Pendidikan Vokasi Dukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pendidikan Vokasional untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur KetenagalistrikanHMINEWS.COM, Jakarta – Peningkatan kompetensi di bidang pendidikan vokasional diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 mega watt (MW). Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas tentang Ketenagalistrikan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Rabu (5/10/2016) di Jakarta.

Rakor dihadiri Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Surya Wirawan, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Jarman, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memiliki sertifikat setelah lulus.
“Sistem regulasi dan sertifikasi sudah tersedia. Untuk vokasional, kami sudah kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja sehingga dapat segera kita implementasikan dan setelah lulus mereka langsung mendapatkan sertifikat,” ujarnya.
Sertifikasi ini diharapkan dapat tersedia dalam berbagai level serta perlu untuk menggaungkannya secara lebih luas.
“Saya sebetulnya mengharapkan jangan hanya 1 level saja, tetapi sediakan beberapa level. Jadi koordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dikti, dan lembaga kejuruan,” harap Darmin.
Secara keseluruhan rapat juga membahas program pembangkit listrik 35.000 MW. Mulai dari kemajuan pekerjaan dan kendala pembangkit, transmisi, dan gardu induk, hingga kemampuan keuangan PLN dalam melaksanakan penugasan 35GW. Selain itu juga membahas pembangkit listrik Energi Baru/Terbarukan (PLT EBT) seperti solar, angin, PLTPanas Bumi.

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Komisi VII : Hilir Migas Harus Ditegakkan!

HMINEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan dalam Revisi Undang-Undang Minerba yang menjadi poin penting adalah hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, migas dan batu bara, sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

Poin penting tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan  Mr. Tsujimoto, Mr. Iwata beserta tim dari delegasi Ministry of Economic, Trade and Industry (METI) Jepang. “Kita konsisten, hilirisasi harus ditegakan, dan kita menghargai perhatian dari stakeholder industri,” papar Yudha di Gedung DPR, Nusantara I, Jakarta, Selasa (13/9/2016) sore.

Dia mengungkapkan, diskusi kedua belah pihak dalam rangka memberi pemahaman, sehingga jika terjadi kerja sama akan ada win-win antara dua pemangku kepentingan. “Poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka, dalam kerangka diskusi, supaya METI atau Kementerian lain yang ada di Jepang mengerti kira-kira undang-undang ini akan membuat baik hubungan kedua negara atau tidak,” jelas Yudha.

Dia juga mengatakan, selama ini kerja sama antara Jepang dengan perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT Antam sudah cukup baik, dan hubungan ini akan dijaga agar saling menguntungkan.

Yudha juga menjelaskan tentang divestasi, menurutnya dalam Revisi UU Minerba nanti divestasi harus 51 persen. Selain itu juga, divestasi harus memberi kesempatan kepada BUMN dan perusahaan dalam negeri atau perseorangan yang berstatus WNI, serta meminimalisir pihak asing dapat membeli.

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen Perlu Pendalaman

HMINEWS.COM, Jakarta – Badan Anggaran DPR RI belum menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen dikarenakan asumsi ini dinilai terlalu pesimistis, sehingga harus dibahas kembali.

Hal tersebut diperoleh dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR dengan Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Deputi Gubernur Bank Indonesia serta perwakilan pejabat dari Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, (13/9/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Terhadap inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan target pembangunan ekonomi apakah bisa disetujui?” tanya Said Abdullah selaku ketua rapat.”Setuju,” dijawab seluruh anggota Banggar yang hadir.

Dalam pembahasan awal panja asumsi, defisit anggaran, dan pembiayaan tersebut, Banggar belum bisa menerima alasan perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 persen menjadi 5,1 persen.

“Ini harus dikonsolidasikan lagi dan dibahas dalam tahap pendalaman. Kita lanjutkan Rabu, (14/9),” ujar Said.

Sementara asumsi yang sudah disepakati adalah inflasi 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, ICP $ 45 perbarel, lifting minyak 815.000 barel per hari, lifting gas 1.150.000 barel per hari, target pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, gini rasio 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1.

