Indonesia Dipercayakan sebagai Anggota tidak Tetap DK PBB, ini Harapan PB HMI

 

HMINEWS.COM-Pemerintah Indonesia melalui kementrian luar negerinya dan didukung dengan para diplomatnya, berhasil menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. DK PBB adalah badan utama PBB yang memiliki peran dan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Adapun isu-isu apa yang akan diusung oleh Indonesia seperti isu terorisme, radikalisme,  eksterimisme dan Global partnership yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030 dalam pertemuan-pertemuan DK PBB mendatang.

“ Namun disisi lain, apakah Indonesia akan mampu menjalankan fungsinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan sebagai mana mustinya? Yang tentunya akan mendapatkan banyak intervensi hebat dari negara-negara besar seperti Amerika, Tiongkok dan Rusia dalam setiap mengambil kebijakan,” kata Ketua Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Henky Fernando, Ahad (10/6/2018).

Karena selama ini, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh PBB melalui badan-badannya tidak jarang mendapatkan banyak intervensi dari negara adidaya. 

“Tentunya, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan ada pada tahapan implementasi kebijakan melainkan pengaruh dari negara super powerlah yang akan menjadi tantangan besar dalam setiap mengambil kebijakan,” kata Henky.

Ia berharap momentum ini harus digunakan oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya dan setiap konsekuensinya. 

“Selain itu, sebagai negara manyoritas muslim, Indonesia diharapkan mampu menjadi mediator dalam setiap konflik yang dihadapi oleh Rohingya Myanmar, Patani Thailand dan yang terjadi di Timur Tengah nantinya,” pungkas Henky.

 

Bertemu dengan Mahasiswa Thailand, Komisi HI PB HMI Bahas Isu Kemanusiaan

 

HMINEWS.COM-Ketua Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Henky Fernando menjalin silahturahmi dengan Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) Indonesia di Riau.

Pertemuan antara dua organisasi pemuda muslim Asia Tenggara ini, membahas isu-isu sentral yang ada disetiap negara tersebut.

“Isu-isu kemanusiaan, menjadi isu yang sangat menarik untuk diperhatikan mulai dari diskriminasi disektor pendidikan, politik, hukum dan kebebasan dalam beragama menjadi sangat penting untuk dibahas di Patani Selatan Thailand,” kata Abdurahman selaku ketua Persatuan Mahasiswa Islam Patani Thailand Selatan, Jumat (27/4/2018).

Abdurahman juga menambahkan, kurangnya perhatian dunia terutama negara Asia Tenggara dalam merespon isu kemanusian di Patani Thailand selatan, membuat fenomena ini tidak terlihat bias di tatanan masyarakat dunia.

“Untuk itu, kerja sama dari negara lain sangat diperlukan dalam menyuarakan isu-isu kemanusian di Patani Thailand, yang sampai saat ini masyarakat Patani diawasi langsung oleh militer dan dibatasi hak-haknya,” katanya.

Ketua Komisi HI PB HMI, Henky Fernando mengungkapkan, Himpunan Mahasiswa Islam melalui komisi Hubungan Internasionalnya, akan mengeksploitasi lebih dalam lagi tentang fenomena ini dan merespon serius permasalahan kemanusian yang sedang terjadi di Thailand selatan ini.

“Permasalahan yang ada di Patani Thailand selatan harus mendapatkan perhatian serius karena ada hak-hak dasar kelompok masyarakat tertentu yang diskriminasikan oleh negara, untuk HMI akan menyuarakan isu ini ketatanan masyarakat Asia tenggara untuk bisa mengatasi masalah tersebut, karena HMI cabang Pekanbaru mempunyai beberapa Kader yang ada di mahasiswa Muslim patan Thailand,” ujar Henky.

Selain membahas masalah kemanusian, ketua komisi HI PB HMI dan ketua  Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) Indonesia di Riau telah bersepakat untuk meningkatkan dan menjalin Hubungan kerja sama antara kedua organisasi pemuda muslim lintas negara ini disektor, kepemimpinan, pendidikan, budaya dan Agama nantinya.

PB HMI melalui komisi HI akan terus berupaya membangun hubungan organisasi pemuda muslim yang ada di asia tenggara disemua sektor, untuk dapat berkolaborasi dalam mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berkeadilan.

Konflik Suriah, Berikut Rekomendasi PB HMI

JAKARTA, HMINews.com – Rudal Amerika ke Suriah beberapa waktu lalu membuat konfilk di Timur Tengah telah memasuki babak baru, dimana sebelumnya Bashar Al Assad, presiden Suriah diduga menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke kota yang dikuasai oleh pemberontak di Douma menyebabkan puluhan orang tewas.

Respon Amerika, memunculkan banyak polemik dan kecaman salah satunya dari negara Rusia yang menjadi sekutu Suriah. Rusia menganggap serangan ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah yang bertentangan dengan hukum internasional dan juga akan membahayakan masyarakat sipil.

Seperti diketahui, konflik di Suriah dahulunya diawali oleh permasalahan internal yang ada di negara Suriah. Pihak oposisi menilai Bashar Al Assad selaku presiden sudah tidak bisa lagi memberikan kesejahteraan pada rakyat Suriah, karena banyaknya praktek Korupsi, Nepotisme dan lain sebagainya.

Namun, Bashar Al Assad merespon sikap oposisi dengan berbagai macam kekerasan  menggunakan fasilitas militernya terhadap pihak oposisi yang dianggap sebagai pemberontak dan harus diperangi.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO mengungkapkan, permasalahan itu menjadi sumber pecahnya konflik di Suriah, yang sekarang banyak melibatkan elit-elit global seperti Amerika dan Rusia serta isu-isu ideologis yang juga dihadirkan dalam konflik ini seperti, isu Sunni dan Syi’ah membuat permasalahan yang terjadi begitu sangat kompleks untuk diselesaikan.

“Keterlibatan elit global di konflik Suriah, membuat negara-negara lain tidak bisa berbuat banyak dalam merespon konflik ini. Namun bukan tidak ada harapan bagi negara lain untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah,” papar Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Sabtu (21/4/2018).

Komisi Hubungan Internasional PB HMI lanjut Henky, telah melakukan kajian dengan mengundang narasumber  Dr. Muhammad Syahroni Rafi MA selaku Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta alumni Marmara University of Turkey, pada Jumat (20/4/2018) merekomendasi beberapa upaya-upaya dalam konteks resolusi konflik yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya

Pertama, Indonesia bisa menjadi mediator konflik di Suriah antara pihak oposisi dan pihak pemerintah, posisi Indonesia sebagai negara non-blok dianggap netral dan tidak mempunyai kepentingan lain selain kepentingan kemanusian.

“Kedua, Indonesia juga bisa menginisiasi di PBB dengan beberapa negara untuk kemudian mengambil alih sementara pusat kendali pemerintahan yang ada di Suriah dengan konsep Peace Keeping, Peace Making and Peace Building,” tutur Henky.

Ketiga, meminta semua elit global menahan diri dan tidak menambah permasalahan dalam merespon konflik kali ini, karena permasalahan yang terjadi di Suriah hanya bisa diselaikan dengan cara-cara kemanusiaan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

“Ketiga rekomendasi ini, dianggap bisa menjadi solusi alternatif bagi pemerintah Indonesia dalam merespon konflik yang terjadi di Suriah saat ini,” ujar Henky.

Henky menambahkan, PB HMI telah berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kemanusian dan mendukung pemerintah Indonesia dalam mersepon setiap konflik yang ada, dengan memberikan tawaran ide dan gagas untuk menemukan solusi yang berkeadilan.

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Oleh : Henky Fernando*

Hampir setiap tahun konflik diberbagai sektor tatanan dunia internasional, selalu menjadi konsumsi masyarakat internasional seperti, konflik antar negara maupun negara dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor mulai dari politik ekonomi sampai permasalahan ideologi yang mengarah kepada Genosida. Tidak jarang konflik yang terjadi menyebabkan banyak kerugian moril dan materil. Konflik yang secara terus menerus terjadi seakan menjadi imunitas bagi masyarakat internasional dalam membenarkan sikap apatisme dalam konteks resolusi konflik.

Perlunya intervensi dari negara-negara lain umumnya dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya untuk menanggulangi setiap konflik yang terjadi, sangatlah essential dengan tidak mengkesampingkan nilai-nilai kemanusian. salah satu negara yang masuk dalam keanggotaan PBB adalah Indonesia, yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap konflik tersebut yang diamanatkan dalam filosofi dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia pertama secara tegas menjelaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan di dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Eksistensi serta partisipasi bangsa Indonesia dalam kebijakan luar negeri sangatlah diperlukan dalam memanifestasikan amanah  undang-undang dasar. Namun sampai saat ini belum ada upaya konkrit dari pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi selain hanya sebatas kecaman semata. Dahulu politik luar negeri Indonesia sangatlah disegani ditatanan Internasional karena diisi oleh orang-orang yang mempunyai ide dan gagasan rasional dalam mengambil setiap kebijakan luar negerinya, seperti yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, Agus Salim dan kawan-kawannya yang mampu berdiplomasi dengan baik bahkan membuat Indonesia diakui status kemardekaannya di tatanan dunia Internasional dimasa itu.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya mempunyai sikap tegas dalam memberikan resolusi atas konflik yang terjadi di tatanan dunia seperti diamanahkan dalam Undang-undang dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 dan Perpres No.7 tahun 2005 yang  menjadi dasar kebijakannya. Intimidasi dan diskriminasi di berbagai sektor pendidikan, politik, hukum, ekonomi, bahkan Genosida, menjadi problem yang sangat serius saat ini dalam perspektif konflik. Secara teoritis, konflik yang terjadi tidak hanya berasal dari satu penyebab, setiap konflik selalu terkait dengan banyaknya persoalan lain. Oleh karenanya, kebijakan yang lebih konkrit dan terukur dari negara Indonesia sangatlah penting dalam merespon isu-isu konflik. Sehingga eksistensi dari pemerintah Indonesia bisa berdampak langsung pada pokok permasalahan yang ada dalam perspektif resolusi konflik.

Melalui Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-MPO berkomitmen untuk berkolaborasi dan mendorong pemerintah untuk dapat lebih serius berpartisipasi dalam merespon konflik yang terjadi di tatanan dunia internasional, Jika negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap resolusi konflik saat ini, maka pemerintah hari ini adalah inkonstitusional.

 

Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI