Mendikbud Apresiasi Upaya Pemda Merauke Majukan Pendidikan

Hasil gambar untuk mendikbud kunjungi papuaHMINEWS.COM, Merauke – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengunjungi beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Kamis (6/10/2016).

Setelah meninjau proses pendidikan di SD Antonius, Mendikbud meninjau sekolah pencetak guru Kolese Pendidikan Guru (KPG) Papua di Kabupaten Merauke. Dalam kesempatan tersebut, ia sampaikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan khususnya daerah Indonesia bagian timur.

“Saya apresiasi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di Papua,” ujar Mendikbud.

Pada kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pendidikan karakter pada pendidikan dasar, yaitu tingkat SD dan SMP. Selain itu, ia juga sampaikan rencana pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Digambarkannya, bahwa seorang guru harus memiliki 3 hal, yaitu keahlian sebagai pendidik, tanggung jawab sosial, serta semangat kesejawatan.

“Tanggung jawab sosial seorang guru merupakan hal penting karena guru bukan sekadar pekerjaan namun panggilan jiwa,” pesan Mendikbud.

Bupati Merauke Frederikus Gabze menunjukkan perhatiannya pada isu pendidikan di daerah tapal batas. Pria yang akrab dipanggil Freddy itu mengungkapkan keseriusannya dalam memperluas akses pendidikan untuk anak-anak di pelosok, salah satunya melalui penyediaan guru.

“Saya jamin lulusan KPG Papua akan menjadi guru-guru di daerah pelosok, daerah terpencil,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sesjen) Didik Suhardi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw, Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan Erman Syamsudin, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Asianto Sinambela.

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Aksi Serempak HMI MPO: Ambil Alih Freeport!

HMINEWS.Com – Pada Hari Anti Korupsi sedunia, Pengurus Besar dan Cabang-Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) melakukan aksi serempak di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia, Kamis (10/12/2015).

Aksi penolakan Freeport di Jakarta
Aksi penolakan Freeport di Jakarta

Di Jakarta Ketua Umum PB HMI MPO, Muhammad Fauzi memimpin langsung demonstrasi, dimulai dari Bundaran HI berjalan kaki bersama puluhan anggota HMI dari Cabang se-Jabotabek menuju Istana Merdeka. Menyuarakan tuntutan agar para mafia Freeport diadili dan PT Freeport hengkang dari Indonesia, serta emas Papua dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Di Gorontalo, para pengurus cabang HMI MPO juga menjalankan instruksi yang dikeluarkan PB HMI MPO sehari sebelumnya, yaitu aksi terkait kisruh PT Freeport. Aksi dilakukan di Bundaran Kampus UNG hingga ke kantor RRI Gorontalo. Menurut salah seorang pengurus HMI MPO Gorontalo, aksi ini sempat mendapat ancaman pembubaran dari pihak kepolisian karena polisi mengaku lelah setelah sehari sebelumnya mengawal Pilkada. Namun aksi berlangsung aman hingga selesai, tanpa pengawalan polisi.

Penolakan terhadap Freeport oleh HMI MPO Gorontalo
Penolakan terhadap Freeport oleh HMI MPO Gorontalo

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, HMI MPO Cabang Yogyakarta dan Sleman melakukan aksi bersama Gerakan Indonesia Berdaulat di seputar Tugu Yogyakarta. Tak ketinggalan, HMI MPO Cabang Purworejo juga berunjukrasa di Bundaran Kota menuju Alun-alun hingga ke DPRD Kabupaten, menyuarakan tuntutan agar aset Freeport dinasionalisasi.

Dalam instruksi ke cabang-cabang HMI MPO sehari sebelumnya, Ketua Umum PB HMI MPO Muhammad Fauzi menyatakan bahwa Freeport telah terlalu lama mengeruk emas dari bumi Papua, sedangkan manfaat yang diberikan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, khususnya Papua, tidak sebanding.

Aksi yang dilakukan oleh pengurus HMI MPO Cabang Purworejo
Aksi yang dilakukan oleh pengurus HMI MPO Cabang Purworejo

Menurut Fauzi, kasus ‘Papa Minta Saham’ sebagaimana diungkap Menteri ESDM Sudirman Said menjadi momen bagi Indonesia untuk segera memutus kontrak karya PT Freeport Indonesia.

“Segera putuskan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Berantas mafia Freeport, dan pengelolaan SDA di lokasi yang ditambang Freeport harus dilakukan oleh BUMN. Ini sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintahan Jokowi-JK terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama Papua,” kata Fauzi.

Transkrip Lengkap “Papa Minta Saham” Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Syamsuddin

HMINEWS.Com – Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (2/12/2015), memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait laporannya tentang Ketua DPR Setya Novanto tanggal 16 November 2015 kepada MKD menyangkut dugaan permintaan saham Freeport yang kemudian populer dengan sebutan “Papa Minta Saham.”

Dalam sidang tersebut Sudirman menyerahkan rekaman utuh dan transkrip pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Reza Chalid. Rekaman utuh itu berdurasi 1 jam 27 menit.

Berikut transkrip yang telah tersebar ke publik.

MS: Maroef Sjamsoeddin
SN: Setya Novanto
MR: Muhammad Riza Chalid

MS: Assalaamualaikum Pak

SN dan MR: Widiiiihh

SN: Gak keluar Pak

MS: Enggak Pak, ada tahlilan.

SN: Gak ke Solo?

MR: Besok?

MS: Ke Solo kan lusa

SN: Kan acaranya 11, Kamis ya

MR: Bukan 12, kata Lucas. Pak Luhut pesen musti ketemu dia.

SN: Yang bayar duluan

MR: Gua duluan ya.

MS: Wah ramai

MR: Loe mau ngikut pesawat gua gak.

SN: Pak Luhutnya kan

MR: Gua sebentar, gua salaman, gua ketemu Pak Luhut gua kabur ke airport. Habis mau ngapain lagi lama-lama, yang penting buat kita nongol, salaman, ketemu Pak luhut udah.

MS: Airport sama kota kan deket.

MR: Iya

MS: Cuma macetnya Solo itu.

MR: Kalau gak naik itu, bisa jam 3 hari hari. Kalau mau. Tapi kira-kira kan bapak kira-kira sudah dapat Garuda kan. Freeport nyupport? (untuk pernikahan anak Jokowi)

MS: Nggak ada. Nggak ada kita

MR: Maklumlah presidennya, sudah banyak. (ketawa)

MS: Tidak mungkin juga terbatas kali. Bikinnya kan di Solo. Kalau seperti Pak SBY dulu bikinnya di istana kan besar-besaran. Kapasitasnya juga besar.

MR: Ini cuma 2.000, 3.000.

MS: Itu yang diundang. Belum keluarga. Kapasitas terbatas.

SN: Saya ditanyain wartawan di kita, Pak itu kan dibatasi oleh Menteri PAN hanya 400. Presiden sudah 2000-3000. Ya nggak ada masalah, namanya masyarakat pengin ketemu presiden.

MS: Menteri PAN kan kadang masih ecek-ecek. Dia pikir, entar gua ngawinin gua sudah pensiun. Ya kan, anaknya Menteri PAN kan masih kecil-kecil. Bayangin aja 400.

MR: Suka-suka dia Pak

MS: Susah Pak, budaya orang Indonesia kan ndak bisa begitu Pak. Bagi orang barat 400 sudah besar banget

MR: Pak Syaf waktu ngawinin anaknya, banyak, pokoknya gua gak peduli. Pesta gua yang bikin.

SN: Syaf siapa?

MR: Syafruddin.

SN: Ooo

MR: Banyak yang datang.

MS: Mana mungkin itu pak.

MR: Tapi jangan saya katanya gitu. Ada aja alasannya.

MS: Susah pak budaya kita budaya kekeluargaan

SN: Nanti saya Desember. Eh membengkak

MR: 9000 lebih. Yang bikin acaranya caranya gitu. Jadi caranya undangan yang kanan untuk besan saja, yang kiri kita. Jadi bukan saya yang undang tapi besan saya. Selesai

———————
SN: Saya itu pak, sudah ketemu presiden, waktu sampai ada 5 pimpinan negara lainnya. Ada ketua MA, Ketua KY, Ketua MK. Saya bilang Pak, Bapak ke Papua. Iya kata presiden. Padahal di sana gak ada yang jemput. DPRD-nya, bupatinya, gubernurnya. Kesel juga. Soal PSSI macam-macam. Saya bilang bikin itu saja istana di Papua. Setuju Pak, kata presiden. Masak ada Tampak Siring, Bogor. Masak di sana tidak ada. Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana. Semua manggut-manggut. Lagi seneng dia. “Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob, Dirutnya, saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk. Sedangkan sekarang kan ada tiga hal, kemarin menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini. Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi, permintaan itu 30 Juta untuk 51%. Mana mungkin saya bilang gitu. Ketiga adalah pembangunan smelter. “Oh oke Pak Ketua. Kalau berhenti itu soal penerimaan saya gak sependapat Pak Ketua. Karena kita itu paling hanya nerima 7-8 triliunlah. Tapi kita keluarkan dananya untuk di Papua, Otsus itu, kita 35 T. Ndak imbang”. Tapi kan itu udah dibantu CSR. “Iya tapi tidak cukup Pak ketua”. Kita besar sekali.