Ekonomi ASEAN: Tantangan Ekspor

MBFMelihat kondisi Indonesia pada tahun 2015 ini, dapat dikatakan bahwa negara sedang dihadapkan oleh berbagai polemik kepentingan global, terutama dalam hal perdagangan internasional. Banyak tawaran perjanjian perdagangan seperti TPP (Trans Pacific Partnership) dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang membuat Indonesia mengalami dilema dalam pengambilan keputusan. Walaupun dalam beberapa waktu lalu presiden Jokowi menyatakan siap untuk tergabung dalam anggota TPP, namun keputusan tersebut dinilai bukan keputusan yang tepat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan sepihak, sebab pemerintah belum mengkaji lebih dalam terkait TPP. Di sisi lain Indonesia juga tergabung dalam anggota ASEAN yang pada tanggal 21-22 November 2015 ini sedang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dilaksanakan di Malaysia. Perihal pembahasannya meliputi persiapan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan pengentasan permasalahan kondisi global.

Dengan dinamika percaturan ekonomi yang sedang terjadi, tentunya pemerintah harus menentukan arah gerak perekonomian dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan solusi terhadap berbagai kemungkinan yang akan dialami. Salah satu titik fokus perekonomian yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi adalah di bidang ekspor. Tercatat dari perkembangan ekspor Indonesia, produk ekspor lebih didominasi oleh sektor nonmigas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama periode 2008-2014 peran ekspor nonmigas mampu menaikkan perekonomian sampai pada angka 81,41 persen. Sedangkan ekspor migas dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dengan angka rata-rata mencapai 18,59 persen. Menilik realisasi kebijakan pemerintah sampai jilid IV, dinilai belum mampu mengentas permasalahan ekonomi dalam negeri. Maka pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan komoditi ekspor. Sebab hal itu yang akan menjadi daya tawar Indonesia pada saat bergabung dalam MEA. Terutama dalam ekspor nonmigas.

Dalam penentuan arah kebijakan, informasi mengenai harga komoditi sangat diperlukan oleh pemerintah. Terkhusus dalam bidang perdagangan dalam lingkup nasional maupun internasional. Seiring menurunnya komoditi pada sektor migas, Indonesia mau tidak mau harus memperhatikan lebih lanjut pada sektor nonmigas. Menurut data ekspor BPS dengan kode Harmonized System (HS) 2012, mengelompokkan komoditi nonmigas menjadi tiga kelompok yaitu (1) komoditi ekspor hasil pertanian, (2) komoditi ekspor hasil industri pengolahan dan (3) komoditi ekspor hasil pertambangan. Dari ketiga kelompok komoditi, yang mempunyai kontribusi lebih besar adalah ekspor hasil industri pengolahan. Tercatat ekspor hasil pertanian hanya mampu menopang devisa negara sebesar 1,01 persen, sementara ekspor hasil industri pengolahan 3,80 persen dan ekspor hasil pertambangan mengalami penurunan sampai angka -26,27 persen pada tahun 2014.

Intervensi Pemerintah dibutuhkan

Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan ketiga kelompok komoditi ekspor nonmigas. Tidak banyak waktu untuk dapat melakukan langkah preventif terlebih dahulu. Pemerintah harus taktis dalam menentukan arah kebijakan, sebab dalam kancah ASEAN, Indonesia harus mempersiapkan berbagai manuver untuk menghadapi Vietnam dan Thailand dalam hal persaingan perdagangan dan perindustrian. Legitimasi Bank Dunia yang mengatakan bahwa Indonesia terbilang sangat unggul dalam sektor ekspor daripada negara lainnya juga harus menjadi motivasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi ekspor. Terkhusus dalam sektor pertanian Indonesia terbilang sangat unggul dalam sumber daya hasil lahannya. Namun pada tataran praktiknya masih banyak kendala yang menyebabkan industrialisasi belum maksimal pada sektor pertanian. Tidak cukup tersedianya bibit yang baik bagi petani, praktik budidaya tanaman serta penanganan pasca panen yang dinilai masih kurang maksimal menjadi faktor utama yang membuktikan bahwa pemerintah masih kurang tanggap dalam memperhatikan sektor pertanian. Dampaknya cukup meresahkan para petani sehingga berakibat pada proses produksi yang menurun dalam segi kuantitas maupun kualitas.

