Milad Ke 50, Kohati Makassar Gelar Seminar

HMINEWS.COM, Makassar- Korps Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wati (Kohati) HMI Cabang Makassar memperingati  Milad Kohati yang ke 50 tahun.

Dalam memperingati Milad ini, Kohati Cabang Makassar menggelar seminar bertemakan “Kebangkitan Kohati di Tengah Dinamika Gerakan Perempuan Global”. Seminar ini digelar di Kampus STIA LAN, Jl AP Pettarani, Ahad (18/9)

Ketua umum Kohati HMI cabang Makassar, Rahmi, mengatakan bahwa Kohati memiliki peran yang besar yang harus dilakukan yaitu sebagai pendidik dan pembina muslimah.

Seminar ini menghadirkan tiga pembicara dari senior-senior HMI. Di antaranya Herman S. Pd mewakili Kopel Indonesia yang membahas soal keterlibatan perempuan dalam politik, Suryawati Ningsih mewakili konsultan pendidikan yang membahas soal perempuan dan pendidikan, dan Mauliah Mulkin yang mewakili ibu rumah tangga yang berbicara soal perempuan sebagai ibu.

Dari perspektif politik, Herman menilai bahwa sejauh ini keterlibatan perempuan dalam ranah politik masih sangat minim. Hal tersebut terbukti dari kuota perempuan yang duduk di kursi parlemen.

“Padahal keterlibatan perempuan ini sangat penting. Suara mereka diharapkan dapat mendorong kebijakan-kebijakan terkait dengan isu perempuan,” ujarnya.

Seminar ini diikuti puluhan peserta dari kader HMI cabang Makassar maupun dari senior-senior HMI.

Politik Islam Belum Diterima Karena Berkutat Masalah Simbolis

HMINEWS.Com – Berikut disarikan dari paparan kanda Cahyo Pamungkas (Ketua Umum PB HMI MPO 2003-2005) dalam diskusi yang diselenggarakan kesekjenan PB HMI MPO, Sabtu (24/1/2015) di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Cahyo kini merupakan peneliti LIPI dan kandidat doktor antropologi Uniersitas Nijmegen, Belanda.

Perkembangan fundamentalisme agama memunculkan social distance, yaitu saling tidak bertemunya berbagai kelompok. Dalam dunia perguruan tinggi pun terjadi demikian, malahan turut mempeloporinya. Hal ini sebagaimana terjadi pada akhir tahun 90-an, ketika perpolitikan di 5 kampus terbesar di Jawa dikuasai kalangan tarbiyah.

Yang tidak bisa ketemu tidak hanya yang berbeda agama seperti antara Muslim-Kristen, bahkan antara  sesama mahasiswa muslim yang tidak sepergerakan, misalnya antara mahasiswa KAMMI, Salafi, HMI  dan sebagainya, sulit dipertemukan. Ketika kelompok tarbiyah dan salafi tinggal di suatu rumah, maka tidak boleh ada orang lain tinggal di situ.

Efek lainnya, dari masuknya corak keberislaman yang baru diadopsi dari pergerakan yang tidak lahir di Indonesia, adalah makin tidak tolerannya terhadap kultur atau budaya lokal.

Islamisasi kampus juga melanda desa-desa di Jawa. Tetapi dari semuanya itu ada sebagian yang diterima baru sebatas simbolnya saja. Contohnya pemakaian jilbab, tidak semua berangkat dari motivasi keberagamaan, tetapi banyak juga di antaranya karena desakan lingkungan, malu dengan orang-orang lain yang telah berjilbab.

“Saya melihat makin menurunnya identitas kultural dan meningkatnya, menguatnya identitas agama dalam masyarakat kita. Ini terjadi berkaitan seiring dengan modernitas dan globalisasi. Globalisasi tidak hanya menyebarkan atau memindahkan orang, tetapi juga tradisi dan ide-ide tentang bagaimana cara orang berislam.”

Ke depan untuk ketahanan nasional, ada kekhawatiran tentang kohesifitas sosial, meningkatnya ketegangan dan konflik laten antar kelompok beragama, antar suku dan lainnya, harus diselesaikan.

Islam Kultural Islam Simbolik dan Islam

Fakta. Islam secara kultural lebih meresap dalam masyarakat daripada partainya. Berbeda dengan Turki, yang masyarakatnya dibesarkan dalam tradisi sekuler, tetapi sistem politiknya makin islami. Makin modern semakin rasional sebuah masyarakat, partai-parti Islam bisa diterima.

Tidak diterimanya partai Islam di Indonesia adalah karena partai-partai itu baru memperjuangkan simbol-simbol, bukan esensi, seperti masalah kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa islamisasi yang dilakukan adalah islamisasi simbolis, belum islamisasi dalam arti sesungguhnya.

Semakin Islam diterima secara simbolik, maka partai-partai Islam tidak akan berkuasa. Jika hanya baru secara simbolik saja. contoh saja dalam pemakaian jilbab, yang kini makin sulit dibedakan antara dorongan atau alasan keagamaan dengan keterpaksaan, desakan lingkungan atau masalah identitas semata. Islam simbolis berkembang pesat tetapi kualitas keislaman memprihatinkan. Keislaman masyarakat belum disertai keislaman dalam politik.

Membangun Budaya Perlawanan

Untuk membangun budaya perlawanan, maka harus dimulai dengan tradisi membaca yang kuat, disiplin, saling menghormati dan menghargai.

Terorisme adalah anak kandung kapitalisme dan liberalisme. Kapitalisme selalu eksis dan memerlukan anti tesis. Dahulu ada sosialisme-komunisme sebagai anti tesis dari kapitalisme/liberalisme.

Fundamentalisme, fanatisme, dan ekstrimisme muncul ketika tidak ada revolusi sosial, tidak ada revolusi komunis, ketika orang-orang lemah terpinggirkan tidak punya kekuatan untuk melawan kapitalisme, mereka lari pada fasisme, seperti terjadi di Jerman.

Untuk HMI, cabang-cabang perlu menguatkan perkaderan berbasis keilmuan dan sumber daya manusia. Kuliah setinggi-tingginya, ambil beasiswa dalam dan luar negeri seperti disediakan Dikti, LPDP. Kuotanya sangat besar.

HMI kembali ke kampus dan mengambil sisi intelektualnya. Bisa menjadi peneliti, menjadi dosen. Kalau tidak bisa ‘mengambil’ BEM -karena jumlah kita yang makin minoritas-, maka ada lembaga seninya. Karena seni cenderung mampu menjaga idealisme. Selain itu bisa juga lembaga persnya.

Era sekarang era sumberdaya manusia, kompetensi dan profesionalitas. Tidak cukup hanya mengandalkan ‘klik’ dan jaringan alumni. Seseorang tidak akan dipilih kecuali punya basis profesional. Koneksi yang dipilih pun tentu koneksi yang punya profesionalitas.

 

 

 

Penegakan Hukum dalam Perspektif dan Perlindungan HAM di Indonesia

HMINEWS.Com – Perspektif masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia yang masih minim menjadi alasan utama bagi HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berinisiatif untuk menggagas pelaksanaan Diskusi Publik dengan tema “Penegakan Hukum dalam Perspektif dan Perlindungan HAM di Indonesia” Sabtu, 22 Juni 2013, bertempatkan di ruang Audiovisual lt.3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Acara diskui publik yang dilaksanakan kali ini terselenggara atas kerjasama HMI Komisariat Fakltas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan PUSHAM UII, The Asia Foundation dan Denida.

Ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari diskusi publik tersebut, HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengundang Imran, S.H., M.H (Staff Ahli Komisi Yudisial), St. Guntur Narwawi,.M.Si (PUSHAM UII), dan Tri Wahyu KH (Indonesian Court Monitoring) sebagai pembicara dalam diskusi publik kali ini.