Kedua kalau smelter. Kalau di sana bangun smelter di sana lebih banyak rawa. Jadi kuatirnya waktu. Kalau lihat gitu saya lihat di Gresik ada smelter kecil yang tinggal diterusin. Terus di sana juga ada pabrik semen juga untuk pupuk yang penting kan pakai dana sendiri, tidak melalui dana perbankan kita. “Kita harus paksa supaya cepat-cepat dibangun”. Ya kalau gitu. “Habis itu baru Timika, Pak Ketua”. Yang mana duluan Pak. Dia diam saja. “Yang ketiga, soal apa Pak Ketua”. Soal penyerahan soal sahamnya itu, kan sudah 30 % diminta 51%. Itu tidak mungkin Pak. Ini kan sudah berbagi dengan daerah yang 250 ribu Ha itu, susah juga. Kebayang juga dengan kabupaten lain. Ini tidak mungkin. Terus dia diam saja. Pak Luhut cuma bilang: kita runding. Pas saya makan, presiden samperin saya. “Ini kan Pak Luhut. Itu apa Pak Luhut sudah bicara belum”. Oh iya sudah Pak, Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat. Bagusnya kalau bisa segera. Ngobrol-ngobrol itu. Oh iya sekarang Pak karena sekarang sudah waktunya.

Lalu saya pulang. Saya mau rundingan dengan sama Pak…. Jangan-jangan ini karena yang dulu ada keributan antara anak buahnya Pak Luhut, Si Darmo dan si siapa itu, Sudirman Said diekspos. Ini minta di-clear-ken. Saya akan ngomong ke Pak Luhut. Ya udah. Makanya perlu ketemu itu. Hahahahaa

—————
MR: Jadi gini Pak. Ini bahan dari Pak Luhut dan timnya. Sudah baca?

MS: Perpres sudah baca yang percepatan pembangunan ekonomi Papua.

MR: Jadi mereka itu kan mau maju dulu dibangun di sana. Apa sudah ada konsep di sana? Dari Pak menteri

MS: Oh tidak begitu.

MR: Jadi tetap di Gresik

MS: Oh ndak, UU tidak mengatakan begitu. PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi pemurnian harus dibangun di dalam negeri. PP-nya juga begitu, Pemurnian itu dilakukan 100 persen di dalam negeri. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor harus melengkapi, salah satu diantara enam itu harus menentukan eksak location. Satu lagi soal feasibilty study. Dapatlah di Gresik. Jadi tidak ada yang mengatakan harus di Papua. Setelah kita umumkan di Gresik dan kita tanda tangani 23 Januari itu baru muncul Pemda Papua yang mengatakan harus dibangun di Papua.

SN: Terus janji presiden

MS: Ya betul, kemudian Presiden ke sana, janjikan oke kalau gitu dibangun. Kalau kita bangun di Papua siapa yang mau kasih. Di Gresik saja sudah 2,3 M. Kalau di Papua bisa hampir 4 M. Dari mana mau dananya. Gak mungkin bangun di Papua.

MR: Ya ya. Jadi begini Pak, soal itu saya ngomong sama Darmo. Saya bilang Darmo siap ya. Dia kan ngurusi semua. Dia akan melihatnya ini kalau perlu biayanya besar juga.

SN: Pengusaha juga

MR: Kalau Ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi. Urusan dia saya. Dia dipakai Pak Luhut semua.

MR: Soal saham itu ada pemikiran, PLTA.
MS: PLTA? Yang mau memiliki sahamnya siapa Pak?
MR: Ada nominenya, punya Pak Luhut.
MS: Pak Luhut
MS: Yang sahamnya itu juga maunya Pak Luhut itu jaminan guarantee itu dari Freeport untuk saham itu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Freeport kepada pengusaha.

SN: Pak Luhut pernah bicara dengan Jim Bob di Amerika.

MR: Jadi kalau itu bisa diolah, ini rahasia yang tahu cuma kita berempat ya Pak. Diolah gitu…

MS: Pak itu harus ada yang perlu dihitung pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari enam isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional

MR: Apa?

MS: Arbitrase internasional jalan. Tidak ada lagi itu. 1 Juli lah pak sudah ada kepastian. Sekarang apa guaranteenya kalau permintaan itu dipenuhi, ini juga keluar. Apa garansinya kalau permintaan itu ada signal, 1 Juli sudah ada signal, apa garansinya? Ya to Pak. Apa garansinya

MS: Ini kan masih di Solo.

MR: Ya ketemunya di sinilah. Ketemu Pak Luhut, ini kan masih ada kesibukan. Habis itu baru.. Habis itu Jumat ke Pak Luhut. Harus ditugasin itu dia. Kalau bisa tuntas dan minggu depan sudah bisa settlement. Tanggal 22, seperti usul lalu, Itu yang sekarang sudah kerja. Kita sudah approach beberapa kali. Benar. Kalau Freeport memiliki 15 %, kita pasti bilang.

MS: Kalau tidak salah ada feasibility study, coba ditinjau lagi. Kalau tidak salah Freeport itu off taker.

MR: Itu tadi Pak. Saran saya jangan off taker dulu. Kalau bapak off taker dulu itu akan ada di kedua belah pihak.

MS: Dari mana…

MR: Dari third parties yang…..

MS: Bapak juga nanti baru bisa bangun kalau kita kasih purchasing guarantee lho pak.

MR: Oh ya betul

MS: Ketergantungan bukan dari third party tapi dari kita dong.

MR: Oh iya, tapi kan kalau bapak ikut bikin kan, bapak ikut mengendalikan. Bapak bikin PLTA-nya, bapak ikut mengendalikan

MS: Artinya investasinya patungan, 49, 51.

MR: Iya.

MS: Investasi patungan. Tapi off taker kita juga.

MR: Iya

MS: Kalau gitu double dong.

MR: Enggak double Pak

MS: Modal dari kita, kita juga yang off taker. Anu, kita bicara dulu di depan, supaya kita bisa mengolahnya.

MR: Pak Off taker itu hanya sugar guarantee

MS: Iya purchasing guarantee

MR: Purcahsing guarantee itu tidak ada uang keluar. Hanya guarantee. Maka cuan. Uang keluar itu hanya untuk pembangunan. Kalau itu bapak juga harganya bisa dikontrol pada yang wajar.

SN: Harga itu sektor terbesar.

MR: Iyalah itu kira-kira. Harga perlu dikendalikan yang wajar. Atau kalau terbalik, kalau pure itu, itu kan satu deal. Misalnya Jim bilang Freeport gak usah ikut. Silahkan yang lain, murni. Investor banyak yang mau, gak susah kalau Freeport. Marubeni ngotot mau masuk situ, Cuma harga tinggi. Itu maksud saya Pak. Justru kita sebagai lokal, merasa nyaman kalau itu opsinya sama Freeport. Dibandingkan kalau sama orang luar. China pun ada yang mau Pak.

MS: Ini yang Pak Riza sampaikan yang lalu sama Dharmawangsa itu kan

MR: Iya. Itu harganya yang wajar. Bukan harga yang tidak ketinggian tidak kerendahan. Kan PT-nya milik bapak juga, 51 %. Nanti bapak juga jangan sampai menekan ke induk usaha Freeport, pertambangan.

MS: Kuncinya kan itu lagi, surat perpanjangan itu. Tidak mungkin keluar purchasing guarantee kalau tidak. PLTA mau dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan.

MR: Betul perpanjangan. Ini Komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off take guarantee belum Pak

MS: Lho kalau komitmen, Freeport komitmen. Begitu ada perpanjangan komitmen kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu.

MR: Itulah pak yang perlu duduk itu komitmen

bung-karnoMS: Karena tidak mungkin itu pak. Freeport sudah menanam 4 M Dollar. Sudah yang mempersiapkan underground, untuk infrastruktur dan pesiapan operasional, meskipun tanpa kepastian. Jadi jangan ragu dengan komitmen. Terus untuk smelter Desember nanti kita taruh lagi 700 ribu dollar, itu commitment fee. Itu Desember. Tanpa ada kepastian lho Pak. Karena kita tidak tahu dianggap tidak komitmen

MR: 700 juta ya Pak?

MS: Sorry 700 juta dollar. Apalagi yang kita kurang komitmen. Tidak perlu komitmen lagi. Ini sudah komitmen. Ndak ada ndak ada

MR: Tapi kira-kira kalau konsep tadi mau ambil apa enggak?

MS: Saya nggak jamin mau apa nggak. Tapi kasihkan dulu itu Pak.

MR: Wah kalau ada 700 juta, proposal gitu gua lepas ini

SN: Artinya kalau ada opportunity…. Kan ada di Pak Luhut

MS: Signed dulu itu.