Sasaran dari intervensi pemerintah juga harus mengedepankan kesejahteraan para petani. Dimulai dari aksesibilitas petani untuk mendapatkan bibit unggul, jaminan untuk mendapatkan kredit murah dalam penggantian tanaman tua, sarana produksi yang compatible dalam pengolahan hasil lahan, serta turun langsung dalam program sosialisasi maupun pelatihan terhadap pembudidayaan hasil lahan. Beberapa intervensi tersebut tentunya akan menuai suatu hasil dalam hal kepastian iklim produksi. Ketika iklim produksi sudah berjalan dengan normal tentunya akan menyebabkan iklim perdagangan dari sektor pertanian akan menguat kembali. Langkah selanjutnya pemerintah harus memaksimalkan kembali peran dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terhadap sektor pertanian. Karena eksportir juga membutuhkan kepastian dalam mengekspor barang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh para eksportir dalam pasar internasional. Sehingga eksportir merasa aman untuk melakukan proses ekspor.

M Bakhrul Fikri Suraya
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Forum Melayu Rembug: Penguasaan Aset oleh Asing Sengsarakan Rakyat

HMINEWS.Com – Persoalan penguasaan minyak di Riau-Kepri dan Kalimantan oleh asing merisaukan Forum Melayu Rembug (FMR). FMR mencatat, tak hanya minyak yang dikuasai asing, namun juga sawit (yang dikuasai Malaysia), dan dari itu mengakibatkan tidak terdistribusikannya kekayaan tersebut ke basis rakyat.

“Memperhatikan kondisi tersebut, FMR menggagas gerakan kolektif dengan visi baru, dimulai dengan konteks terjadinya penindasan terhadap bumi Melayu Nusantara,” kata deklarator FMR, Bambang Suherly, Ahad (30/8/2015).

Bambang melanjutkan, penguasaan aset oleh asing itu diperparah dengan mental korup elit-elit negara, yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.

“Kondisi demikian membuat aktivis yang tergabung dalam FMR mendefinisikan dirinya sebagai manusia yang ditindas oleh borjuasi karena ditopang struktur politik-ekonomi yang tidak memihak rakyat. Karena itu kami mendefinisikan kawan perjuangan adalah mereka yang memiliki kesadaran sama dengan kami dan sama-sama berjuang untuk merebut kedaulatan rakyat. Siapapun mereka, etnis apapun, suku apapun, selagi kita di Barisan perjuangan rakyat yang tertindas ini, maka kita adalah kawan,” paparnya.

Oleh karena itu, sambungnya, FMR berkomitmen untuk membangun kesadaran bersama, memperkuat kapasitas pribadi warga, serta melakukan disseminasi ide ke seluruh elemen gerakan untuk memperjuangkan kedaulatan sebagaimana dimaksud.

Ubed: Jokowi Harus Ditampar

HMINEWS.Com – Indonesia memasuki bahaya dengan makin melemahnya Rupiah terhadap Dollar. Tidak saja bagi perekonomiannya, tetapi juga membahayakan sendi-sendi lain termasuk pertahanan dan keamanannya. Demikian disampaikan mantan Anggota DPR RI 2009-2014 Ahmad Yani kepada hminews.com usai peluncuran buku Judilherry Justam ‘Anak Tentara Melawan Orba’ di Kebayoran Baru – Jakarta, Kamis (27/8/2015).

“Apalagi jika sampai Rp 15.000 per Dollar, gelombang PHK akan semakin besar. Sekarang saja PHK sudah terjadi di mana-mana. Tapi menghadapi situasi seperti ini  pemerintah justru tidak tahu harus melakukan apa,” paparnya.

Jika keadaan tersebut benar-benar terjadi, lanjutnya, dikhawatirkan akan terjadi chaos dimana-mana, karena tekanan yang terlalu besar akan membuat rakyat mudah tersulut. Apalagi, lanjutnya, pihak penguasa justru bersikap keras terhadap rakyat, seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang dinilainya terlalu provokatif terhadap masyarakat miskin. Peraturan memang harus ditegakkan, tetapi harus dengan langkah yang bijak, tidak harus dengan kekerasan seperti yang ditunjukkan dalam penggusuran di Kampung Pulo.

Mantan pengurus PB HMI MPO itu menilai pemerintah saat ini sangat tidak kompak, tidak bisa menyatukan langkah bersama untuk mengatasi keadaan yang terjadi. Jangankan merangkul oposisi, menyatukan koalisinya saja tidak. Anggota kabinet saling serang dan perang pernyataan terbuka, tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sementara salah seorang Aktivis 98, Ubedillah Badrun, di tempat yang sama, membenarkan adanya ketidakselarasan kinerja pemerintah. Misalnya antara kemauan presiden, menteri keuangan dan Gubernur BI.

Ubed menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK bukannya memperkuat basis ekonomi riil di dalam negeri dengan penguatan dan perlindungan terhadap rakyat, tetapi malah memilih mengundang masuknya hutang luar negeri. Jika hutang yang dipilih, kata dia, maka akan makin beratlah beban yang ditanggung rakyat, pengembaliannya pun akan semakin berlipat-lipat.

“Jokowi harus ditampar, biar dia berpikir keras, atau para pembisiknya biar bekerja dengan benar, mencari terobosan yang benar,” kata Ubed.

Kepongahan Intelektual

Saya masih menyimpan kliping berita Harian Kompas tanggal 24 Maret 1999 yang mendokumentasikan bagaimana pandangan beberapa ekonom mengenai polemik “Habibienomics versus Widjojonomics”, sebuah percekcokan yang cukup panas masa itu. Hingga hari ini, saya selalu tercenung jika membaca kembali komentar Anwar Nasution dalam berita hari itu.

Anwar, yang waktu itu masih Dekan FE-UI, tidak terima para senior dan koleganya, dalam hal ini “The Berkeley Mafia”, dikritik dan dipersalahkan atas krisis ekonomi yang telah dan masih mendera Indonesia waktu itu.

“Mereka mempunyai dedikasi tinggi dan lulusan sekolah bagus. Mereka bukan doktor main-mainan,” demikian Anwar Nasution, membela para seniornya. Widjojonomics, baginya, sudah terbukti sukses membantu Soeharto.

Lantas, bagaimana dengan krisis ekonomi yang pecah pada 1997?!

Anwar, sebagaimana seniornya, Emil Salim, melemparkan kesalahan kepada Habibie. Bahkan Anwar menyebut bahwa apa yang dimaksud dengan Habibienomics itu sudah jelas “haram”-nya (ini benar-benar pernyataan Anwar di Kompas). Dia kemudian menyebut IPTN dan PT PAL sebagai penjelasan atas keharaman Habibienomics tadi.

Lebih jauh, dia juga menyebut bahwa agenda Ekonomi Kerakyatan yang sedang diusung oleh pemerintahan Habibie, terutama melalui Adi Sasono, sebagai gagasan yang tidak jelas juntrungnya.

Terus terang, itu pembelaan yang sangat tidak intelek. Ia dengan enteng mengabaikan kenyataan bahwa “succes story” yang dipujinya itu sebenarnya hanya menghasilkan ekonomi konglomerasi, yang belakangan ketahuan tidak jelas “core business”-nya. Konglomerasi itu pula yang kemudian telah menimbun utang luar negeri secara brutal, yang gelembungnya pecah pada 1997.

Mengabaikan struktur perekonomian yang dihasilkan oleh kebijakan para senior dan koleganya dengan menjadikan moralitas personal mereka sebagai basis pembelaan, tentu saja naif. Itu tak ada bedanya dengan pembelaan Faisal Basri kepada Boediono pada 2009 lalu, bahwa mustahil Boediono bisa disebut sebagai ekonom neoliberal, karena hidupnya saja sangat sederhana, dimana salah satu kursi tamu di rumahnya, demikian bela Faisal, ada yang jebol dan tidak pernah diganti. Naif dan konyol.

Saya teringat kembali kepada kliping lebih dari enam belas tahun silam itu karena sejak kemarin membaca beberapa posting mengenai kritik keras Anwar Nasution di Jakarta Post terhadap pemerintahan Jokowi.

Sesudah saya baca, tiga kritiknya terhadap inkompetensi pemerintahan Jokowi memang mengena. Namun, ketika inkompetensi itu dihubungkan dengan latar belakang sekolah dan sejenisnya dari para menteri kabinet Jokowi, dan bukan merujuk secara langsung kepada ukuran-ukuran kinerja yang obyektif, saya membaca kritik Anwar jadi naif, konyol, dan lebih buruk dari itu, adalah sangat pongah.

Kepongahan itu semakin menjadi-jadi ketika ia lagi-lagi bernostalgia dengan Mafia Berkeley, bahwa harusnya kabinet itu diisi oleh para lulusan universitas elite, seperti misalnya kampusnya, dan bahkan bergelar doktor dari luar negeri, sebagaimana para Mafia Berkeley dulu. Sungguh saya tidak habis pikir dengan pemikiran demikian.

