Tiga Tonggak Deklarasi Kedaulatan Inspirasi Deklarasi GMKN

Deklarasi GMKN di Gedung PP Muhammadiyah

HMINEWS.Com – Tiga tonggak penting dalam penegakan kedaulatan negara (state sovereignty) telah dikukuhkan para pendiri bangsa. Ketiga tonggak sejarah itulah yang menjadi inspirasi Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) di masa kini menyikapi tergadainya kedaulatan karena pemimpin yang kurang amanah. Demikian dinyatakan dalam deklarasi GMKN yang dibacakan Dr Hendri Saparini mewakili para penggagas dan penandatangan deklarasi di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013).

Pertama, Sumpah Pemuda 1928, sebagai pernyataan kedaulatan di bidang budaya dengan berusaha membebaskan diri dari konstruksi identitas kolonial dan sentimen etno-nasionalisme menuju identitas keindonesiaan.

Kedua, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah penegasan kedaulatan politik. Bangsa Indonesia menyatakan membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa berdaulat penuh dalam membangun dirimenjadi bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat.

Ketiga, Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 merupakan tonggak penegakan kedaulatan teritoria. Deklarasi ini menegaskan pentingnya kedaulatan teritorial karena mencakup kedaulatan ekonomi hukum dan politik.

Indonesia selama ini mengalami penyimpangan dan penyelewengan dari cita-cita kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi. Negara gagal menegakkan kedaulatan eknomi, akibatnya gagal membawa bangsa Indonesia meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan alam justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kepentingan dan kekuatan asing, serta para pemilik modal. Negara sering takluk dalam menegakkan kedaulatan.

Runtuhnya kedaulatan negara telah menyebabkan runtuhnya harkat dan martabat bangsa. Hal itulah yang mendasari dideklarasikanya GMKN sebagai gerakan moral untuk menegakkan harkat, martabat dan kedaultan bansa dan negara.

Tokoh Nasional Bersatu Untuk Tegakkan Kedaulatan Negara

HMINEWS.Com  – Tokoh-tokoh nasional lintas agama dan organisasi mendeklarasikan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) di Jakarta. Gerakan tersebut merupakan respon terhadap berbagai persoalan serius yang menyandera kedaulatan bangsa Indonesia yang mengakibatkan bangsa ini selalu terhambat mencapai kemajuan.

Bertempat di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, deklarasi dibacakan oleh Dr Hendri Saparini mewakili seluruh elemen perumus dan penandatangan deklarasi. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut di antaranya Dien Syamsuddin (Muhammadiyah), KH Hasyim Muzadi (NU), Rizal Ramli, Ichsanuddin Noorsy, Wiranto, Agum Gumelar, Fuad Bawazier, Yudi Latief, Fahmi Idris, serta masih banyak lagi, termasuk dari gerakan mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan HMI MPO.

“Runtuhnya kedaulatan negara telah menyebabkan runtuhnya harkat dan martabat bangsa. karena itulah, kami menyatakan berdirinya Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara sebagai gerakan moral untuk menegakkan harkat, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara,” kata Hendri Saparini membacakan deklarasi, Senin (7/1/2013).

Menurut Dien Syamsuddin, gerakan tersebut merupakan gerakan moral yang akan dilakukan dengan berbagai penyadaran terhadap semua elemen bangsa untuk mewujudkan kedaulatan negara dan bangsa sepenuhnya meliputi kedaulatan politik, ekonomi, hukum, budaya, teritorial dan segala aspek lainnya.

“Sebagai gerakan moral, moral encouragement untuk mewujudkan kedaulatan negara secara penuh, dignity sovereignty,” kata Dien Syamsuddin.

Sebelum tercapainya kesepakatan mendeklarasikan gerakan, berbagai elemen sebelumnya telah bersama-sama mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Migas yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Gerakan dideklarasikan agar dapat lebih masif dan efektif, yang akan terus berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi terutama terhadap pengambilan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut nasib rakyat.

Masalah yang paling banyak mendapat sorotan pada deklarasi tersebut adalah kedaulatan Indonesia atas sumberdaya alam seperti bahan tambang emas, minyak dan gas, air dan hutan yang banyak dikuasakan kepada asing, sedangkan rakyat Indonesia sendiri dibiarkan melarat.

Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy, mengatakan gerakan moral tersebut akan berkelanjutan dan secara embrional akan menjadi gerakan politik untuk memastikan terciptanya kedaulatan bangsa. Ia mengemukakan sejumlah ‘deal’ rezim Presiden SBY dengan pihak asing yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan Indnonesia, seperti jaminan SBY terhadap perlindungan aset Singapura dan Amerika di Indonesia.

Fathur