MR: Signed itu pasti itu akan segera

MS: Tapi kalau dengar penjelasan Pak Ketua tadi sayanya enggak begitu jelas. Dari Pak Jokowi ya enggak jelas

SN: Kalau Pak Jokowi itu dia, beliau sudah setuju kalau sarannya untuk di Gresik. Tapi berikutnya di Papua. Tapi ada ujungnya-ujungnya, waktu saya makan itu “Pak Ketua sudah bicara belum Pak Luhut, saya disuruh ngadep ke Pak Luhut, ngobrol-ngobrol. Saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat, yang terjadi antara si ESDM dengan Darmo. Kalau menurut saya, memang Pak, Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan untuk ke depan memang. Kalau dilihat dari, karena dia dengar Pak Jusuf Kalla itu kan terjadi begitu, makanya selalu menyinggung masak Jusuf Kalla terus. Kalau lihat begitu memang dia

MS: Ada ganjalan

SN: Ada ganjalan. Makanya kita harus menutupi. Gak habis-habis

MS: Mempercantik

SN: Mempercantik. Tapi kalau pengalaman kita, artinya saya dengan pak Luhut, pengalaman-pengalaman dengan presiden, itu rata-rata 99 % itu goal semua Pak. Ada keputusan-keputusan penting kayak Arab itu, bermain kita. Makanya saya tahu. Makanya Bung Riza begitu tahu Darmo, di-maintenance, dibiayai terus itu Darmo habis-habisan supaya belok. Pinter itu

MS: Anu The lobbies

(MS, SN, MR ketawa)

SN: Itulah

MR: Pak, Pak. Hubungan Pak Luhut itu dekat sekali dengan Pak Jokowi. Kalau kasih sign beliau keluar, kasih sign, eh beliau kayaknya begini gini, rahasia ya. Ngerti nggak. Paling nggak Pak, kalau saya bilang confirm on, kalau meleset saya habis Pak.

MS: Ndak Pak. Kalau meleset komitmen, kalau sudah keluar komitmen tidak akan meleset Pak. Kalau sudah keluar komitmen. Seperti saham berapa persen Pak.

MR: Itu yang saya juga belum, yang belum

MS: Bapak harus jelas juga berapa persen sahamnya. Karena itu bukan uang kecil lho Pak soal saham itu dan nilai aset Freeport itu bukan main.

MR: Kedua, nilainya berapa. Sama yang itu kan diambilnya harus untung, biar pinjaman bisa recover

MS: Mungkin harus jelas juga Pak, supaya anunya, perhitungannya lebih jelas juga

MR: Bapak itu sudah jalan divestasi sudah berapa persen?

MS: 30 % yang sudah jalan

MR: Yang sudah jalan 9 persen dong

MS: 9,3 % dipegang BUMN

SN: Kalau gak salah itu Pak Luhut sudah bicara.

MR: Pak Luhut sudah bicara

SN: Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek Pak

MR: Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20%, ambillah 11% kasihlah Pak JK 9%. Harus adil, kalau enggak ribut.

SN: Iya. Jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut di San Diago, dengan Jim Bob, empat tahun lalu. Itu, dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 %. 10 persen dibayar pakai dividen. Jadi dipinjemin tapi dibayar tunai pakai dividen. Caranya gitu, sehingga menggangu konstalasi ini. Begitu dengar adanya istana cawe-cawe, presiden nggak suka, Pak Luhut ganti dikerjain. Kan begitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Kuncinya kan begitu begitu lhp hahahaha. Kita kan ingin beliau berhasil. Di sana juga senang kan gitu. Strateginya gitu lho.. Hahahaa

MS: Lobbies

MR: Untuk pertama kali, berapa yang saya olah. Disampaikan, kalau cawe-cawe kan dia juga kerja di konsultan. Dia kan kalau konsultan datang, dia langsung bikin titik.

MS: Ada saya baca..

MR: Saya punya presentasinya. Habis presentasi sedetil itu, habis itu langsung saya telpon. Tanggal berapa itu

SN: Sekarang sudah digarap sama Bung Riza. Hahahaa… Saya tahu Pak..

MS: Tanggal 14

MR: Memang kita tidak mau mencampuri politik. Tapi kenyataannya barier politik itu ada. Kerjanya cepat..Makanya….dan happy. Kita akan kasih pengertian. Pak Luhut pasti oke. Karena Pak Luhut gak terlalu gini juga. Kita happy-happy semua Pak. Kalau bapak happy, kita semua juga happy.

SN: Kita happy Pak kalau Bung Riza yang mengatur

MR: Bukan, kita kerja, kita kan sunggung-sungguh kerja ya Pak ya. Ada prospek. Insya Allah, Allah kasih rezeki. Berjalan. Kan masalah banyak disitu. Sampai empat tahun Pak

MS: Nggak setahun saja, ini selesai urusan monster.

MR: Kalau itu itu bisa sampai 25 tahun

MS: Lama itu Pak. Nggak cuma ini aja Pak. Setiap pembangunan di Papua nanti butuh power tinggal nambah, nambah, nambah Pak.

SN: Pinter ini dibayar sama itu

MR: Menurut saya, cara itu elegan. Freeport yang kontrol, harga dikendali. Freeport bantu cari guarantee, pinjaman. Terus, di sana cicil bagus, bisa kredit guarantee sesuai. Yang enak gitu lho pak. Freeport yang kontrol, semua jalan semua. Pengendali. Kalau kita bikin CSR ke orang-orang kampung kita bisa. Ada Freeport juga di situ. Itulah Pak, bagus sekali itu. Kalau itu misalnya sama China. Jepang itu lain lagi.

MS: Teknologi mau pakai teknologi mana?

MR: China? Gampang itu Pak

MS: Enggak, kalau begini Pak

MR: Dari China. Oh bisa

MS: Ini kan perusahaan Amerika, harus dilihat juga. Jangan lupa yang kecil-kecil gitu. Biar strateginya nyambung nanti pak

MR: Turbin dapat kredit ekspor dari sana.

MS: Itu Pak, smelter Papua sudah ada statement bersama. Pemda Papua akan mencari investor. Statement bersama dihadiri oleh Komisi 7, Ketua DPRP, Ketua MRP, ada Menteri ESDM. Statement bersama.

SN: Yang waktu itu ya

MS: Iya. Dan gubernur mendukung pembangunan smelter. Freeport di Gresik. Kalau dia punya smelter jadi, Freeport akan menyuplai konsentratnya dengan perhitungan B to B ke smelter yang sudah ada akan dibangun. Begitu Pak

SN: Perjalanan tambah sudah mulus dong

MS: Sudah ada komitmen, Gubernur Lucas itu sudah mengeluarkan statemen itu. Cuma kan ada kemungkinan, ini gubernur punya pemikiran bahwa semua smelter semua spesifikasinya sama. Di setiap komoditas mineral itu, mainnya itu beda. Tidak bisa tembaga atau emas itu makan nikel atau bauksit. Dia pergi ke China nyari. Teknologinya nikel dan bauksit. Kalau teknologi tembaga emas itu adanya di Jepang. Dia salah langkah Pak. Gitu lho Pak. Makanya dia agak mandeg mau membangun smelter. Kan teknologinya beda pak. Njlimet itu pak teknologi setelah saya pelajari. Yang top itu teknologinya Mitshubishi.

MR dan SN: Ooooooo

MS: Untuk smelter. Memang gila itu, Jepang memang top. Tidak pakai kimia, tidak pakai kimia, semua fisik. Makanya Freeport itu tidak ada proses kimia dalam pemurnian. Salah langkah dia untuk Papua. Harusnya dia lakukan ini dulu, sudah betul. Bangun dulu Papua secara keekonomian. Bangun dulu infrastruktur Papua secara keekonomian. Jangan bangun smelter dulu di depan. Bagaimana mau bangun smelter kalau enggak ada listrik, enggak ada pelabuhan, enggak ada jalan, enggak ada air bersih, enggak ada gas. Mahal Pak. Bangun dulu nilai keekonomian. Makanya itu Keppresya sudah betul. Makanya Bappenas, sudah cocok itu. Bangun dulu infrastruktur, bagun pabrik semen, pabrik pupuk.

SN: Sudah Pak. Kemarin itu saya diarahkan sama Bu Rini, menteri ESDM jadi nanti itu ditunjuk di Bintuni. Bintuni itu arealnya 6.000 hektar. Itu dibuat di sana itu pabrik pupuk, Antam juga disitu, pelabuhan bukan hanya Sorong Pak tapi di situ. Sehingga ini sebenarnya untuk menunjang perekonomian itu. Ini lagi mulai pembuatan-pembuatan itu yang pihak Dirut Antam, Pak Budi ketemu saya waktu itu, memang betul sedang membuat. Gasnya selain gasnya itu dari apa itu yang di sana…

MS: Tangguh

SN: Tangguh, tetapi juga dari Malaysia, dari Ginting. Mereka dapat itu

MR: Genting, genting

SN: Genting

MR: Benar itu Pak. Ada 5 TCf cadangan di Papua. Itu yang akan disuplai ke tempatnya bapak.

MS: Bintuni kalau mau membawa nanti konsentratnya dari Timika, coba dilihat kondisi geografinya Pak, bagimana berapa cost deliverynya. Faktor cuaca melalui laut. Kalau lewat darat wah pembangunannya gila berat, very costly. Bapak harus lihat line cost-nya, garis pantainya untuk membawa konsentrat dari Timika ke situ.