Paling tidak ada tiga persoalan yang telah diabaikan oleh Anwar Nasution ketika dia secara tiba-tiba membelokkan kritiknya mengenai inkompetensi kabinet Jokowi itu ke soal tentang persekolahan yang naif tadi.

Pertama, ia secara apriori telah membuat korelasi bahwa lulusan kampus terkemuka pastilah becus jadi menteri. Itu tentu saja pikiran yang naif. Berhasil menjadi lulusan kampus elite, dengan berhasil menjadi pejabat publik merupakan dua hal yang berbeda, dengan syarat-syarat yang juga berlainan. Merampatkan keduanya seolah sama dan sebangun adalah pemikiran konyol.

Kedua, mendudukkan Mafia Berkeley yang semuanya profesor dan doktor sebagai model tim ekonomi ideal, tapi dengan mengabaikan fakta bahwa mereka ikut turut bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang terjadi pada 1997/1998, membuat kritik Anwar jadi kontradiktif. Jika para ekonom yang profesor doktor saja dulu tidak becus mengantisipasi krisis, kenapa kita harus percaya bahwa mereka bisa menyelesaikannya?!

Ketiga, dengan melarikan persoalan inkompetensi ke soal persekolahan semacam itu, kritik Anwar jadi bersifat ad hominem. Dan itu membuat mutu kritiknya jadi melorot.

Di balik kritik Anwar, kita menyaksikan ada kepongahan intelektual dan elitisme akademis yang tak terperi. Ironisnya, kepongahan semacam itu tak akan membuat penghargaan terhadap kaum intelektual atau akademisi jadi naik seperti diharapkannya, malah sebaliknya.

Apa lagi yang bisa dipercayai dari seorang guru besar yang setahun silam pernah memuji setinggi langit personal Jokowi, lalu kini merendahkan pemerintahannya dengan kritik yang juga personal?! Terbukti dia sudah salah prediksi mengenai pemerintahan Jokowi!

Jangan lupa, pemerintahan Habibie yang dulu dihinakannya, justru menjadi pemerintahan yang paling berhasil menyelamatkan nilai Rupiah, dari kisaran enam belas ribuan per dollar ke kisaran tujuh ribuan per dolar. kapan sesudah Reformasi nilai Rupiah pernah sebagus itu?!

Akhirnya, sebagaimana bisa kita lihat sendiri, gelar dan kepangkatan akademis bisa berfungsi, tapi bisa juga tidak. Persis di situ kita memerlukan ukuran-ukuran yang lain, yang sayangnya dengan sengaja telah diabaikan oleh Profesor Doktor Anwar Nasution, karena dia mungkin terlalu bangga dengan ilusi kejayaan para seniornya, Mafia Berkeley, yang semuanya profesor doktor itu.

Tarli Nugroho
[telah dipublish di akun pribadi facebook, 23 Agustus 2015]

China Tantangan Terberat Asia Tenggara

SED1HMINEWS.Com – Usai pertemuan aktivis dua negara, Indonesia dan Malaysia, yang tergabung dalam CISFED (Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development) dan ISDEV (Center for Islamic Development Management Studies) Universiti Sains Malaysia. Pegiat CISFED dan pengasuh Jurnal Ekonomika, Syahrul Efendi Dasopang menulis ‘Manifesto Masyarakat Muslim Asia Tenggara.’

Di antara isi manifesto tersebut Syahrul mengungkapkan berbagai faktor pemersatu Kawasan Asia Tenggara, yaitu agama (Islam) dan bahasa (Melayu). Ditulis pula sejumlah rumusan untuk menyatukan kawasan dengan persatuan yang kokoh untuk menyongsong era yang gemilang di tengah percaturan politik-ekonomi yang makin sengit, terutama serbuan pasar China, menyusul Amerika dan benua lainnya.

Saat ini, tulisnya, terdapat ancaman okupasi dan hegemoni yang lebih keras dan massif, yaitu dari China dan jejaringnya. China—kecuali yang menganut Islam—berbeda secara kebudayaan dengan Melayu, karena itu terdapat masalah yang menghadang kedua peradaban ini. Dalam sejarahnya pun, China memandang Asia Tenggara sebagai sasaran ekspansi kekuasaan dan pengaruhnya. Di masa lalu, terjadi peperangan dengan Cina, misalnya antara Kerajaan Kediri (Jawa) dengan China, atau pun Vietnam dengan China. Tetapi dibandingkan dengan bangsa-bangsa Kristen Eropa, pendekatan penjajahan Cina jauh lebih halus ketimbang Eropa.