Dalam sambutannya, Dolly Setiawan selaku Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa harapannya acara diskusi publik ini dapat menjadi kunci untuk membuka gembok yang selama ini memasung hukum di Indonesia. Artinya setelah acara ini, masyarakat atau mahasiswa khususnya dapat membuka mata bahwasanya seperti inilah penegakan hukum di Indonesia, Indonesia butuh penerus-penerus muda yang mampu menegakkan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang keamanan yang dibarengi dengan HAM, sehingga dalam penegakan hukum, bukan HAM korban saja yang dapat dilindungi tetapi juga HAM para tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam inti bahasannya, Imran, S.H., M.H menyatakan bahwa selaku mahasiswa, jangan hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga harus melihat apa yang tak tampak. Hukum seharusnya tidak dipahami dalam pengertian yang semata-mata bersifat positivis karena ia akan menyempitkan makna itu sendiri karena di dalam hukum terdapat dimensi-dimensi sosial, moral dan nilai. Melihat kenyataan yang ada tersebut, maka perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara menyeluruh atau biasa dinamakan  sebagai revolusi yang sistemik.

Sementara itu, St Tri Guntur Narwaya, M.Si yang berbicara dalam konteks sosiologi HAM, menyatakan bahwa hukum dewasa ini hanya digunakan sebagai dialog yang menemui kebuntuan atau biasa dikatakan diversinovikasi.

Sebagai pembicara terakhir, Tri Wahyu KH memaparkan beberapa survei terkait kepuasan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum yang ada. salah satu survei yang ia kemukakan adalah survei yang dilakukan Lembaga Survei (LSI) 1-4 April 2013 di 33 Provinsi yang menunjukkan bahwa 56 persen responden menyatakan tak puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Harry Setya Nugraha
Kader HMI FH UII

Anies: Sebenarnya Kita Nggak Butuh Karen Ngomong, Tetapi..

HMINEWS.Com – Rektor Paramadina, Anies Baswedan menyatakan, kehadiran Karen Armstrong mengingatkan umat Islam untuk melihat ke dalam, mencontoh perilaku Nabi. Terlalu banyak contoh kasih sayang (compassion; salahsatu intisari ajaran agama yang Karen kampanyekan menjadi gerakan internasional) dari Nabi Muhammad, tetapi dilupakan oleh umatnya.

“Sebenarnya di Indonesia, kita nggak perlu Karen Armstrong ngomong, hanya saja kita seringkali lupa bahwasannya agama itu ujung-ujungnya rahmatan lil’alamin. Agama lebih dari sekedar aturan, tapi spirit untuk saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai,” ujar Anies Baswedan usai seminar ‘The Message of Compassion’ yang menghadirkan penulisnya, Karen Arsmtrong di Universitas Paramadina, Sabtu (15/6/2013).

Anies mencontohkan sejumlah perilaku Nabi, di antaranya kesediaan beliau menyuapi pengemis Yahudi buta yang setiap hari mencaci-maki utusan Allah tersebut dengan fitnah-fitnah. Nabi menyuapi si pengemis tersebut dengan penuh kasih sayang tanpa diketahui yang bersangkutan bahwa dirinya merupakan Sang Nabi. Kemudian setelah beliau wafat, Abu Bakar mencoba menggantikan dengan menyuapi, tetapi ternyata meski tanpa melihat, si pengemis bisa membedakan bahwa tangan itu bukan merupakan yang biasa datang menyuapinya.

“Apa pesannya itu, compassion, kasih sayang. Seluruh hari-hari Rasulullah adalah contoh kongkrit orang yang penuh dengan kasih dan sayang. Mana itu sekarang di kita? Rasulullah tak galak pada orang yang kakinya cingkrang” lanjutnya.

“Ada satu orang jama’ahnya batal, kentut. Rasul tidak bilang pada orang itu: hei siapa yang kentut, kau berwudhu. tidak. Rasulullah bilang mari kita semua berwudhu. Nggak ada yang kehilangan muka, nggak ada yang kehilangan muka,” tegasnya.

Ia melanjutkan, “Kita mau cari contoh dari mana? bukan dari Karen Armstrong. Rasulullah Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, di situ terlalu banyak contoh kasih sayang. Orang ini (Karen) datang mengingatkan pada kita: Kalian orang-orang Islam, contohlah Nabimu, karena Nabimu itu contoh. Kita sering lupa, seringkali diingatkan orang baru ingat,” pungkas tokoh muda yang disebut-sebut sebagai calon presiden alternatif tersebut.

Mengaji Pada Karen Armstrong, Sang Atheis yang Alim

'Public Lecture' Karen Armstrong (foto: @aniesbaswedan)

HMINEWS.Com – Penulis produktif buku kenamaan, Karen Arsmstrong datang ke Indonesia untuk mengisi kuliah umum tentang intisari agama. Kali ini ia berceramah di Universitas Paramadina, Jakarta atas kerjasama dengan Penerbit Mizan untuk membahas salahsatu bukunya, ‘The Message of Compassion.’

Karen banyak berbicara mengenai pengetahuan dasar dalam Islam, seperti ‘Rukun Islam,’ ‘Rukun Iman,’ Hijrah, sejarah atau berbagai peristiwa yang mengiringi perjalanan Nabi Muhammad. Mengenai shalat, ia mengatakan “Shalat mempunyai dimensi spiritual yang berbeda dengan yoga, karena shalat dimaksudkan sebagai hubungan langsung dengan Tuhan, tidak semata-mata menata spiritual dengan perenungan,” ujarnya di Aula Nurcholis Madjid Universitas Paramadina, Sabtu (15/6/2013).

Hal lain, misalnya mengenai Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani Nabi dengan pihak kafir Mekah, Piagam Madinah dan perlindungan terhadap non-Muslim. Ia juga, sebagaimana yang ditulis dalam buku yang berisi sari pemikirannya setelah mendapat penghargaan dari TED (Technology, Entertainment, and Design) yang menyarikan inti ajaran agama-agama, dalam satu manifesto atau ‘Piagam Welas Asih’ (Charter for Compassion).

Mantan biarawati yang menjadi atheis tersebut berharap, dengan gagasan yang telah digelindingkan itu akan menciptakan perdamaian dunia, di mana semua orang dari berbagai latar belakang agama hidup damai berdampingan tanpa saling curiga dan bermusuhan, sebagaimana inti ajaran agama-agama yang ia sarikan tersebut.

 

“Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu harapkan orang lain tidak melakukannya terhadapmu,” demikian dalam buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan.

Apa yang ditulis dalam buku-buku Karen dan yang kemudian coba ia usung, merupakan nilai universal yang telah lama dikenal di kalangan Islam dan lainnya. Tetapi, dengan itu agaknya ia bisa lebih diterima kalangan Barat, dan turut membantu mengenalkan ajaran Islam kepada dunia.

Seminar yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut dibuka oleh Anies Baswedan dan pengantar Haidar Bagir, yang berbicara mengenai ‘welas asih’ atau rahmat yang menjadi hal terbesar dalam kehidupan, sebagaimana berlaku pula dalam ketetapan Allah dalam ‘ikrar’-Nya: ‘Sesungguhnya rahmat-KU meliputi segala sesuatu’ dan ‘Sesungguhnya rahmat-KU mendahului kemarahan-KU.’

Usai penyampaian ‘kuliah umum’ itu, Penyair Taufiq Ismail membacakan sebuah puisi ‘Doa Sehelai Daun Kering’ dalam dua bahasa: Indonesia dan Inggris. Taufiq kemudian menyerahkan teks puisinya tersebut kepada Karen.

Di akhir acara, para peserta yang telah membeli buku-buku karya Karen, tak hanya  ‘The Message of Compassion’,  tetapi juga buku yang telah terbit sebelumnya seperti ‘Sejarah Tuhan’ dan ‘Muhammad Prophet of Our Time’ antre mengular untuk minta tandatangan.

Insan Kamil dan Martabat Tujuh

HMINEWS.Com – Diskusi rutin di ICAS Paramadina di Pejaten, Pasar Minggu-Jakarta Selatan, Jum’at (24/5/2013) menghadirkan guru besar akhlaq Universitas Iran, Prof Dr Ali Akbari. Ia berbicara mengenai konsep insan kamil atau manusia paripurna menurut Al Qur’an.