SN: Ya ya ya.

MS: Kenapa tidak dari Timika dibawa ke Gresik. Karena line cost-ya gampang. Kalau mau dibawa ke Papua harus lihat dari garis pantai

MR: Ooo geografi dengan costnya ya.

MS: Harus lihat itu Pak. Modal

MR: Kalau begitu, tidak ada jaminan pupuk bangun, tidak ada jaminan semen bangun. Sehingga revisinya. Makanya gandeng kita. Mau bangun enggak, gitu. Tapi kalau dipressing nggak ada semua. Orang yang ngasih duit uang ke Freeport, sudah pasti oke, sudah pasti dibeli nih

MS: Off taker-nya banyak.

MR: Banyak off taker-nya.

SN: Iya purchasing guarantee

MS: Harus integrated Pak. Susah ini pak

MR: Kalau orang mau menggaransi, off taker baik pasti bangun pabrik pupuk. Bangun di sana

MS: Itu nanti menjual hasil konsentrat itu secara internasional juga harus dipikiran marketnya

SN: Kalau semen itu Pak, pada akhirnya bisa dibangun di situ gak, Di Timika? Kalau seandainya presiden sudah setuju. Udah, Pak Ketua kita di sini, tapi harus janji di Timika, sesuai permintaan itu bangun pabrik semen di sana

MS: Pak, masalah lahan di Papua itu juga masalah besar. Masalah hak ulayat itu susah. Pak Riza mau bangun di sana, berhubungan sama yang punya, Pak Iza sudah bayar. Nanti pamannya datang kamu bayar ke dia, saya mana. Datang lagi keponakannya. Itu yang bikin perang suku Pak.

MR: Itu mirip di Padang. Sama kalau di Padang

MS: Kepastian hukumnya tidak ada. Ada kebon sawit besar bagus cantik udah jadi Pak. Tiba-tiba ditutup sama gubernur katanya merusak alam. Kasihan Pak buat investor. Itu orang nggak jadi males menginvestasi

MR: Provinsinya Dajjal

MS: Betul Pak zamannya Dajjal

MR: Sama Pak. Gila itu. Itu waktu Riza mengondisikan ngurusi gula, sudahlah begini begini, dia sudah kuasai lahan Pak, pada waktu itu. Beda kongsi. Gua ketawa aja. Makan dulu, kalau udah jalan 5 tahun baru saya ambil.

MS: Diganggu?

MR. Ya enggaklah. Dia juga memulai itu jalan pelan-pelan sekarang. Miliknya Antam. Akhirnya dia bikin pabrik gula di NTT. Hmm begitu

MS: Ati-ati Pak. Betul Pak.

SN: Ngeri, makanya bolak-balik situ.

MR: Tentara

MS: Saya sudah dari 1983 sudah ke Papua.

SN: Oh oke

MS: Saya sudah tahu Papua, bagaimana antropologinya. Hati-hati Pak, gak semudah itu.

SN: Yayayaa. Percaya Pak

MS: Gak semudah itu Pak Papua. Mengedukasi mereka untuk merasa bahwa mereka akan dibangun untuk kesejahteraan mereka, tidak mudah Pak. Costnya tinggi Pak, betul. Kita bangun sekolah, minta dibangun rumah sakit. Tapi kalau ajak pers, hormat bapak. Masak kita sinterklas terus.

MR: Itu ya Freeport pernah bangun pagar yang bagus, yang indah itu buat di gedung. Itu yang bikin perusahaan gua. Punya pabrik di Bandung. Itu besinya di bawa pakai pesawat ke sana. Pegawai saya dibawa pakai pesawat. Gak tahu masih ada apa enggak sekarang. Loe bayangin, tukang-tukang gua naik pesawat

MS: Anu itu memang soal sikap mental Pak.

MR: Sadis itu, memang tidak gampang

MS: Kalau mau pembebasan lahan itu tidak mudah lho pak. Kalau tidak salah itu tiga kabupaten untuk PLTA itu.

MR: Kalau itu mudah-mudahan bisa cepat. Karena…

MS: Yang anti sama gubernur juga banyak lho pak. Yang dulu sakit hati sama gubernurnya sekarang sudah mulai kuat lho Pak.

MR: O ya

MS: Iya. Wagub itu belum tentu bisa jalan sama gubernurnya.

SN: Papua sama Papua Barat

MS: Papua. Coba tolong dimatangkan mengenai saham.

MR: Yang saham. Soal saham itu, saya bicara ke Pak Luhut. Kita sudah bicara. Weekend saya ketemu. Biar Pak Luhut yang bicara ke bapak

SN: Biar cepat selesai

MR: Kan ini long weekend, hari Minggu nanti, saya temui Pak Luhut, bisa minggu malam. Biar Pak Luhut cek dan kita…. Saya yakin itu

SN: Presiden sudah dikasihkan ke Pak Luhut itu berapa kali. Si Darmo, kalau bapak denger cerita di dalam. Apa yang kita inginkan bisa, presentasi ke presiden tiap hari.

SN: Presentasi ke presiden setiap hari.

MR: Kalau memang gawat keadaannya, saran saya jika mau malam Sabtu atau malam Minggu

SN: Besok

MR: Why not. Pak Luhut oke. Kita ketemu sama Pak Maroef, hari minggu malam. Kita ngumpetlah. Seeeeeeeet dia action minggu depan. Nggak lama Pak. Next week two week. Bisa kau angkat akhir Juni selesai urusan. Begitu ini selesai ini saham bisa

SN: Saya sih yakin itu karena presiden sendiri kasih kode begitu dan itu berkali-kali. Yang urusan kita di DPR, itu kita ketemu segitiga, Pak Luhut, saya dan presiden. Akhirnya setuju. Ngomongnya gini presiden. Saya sudah ketemu presiden cocok itu. Pengalaman ya, artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai menteri-menteri, yang gini-gini. Enggak ngerti malah bapak

MS: Ada lobbies-nya

SN: Strategi

MS: Ini Henry Kisinger-nya

SN: Henry Kisinger Hahahaa

MR: Kita ini orang kerja, strateginya. Jadi Freeport jalan, bapak itu bisa terus happy, kita ikut-ikutan bikin apa. Kumpul-kumpul. Gua gak ada bos, nggak usah gedek-gedek. Ngapain gak happy. Kumpul-kumpul. Kita golf. Gitu, Kita beli private jet yang bagus, representative. Apalagi

SN: Iya

MR: Buat kita itu tak ada yang rakus. Ini mutual benefit, konsepnya mutual benefit. Barangnya kita semua. Kita semua kerja. Freeport 51 kasih kita lokal, support financing. Ya Pak

SN: Kalau Freeport menjamin, semua juga gampang. Semua bank langsung kasih.

MR: Kan itu buat tambang

SN: Otomatis, merem aja itu

MR: Lumayan ini, untuk kumpul-kumpul paling 1 juta dollar.

SN: Hayyaah

MR: Saya ikut masuk ke Dharmawangsa ini, cost yang mereka bawakan sudah, tapi masih gedean mereka porsinya. Terlalu lama mereka itu boros. Saya yakin Freeport pasti jalan. Kalau sampai Jokowi nekat nyetop, jatuh dia.

MS: Yang jadi itu Amerika. Nggak diterima di Amerika

SN: Pengalaman saya ya Pak. Presiden ini agak koppig (kopeh, bahasa belanda) tapi bisa merugikan semua. Contoh yang paling gampang itu PSSI. Apa susahnya ini ya, saya bicara. Saya harus bicara Freeport itu saya bicara dulu PSSI. Saya bilang, Pak Presiden pengalaman saya zaman SBY, SBY turun tangan. TV-One yang sudah menyiarkan liga dan lakunya bukan main, terpaksa harus dihentikan karena sudah teriak-teriak, ini menyangkut sponsor, pengangguran mereka, menyangkut macem-macem. Jadi bisa menurunkan juga kredibilitas isu-isu presiden. Presiden, Pak Ketua khusus PSSI saya tidak ada apa, apa tidak ikut campur dengan pihak mereka. Supaya Indonesia itu bangkit. Saya bilang, ada peraturan FIFA mengharuskan. Kalau saya yang kurang menguasai, Ketua MA menyampaikan hukum-hukumnya. Disampaikan pak, hukum-hukumnya. Kalau sudah bilang enggak, ya enggak, susah kita. Tetap saja. Kita dikte saja. Gitu Pak. Koppignya dia buat bahaya kita. Kedua, Ketua MA sampai merasani sama saya enggak berkenan sama presiden. Wah gak cocoklah.

MS: Chemistry enggak nyambung

SN: Enggak nyambung Pak. Ketemu dua kali di tempatnya Menteri PAN, waktu pelantikan ngobrol itu lagi. Ketemu lagi. Enggaak. Ini harus kita rekayasa pak.