Bangsa Kristen Eropa dalam praktik penjajahannya benar-benar menempuh jalan kekerasan, eksploitatif dan dominatif. Hal ini bukan berarti ancaman penjajahan China di masa depan dapat diabaikan. Asia Tenggara sudah belajar dari pengalaman dijajah oleh Jepang, sekalipun itu bukan bangsa Kristen Eropa. Sebab karakteristik penjajahan di masa sekarang, tidak lagi dilatari oleh motif subjektif untuk kemegahan imperium dan keangkuhan kekuasaan, tetapi oleh suatu alasan objektif untuk memperluas pasar dan sumber-sumber bahan baku dalam rangka mengamankan industri negara bersangkutan, nasib ekonominya dan kelangsungan negaranya.

China dewasa ini, secara diam-diam sebenarnya sudah bertransformasi menjadi penjajah yang senyap, tidak hingar-bingar. Ketergantungannya pada perluasan pasar akan produk-produknya dan perluasan sumber bahan baku industrinya, telah menempatkan negara itu menjadi sosok yang siap menjadi penjajah yang kejam dan bengis. Hanya karena situasinya yang masih saling menguntungkan saja sehingga penolakan dari negara-negara lain akan produk dan pengaruh Cina belum terjadi dengan kencang. Dan bila itu terjadi, China akan terdorong meningkatkan intervensinya dari soft power kepada hard power-nya. Bila itu terjadi, dimana Asia Tenggara secara tradisonal adalah sasaran tatapan mata Cina, maka Asia Tenggara benar-benar akan menjadi koloni China.

Saat ini, masyarakat Muslim di Asia Tenggara memerlukan resep kemajuan yang tidak melepaskan mereka dari jati diri keislaman mereka yang mengakar, bahkan memperkuat kecintaan dan kemenyatuan mereka dengan ajaran Islam. Karena itu, membudayakan spirit dan ajaran Islam yang luhur haruslah terus dapat dikembangkan dan diamalkan oleh setiap penganutnya. Keadilan, kejujuran, keterbukaan, kemurahhatian, kedermawanan, kegigihan, ketekunan, kesederhanaan dan kezuhudan, hendaknya menyatu dalam sikap dan perangai pemeluk Islam, serta dilengkapi pula sikap dan perilaku hidup yang mereka peroleh sepanjang interaksi mereka dengan peradaban Barat berupa sikap dan tindakan rasional, efisien dan efektif, maka kemajuan yang sempurna akan berjaya dari kawasan ini.

Keterangan: kegiatan antara CISFED dengan ISDEV ini telah dilaksanakan pada 14-15 Februari 2015 di Jakarta.

Perkuat Internal Control dengan E-Procurement dan E-Audit

bahrullah aHMINEWS.Com – Dewasa ini, proses pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD kerap mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Proses ini dianggap sangat rawan terjadinya korupsi yaitu melalui modus kolusi, rekayasa, mark-up, dan sejenisnya yang berujung pada kerugian negara. Karena itulah, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu diterapkan melalui berbagai macam strategi, misalnya E-Procurement dan E-Audit.

Karena itu pula, pengendalian internal (internal control) di setiap instansi pengelola keuangan negara sangat dibutuhkan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengamanan aktiva.

Hal tersebut disampaikan Anggota BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. dalam kegiatan Kongres IV Asosiasi Auditor Internal (AAI) dan Pengukuhan Gelar PIA 2014 dengan tema “E-Procurement Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Pengendalian Internal” yang berlangsung pada hari ini (29/10) di The Singhasari Resort, Batu, Malang, Jawa Timur.

“E-Procurement adalah sistem yang terintegrasi antara database sistem komunikasi seluruh/sebagian proses pembelian barang/jasa. Dengan E-Procurement, seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dapat terpantau sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) yang kerap disorot dalam pengadaan barang/jasa,” kata Bahrullah Akbar.

Proses pengadaan yang dimaksud meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, pemesanan juga termasuk mekanisme yang meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai pendukung evaluasi pasca pengadaan.

Bahrullah Akbar berharap E-Procurement ini dapat disinergikan dengan E-Audit yang dikembangkan oleh BPK.  E-Audit adalah bentuk pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik pihak yang diperiksa oleh BPK (auditee) seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Dengan adanya sinergi data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari auditee.Dengan demikian, pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negaradapatdilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif.