PB HMI MPO Desak PBB Investigasi Dugaan Diskriminasi Terhadap Muslim Uighur Cina

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO  angkat bicara tentang kasus diskriminasi umat Muslim Uighur di Provinsi Xianjiang, Cina yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China.

Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro mengungkapkan, meski sampai hari ini China masih terus menyangkal adanya diskriminasi yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap umat islam etnis Uighur yang bermukim di Xinjiang, namun munculnya beberapa fakta menunjukkan sebaliknya.

“China berdalih perlakuan diskriminatif terhadap banyak muslim uighur karena tuduhan terorisme dan separatisme. Sebuah tuduhan yang tidak pernah dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan terbuka,” kata Zuhad Aji Firmantoro kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Bahkan, menurut Aji,  semakin banyak bermunculan fakta-fakta mengerikan tentang perlakuan pemerintah China terhadap muslim Uighur.

Beberapa fakta itu seperti tiadanya bukti yang diungkap berkaitan dengan penangkapan muslim Uighur, masih diizinkannya penggunaan bukti pengakuan paksa dalam proses peradilan, melekatkan identitas keagamaan dalam definisi terorisme, penutupan situs-situs website Uighur.

“Tiadanya jaminan kepastian hukum dan jaminan keslamatan raga serta jiwa dalam kamp-kamp indoktrinasi politik (juga disebut pusat-pusat pendidikan ulang) yang diperuntukan bagi Uighur, penghancuran masjid, adanya laporan pengambilan organ tubuh tahanan politik uighur dan banyak hal lainnya,” beber Aji.

Olehnya itu, lanjut Aji, atas fakta dan penyangkalan tersebut, PB HMI telah secara resmi mengirimkan surat kepada menlu RI agar Indonesia turut serta secara aktif mengatasinya.

“Salah satu caranya adalah dengan mendorong PBB membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi,” ungkap Aji.

PB HMI juga mendorong agar pemerintah China bisa bekerjasama dalam hal mengungkap fakta yang terjadi di Uighur.

” Kita menginginkan supaya pemerintah China juga mengijinkan tim pencari fakta itu melaksanakan tugasnya menginvestigasi dugaan diskriminasi tersebut,” tutup Aji.[]

Pembukaan LK II HMI Jayapura Diawali dengan Bedah Buku dan Halal bi Halal

HMINEWS.COM- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura menggelar Latihan Kader II (Intermediate Training) ke VIII dan Halal Bi Halal yang dirangkaikan dengan kegiatan Bedah Buku dengan Judul: 2024 Hijrah Untuk Negeri dengan narasumber  Dr.Aji Dedi Mulawarman SP. SE. M.SA. Di balai diklat kementerian sosial Provinsi Papua-Jayapura. Ahad (01/06/2018).

Acara yang dibuka oleh Bapak Wakil Walikota Jayapura, Ir. H. Rustum  Saru MM, dan di hadiri Oleh Ketua KAHMI Wilayah Papua, Serta Ketua PB HMI-MPO Zuhad Aji Firmantori beserta Jajaran Komisi PB, komisi PAO dan Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, bakal berlangsung dari 01 Juli sampai 08 Juli 2018

Menurut ketua panitia pelaksana Megawati YR Toding, sejauh ini panitia pelaksana telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan kegiatan ini.

“Jumlah peserta setelah melalui penjaringan mencapai 16  orang peserta yang menjadi utusan dari masing-masing Komisariat,” kata Megawati.

Kegiatan akan berlangsung selama Delapan hari Delapan malam di balai diklat kementrian Sosial. 

“Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan LK II HMI Cabang Jayapura. Mudah-mudahan kami bisa menjadi tuan rumah yang baik,” tutur Megawati saat menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Waki Walikota Jayapura  menyebut jika kegiatan itu merupakan momentum penting dalam upaya kaderisasi untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa mendatang.

“Apa yang dilakukan pada hari ini adalah menjadi bagian dalam menginvestasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan melahirkan bibit-bibit terbaik generasi yang akan memimpin di masa mendatang,” tutur Wakil Walikota Jayapura saat memberikan sambutan.