MS: Pengalaman ini ya Pak

SN: Kadang-kadang dia kalau egonya ketinggian, ngerusak Pak. Ngono Pak. Makanya pengalaman-pengalaman saya sama dia, begitu dia makin dihantam makin kenceng dia. Nekat Pak. Waah

MR: Saya kaget itu Pak, Saya kan kenal Jokowi, lama sekali Pak. Saya itu jodohin terakhir, ngedorong Jokowi jadi capres. Saya, Pak Hendropriyono dan Pak Budi Gunawan. Seminggu sekali kita rapat di rumah Pak Hendro ama Jokowi. Paling lambat dua minggu sekali, selama setahun sebelum capres Pak. Walaah alot Pak, saya suruh ganti baju. Wah, Pak ganti baju dong. Saya ngobrol sama Karni Ilyas dia kan sosialis. Sosialis kok pengusaha, kalau sosialis. Itu bukan

SN: Berbahaya Pak. Bahaya kalau dia selalu begitu. Ada lagi pengalaman saya Pak.

MS: oke

SN: Pengalaman yang betul-betul saya mengalami bersama-sama Pak ini, bersama-sama Pak Luhut. Akhirnya saya minta tolong Pak Luhut, untuk memulai pemilihan Kapolri. Itu asli Pak. Bagaimana itu kita berusaha supaya Budi, karena Ibu Mega yang call, yang telpon. Itu kita pakai apa aja enggak pak. Itu bisa terjadi pada saat beliau mau ke DPR. Bingung dia Pak menghadapi DPR gitu. Disuruhlah Menkopolhukam, sama Setneg, sama Mendagri ketemu saya. Saya bilang udah deh nanti kita atur duduknya gini, enam pertanyaannya saja deh. Itu telpon lagi, tadi kan semua tim. Dia minta dua saja. Duduknya minta yang santai, sesantainya, tidak ada pertanyaan yang ini. Wah nanti cuma bulat-bulat itu Pak. Bagaimana saya menenangkan fraksi-fraksi supaya mau begitu kan. Banyak akal, pokoknya bisalah. Dia datang, kita akali. Soal BG itu, pokoknya lari ke BG minta kapolri dia. Nanti Pak Luhut. Saya cepet-cepet ke Pak Luhut gimana jalan keluarnya. Pak Luhut kasih jalan. Entar gini. kita malam-malam ya waktu itu. Entar jawabannya gini aja, Presiden ngomong gini soal BG akan kita serahkan kepada nanti yang terpilih. Siapapun yang diusulkan oleh pejabat yang terpilih setuju. Ayo kita draft. Draft kita bertiga. Bener Pak Luhut itu. Begitu draft selesai, Pak Luhut jam 9 keluar lagi, Wah kalau Pak Jusuf Kalla datang nanti bisa berubah. Pak Jusuf Kalla itu ngotot BG. Ini bener, Pak Jusuf Kalla itu bener. Itu pun diatur gimana akhirnya presiden bisa perintahkan Pak Jusuf Kalla enggak datang. Dia pindahkan ke sana, pindah ada acara. Padahal kita sudah siapin tempatnya itu pak. Jadi satu itu, satu ini. Jadi waktu pagi-pagi kita rapat jam 10 mundur jam 10,30. Itu jam 08.00 Pak Luhut datang. Catat aja begitu banyak. Kata Pak Luhut, jangan. Ini cukup selembar ini. Saya sudah runding dengan saya. Betul kan saya sudah ketemu Pak ketua. Waktu dia datang, saya buat bercanda buat apa, buat apalah semua. Akhirnya kita duduk. Saya lihat dia bawa tas kayak orang norak. Ajudan bawa tas yang isinya banyak yang banyak itu. Itu kertasnya ini. Terus gimana Pak Luhut. Bapak periksa aja. Nanti saya atur, saya ngomong, bapak ngomong. Kira-kira nanti kan ada dua hal, soal masalah Kapolri dan soal masalah APBN. Terus dia ambil. Saya lihat lirikan kertas yang mana yang diambil, kertasnya Pak Luhut. Jadi waktu di APBN semua fraksi ngomong tapi semua ngomong BG, semua ngomong BG. PDIP ngantem presiden. Dia berbisik-bisik, masak PDIP sendiri ngantem saya, saya kan presiden. Tapi gak peduli apapun kehendak Bu Mega gak peduli. Dijawab pertanyaannya. Setelah saya dengarkan semua soal Pak Budi Gunawan, semua saya turut tampung tetapi mekanismenya adalah saya serahkan kepada Kapolri yang terpilih. Persisnya itu dibaca begitu. Dibaca. Ini pengalaman Pak ya. Selesai, sampailah cerita itu ke Ibu Mega. Marahlah pokoknya, sampai ke Solo dan macam-macam.

MR: Di Solo ada…., ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto pokoknya koalisi mereka, Dimaki-maki Pak, Jokowi itu sama Megawati di Solo. Dia tolak BG. Gila itu, saraf itu. Padahal, ini orang baik kekuatannya apa, kok sampai seleher melawan Megawati. Terus kenapa dia menolak BG. Padahal pada waktu Pilpres, kita mesti menang Pak. Kita mesti menang Pak dari Prabowo ini. Kalian operasi, simpul-simpulnya Babimnas. Bapak ahlinya, saya tahu saya tahu itu. Babimnas itu bergerak atas gerakannya BG sama Pak Syafruddin. Syafruddin itu Propam. Polda-polda diminta untuk bergerak ke sana. Rusaklah kita punya di lapangan.

SN: Termasuk Papua

MR: Termasuk Papua. Noken kita habis.

SN: Habis Pak, hampir setengah triliun.

MR: Kapolda Papua itu kan sahabat saya, sahabat deket.

MS: Tito

MR: Tito. Akhirnya ditarik ke Jakarta supaya nggak menyolok, jadi Asrena. Sekarang Papua sudah jalan, kasih hadiah sama Jokowi. Padahal maunya Jakarta bukan dia. Pak BG maunya bukan Tito. Pak BG maunya Pak Budi. Tapi Budi ditaruh Bandung. Tito Jakarta. Yang minta Jokowi.

SN: Jawa Barat hahaha

MR: Gila Pak. Alot pak orangnya Pak.

SN: Pengalaman itu, maksudnya saya pengalaman itu. Jadi kita harus pakai akal. Kita harus pakai ini. Kuncinya kan ada kuncinya. Kuncinya kan ada di Pak Luhut, ada saya. Nanti lempar-lemparan. Ada dia strateginya. Cek gocek

MR: Darmo ini disayang sama dia karena, Si Darmo kalau presentasi, lulusan Amerika, sudah kuliah PhD pintar. Jokowi happy terus. Ini saya tahu. Darmo ngomong Pak itu didengerin. Gitu Pak

SN: Cuma sudah dibeli gara-gara ketemu bapak, dikunci, sreeeet. Berubah

MR: Dikawanin lah.

MS: Hasil lobi ya

SN: Semuanya, semua istana beliau bisa biaya yang lain-lain, biayain semualah.

MR: Sebelum bubarin Pak, kalau gak gini Pak. Saya ini kan pedagang, Saya ikutan politik kan karena teman-teman saja. Baik, gak cerai. Saya pedagang. Saya bilang eh ini saatnya damai. Kita kumpulin semua yuk. Kumpul Bang Ical, Anis Matta, Hatta, pokoknya semua kita kumpul.

SN: Panggil Pak Luhut

MR: Kita undang Pak Luhut datang. Saya siapkan depan. Ada Pak Luhut ama timnya. Saya bilang itu, saat ini kita sudah kalah. Kalah Pilpres. Tapi kita akan balas tahun 2019. Cuma sekarang kita harus berdamai membangun negara. Jangan ikut. Presiden sama wapres enggak boleh diganggu, saya bilang. Kita cari makan. Sekarang Pak Luhut yang ada di sana, Ini temen-temen dan kita minta ikutlah Pak Luhut. Coba Pak Luhut sampaikan ke Jokowi. Kalau mau sepakat begitu kita dukung. Ini saran saya. Mulai ngomong rurururuurr… Akhirnya sepakat pak malam itu, oke kita dukung Jokowi JK supaya sukses. Nanti 2019 ceritanya lain. Langsung deh pada dukung Jokowi, pada ketemu Jokowi semua. Prabowo apa dukung Jokowi. Sejak itu. Makanya Pak, DPR gak pernah ganggu Jokowi. Gak pernah ganggu Jokowi. Malah yang enggak mendukung Jokowi itu PDIP. KMP enggak, semuanya mendukung. Itu kita happy juga sih. Kalau negara aman kita punya jalan. Tapi kalau ribut terus di parlemen, pusing kepala. Bayangin sudah kurang aman negara, ekonominya ancur.

SN: Kesalahan menteri-menterinya juga.

MR: Ya presiden juga andil.

SN: Ya kita harus jujur

MR: Kalau Pak JK presiden,

SN: Wah terbang kita.

MR: Atau dia pasrahin Pak JK urus ekonomi saja, saya pergi dah blusukan. Pak JK urus saja ekonomi

SN: Ya tapi sekarang sudah dibatasin terus presiden

MR: Obyektif ya Pak, kita pengin ada growth, bisnis kita jalan, semua orang gitu kan. Gaji lancar pajaknya gak gila-gilaan. Pajaknya gila Pak. Pajaknya dahsyat Pak

MS: Semua macam-macam dipajakin ya

SN: Hancur

MR: Iya.

SN: Mobil jeblok, orang beli gak bisa. Perbankan gak mau lagi, hancur.

MR: Kalau Freeport mah gak ada kaitannya sama ini. Kalau saya ada ritel, saya punya air lines, hancur berdarah. Rupiahnya jelek marketnya drop. Saya ada perusahaan ritel, saya punya toko-toko orang perempuan di mall-mal, gubrak, waduh gila pak. Bagaimana nasibnya. Perkebunan sawit juga jeblok perusahannya. Gimana pula

SN: Gak ada uang

MR: Gak ada uang. Rakyat udah gak ada uang. Gak ada demand, drop.

MS: Itu konsep PP 15 untuk sawit gak jalan Pak? Padahal itu konsepnya presiden untuk CPO

MR: Hancur pak, hancur Pak

SN: Presiden itu senang meresmikan meresmikan. Tapi sekarang gak jalan. Sekarang dia serahin ke Pak Jusuf Kalla. Saya ketemu Pak Jusuf Kalla. Jusuf Kalla bilang “wah ini banyak yang gak jalan.” Saya bilang jangan meresmikan terus

MR: Kalau pak JK itu pengusaha.

SN: Bagus itu Pak

MS: Dia bisa menghitung

MR: Bagus Pak. Dia bisa meng-create. Kalau tahu sekarang kita lagi berdarah. Dia gak mungkin menghindari, dia tidak akan diam. Dia akan cari akal. Jokowi mana mau ketemu kita. Alah

SN: Ini kaya PSSI babak belur.

MS: Kita kan sponsor Persipura. Bubar Pak. Pada ngirim surat mau membubarkan. Kasihan Persipura

MR: Pemain bola itu kalau dia gak main dua bulan, otot-ototnya rusak semua

MS: Drop semua. Sakit semua. Sakit jantung semua Pak

SN: Kembali itu Pak. Pak Luhut ditakutin, enggak bisa enggak

MR: Sebetulnya lepas dari apapun, nasibnya jelek. Jujur saja ya Pak, nasibnya jelek sebagai bangsa Indonesia. Mendingan karena Jokowi tapi kita kan berdarah. Masak musuhan itu kan gilaaa. Aduuhhh… Ampuuunnn ampuunnn.

SN: Ampuun

Pergantian Menteri Kelautan dan Peneggelaman Kapal Asing

MR: Si Alid, Alidu mau ngomong sama KEN. Sama KEN kan hopeng. Ngomonglah duluan sama Cicip. Dapat ijin nangkap ikan. Beli kapal 10, join ama China, bikinlah KMA. Ada ijin, keluar semua. Kapal sudah datang. Cicip diganti Bu Susi. Sama Bu Susi, kapal asing gak boleh nangkap. Bangkrut dia langsung. Ganti pakai bendera Indonesia kapalnya. Kapal 350 Dwg harus buatan Indonesia. Buatan asing gak boleh beroperasi di sini. Bangkrut langsung. Edan Pak, ini ngaco Pak, gawat ya

SN: Eksport aja berhenti. Megenai di tempatnya Susi semua, banyak gulung-gulung tikar semua.

MR: Enggak cuma situ. Tempat lain juga sama

SN: Iya. Itu presiden gak tahu

Larangan Miras dan Pencopotan Rahmat Gobel

MR: Ada lagi teman Pak. Dia memang bisnisnya minuman. Dia bikin UIC, Si Aseng, tahu kan Pak. Ini pabrik dia, 150 juta Dollar investasinya. Pabrik dibikin udah mau jadi, ada peraturan ama Rahmat Gobel, penyalur-penyalur itu gak boleh jualan bir. Berhenti. Pabrik gak jadi diresmikan. Bayangkan Pak. Berdarah Pak. Gila

MS: 150 juta dollar Gila

MR: Banyak kasus Pak. Belum lagi pengusaha batubara.Tapi pak kita muter-muter dia masih presiden Pak. Suka gak suka harus kita bayar udah Pak. Ya kan

MS: Masih panjang

SN: Masih panjang

MR: Yang penting gakpapa, yang penting halal

SN: Rakyat itu suka gak suka ama dia dianggap itu bener semua.

MR: Iya. Salah gak salah jalan terus. Yang dianggap salah menteri-menterinya. Dia enggak. Gila dah. Haduuuhh

MS: Tapi kan Pak Riza masih ada Pak Ketua yang back up.

MR: Ah kalau saya kan Pak, hidupnya biasa saja. Itu kan saudara saya, banyak saudara Pak.

SN: Karena Itu Pak, seperti kata presiden, rata-rata kita minta itu setuju tapi harus pakai strategi. Ya kita selalu kadang-kadang salah kita

MR: Pak Jokowi sudah baik, sudah baik Pak cuma sekarang dirombak. Sekarang sudah baik banget. Sekarang dirombak lagi. Jangan bawa ke ranah politik

MS: Membantu politik, membantu urusan politik

MR: Betul Pak.

SN: Kayak HR.

MR: Saya sama Pak Marciano. Aduh Pak Riza, jangan muncul, jangan muncul kata saya. Biarkan dia bantu Prabowo tapi jangan muncul. Pak, saya gak muncul susah Pak. Gimana muncul ketahuan.. Usahakan jangan muncul. Percaya omongan saya. Bener juga omongannya. Gua muncul di Polonia, puk puk puk langsung muncul di sosmed. Aduuuh saya lagi sama Prabowo dan hati. Ya udah mau apa, nasib.

SN: Nasib duit keluar banyak. Duit Pak. Itu saya lihat kasihan. Ngapain itu, udah. 50 M, 30 M. Begitu kita hitungin udah 500 M. Ngapain. hahahaa

MS: Lewat Pak

SN: Lewat Pak

Skenario Pencapresan Jokowi

MR: Padahal duit kalau kita bagi dua pak, hepi Pak. 250 M ke Jokowi JK, 250 M ke Prabowo Hatta, kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal nggak baik. tapi kan sekarang udah gak ada masalah. Sudah normal. Gitu

SN: Saya ngomong sama presiden, ini Pak Bung Riza juga bantu. Oh ya ya itu dia kawan saya baik. hahaha

MR: Memperjuangkan dia itu capek sob. Segala macam cara, Pak Hendro ngomong sama Megawati waktu di Kebagusan. Belum saatnya. Dikira sekaligus. Belum Pak. Saya itu baik, saya kasihan sama Pak Jokowi, saya akan bantu Pak Jokowi ke Hatta sebagai cawapres. Pak Jokowi sama Hatta mungkin Pak, tapi Mega-nya gak mau. Saya sama Hatta itu sahabat.

MS: Jokowinya mau, Pak?

MR: Jokowinya mau banget sama Hatta.

SN: Tahu tahu pisah, pusing sudah terlanjur ke Pak Hatta

MR: Tapi itu kan pengalaman.

SN: Tapi kalau ngomong baik-baik, lamaa menikmati. Kayak yang kemarin itu yang Fahri dan Fadli Zon marah itu. Itu kan gitu Pak soal UU. Udah kerja capek-capek. Jam 2 kita ketemu lagi, Semua wakil ketua dan komisi II saya ajak ketemu presiden. Jelasin. Sama Fahri dijelasin, efeknya bahayanya. Jelasin. Saya tengahin bapak presiden, sambil becanda nih. Udah becanda terus dia tenanglah. Itu menteri-menteri, menteri Polhukam gak ada yang ngomong Pak. Nanti jawab gini pak. Saya tidak setuju karena ini ni, singkat. Marah dong temen-teman. Bapak presiden, kalau buat saya ini pak. Apa gak sebaiknya kita pertimbangkan dulu. Ya saya setuju Pak ketua. Ya bapak kan mau rapat kta pertimbangkan, Walau nanti diputuskan enggak tapi paling enggak jadi dipertimbangkan. Tapi pakai guyon dulu. Kalau enggak gitu dia stik. Dia stik mati kita.

MR: Saya bilang ke Pak Marciano. Pak saya gak berani ke rumah bapak dulu Pak. Begitu saya ke rumah bapak, ada yang ngabarin kalau sudah dicap. Habis Pak Jokowi dilantik, saya nggak berani dulu. Udahlah biar bapak kerja tenang, Sekarang dia sudah aman.

SN: Udah tahu lah, kan Pak Luhut lapor semua pertemuan itu kalau Bung Riza semua yang ngatur

MR: Saya sih bukan menjilat dia pak. Tapi kalau temen-temen saya paling gak hepi, pada ribut semua. Nanti rusak negara kita.

