Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Perlu Percepatan

HMINEWS.Com – Saat ini ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dalam wacana akademis di Indonesia. Akan tetapi urgensinya sangat diperlukan untuk menunjang percepatan pengembangan ekonomi syariah yang sudah diimplementasikan di Indonesia.

Sapto Waluyo, Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) sebagai salah satu pembicara dalam seminar Ekonomi Politik Islam di Perbanas, Rabu (11/11/2015), menyatakan diperlukan pendekatan yang lebih luas dan signifikan agar perkembangan perbankan syariah yang stagnan dapat ditingkatkan.

“Perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari ekonomi syariah tersendat karena kurang ditopang oleh sentuhan politik di tingkat kekuasaan,” kata Sapto Waluyo.

Sementara Farouk Abdullah Alwyni, Chairman CISFED, dapat memahami mengapa perkembangan ekonomi syariah melambat, hal itu akibat perbankan syariah memang muncul secara bottom up dari masyarakat sendiri. Perkembangan perbankan syariah tidak tepat diperbandingkan dengan perkembangan perbankan syariah di Negara seperti Malaysia, karena Negara tersebut tumbuh secara top down. Untuk hal itu, ia setuju bila saat ini tidak ada salahnya jika pemerintah lebih mendorong lagi agar pertumbuhan perbankan syariah terjadi secara optimal.

“Di sinilah diperlukan sentuhan ekonomi politik Islam dalam menyusun kebijakan agar perkembangan ekonomi lebih maksimal lagi,” kata Alwyni.

Dia juga memaparkan alasan pentingnya ekonomi politik Islam. Menurut dia, di suatu negara yang penduduknya menganut keyakinan Islam adalah wajar jika keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut itu dapat terartikulasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perekonomian.

Sementara Jurhum Lantong, aktivis politik dan juga seorang pengusaha meyakini bahwa ekonomi politik Islam memang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks melingkupi Indonesia sekarang. Ekonomi politik Islam menurutnya bukanlah berpretensi politis, tetapi lebih karena keperluan adanya suatu ekonomi politik yang etis.

“Saat ini Indonesia kekurangan sentuhan politik dan ekonomi yang etis. Berbeda dengan masa lalu saat tokoh-tokoh terkemuka masih memegang kuat alasan etis dalam tindakan politiknya,” kata Jurhum.

Jurhum mencontohkan betapa tokoh seperti Muhammad Natsir, Perdana Menteri di era Soekarno, jika ia mau memiliki rumah di kawasan Menteng Jakarta Pusat, hal itu bisa saja ia peroleh. Tetapi hal ini tidak dilakukan  karena alasan etis Islam.

Seminar yang digelar atas kerjasama CISFED, Perbanas Institute dan Penerbit Raja Grafindo mendapatkan sambutan yang antusias dari para peserta. Penerbit Raja Grafindo sendiri memberikan buku gratis kepada para peserta sebagai sumbangsih terlaksananya acara seminar yang baru pertama kali digelar di Indonesia dengan tema Ekonomi Politik Islam.

Ekonomi Islam Makin Dibutuhkan di Indonesia

HMINEWS.Com – Bagi kalangan media Indonesia, ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dan belum banyak
dibicarakan. Padahal sebetulnya, ekonomi politik Islam merupakan bagian integral dari berbagai aspek yang melingkupi pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Ekonomi syariah telah berkembang dengan pesat, namun ekonomi politik Islam masih harus melalui proses sosialisasi yang lebih luas ke berbagai kalangan. Demikian rilis Center for Islamic Studies in Finance, Economis and Development, Rabu (11/11/2015).

“Dalam suatu negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, sebagaimana ekonomi syariah merupakan hal yang tak bisa dielakkan lagi dalam perkembangan masyarakat, demikian pun sebenarnya dengan ekonomi politik Islam. Lambat laun, ekonomi politik Islam akan diperlukan secara alamiah untuk menangani proses ekonomi politik dalam suatu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sebab, hal itu merupakan hal yang wajar sebagian bagian dari tuntutan dari dalam masyarakat itu sendiri,” ungkap Muhammad Syarifuddin, Sekretaris Eksekutif CISFED yang meluncurkan jurnal Ekonomika Volume 3 di PERBANAS Institute, Jakarta.

Jika dalam praktik ekonomi dan bisnis, ekonomi syariah telah diterapkan dan dikembangkan secara memadai, demikian pun seharusnya dalam politik ekonomi dan penentuan kebijaksanaan pengaturan ekonomi negara, tentu tidak ada salahnya dikembangkan pendekatan ekonomi politik Islam. Sebab ekonomi politik Islam bukanlah dimaksudkan untuk melayani hak dan pandangan warga negara Muslim semata, tapi sebenarnya di dalam rangka memastikan diterapkannya kejujuran, keadilan, transparansi dan pemerataan dalam kebijaksanaan ekonomi.

Pendekatan Ekonomi Politik Islam dalam pembangunan bukan sekedar kajian ekonomi semata, tetapi juga kajian yang bersifat sosial dan politik. Pendekatan ini akan menyentuh kajian terhadap persoalan kemiskinan dan keterbelakangan suatu masyarakat dikaitkan dengan ketidakadilan, ketimpangan sosial, efektifitas pemerintahan, dan persoalan korupsi. Pendekatan ekonomi politik Islam dalam kerangka pembangunan ekonomi, di antaranya adalah upaya untuk mengatasi persoalan non-economy , tetapi sangat berpengaruh bagi ekonomi. Ekonomi Politik Islam tidak akan memisahkan persoalan kemajuan ekonomi dan penguatan institusi-institusi Negara dan kehidupan berpolitik yang lebih baik.

Menurut CISFED, Ekonomi Politik Islam akan menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata dan tidak dinikmati oleh
segelintir masyarakat di perkotaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi perlu di-drive oleh investasi dan tidak sekedar konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut diantarkan kepada terciptanya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat, sistem penyediaan kesehatan yang baik, sistem pendidikan universal bagi setiap warga Negara, sistem peradilan yang baik dan bersih, birokrasi yang melayani, dan tereduksinya aturan-aturan yang menyulitkan masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan bisnis dan investasi. Pada akhirnya hal ini semua akan berpengaruh untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi politik Islam dimaksudkan bukan hanya bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan bagi dunia Muslim semata, tetapi juga dapat berkontribusi bagi kemanusiaan secara umum, termasuk di negara-negara maju di Barat sekarang ini, di mana ekonomi politik Islam diharapkan dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih etis (ketimbang materialis), lebih peduli terhadap sesama, lebih manusiawi, lebih ramah lingkungan, lebih merata, mempunyai visi pemikiran jangka panjang (bukan jangka pendek), dan peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terpenting peranan moralitas dalam masyarakat.