Turut hadir dalam pembukaan LK II ini, Ketua Majelis Daerah Kahmi  Kanda Dr,  H.Ahcmad Idrus SE. MM.

 

Dukung Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu, PB HMI Sambangi Kantor KPU

HMINEWS.COM-Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa, (8/5/2018) sekira pukul 15.30 Wib.

Kedatangan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI tersebut adalah untuk menyerahkan pernyataan sikap dukungan kepada KPU RI terkait wacana Peraturan KPU yang memuat syarat, jika mantan terpidana korupsi tidak dapat menjadi anggota legislatif.

Menurut Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara, Peraturan KPU tersebut perlu didorong secara bersama dalam rangka membangun dan memajukan kualitaa demokrasi di Indonesia.

“Wacana ini sudah bergulir dan mengundang berbagai pandangan, pendapat, dan sikap. Ada yang pro dan ada yang kontra. Perbedaan itu harus dipandang sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi”, Ungkap Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara saat ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (08/05/2018).

Olehnya itu, lanjutnya, PB HMI lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu menyampaikan pendapat dan sikap secara resmi terkait wacana Peraturan KPU RI yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi angota legislatif.

Berikut pernyataan sikap PB HMI yang disampaikan lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI.

Pertama, mendukung KPU RI mengatur pembahatasan hak politik untuk dipilih  bagi mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu di Indonesia melalui PKPU, sepanjang Presiden Joko Wiodo tidak mengeluarkan Perppu berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

Kedua, menuntut DPR RI mengambil sikap untuk berpihak pada rakyat dengan mengakomodir aspirasi rakyat yang menginginkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas melalui pengaturan 

pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi;

Ketiga, menuntut kepada semua Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya

dan bersih dari latar belakang tindak pidana korupsi dalam kontestasi Pemilu 2019;

Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang dicalonkan oleh Partai Politik pada kontestasi Pemilu 2019;

Kelima, menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural HMI se-Indonesia untuk mendukung 

sepenuhnya ikhtiar KPU RI dalam mewujudkan Pemilu berkualitas dan berintegritas melalui 

pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif terhadap mantan 

terpidana korupsi dengan menggelar Aksi Gerakan Sosial.

Sementara itu, Komisioner KPU RI yang diwakili oleh Ferian menyambut baik kedatangan dan dukungan  PB HMI dalam mengawal wacana Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

“Kita apresiasi sikap dukungan PB HMI, isinya cukup argumentatif dan berdasar. Insya Allah kita akan teruskan kepada pimpinan agar dibahas dalam rapat pleno”, terangnya.

Ferian juga menyebut, Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif masi dalam tahapan pembahasan dan akan terus di dorong.

“Kita masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan DPR, saat ini kami masih menunggu waktu luang DPR. Sebab saat ini DPR masi sementara reses, insya Allah rapat dengar pendapat akan dilakukan secepatnya”, pungkasnya.

Pertemuan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI dengan Komisioner KPU RI diakhiri dengan serah terima surat dukungan PB HMI terkait rancangan Peraturan KPU mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi anggota Legislatif.

Diketahui, tahapan pendaftaran calon Legislatif periode 2019-2024 akan dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2018.

Diamanahkan Jadi Ketum HMI Yogya, Fikri ‘Tolak’ Beasiswa Russian Scholarship

HMINEWS.COM- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Yogyakarta Periode 2018-2019 resmi dilantik oleh Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantor pada Jumat, (5/5/2018) di Yogyakarta.  

Ada yang menarik dari Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, MHD Zakiul Fikri yang telah diamanahkan memimpin HMI Yogyakarta setahun kedepan. 

Pasalnya, mendapat kepercayaan dari kader HMI se Yogyakarta membuat Fikri merelakan peluang beasiswa ke luar negeri yang telah diraihnya.

“Terkait Beasiswa S2. Kalau beasiswa untuk lanjut S2, Insha Allah masih bisa 1, 2 atau tahun-tahun yang akan datang. Positive thinking, Insha Allah, there’s a will there’s a way,” papar Fikri saat diwawancarai beberapa waktu yang lalu. 