SN: Waduh hancur

MR: Iya kan. Maksudnya biar harmonis, harmonis rukun. Kalau Pak Luhut kan sahabat lama. Ya udah kita duduk Pak Luhut.. Pak Luhut gak percaya. Belum cukup sama gue. Udahlah bisalah. Gua yang atur, gua jamin. Wah seneng banget, Pak Luhut ke Pak Jokowi. Nih si bos yang urus katanya. Dia mau bawa ke istana, Riza tolak. Wah kalau saya ke istana, ada yang motret. Tambah pusing kepala saya. Susah ini Pak, tukang gosip

MS: Makanan empuk

MR: Iya makanan empuk. Wah gila betul. Kita kerja benar.

MS: Pak terima kasih waktunya Pak

SN: Sekarang komisaris di sana. Komisarisnya orang Papua-nya tiga, kemudian Indonesia non Papua Pak Marsillam, Pak Andi Mattalata, satu lagi bekas Presdir.

MR: Pak Rozik ya

MS: Oh, bukan itu presdir waktu kontrak

SN: Hidayat itu beberapa kali ketemu saya. Nututi, saya menghindar terus. Saya sudah tahu itu. Kan saya tahu bahasa di Presiden kayak apa. Kan dia tiggal begini Pak. Rahasia terjamin, Orang lain gak ada yang ikut, Menteri pun gak tahu.

MS: Kalau tahu Pak?

SN: Kalau misal, situasi menterinya juga bisa terus, tapi juga belum tentu terus. Kalau gak terus tahu Pak bocor.

MS: Lain cerita lagi itu Pak

SN: Karena menterinya enggak share ini. Surabaya sama presiden itu hadir di PDIP. Dia ikut dari Papua pak. Dia lihat ada di VIP lounge, dia cari saya. Pak Ketua saya tahu pak ketua ada di sini. Urusan Papua tolong pak ketua. Insya Allah. Sudirman gitu. Jadi panjangan ngomongnya, bapak presiden gini gini. Baik-baikan aja. Kalau ribut, masih muda saya dihantam ama Darmo.

MR: Darmo ikut ke Papua dia

SN: Darmo ikut ke Papua?

MR: Ikut dia.

SN: Terus di pulang dia

MR: Dia sama presiden hanya sampai Surabaya. Terus menterinya pulang

SN: Presiden itu gak hepi gara-gara itu, Dia gak gepi itu, menteri ini, Jonan dan Bappenas. Kalau ngomong itu saya pusing Pak Ketua, sama menteri ini.

MS: Andrinof

SN: Andrinof

MS: Terima kasih waktunya. Kita tunggu anunya aja kepastian gimana, kelanjutannya

MR: Saya bicara Pak Luhut, kira-kira apa. Terus oke, kita ketemu.

SN: Harus itu pak

MR: Saya akan bilang Pak Luhut

SN: Harus cepet. Karena kasihan beliau, Pak Luhut dikasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab share holder. Gimana caranya sukses, harus cari akal kan gitu.

MS: Tanggung jawab itu paling berat itu karyawan dan keluarganya

MR: Betul itu Pak

MS: Kalau share holder kan duitnya banyak. Tapi karyawan itu 30 ribu lebih. Itu kan bangsa kita semua. Kalau share holder ini tutup masa bodo amat.

MR: Dan selalu dipikir karyawan

MS: Dan Freeport gak pernah PHK lho pak. Itu saja Pak. Pikiran saya itu karyawan. Karena saya sudah lama masuk Papua. Saya tahu betul masyarakat Papua.

SN: Oke Pak.

MS: Baik Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya duluan Pak. Makasih Pak, mari. Pak Riza makasih Pak. Mari

SN: Yuk Pak

MR: Cakep deh

SS, SN, Freeport dan R – Memetakan Kepentingan dalam Diplomasi

Andi Hakim
Andi Hakim

Sudirman Said (SS) seperti pernah kita ulas memang masuk dalam ‘jebakan Batman’ dan menjawabnya dengan tindakan blunder. Sudirman yang sepertinya tengah berpikir bahwa posisi menterinya tidak lagi aman “berinisiatif” melaporkan transkrip pembicaraan Ketua Dewan Setya Novanto (SN). Yang lalu transkrip ini “seolah-olah bocor” ke publik dan menjadi perbincangan serius kalangan pengamat politik.

Sebagaimana ulasan terdahulu dari perspektif negosiasi, Sudirman memang melakukan blunder, yaitu keliru langkah yang menyebabkan dirinya semakin terpuruk dan terancam besar.

Di dalam buku-buku mengenai teknik diplomasi, negosiasi, maka ada bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu teknik konsultasi. Yaitu bahwa dalam sebuah pembicaraan penawaran-pengajuan kepentingan selalu berlaku sesi konsultasi. Di sesi ini diperjelas peta kelompok kepentingan, peta aktor, peta pendukung (supporter), peta lawan dan peta items yang dapat atau mustahil diubah dari masing-masing pihak.

Bila kita petakan terlebih dahulu kepentingan-kepentingan tadi maka, kita hanya mendapatkan dua pihak berhadapan dalam kasus ini, yaitu negosiasi antara Freeport dan Pemerintah. Mengapa pemerintah? Ini karena perusahaan besar sekelas Freeport sampai perusahaan tempe bacem pasti berhubungan dengan perizinan, dan itu ada di tangan pemerintahan negara bersangkutan.

Jadi: Aktor A (Freeport) versus Aktor B (Negara)

Negara ini mesti kelompok eksekutif (pemerintah), mengingat perizinan disahkan di sana. A. Sehingga bagaimana posisi SN yang adalah ketua/anggota legislatif mewakili aktor B (?) tidak lain dan tidak bukan mesti ada penunjukan dari Aktor B. Maka di sini SN adalah, seperti kita pernah ulas adalah mediator ditunjuk atau appointed mediator, dia tidak mungkin ke sana sebagai kapasitas pribadi, membawa misi pribadi, hasrat dan nafsu ambisi pribadi.

Oleh karena itu, SN tidak mungkin tidak sebagai orang yang ditunjuk harus melakukan KONSULTASI. Konsultasi di sini bentuknya adalah menghubungi orang-orang di lingkaran elit eksekutif, ya kita sebut saja orang Istana.

Sementara itu Sudirman Said, seperti disampaikan Luhut sama sekali tidak melakukan KONSULTASI dengan presiden atau dirinya ketika melaporkan rekaman kepada pihak legislatif. Di sini, kata kuncinya kembali ke soal otorisasi yang diwakilkan dengan prinsip KONSULTASI. SS tidak berkonsultasi dan karenanya ia salah!.

Tetapi apakah benar jika dia mengatakan bahwa alasannya maju ke legislatif untuk melaporkan transkrip adalah bagian dari revolusi mental, memberantas korupsi, dan membela hak rakyat atas sumber daya alam? Nah di sini dalam sebuah negosiasi, pendapat Sudirman tidak akan dianggap dan menjadi batal. Sebab pernyataan seorang Luhut yang adalah orang lingkaran inti istana sudah menjelaskan bahwa SS tidak berkonsultasi, dan dengan demikian ia tidak mewakili otoritas siapapun dalam pemerintahan.

Lalu atas kapasitas sebagai apakah ia melaporkan hasil transkrip? Jika sebagai menteri dia melakukan sub-ordinasi dari pimpinannya yaitu Presiden dengan tidak berkonsultasi.

Bahwa dalam transkrip itu ada seseorang berinisial R. siapakah R? Mengapa R mengatakan soal pembagian Saham, pembelian jet baru, dan lain-lain yang kemudian seolah-olah semua kata-kata itu adalah permintaan dari seorang SN. Lalu apakah R ini adalah mediator dari pihak Freeport? Saya yakin Freeport tidak akan membenarkan atau menyalahkan. Oleh karena itu maka negosiasi ini memang bukanlah ke arah mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak, tetapi tidak lebih dari sebuah jebakan-jebakan untuk mengalihkan arah negosiasi yang lebih penting.

Sangat mudah difahami, jika kehadiran SS dalam dagelan ini sama sekali blunder dirinya yang terjebak dalam skenarionya sendiri yang belum matang. Ia masuk ke dalam jebakan pihak A.

Pihak B (negara) dalam hal ini diwakili pemerintah, tentu tidak akan menerima false-flag dari pertemuan informal via pembicaraan SN dan seseorang berinisial R. Ini karena SN mesti sudah mengantongi otorisasi tetapi kenyataannya R bermain-main dengan strategi pengalihan items.

Ucapan Jokowi, Luhut, yang dengan tegas berkata bahwa Freeport diancam untuk ditutup adalah push (dorongan) baru, adalah sinyal bahwa mereka harus kembali maju ke meja perundingan dengan hal yang lebih serius dan skenario jebakan batmen ala R tidak boleh lagi terulang.

Kesimpulan

SN tidak bersalah, R adalah penjebak (dan kita perlu tahu siapakah dia?) dan SN mustahil hadir tanpa otoritasi dan konsultasi Istana. Sudirman harus dipecat, karena sok tahu mendefinisikan dirinya sebagai pembela SDA rakyat dan melupakan fungsinya sebagai orang yang harus berkonsultasi.

Dan Freeport memang harus ditekan lebih keras dan berhenti bermain-main dengan isu-isu seperti korupsi dan mungkin besok isu pemekaran papua jadi provinsi Australia. Persoalan apakah setelah dipaksa maju untuk negosaisi kontrak nantinya ada deal-deal baru Freeport dengan bajingan-bajingan baru, kita penonton memang cuma bisa menulis status saja.

Andi Hakim

Mediator Ditunjuk. Memahami Teori Permainan dalam Diplomasi

ANdi HakimSaya melihat bahwa laporan Sudirman Said (SS) di DPR yang mengatakan bahwa ada rekaman pembicaraan Setya Novanto terkait permintaannya akan saham Freeport yang mengatasnamakan bagian lain bagi Presiden dan Wakil Presiden adalah blunder dari Sudirman sendiri. Dalam negosiasi dikenal istilah Appointed Mediator yaitu orang atau organisasi yang ditunjuk sebagai mediator dalam urusan bisnis (perang, politik, maupun ekonomi) yang tidak tergantung pada apapun hasil pembicaraan kecuali dia mendapatkan reputasi baik. Reputasi baik inilah yang nantinya akan membuat diri atau organisasi yang dipimpinnya terpercaya dan memiliki reputasi bagus.

SN mustahil ada dalam posisi bernegosiasi kecuali ia adalah representatif dari kelompok kepentingan yang tengah berhadapan dengan Freeport. SN adalah appointed mediator yang kita maksud. Sayangnya SN melangkah keluar dari batasan peran dirinya, yang kemudian kelengahan ini dimanfaatkan lawan diplomasi.

Bocoran pembicaraan itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun kecuali obrolan informal ala warung kopi yang tentu saja tidak akan berimplikasi hukum apapun. Setya Novanto dengan mudah mengatakan bahwa yang demikian adalah bercanda saja. Tetapi sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kita mempertanyakan reasoning dari SS untuk membuka persoalan ini ke ruang publik. Artinya di sini kita menemukan bahwa pembukaan (disclosure) satu informasi ke wilayah publik pasti memiliki tujuan-tujuan strategis. Sehingga dengan sendirinya, pendekatan teoritis untuk menerangkan persoalan ini adalah teori permainan.

Permainan apa dan posisi apa yang diharapkan oleh seorang SS dengan membuka informasi yang sebenarnya sudah berkembang sebagai gosip di publik jauh-jauh hari?

Bila kita cermati maka rekaman tadi memang sengaja dibuat, atau direkam demi kepentingan untuk mengikat komitmen satu atau dua pihak. Hal seperti ini wajar dalam pembicaran bisnis apalagi bagi perusahaan sekelas Freeport. Freeport tentu menjadi pihak yang siap membuka diri terhadap tawaran-tawaran baru, sementara mereka juga punya item-item yang dijaganya betul.

Jika rekaman ini terbuka, maka ada hal yang sengaja dibuka untuk mengubah peta permainan. Permainan di sini melibatkan aktor-aktor yang sebenarnya adalah pihak yang masuk kategori dapat “ditawar” atau bagian yang dapat dinegosiasikan. Freeport bersedia membuka diri atas tekanan dari SN dengan syarat bahwa ada item-item milik mereka yang juga digolkan melalui jasa mediasi dari SN.

Pertanyaan kita di sini adalah, item-item apa yang hendak direnegosiasikan Freeport? Apa saja yang tetap dijaga Freeport? Begitu pula dengan pertanyaan item-item apa saja yang diinginkan SN?

Bila alasannya adalah meminta saham dan komitment pendanaan maka kita katakan bahwa ini tidak berimbang. SN tentu dalam sebuah negosiasi kita katakan bodoh sebagai mediator. Mengapa ia hanya meminta saham atau komitmen pendanaan atas sebuah proyek bagi dirinya sendiri? Ia sendiri bukan seorang pemain di sektor konstruksi maka ia tentulah mewakili sebuah kepentingan yang jauh lebih besar. Mustahil pula perusahaan sekelas Freeport mau menurunkan tawarannya kecuali lawan yang dihadapinya adalah pemain kuat dan menentukan. Sehingga keberadaan SN di sini jelas bukan pribadi dan ia juga bukan sekedar mewakili kepentingan kelompok yang kecil. Maka saya katakan bahwa SN pasti mewakili kepentingan yang lebih luas, dalam renegosiasi dengan pihak Freeport. Kepentingan luas ini biasa siapa saja, tetapi arahnya adalah kepentingan nasional, kepentingan negara.

SN dalam posisi yang bagus awalnya, yaitu sebagai appointed mediator, dari pihak-pihak yang sepertinya menginginkan Freeport membagi konsensi kerja kepada pemain-pemain domestik lebih besar lagi, mengingat selama ini Freeport memberikannya kepada pemain asing seperti Australia, Kanada, AS, dan China. Sayangnya ia tidak terlalu sabar untuk tidak ikut bermain. Hal yang dilakukan SN sebenarnya wajar dalam bisnis-bisnis internasional, dimana mediator berhak mendapatkan bagiannya. Tetapi di Indonesia kedudukannya dianggap calo, yaitu pekerjaan yang dibutuhkan konsumen sekaligus dibenci. Maka setelah terbukanya isu ini, boleh kita katakan Freeport terlepas dari tekanan dan dengan begitu mereka kembali memainkan kartu-kartu lama dalam negosiasinya.

Sementara Sudirman Said, dia sebenarnya bermain untuk siapa? Apakah benar ia ingin menegakkan moralitas dalam bisnis? Ataukah ia sebenarnya terjebak dalam pernainannya sendiri. Jika kenyataannya dengan terbukanya rekaman ini, Freeport adalah pihak yang paling diuntungkan dan bisnisnya berjalan normal seperti biasa dengan pemain lokal yang lebih banyak gigit jari. Lalu apa alasan SS kecuali dia memang blunder lagi.

Andi Hakim

Perpanjang Kontrak Freeport, Bukti Rezim Bermental ‘Inlander’

kuliBenar kata Prie GS, “Siapa  memancing dia gegabah, Siapa terpancing dia lengah.” Hal ini pula tampaknya yang menjadi sasaran utama kisruh nasional seperti benturan KPK-Polri, yang menyedot perhatian khalayak hingga melupakan agenda besar yang disembunyikan.

Saat rakyat dibuat geram dan marah dengan kasus KPK-Polri, pada saat yang sama Kementrian ESDM memperpanjang izin ekspor PT Freeport. Selama 6 bulan ke depan pula pembahasan MOU dengan PT Freeport yang kadaluarsa 24 Januari 2015 diperpanjang.

Kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, R Sukhyar, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar poin kesepakatan yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.

Penjelasannya tampak logis saja bagi, seperti bahwa membangun industri hilir tembaga lebih menjanjikan daripada harus membangun smelter. Keua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan, misalnya pipa, tembaga, aloy, kawat dan plat-plat baja.

Namun kental sekali aroma ketidakpercayaan diri pemerintah terhadap kemampuan dalam negeri dalam perkataan Sukhyar berikut ini: “Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua.”

Pemerintah membiarkan kekayaan Papua terus-menerus dilarikan ke luar negeri, sementara sebagian rakyat Papua mengancam memisahkan diri karena alasan ini. Selepas dari penjajahan, ternyata inferiority complex, mental inlander, mental terjajah dan berjiwa kuli masih melekat di bangsa ini. Masih tidak percaya diri dengan kemampuan dan potensi bangsa sendiri, sehingga selalu menganggap bangsa lain lebih mampu, termasuk untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri.

Redaksi

Tak Mau Olah Emas Di Indonesia, Freeport Dipersilakan Hengkang

HMINEWS.Com – PT Freeport dipersilakan hengkang dari Indonesia jika tetap menolak untuk mematuhi undang-undang yang melarang membawa ke luar (ekspor) bahan mentah dari Indonesia. Dengan larangan tersebut, semua perusahaan yang mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia harus membangun sarana industri hilir (smelter).

“Saya persilakan mereka (Freeport) jika mau keluar dan meninggalkan Indonesia. Jika memang itu yang harus dibayar jika melawan hukum dan undang-undang,” kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Menurut Hidayat, sejak diimplementasikan UU Nomor 4 Tahun 2009 soal larangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah, banyak perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan menolak aturan tersebut, di antaranya PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont. MS Hidayat menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus untuk Freeport dan Newmont yang sudah puluhan tahun mengeruk emas dari Indonesia tersebut.

“Tidak ada perusahaan asing di Indonesia yang akan mendapat privilege untuk menentang hukum. Termasuk juga Freeport dan Newmont,” tambahnya.

Pemerintah berjanji akan memberikan kebijakan alternatif, sehingga apabila perusahaan tersebut hengkang, produksi dalam negeri tidak menurun. Namun, Hidayat tetap berharap ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan tambang asing.

“Yang terpenting harus ada goodwill untuk menghormati hukum yang ada dan melakukan hilirisasi. Juga kami ingin melihat semua perusahaan commited untuk tidak mengekspor bahan mentah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tetap meminta Freeport Indonesia untuk mengolah seluruh hasil tambangnya dengan membangun smelter di dalam negeri selambat-lambatnya 2014. Hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak dalam UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara yang harus dipenuhi Freeport jika ingin terus beroperasi di Indonesia.