Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Perlu Percepatan

HMINEWS.Com – Saat ini ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dalam wacana akademis di Indonesia. Akan tetapi urgensinya sangat diperlukan untuk menunjang percepatan pengembangan ekonomi syariah yang sudah diimplementasikan di Indonesia.

Sapto Waluyo, Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) sebagai salah satu pembicara dalam seminar Ekonomi Politik Islam di Perbanas, Rabu (11/11/2015), menyatakan diperlukan pendekatan yang lebih luas dan signifikan agar perkembangan perbankan syariah yang stagnan dapat ditingkatkan.

“Perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari ekonomi syariah tersendat karena kurang ditopang oleh sentuhan politik di tingkat kekuasaan,” kata Sapto Waluyo.

Sementara Farouk Abdullah Alwyni, Chairman CISFED, dapat memahami mengapa perkembangan ekonomi syariah melambat, hal itu akibat perbankan syariah memang muncul secara bottom up dari masyarakat sendiri. Perkembangan perbankan syariah tidak tepat diperbandingkan dengan perkembangan perbankan syariah di Negara seperti Malaysia, karena Negara tersebut tumbuh secara top down. Untuk hal itu, ia setuju bila saat ini tidak ada salahnya jika pemerintah lebih mendorong lagi agar pertumbuhan perbankan syariah terjadi secara optimal.

“Di sinilah diperlukan sentuhan ekonomi politik Islam dalam menyusun kebijakan agar perkembangan ekonomi lebih maksimal lagi,” kata Alwyni.

Dia juga memaparkan alasan pentingnya ekonomi politik Islam. Menurut dia, di suatu negara yang penduduknya menganut keyakinan Islam adalah wajar jika keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut itu dapat terartikulasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perekonomian.

Sementara Jurhum Lantong, aktivis politik dan juga seorang pengusaha meyakini bahwa ekonomi politik Islam memang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks melingkupi Indonesia sekarang. Ekonomi politik Islam menurutnya bukanlah berpretensi politis, tetapi lebih karena keperluan adanya suatu ekonomi politik yang etis.

“Saat ini Indonesia kekurangan sentuhan politik dan ekonomi yang etis. Berbeda dengan masa lalu saat tokoh-tokoh terkemuka masih memegang kuat alasan etis dalam tindakan politiknya,” kata Jurhum.

Jurhum mencontohkan betapa tokoh seperti Muhammad Natsir, Perdana Menteri di era Soekarno, jika ia mau memiliki rumah di kawasan Menteng Jakarta Pusat, hal itu bisa saja ia peroleh. Tetapi hal ini tidak dilakukan  karena alasan etis Islam.

Seminar yang digelar atas kerjasama CISFED, Perbanas Institute dan Penerbit Raja Grafindo mendapatkan sambutan yang antusias dari para peserta. Penerbit Raja Grafindo sendiri memberikan buku gratis kepada para peserta sebagai sumbangsih terlaksananya acara seminar yang baru pertama kali digelar di Indonesia dengan tema Ekonomi Politik Islam.

Ekonomi Islam Makin Dibutuhkan di Indonesia

HMINEWS.Com – Bagi kalangan media Indonesia, ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dan belum banyak
dibicarakan. Padahal sebetulnya, ekonomi politik Islam merupakan bagian integral dari berbagai aspek yang melingkupi pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Ekonomi syariah telah berkembang dengan pesat, namun ekonomi politik Islam masih harus melalui proses sosialisasi yang lebih luas ke berbagai kalangan. Demikian rilis Center for Islamic Studies in Finance, Economis and Development, Rabu (11/11/2015).

“Dalam suatu negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, sebagaimana ekonomi syariah merupakan hal yang tak bisa dielakkan lagi dalam perkembangan masyarakat, demikian pun sebenarnya dengan ekonomi politik Islam. Lambat laun, ekonomi politik Islam akan diperlukan secara alamiah untuk menangani proses ekonomi politik dalam suatu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sebab, hal itu merupakan hal yang wajar sebagian bagian dari tuntutan dari dalam masyarakat itu sendiri,” ungkap Muhammad Syarifuddin, Sekretaris Eksekutif CISFED yang meluncurkan jurnal Ekonomika Volume 3 di PERBANAS Institute, Jakarta.

Jika dalam praktik ekonomi dan bisnis, ekonomi syariah telah diterapkan dan dikembangkan secara memadai, demikian pun seharusnya dalam politik ekonomi dan penentuan kebijaksanaan pengaturan ekonomi negara, tentu tidak ada salahnya dikembangkan pendekatan ekonomi politik Islam. Sebab ekonomi politik Islam bukanlah dimaksudkan untuk melayani hak dan pandangan warga negara Muslim semata, tapi sebenarnya di dalam rangka memastikan diterapkannya kejujuran, keadilan, transparansi dan pemerataan dalam kebijaksanaan ekonomi.

Pendekatan Ekonomi Politik Islam dalam pembangunan bukan sekedar kajian ekonomi semata, tetapi juga kajian yang bersifat sosial dan politik. Pendekatan ini akan menyentuh kajian terhadap persoalan kemiskinan dan keterbelakangan suatu masyarakat dikaitkan dengan ketidakadilan, ketimpangan sosial, efektifitas pemerintahan, dan persoalan korupsi. Pendekatan ekonomi politik Islam dalam kerangka pembangunan ekonomi, di antaranya adalah upaya untuk mengatasi persoalan non-economy , tetapi sangat berpengaruh bagi ekonomi. Ekonomi Politik Islam tidak akan memisahkan persoalan kemajuan ekonomi dan penguatan institusi-institusi Negara dan kehidupan berpolitik yang lebih baik.

Menurut CISFED, Ekonomi Politik Islam akan menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata dan tidak dinikmati oleh
segelintir masyarakat di perkotaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi perlu di-drive oleh investasi dan tidak sekedar konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut diantarkan kepada terciptanya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, sistem penyediaan kesehatan yang baik, sistem pendidikan universal bagi setiap warga Negara, sistem peradilan yang baik dan bersih, birokrasi yang melayani, dan tereduksinya aturan-aturan yang menyulitkan masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan bisnis dan investasi. Pada akhirnya hal ini semua akan berpengaruh untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi politik Islam dimaksudkan bukan hanya bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan bagi dunia Muslim semata, tetapi juga dapat berkontribusi bagi kemanusiaan secara umum, termasuk di negara-negara maju di Barat sekarang ini, di mana ekonomi politik Islam diharapkan dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih etis (ketimbang materialis), lebih peduli terhadap sesama, lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, lebih merata, mempunyai visi pemikiran jangka panjang (bukan jangka pendek), dan peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terpenting peranan moralitas dalam masyarakat.

China Tantangan Terberat Asia Tenggara

SED1HMINEWS.Com – Usai pertemuan aktivis dua negara, Indonesia dan Malaysia, yang tergabung dalam CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) dan ISDEV (Center for Islamic Development Management Studies) Universiti Sains Malaysia. Pegiat CISFED dan pengasuh Jurnal Ekonomika, Syahrul Efendi Dasopang menulis ‘Manifesto Masyarakat Muslim Asia Tenggara.’

Di antara isi manifesto tersebut Syahrul mengungkapkan berbagai faktor pemersatu Kawasan Asia Tenggara, yaitu agama (Islam) dan bahasa (Melayu). Ditulis pula sejumlah rumusan untuk menyatukan kawasan dengan persatuan yang kokoh untuk menyongsong era yang gemilang di tengah percaturan politik-ekonomi yang makin sengit, terutama serbuan pasar China, menyusul Amerika dan benua lainnya.

Saat ini, tulisnya, terdapat ancaman okupasi dan hegemoni yang lebih keras dan massif, yaitu dari China dan jejaringnya. China—kecuali yang menganut Islam—berbeda secara kebudayaan dengan Melayu, karena itu terdapat masalah yang menghadang kedua peradaban ini. Dalam sejarahnya pun, China memandang Asia Tenggara sebagai sasaran ekspansi kekuasaan dan pengaruhnya. Di masa lalu, terjadi peperangan dengan Cina, misalnya antara Kerajaan Kediri (Jawa) dengan China, atau pun Vietnam dengan China. Tetapi dibandingkan dengan bangsa-bangsa Kristen Eropa, pendekatan penjajahan Cina jauh lebih halus ketimbang Eropa.

Bangsa Kristen Eropa dalam praktik penjajahannya benar-benar menempuh jalan kekerasan, eksploitatif dan dominatif. Hal ini bukan berarti ancaman penjajahan China di masa depan dapat diabaikan. Asia Tenggara sudah belajar dari pengalaman dijajah oleh Jepang, sekalipun itu bukan bangsa Kristen Eropa. Sebab karakteristik penjajahan di masa sekarang, tidak lagi dilatari oleh motif subjektif untuk kemegahan imperium dan keangkuhan kekuasaan, tetapi oleh suatu alasan objektif untuk memperluas pasar dan sumber-sumber bahan baku dalam rangka mengamankan industri negara bersangkutan, nasib ekonominya dan kelangsungan negaranya.

China dewasa ini, secara diam-diam sebenarnya sudah bertransformasi menjadi penjajah yang senyap, tidak hingar-bingar. Ketergantungannya pada perluasan pasar akan produk-produknya dan perluasan sumber bahan baku industrinya, telah menempatkan negara itu menjadi sosok yang siap menjadi penjajah yang kejam dan bengis. Hanya karena situasinya yang masih saling menguntungkan saja sehingga penolakan dari negara-negara lain akan produk dan pengaruh Cina belum terjadi dengan kencang. Dan bila itu terjadi, China akan terdorong meningkatkan intervensinya dari soft power kepada hard power-nya. Bila itu terjadi, dimana Asia Tenggara secara tradisonal adalah sasaran tatapan mata Cina, maka Asia Tenggara benar-benar akan menjadi koloni China.

Saat ini, masyarakat Muslim di Asia Tenggara memerlukan resep kemajuan yang tidak melepaskan mereka dari jati diri keislaman mereka yang mengakar, bahkan memperkuat kecintaan dan kemenyatuan mereka dengan ajaran Islam. Karena itu, membudayakan spirit dan ajaran Islam yang luhur haruslah terus dapat dikembangkan dan diamalkan oleh setiap penganutnya. Keadilan, kejujuran, keterbukaan, kemurahhatian, kedermawanan, kegigihan, ketekunan, kesederhanaan dan kezuhudan, hendaknya menyatu dalam sikap dan perangai pemeluk Islam, serta dilengkapi pula sikap dan perilaku hidup yang mereka peroleh sepanjang interaksi mereka dengan peradaban Barat berupa sikap dan tindakan rasional, efisien dan efektif, maka kemajuan yang sempurna akan berjaya dari kawasan ini.

Keterangan: kegiatan antara CISFED dengan ISDEV ini telah dilaksanakan pada 14-15 Februari 2015 di Jakarta.

BMT Berdampak Langsung Bagi Ekonomi Umat

HMINEWS.Com – Ukuran keberhasilan suatu lembaga keuangan Islam tidak hanya diukur dengan capaian  pertumbuhan modal saja. Akan tetapi banyak komponen yang bisa dijadikan acuan ukuran kemanfaatannya yang lebih integral. Apa sajakah itu?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dibahas dalam diskusi “Islamic Micro-Finance, Maqasid Shari’ah, and Broad-Based Development Strategy” yang diselenggarakan CISFED di PERBANAS Institute, Jakarta, Sabtu (30/6/2012).

Hadir sebagai pembicara antara lain Saat Suharto Amjad (Ketua KJKS Baituttamwil TAMZIS), Farouk A Alwayni direktur CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development), serta Hidayat Sofyan (dosen PERBANAS).

Menurut Saat Suharto Amjad, nilai manfaat lembaga keuangan mikro syariah tidak diukur dari pertumbuhan modal semata, akan tetapi ada faktor lain sesuai maqahid syariah (tujuan syariat/ hukum-hukum Allah). Sedangkan maqashid syariah itu sendiri meliputi pemeliharaan agama, jiwa (nyawa), akal, nasab (keturunan) dan harta.

Dengan begitu maka “hanya dengan mengukur kinerja keuangan dari usahanya saja menjadi kurang relevan,” kata dia.

Kriteria Kemanfaatan Lembaga Ekonomi Mikro Syariah

Artinya dengan gerakannya itu BMT atau Tamzis juga berperan membantu menjaga keimanan umat melalui jalur ekonomi. Lha iya, bukankah secara realitas banyak didapati adanya perpindahan agama karena alasan ekonomi? Maka bantuan tersebutlah yang menjadi penahan dari hal itu.