Fikri mengungkapkan, tapi untuk belajar, mengasah, menempa diri, dan berkarya di hmi belum tentu bisa  datang lagi. 

“Dan lulus (S1) cepat bukan menjadi alasan bagi Fikri untuk mempercepat masa belajar dan mengabdi di HMI, khususnya dalam lingkup HMI Cabang Yogyakarta,” ungkapnya. 

Fikri lulus beasiswa Russian Scholarship untuk keberangkatan periode 2018 ini, dan mendapatkan ACC proposal study dari Chechen University. 

“Jadi, ada dua pemberi dana kemarin. Setelah mengajukan permohonan defer ke russian centre for science and culture di Jakarta, sama pihak penyelenggara program direspon dengan memberi dua pilihan, lanjut atau mengundurkan diri,” cerita Fikri.

Setelah berpikir dengan matang, lanjut Fikri, dan menemukan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlepas itu apakah semua ini ujian dari Allah ataukah godaan yang datangnya dari syetan, Fikri lebih memilih untuk mengundurkan diri. 

“Sekaligus membatalkan rencana pembiayaan dari Univ Chechen,” bebernya. 

Saat ditanyai mengenai cita-cita kedepannya, Fikri menjawab ingin mengabdikan diri di bidang pendidikan. 

“Kalau cita-cita, insha Allah ingin jadi guru [dosen], sisanya biar hari esok yang nentukan. Karena Fikri cuma bisa suppose, but God disposes,” katanya

Saat ditanya mengenai pertimbangan kenapa lebih memilih untuk mengabdi di HMI, ada beberapa pertimbangan yang diungkapkannya.

“Bagi Fikri kembali ke Karangkajen [HMI] it’s not a choice, but it’s calling. Jadi, tak ada alasan personal yang substansial untuk mengatakan “tidak bisa” ketika panggilan itu datang. Yang menjadi alasan hanya restu dari pendahulu seperti orang tua dan pendahulu di HMI. Alhamdulillah, mereka beri support dan restu untuk memenuhi panggilan ke Karangkajen itu,” tegasnya. 

Ia melanjutkan, panggilan itu rasanya semakin mantap dan mengharuskan untuk segera diambil keputusan, ketika support untuk belajar dan berkarya di Karangkajen datang dari keempat struktur pimpinan lembaga koordinator komisariat di lingkup HMI cabang Yogyakarta. 

“Dalam faham Fikri hal ini jarang terjadi di Cabang Jogja. Entah atas dasar psikologi apa teman-teman korkom memilih satu suara, dan meminjamkan kepercayaan kepada Fikri yang sejatinya satu periode tidak aktif dalam struktur kepengurusan di HMI, bahkan tidak di Jogja selama satu tahun terakhir,” bebernya. 

Di samping itu, Fikri mendengar sayup-sayup suara “ghaib” yang mengatakan Jogja sedang krisis dan kritis. Entah apa maksudnya, tapi setidaknya mengambil kepercayaan dari teman-teman korkom dan komisariat  memberi Fikri kesempatan untuk berusaha menjawab suara itu bahwa “cabang Jogja dalam keadaan baik dan sehat”. 

“Menjawabnya dengan ide, gagasan, tentang seperti apa Cabang Jogja 1,2 atau 3 tahun akan datang. Insha Allah,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro mengungkapkan apresiasiasinya atas dilantiknya pengurus HMI Cabang Yogya.

“ Saya ucapkan selamat dan menitipkan  harapan besar supaya Jogja mnjadi inspirasi dan motivasi gerakan mahasiswa saat ini,” tutupnya. 

Kader Dianiaya, PB HMI Desak Kepolisian Tempuh Langkah Hukum

HMINEWS.COM- Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) mendesak pihak berwajib atau kepolisian di Ternate, Maluku Utara segera mengambil langkah hukum terhadap kasus tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum kader dan pengurus HMI Diponegoro di daerah tersebut terhadap Ketua Formatur dan kader HMI MPO Cabang Ternate, Sabtu (19/8) lalu.

Ketua PB HMI MPO Muhammad Fauzie mengatakan, jajarannya akan segera mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Seperti mengirim tim investigasi khusus yang akan menyelidiki dan mengawal kasus tidak terpuji tersebut.

“Kami mendesak pihak berwajib untuk segera memproses secara hukum tindakan perusakan dan pemukulan yang dilakukan sejumlah oknum HMI Dipo atas formatur terpilih HMI MPO Cabang Ternate Mukhalis,” serunya, Rabu (23/8) kemarin.

Selain itu, mantan Ketua HMI MPO Cabang Makassar ini juga menuntut pertanggungjawaban Ketua Umum PB HMI Dipo Mulyadi P Tamsir atas kasus yang dilakukan oknum kader organisasi yang dia pimpin.

“Sebagai langkah hukum, kami akan membentuk tim investigasi. Tim ini nantinya akan mendorong penyelesaian persoalan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oknum HMI Dipo Cabang Ternate,” sebutnya.

Dia menjelaskan, adapun tugas tim investigasi tersebut yakni mengawal proses hukum, dan melakukan investigasi atas tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh oknum kader HMI Dipo Cabang Ternate dalam acara pelantikan HMI MPO Cabang Ternate.

“Yang tidak kalah pentingnya, tim investigasi ini akan mendalami aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Tim ini terdiri dari lima orang, Abd Rahim H Jangi sebagai ketua dengan anggota Mubdhy Ohoiwer, Ilham Usman, Bambang Renaldi, dan Fahrur Rizal,” terangnya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan kader dan pengurus HMI Dipo Cabang Ternate melakukan aksi premanisme terhadap pengurus HMI MPO yang hendak melakukan acara pelantikan di National Building Centre Library (NBCL), tepatnya di depan Kampus B UMMU Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Sabtu (19/8) pukul 09.00 Wita.

Akibat aksi koboy dari sejumlah oknum tidak bertanggung jawab tersebut, Ketua Formatur HMI MPO Cabang Ternate Mukhalis menjadi korban pemukulan hingga bersimbah darah. Tidak hanya di situ, oknum kader dan pengurus HMI Dipo juga melakukan intimidasi terhadap sejumlah kader HMI MPO, serta melakukan aksi pengerusakan di lokasi kegiatan dan membakar spanduk. (din)

HMI Dipo Ternate Lakukan Aksi Premanisme

HMINEWS.COM, Aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kader dan pengurus H impunan Mahasiswa Islam (HMI) Diponegoro Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, benar-benar sudah di luar batas. Ya, gerombolan mahasiswa tersebut nekat melakukan aksi pemukulan terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam Mejelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Ternate, Sabtu (19/8) lalu.

Akibat kejadian tersebut, Ketua Formatur HMI MPO Ternate Mukhalis dan Ode Syahputra L menjadi korban atas aksi berutal para pengurus HMI Dipo Ternate. Tidak hanya itu, salah seorang pengurus besar (PB) HMI MPO yang berada di daerah tersebut sempat mendapatkan intimidasi.

Informasi dihimpun HMINews, pristiwa main hakim sendiri tersebut berawal saat HMI MPO Ternate hendak melakukan pelantikan pengurus di National Building Centre Library (NBCL), tepatnya di depan Kampus B UMMU, Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Sabtu (19/8) pukul 09.00 Wita.

Pada saat bersamaan, sekelompok massa yang mengatasnamakan HMI Dipo dari berbagai universitas di Ternate tiba-tiba merangsak masuk ke lokasi pelantikan, serta melakukan perusakan dengan membuka paksa spanduk dan melakukan pengeroyokan terhadap Ketua Formatur HMI MPO Cabang Ternate dan Ode Syahputra L selaku Ketua Panitia.

