Rakyat Khawatir Kinerja SBY Tersedot Untuk Partai

HMINEWS.Com – Kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikhawatirkan menurun akibat terlalu mengurusi Partai Demokrat. Kekhawatiran itu tersurat dalam hasil survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI), yang menunjukkan kekhawatiran 68,42 persen responden.

“Sebanyak 68,42 persen publik merasa khawatir dengan komitmen presiden dalam menjalankan tugas di sisa masa pemerintahannya,” ujar peneliti LSI, Hanggoro Doso Pamungkas, di Rawamangun, Jakarta Timur, Ahad (17/2/2013).

Selebihnya, yaitu 24,29 persen responden, merasa yakin SBY tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai presiden, dan 7,29 persen responden tidak menjawab. Survey yang dilakukan pada 11-14 Februari 2013 tersebut diikuti 1.200 responden dari 33 provinsi di Indonesia dengan margin eror 2,9 persen.

Menurut Hanggoro, kekhawatiran bukan didasarkan pada penurunan elektabilitas Partai Demokrat, akan tetapi pada fokus SBY yang akan tersita untuk masalah tersebut.

“Bukan karena penurunan elektabilitas PD, tapi ketika SBY turun tangan dalam mengambil fungsi tugas Anas. Ini yang meresahkan,” terangnya.

Sebelumnya, yaitu pada saat penandantanganan Pakta Integritas Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh SBY, SBY mengungkapkan, campurtangan dirinya pada partainya tersebut tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai presiden. Bahkan SBY beralasan, presiden-presiden sebelumnya juga tercatat mengurus partai seperti Pak Harto dengan Golkarnya dan Megawati dengan PDIP-nya.

Inilah 10 Butir Pakta Integritas Partai Demokrat

HMINEWS.Com – Inilah 1o butir Pakta Integritas Partai Demokrat yang dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Diikuti dan ditandatangani oleh jajaran Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat dari 33 provinsi, di Cikeas, Bogor, Ahad (10/2/2013) malam.

Dengan memohon ridha Allah SWT, Tuhan yang maha esa, sebagai kader PD yang kini tengah mengemban tugas di jajaran PD dan menjalankan tugas di lembaga negara dan pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, atau tengah menjalan profesi dan pekerjaan lain di luar pemerintahan menyatakan dengan sepenuh hati bahwa saya akan jalankan hal-hal sebagi berikut.

1. Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara serta senantiasa menjaga nama baik PD dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab saya akan terus menjunjung tinggi sebagai kader PD yang bersih cerdas dan santun.

2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya utamanya dalam melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan yang diskrimintatif, agama etnik, gender dan perbedaan yang lain.

3. Sesuai dengan ideologi dan platform PD dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperukat persatuan harmoni dan toleransi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila, UUD 45 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Demi tercipatanya rasa keadilan dan semangat untuk semua saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang miskin dan belum sejahtera dengan langkah program aksi dan nyata. Semua program rakyat selama ini akan tetap saya pertahankan dan akan tingkatkan di masa mendatang.

5. Sebagai kader PD saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan yang berlaku. Sebagai cermiman prilaku saya, patuh dan taat kepada kode etik partai sebagai kode yang patuh amanah.

 6. Sebagai kader PD yang kini sedang menjalankan tugas di legislatif, pusat dan daerah, saya akan pegang teguh moral dan profesi dan tugas pemerintahan yang baik Good Government, responsif dan bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi termasuk suap yang merugikan negara, serta narkoba, asusila dan pelanggaran berat dsb. Bila ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa maka sesuai kode etik yang ditetapkan pada 24 Juli 2011, maka saya akan menerima sanksi yang ditetapkan PD.

8. Bila saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di PD atau siap diberhentikan menurut keputusan dari DK Partai.

9. Sebagai pejabat negara dan publik serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pemberantasan korupsi saya bersedia menyerahkan data kekayaan saya kepada DK partai beserta NPWP saya.

10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan pelaksanaan APBN dan APBD maka saya yang bertugas menjabat eksekutif atau legislatif maka saya berjanji untuk tidak melakukan penyimpangan, saya siap menerima sanksi organisasi bila saya melakukan penyimpangan dari apa yang saya janjikan.

Demokrat Sayangkan Kadernya Yang Pindah ke Nasdem

HMINEWS.Com – Partai Demokrat menyayangkan mengenai banyaknya politisi ‘kutu loncat.’ Sebagaimana ungkapan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella bahwa sebanyak 37 anggota DPR RI dari berbagai partai berniat gabung ke Partai Nasdem.

”Sangat disayangkan bila kader (Partai Demokrat) pindah partai. Sebab yang saya lihat dan rasakan komitmen Partai Demokrat tetap konsisten dan tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Komitmen tidak hanya sekedar ucapan tapi sudah dibuktikan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman kepada HMINEWS, Senin (23/7/2012).

Hayono meyakini, pemberantasan korupsi hanya akan efektif bila dijalankan berdasarkan hukum. Di negara demokratis siapapun tidak bisa bersembunyi di balik kekuasaan sebagai koruptor.

“Semangat tersebut tetap membara di PD karena kata Demokrat melekat di nama partai,” lanjutnya.

Saat ditanya, apa Partai Demokrat akan memecat kadernya yang pindah partai. Hayono Isman mengatakan, PD tak perlu memecat kadernya yang pindah partai. Karena undang-undang (UU) Partai Politik mengatur bahwa kader tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dalam berpartai.

”Tidak usah tunggu dipecat karena otomatis berhenti sebagai anggota partai berdasarkan UU Partai Politik ,” pungkasnya.

 Hati HMS

Ditegur Partai Belum Berarti Recall Bagi Ruhut

HMINEWS.Com – Setelah gencar mendesak Anas Urbaningrum mundur sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, Ruhut Sitompul ditegur. Teguran disampaikan sesuai tata tertib partai dan sudah disetujui Ketua Umum Partai dan Dewan Pembina.

“Kami sudah mengeluarkan surat teguran pada Ruhut. Ini sesuai tatib untuk mengektifkan kinerjanya,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di DPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Sebelumnya anggota Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul secara gencar menyerukan agar siapapun dalam Partai Demokrat yang tersandung kasus mengundurkan diri.

Meski begitu belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan recall terhadap Ruhut. Nurhayati menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme partai.

Seperti diketahui, dalam sikapnya tersebut Ruhut menantang Nurhayati jika mampu membuat dirinya direcall dari partai atas desakannya tersebut. []