Dien: Orang Cerdas Cukup Pakai Isyarat

HMINEWS.Com – Ketua DPR, Marzukie Ali menyatakan setuju usulan revisi terhadap banyak Undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Namun ia mensyaratkan agar para pemohon menyertkan usulan tertulis dalam bentuk naskah akademik.

“Undang-undang yang mana, jelaskan secara tertulis, dalam naskah akademik, pasti DPR tindaklanjuti,” kata Marzukie Ali menjawab desakan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Nasional (GMKN) di ruang rapat pimpinan DPR, Senayan Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Marzuki juga mengakui banyak UU yang diproduksi di masa sebelumnya, yang secara tegas dinyatakan oleh GMKN setidaknya ada 20 UU pesanan asing. Persoalan tersebut masih ditambah dengan begitu berkuasanya elit-elit daerah pascareformasi, yang membuat mereka berani menjual aset atau kekayaan alam daerah kepada pengusaha, bahkan asing. Namun sekali lagi Marzukie minta naskah akademik, karena di DPR belum ada unit yang secara khusus menyiapkan hal-hal tersebut.

Mengenai permintaan Marzukie tersebut, Ketua PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin yang menjadi juru bicara GMKN menjawab secara diplomatis dengan mengutip mahfuzhat (kata-kata hikmah) dalam bahasa Arab, ‘Yakfi lil ‘aqil isyarah.’

“Kalau berbicara dengan orang cerdas, maka isyarat saja sudah cukup,” kata Dien disambut semua yang hadir termasuk para awak media. Artinya, persoalan naskah akademik diserahkan kepada DPR.

Kunjungan GMKN ke DPR diterima pimpinan DPR; Anies Matta (PKS), Priyo Budi Santoso (Golkar), Marzukie Ali (Demokrat), Pramono Anung (PDIP) dan Taufik Kurniawan (PAN).

Fathur

GMKN Desak Pemerintah Bubarkan SKSP Migas

HMINEWS.Com – Para tokoh nasional mendesak dibubarkannya dengan segera Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) Migas, dengan mencabut Perpres No 95 tahun 2012. Pengalihan tugas BP Migas ke SKSP dinilai  inkonstitusional. Sebagaimana diketahui, SKSP dibentuk Presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas.

“Kami mengamanatkan kepada pemerintah untuk segera mencabut Perpres No 95 tahun 2012 dan membubarkan SKSP Migas, serta menerbitkan Perpu guna mengalihkan tugas dan fungsi BP Migas yang relevan kepada BUMN/ Pertamina,” demikian pernyataan sikap para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) kepada jajaran pimpinan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

GMKN juga mendesak DPR dan pemerintah segera membentuk UU Migas baru yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 33, serta agar BPK mengaudit keuangan BP Migas.

Perpres no 95 menempatkan perusahaan migas terutama setara dengan posisi pemerintah. Hal itu dinilai sangat riskan karena akan menghalangi pemerintah membuat kebijakan intervensi bagi kepentingan rakyat, selain berpotensi untuk digugat ke Mahkamah Internasional jika terjadi perselisihan.

Pengamat Migas, Kurtubi yang merupakan salahsatu penandatangan deklarasi yang juga hadir di DPR menyatakan, pemerintah seharusnya berada di atas kontrak karena posisi pemerintah adalah lebih tinggi, sehingga pemerintah tidak boleh berkontrak secara langsung dengan perusahaan, apalagi asing.

Fathur