Aksi tercela tersebut tidak sampai di situ. Pasca melakukan pengeroyokan, pengurus dan kader HMI Dipo Ternate kemudian membakar spanduk kegiatan HMI MPO. Selain itu, kelompok massa juga menyandera Ketua Formatur dalam mobil dan membawanya ke rumah salah seorang alumni HMI MPO di Kelapa Pendek, Mangga Dua Utara Arbain Mahmud. Pasalnya, Arbain dianggap sebagai aktor yang menggagas lahirnya HMI MPO di Ternate.

Sesampai di rumah tersebut sempat terjadi dialog. Namun, dalam dialog tersebut muncul ujaran kebencian dan provokatif yang menyebabkan Arbaim merasakan tekanan psikologis. Pasalnya, perbuatan itu dilakukan di depan keluarga Arbain dan para tetangganya.

Merasa tidak puas, massa HMI Dipo kembali menuju ke NBCL. Di tempat kejadian perkara (TKP), pengurus HMI melakukan aksi provokatif dengan cara membanting kursi dan merusak fasilitas NBCL. Ujungnya, masa HMI kemudian mengeroyok dan memukul Isra selaku PB HMI MPO yang ada di lokasi tersebut.

Ketika dikonfirmasi media ini, Ketua Formatur HMI MPO Ternate Mukhalis membenarkan aksi berutal itu. Atas kejadian tersebut, dirinya secara pribadi dan kelembagaan HMI MPO telah melaporkannya kepada pihak berwajib.

“Kasus itu sudah kami laporkan ke pihak Polsek Ternate Selatan, kemarin (Sabtu, Red). Kami meminta kasus ini bisa diproses secara hukum,” katanya, Minggu (20/8).

Alat bukti berupa hasil visum dan foto-foto pristiwa tersebut telah diserahkan pihaknya kepada penyidik kepolisian. Dia meminta, supaya pihak berwajib segera mengambil langkah dan menangkap para pelaku.

“Terus terang saja, kami tidak merasa punya salah dan maslah dengan mereka (HMI Dipo, Red). Kami juga binggung kenapa mereka tiba-tiba menyerang dan memukul kami. Saya tidak terima diperlakukan seperti itu (dikeroyok),” tandasnya. (DIN)

Pendidikan Vokasi Dukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pendidikan Vokasional untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur KetenagalistrikanHMINEWS.COM, Jakarta – Peningkatan kompetensi di bidang pendidikan vokasional diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 mega watt (MW). Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas tentang Ketenagalistrikan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Rabu (5/10/2016) di Jakarta.

Rakor dihadiri Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Surya Wirawan, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Jarman, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memiliki sertifikat setelah lulus.
“Sistem regulasi dan sertifikasi sudah tersedia. Untuk vokasional, kami sudah kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja sehingga dapat segera kita implementasikan dan setelah lulus mereka langsung mendapatkan sertifikat,” ujarnya.
Sertifikasi ini diharapkan dapat tersedia dalam berbagai level serta perlu untuk menggaungkannya secara lebih luas.
“Saya sebetulnya mengharapkan jangan hanya 1 level saja, tetapi sediakan beberapa level. Jadi koordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dikti, dan lembaga kejuruan,” harap Darmin.
Secara keseluruhan rapat juga membahas program pembangkit listrik 35.000 MW. Mulai dari kemajuan pekerjaan dan kendala pembangkit, transmisi, dan gardu induk, hingga kemampuan keuangan PLN dalam melaksanakan penugasan 35GW. Selain itu juga membahas pembangkit listrik Energi Baru/Terbarukan (PLT EBT) seperti solar, angin, PLTPanas Bumi.

Hina Al-Qur’an, FUI : Ahok Itu Abu Jahal Abad 21

HMINEWS.COM, Jakarta – Netizen dikejutkan dengan potongan video pernyataan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 31 detik tersebut tersebut Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversi. Menurut informasi, Ahok mengeluarkan statemen itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu akhir September 2016 silam.

Ahok mengatakan bahwa umat Islam telah dibohongi oleh Surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu menuai kecama banyak pihak.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al-Khaththath, mengatakan bahwa sikap Ahok serupa dengan tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal abad 21.

Namun, begitu Islam datang, Abul Hakam menolaknya sampai mati dalam kekafiran, Nabi kemudian menggelari dia sebagai Abu jahal, artinya bapak kebodohan.

“Nah kalau sekarang Ahok menolak Islam, bahkan mengatakan dibodohi surat al-Maidah, maka bolehlah Ahok dapat gelar Abu Jahal abad 21. Jadi Ahok sama dengan Abu Jahal,” tegas Ustadz Al-Khaththath, Kamis (6/10/2016).

Ustadz Al-Khaththath menegaskan bahwa bukan ayat al-Quran yang membodohi umat Islam. Tapi, justru Ahok sendiri yang coba-coba membodohi umat Islam. Dia pun meminta umat Islam agar berhati-hati dengan Ahok, sebab bila Ahok memenangkan kembali posisi Gubernur pelecehan terhadap Islam akan terus berulang.

“Harus diwaspadai kalau Ahok menang dalam Pilgub, bacotnya tidak akan berhenti menistakan Al-Quran, tidak hanya ayat 51 dari surat Al Maidah, dia akan terus menerus membacot ayat-ayat lain,” lontar  (Voa-Islam).

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Penyerapan Anggaran BNPT Kurang Maksimal

HMINEWS.COM, Jakarta –  Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto prihatin penyerapan anggaran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) hingga bulan september 2016 sangat rendah. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Suhari Alius beserta jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

“Kami menyadari bahwa terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang sangat bahaya dan tidak bisa diprediksi karena tidak hanya menyangkut jaring nasional, namun juga internasional. Melihat ancaman dan potensi teroris yang demikian tinggi serta tanggung jawab BNPT yang tidak ringan, maka kami (DPR khususnya Fraksi Demokrat) ingin memberikan penguatan agar anggarannya juga ditambah, diperkuat,”ungkap Didik.

Sayangnya, lanjut Didik, penyerapan anggaran BNPT hingga bulan September sangat rendah, yakni hanya empat puluh persen dari total anggaran BNPT yang lebih dari 531 Miliar. Hal ini merupakan PR (Pekerjaan rumah) BNPT yang notabene sebagai leading sector atau kordinator seluruh lembaga dan instansi dalam hal penanggulangan terorisme.

“Bagaimana mereka memiliki tanggung jawab yang besar, dianggarkan anggaran yang kecil pun tidak terserap, hal ini menjadi tanda tanya kami. Sesungguhnya ambivalensi apa yang dikatakan BNPT bahwa tugas dan tanggung jawabnya besar, sementara serapan anggaran kecil ini tidak in line atau tidak sinkron. Kami mendorong agar penguatan kelembagaan BNPT betul-betul menjadi lembaga yang kuat dengan renstra yang utuh dan blue print yang terencana dengan baik sejak beberapa tahun lalu. Sehingga Komisi III bisa melakukan penguatan terhadap hal itu. Karena potensi acaman terorisme kedepan ini semakin menakutkan kita dan membahayakan NKRI. Terorisme selalu update dengan segala kondisi, update dengan teknologi ,dan persenjataan, kalau kita tidak bisa mengantisipasi tentu akan ada lagi terorisme yang lebih besar,”papar Politisi dari Fraksi Demokrat.

Oleh karena itu, Komisi III mendorong BNPT membuat road map yang utuh untuk penguatan kelembagaan, dan renstra penangulangan terorisme dalam bertahun-tahun. Sehingga DPR juga bisa merencanakan penguatan anggaran dari tahun ke tahun yang struktur dan berkesinambungan.

Didik menyadari bahwa penyerapan anggaran penindakan tidak bisa direncanakan, karena itu sangat kasuistik, karena pihaknya juga tidak berharap akan banyak teror. Namun, tugas BNPT tidak hanya melakukan penindakan, melainkan juga pencegahan, pembinaan, penguatan struktur kelembagaan, penguatan SDM, membuat roadmap. Oleh karena itu ia berharap anggaran yang telah dianggarkan itu dapat dipergunakan secara maksimal dan optimal oleh BNPT, sehingga BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik.