayat 7 UU nomor 17 tahun 2003.

“Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa DPR dan BPK telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon,” rilis BPK.

BPK mengklaim telah memeriksa pembelian 7  persen saham tersebut oleh PIP untuk dan atas nama Pemerintah RI. Hasilnya, BPK menegaskan pembelian tersebut harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.

Pemeriksaan BPK dilakukan secara independen dan profesional sesuai UU dan berpedoman pada SPKN dan metodologi pemeriksaan.

Metodologiinya, BPK menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pembelian saham PT NNT. Selanjutnya membandingkan/menguji pelaksanaan pembelian saham PT NNT tersebut dengan hasil penelaahan atas peraturan perundang-undangan.

Pemberian pinjaman/penyertaan modal pada perusahaan swasta hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, setelah memperoleh persetujuan DPR. Dilihat dari hubungan tersebut, maka penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tertentu harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD.

Juga secara prinsip, Pemerintah tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan swasta. Oleh sebab itu, Pemerintah tidak berkewajiban memberikan pinjaman/menyertakan modal pada perusahaan-perusahaan swasta. (Fathur)