Hidayat: Saatnya Rangkap Jabatan Diatur

HMINEWS.Com – Aturan yang melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik harus segera direalisasikan. Sebab, rangkap jabatan seperti itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Karena pejabat yang bersangkutan tidak efektif menjalankan roda pemerintahannya.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan hminews.com di Gedung DPR RI, Kamis (13/9/2012).

“Karena tidak ada aturan hukumnya, maka rangkap jabatan seperti itu tidak bisa dicegah. Hanya saja mempertimbangkan perkembangan sosial politik berikutnya, bahkan presiden SBY pun pernah mengeluhkan kinerja menterinya yang kurang optimal karena yang bersangkutan lebih banyak waktunya mengurusi partai politik, maka semestinya hal ini diselesaikan dengan membuat peraturan perundangan,” tandasnya.

Rangkap jabatan pimpinan partai dan pejabat publik kembali diramaikan setelah Kompas edisi Senin (10/9) mempublikasikan hasil survei yang menyebutkan bahwa 80,7 persen respondennya menolak rangkap jabatan. Salah satu alasannya, rangkap jabatan membuat yang bersangkutan tidak fokus melayani kepentingan masyarakat.

Hidayat memberi dukungan dari upaya dibuatnya aturan yang mengatur rangkap jabatan. Selaku mantan presiden partai, ia berpengalaman tidak merangkap jabatan. Ketika terpilih sebagai Ketua MPR RI, Hidayat mengundurkan diri sebagai presiden partai.

Ditambahkan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengatur soal rangkap jabatan. Apalagi saat ini DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-undang Tentang Pilpres dan Pilkada.

“Dari situ bisa dimasukkan sebagai aturan bahwa Presiden, Wapres, Gubernur, Bupati, Walikota tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. DPR RI juga sedang membahas RUU Etika Pemerintahan, di situ bisa dimasukkan pasal tentang etika pemerintahan yang baik adalah yang tidak merangkap jabatan sebagai pejabat publik dan pimpinan partai politik baik di pusat maupun daerah,” tambah Hidayat.

Untuk aturan rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai, lanjut Hidayat, DPR RI bisa menggunakan hak inisiatifnya, untuk merevisi Undang-undang Kementerian Negara dengan memasukkan ketentuan tersebut, yang semangatnya sudah ditampung dalam pembukaan penjelasan tentang Undang-undang Kementerian Negara.

Menurut Hidayat lagi, momentum pengaturan tidak merangkap jabatan ini juga menemukan pembenarannya, ketika DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk memberlakukan UU NO 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yokyakarta yang melarang Sultan/Gubernur merangkap jabatan di partai politik.

Berdasarkan pengalamannya, tradisi konvensi yang diberlakukan di partainya (PKS) bahwa bila presiden partai mendapatkan amanah jabatan publik maka ia tidak melakukan rangkap jabatan di partai. Dengan cara itu, partai mampu mengahadirkan kader-kader segar yang baru partai untuk kepemimpinan di tingkat nasional, yang juga akan berdampak pada penyegaran dan penyemangat serta memperbaiki kinerja partai.

HMS