Kedua, dalam pemeliharaan nyawa, BMT atau Tamzis punya bantuan mudorobah yang langsung diberikan untuk berobat bagi yang sakit.

Untuk  pemeliharaan akal, bisa dilihat dari apakah pendidikan anak-anak dalam keluarga peserta program tersebut meningkat atau tidak. Jika iya, itu merupakan tolok ukur lain, selain yang disebutkan pertama.

Jawaban ini untuk pertanyaan mengapa anggota yang dahulunya tukang bakso, sekarang setelah puluhan tahun masih juga berjualan bakso. Yang penjual sayuran mengapa sampai sekarang masih  ‘hanya’ berjualan sayuran. Karenanya, pengukuran kinerja tidak hanya  melihat individu penerima program itu sendiri, akan tetapi pada keluarganya.

“Di kami pengukurannya berbasis keluarga, bukan berbasis capaian perseorangan atau masyarakat, sebab keluarga itulah yang utama,” lanjut Saat.

Selain nilai kemanfaatan, ada tolok ukur kinerja yang bisa dilihat dari tiga hal, yaitu sustainability (keberlanjutan), ukuran finansial (pertumbuhan) serta outreach (jangkauan). Sedangkan secara kasat mata anggota BMT dan Tamzis sudah mencapai 1 juta orang.

BMT Adalah Lembaga Da’wah

Dari berbagai aktifitas ekonomi tersebut artinya manfaat yang diberikan begitu luas, sampai pada persoalan keimanan. Para CEO BMT pun menegaskan, BMT adalah lembaga da’wah. Maksudnya da’wah bil haal (dengan program atau aksi yang dapat dirasakan langsung manfaatnya). Karena sebenarnya da’wah itu tidak hanya melalui ucapan (tabligh), meski itu menjadi bagian dari da’wah.

Dengan program-program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya itu artinya sekaligus menjaga aqidah, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan para pelaku ekonomi mikro yang terabaikan oleh pemerintah dengan lembaga-lembaga ekonominya.

Akan tetapi dari sekian puluh juta umat muslim golongan ekonomi lemah di Indonesia masih lebih banyak yang belum mengenal dan tersentuh BMT-Tamzis, dan itu menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depan.

Fathur

Kekuatan Di Balik Ekonomi ‘Gurem’

HMINEWS.Com – Dari sekitar 58 juta masyarakat ekonomi mikro di Indonesia, sebagiannya sama sekali belum tersentuh lembaga keuangan. Padahal, dengan segala keterbatasannya, mereka merupakan golongan yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dunia.

Kata CEO PT Permodalan BMT Ventura, Saat Suharto Amjad, hal itulah yang luput selama ini, permodalan masih banyak berputar di perkotaan. Sedangkan di pasar-pasar tradisional, yang sebagian besarnya pula masih berkubang dengan kekumuhan masih belum tersentuh lembaga keuangan dan kerap terperangkap jerat rentenir.

Lembaga-lembaga keuangan kerap mengabaikan mereka, padahal mereka cukup potensial. Menurut Saat Suharto Amjad, 40 persen dari para pelaku usaha mikro yang mayoritas perempuan tersebut merupakan lulusan SMA atau sederajat, bahkan 20 persennya adalah sarjana.

“Itu artinya potensi ekonomi mikro yang belum tergarap tersebut sangatlah luar biasa. Dan jangan pernah meremehkan mereka,” kata dia dalam Diskusi Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) di PERBANAS Institute, Jakarta, Sabtu (30/6/2012).

Untuk melayani segmen masyarakat usaha mikro tersebut, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berhimpun dalam Perhimpunan BMT menerapkan sistem ‘jemput bola.’ Petugaslah yang datang kepada masyarakat untuk mengajari budaya menabung, merencanakan keuangan dan bagi masyarakat yang telah siap menolong diri mereka sendiri bisa diberi modal pembiayaan usaha.

Kini, setelah terbukti mampu bertahan dari dua kali terpaan krisis ekonomi dunia, banyak bank yang melirik model keuangan mikro syariah tersebut. Tidak terkecuali bank-bank asing, meski mereka lebih rentan dibanding dengan BMT, sebab kurang mengakar dan modal yang bisa sewaktu-waktu ditarik ke kota.