Prof Ali Akbari menjelaskan, insan kamil adalah Muhammad SAW, yang adalah manusia biasa dan karenanya jejaknya bisa diikuti oleh manusia lain. Hanya saja bedanya, Muhammad Rasulullah telah sampai, sedangkan manusia pada umumnya berada pada level memulai atau masih dan terus-menerus dalam upaya menuju cita ideal tersebut.

Dijelaskan dalam Al Qur’an, bahwasannya Allah menegaskan bahwasannya Rasulullah merupakan manusia (basyar) sebagaimana manusia umumnya. “Qul innama ana basyarun mitslukum, yuuha ilayya...” Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu.

Dengan penegasan tersebut jelaslah, bahwa menempuh jalan Muhammad bukan merupakan hal yang mustahil. Muhammad berlaku sebagaimana manusia lumrahnya; makan, minum, tidur, pergi ke pasar, dan sebagainya. Pada ayat yang lain pun terdapat petunjuk bahwasannya ‘Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir.’

Insan kamil itu wujud dalam kehidupan nyata membersamai dan membimbing manusia menuju kesempurnaan, menempuh jalan yang telah ditempuh Rasul. Manusia-manusia seperti itu dapat dikenali dari sifat-sifatnya yang sejati, bukan merupakan hal yang manipulatif.

Di antara sifat insan kamil itu, disebut dengan istilah ‘Martabat Tujuh,’ adalah sebagaimana masyhur dalam permulaan Surah Al Mu’minun, yaitu: khusyu’ dalam shalatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan kecuali terhadap yang halal, menunaikan amanat serta menepati janji, dan senantiasa menjaga shalatnya.

Itulah manusia yang akan mewarisi firdaus dan kekal di dalamnya.

Dilema Presiden Kita

HMINEWS.Com – Sistem perpolitikan Indonesia memberikan kewenangan demikian besar kepada presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Namun presiden dinilai tidak mampu menggunakannya yang memungkinkannya bertindak secara tegas terhadap berbagai pengambilan keputusan.

Presiden terlihat peragu dan malah membentuk koalisi yang oversize, sehingga membuat arah pembangunan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut akibat dari kekuasaan yang terlalu besar diberikan kepada partai politik. Demikian hal itu diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra, dalam diskusi “Kepemimpinan Berkeutamaan” di yang diadakan Lingkar Muda Indonesia di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Saldi menyampaikan, koalisi dan sikap presiden yang sedemikian itu merupakan suatu hal ‘yang sama sekali tidak diharapkan’ muncul dalam sistem politik presidensiil yang jelas-jelas memberi wewenang penuh pada presiden. Presiden yang sangat sulit dijatuhkan, andaikan ia pun hanya berdiam diri, dinilai tidak mampu memerankan diri dengan baik.

Pengamat yang lebih senang menetap di Sumatera Barat tersebut mencontohkan, di Amerika Serikat, penentuan menteri harus melalui konfirmasi Senat. Di Indonesia yang kewenangannya penuh diberikan kepada presiden, justru posisi menteri seperti itu malah dijadikan alat tawar-menawar dengan partai politik. “Ini sangat merusak,” tegasnya.

Kondisi yang bisa dilihat, di Indonesia terjadi divided government (pemerintahan yang terbelah). Masing-masing menteri atau anggota parlemen bekerja sesuai agenda partainya masing-masing dan tidak ada sinergi dan keselarasan satu dengan lainnya.

“Menteri dari Golkar menjalankan agenda Golkar, menteri dari PKS menjalankan agenda PKS,” lanjut Saldi.

Hal lainnya yang merusak perpolitikan, lanjutnya, yaitu bahwa presiden tidak dapat melepaskan keterikatannya yang terlalu dalam dengan partainya. Seharusnya begitu dilantik menjadi presiden, presiden langsung menjadi milik semua golongan, bukan lagi menjadi milik partai. Tetapi yang terjadi kini, semua jabatan dari dewan pertimbangan sampai ketua umum partai pun diembat pula oleh presiden.