Perpanjang Kontrak Freeport, Bukti Rezim Bermental ‘Inlander’

kuliBenar kata Prie GS, “Siapa  memancing dia gegabah, Siapa terpancing dia lengah.” Hal ini pula tampaknya yang menjadi sasaran utama kisruh nasional seperti benturan KPK-Polri, yang menyedot perhatian khalayak hingga melupakan agenda besar yang disembunyikan.

Saat rakyat dibuat geram dan marah dengan kasus KPK-Polri, pada saat yang sama Kementrian ESDM memperpanjang izin ekspor PT Freeport. Selama 6 bulan ke depan pula pembahasan MOU dengan PT Freeport yang kadaluarsa 24 Januari 2015 diperpanjang.

Kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, R Sukhyar, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar poin kesepakatan yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.

Penjelasannya tampak logis saja bagi, seperti bahwa membangun industri hilir tembaga lebih menjanjikan daripada harus membangun smelter. Keua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan, misalnya pipa, tembaga, aloy, kawat dan plat-plat baja.

Namun kental sekali aroma ketidakpercayaan diri pemerintah terhadap kemampuan dalam negeri dalam perkataan Sukhyar berikut ini: “Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua.”

Pemerintah membiarkan kekayaan Papua terus-menerus dilarikan ke luar negeri, sementara sebagian rakyat Papua mengancam memisahkan diri karena alasan ini. Selepas dari penjajahan, ternyata inferiority complex, mental inlander, mental terjajah dan berjiwa kuli masih melekat di bangsa ini. Masih tidak percaya diri dengan kemampuan dan potensi bangsa sendiri, sehingga selalu menganggap bangsa lain lebih mampu, termasuk untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri.

Redaksi