Zuhad Aji Lantik Pengurus HMI Cabang Jaksel

HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) Zuhad Aji Firmantoro melantik pengurus HMI Cabang Jakarta periode 2019-2020, Senin (18/2/2019).

Acara pelantikan yang berlangsung di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mawar, Cirendeu, Ciputat Tanggerang Selatan ini mengangkat tema “Merawat Generasi Ilmu Membina Generasi Amal”.

Adapun pengurus yang dilantik antara lain Ketua Umum HMI Cabang Jaksel, Dede Kholidin dan jajarannya: Renisa, Halimah, Eva, Tursini, Suci dan Maulana, Hidayatusolihin, Alawi, wahido, Kaffa, Fahruroji, Asep, Idnan dan lainnya.

Dede Kholidin selaku Ketum baru menjelaskan soal dipilihnya tema “Merawat Generasi Ilmu Membina Generasi Amal” dalam acara ini.

Menurut dia, tema ini dipilih karena ruh organisasi HMI adalah perkaderan dan perjuangan. Dan saat ini pihaknya berkomitmen mengfokuskan pada keilmuan dan kesosialan.

Saat ini HMI Cabang Jakarta Selatan menaungi tiga komisariat yaitu Komisariat PTIQ IIQ, Komisariat Insan Kamil dan Komisariat Benih Juang.

“Tentu Ini bukan hal yang mudah bagi kami, Jika Kita tidak bersama-sama dalam menjaga kuantitas dan kualitas,” ucap Dede.

Acara Ini dihadiri pula oleh kanda Dr. Baeti Rahman MA (Sekum KAHMI Rayon PTIQ), Kanda Dr. Suryadi Naomi (Sekjen Barisan Nusantara), Kanda Ziad Abdul Malik (Demisioner Ketum HMI Jaksel), Kanda Jamil Abdul Aziz (Demisioner).[]

Jokowi Puji HMI Banyak Lahirkan Intelektual Bangsa

HMINEWS.COM, Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar syukuran ke-72 dan syukuran gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Drs Lafran Pane di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2019) malam.

Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh antara lain Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, politisi senior Golkar Fahmi Idris, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Hadir pula, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD

“Terima kasih atas kehadiran bapak Presiden Jokowi” ujar Akbar Tandjung.

Akbar mengatakan acara ini untuk memperingati ulang tahun ke-72 HMI sekaligus pemutaran film tokoh pendiri HMI sekaligus pahlawan nasional Lefran Pane.

“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pak Jokowi, atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada pendiri HMI Lefran Pane, karena yang tandatangan itu beliau,” kata Akbar.

Akbar mengatakan peringatan harlah HMI di kediamannya atas permintaan sejumlah pengurus HMI. Para junior HMI juga meminta agar Akbar mengundang Presiden Jokowi. “Padahal ini di rumah bukan di gedung, tapi pak Jokowi hadir,” ujar Akbar.

Dalam acara ini, Joko Widodo mengapresiasi organisasi mahasiswa tertua itu yang telah menghasilkan intelektual-intelektual muda bangsa.

“Ini yang sejak lama saya kagumi dari kader-kader HMI di mana pun berada. Selain menghasilkan intelektual-intelektual muda yang sangat banyak mengenai ke-Islaman, mengenai ke-Indonesiaan benar-benar selalu dijunjung kader-kader HMI,” kata Jokowi.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki beranekaragam suku, agama, adat, tradisi, hingga bahasa yang harus dijaga persatuannya. Kekayaan itu menjadi salah satu aset besar bangsa Indonesia.

Terkait peningkatan kualitas SDM, Presiden mengatakan perlu meningkatkan keahlian salah satunya melalui pelatihan kejuruan atau “vocational training”.

Kepala Negara menambahkan pemerintah telah mendata terdapat 67 juta orang yang harus ditingkatkan kemampuannya serta 37 juta pekerja milenial yang harus disiapkan untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

“Tidak ada kata lain, tahapan-tahapan besar itulah yang saya lihat kita akan bisa keluar nantinya untuk muncul sebagai negara maju supaya tidak terjebak di dalam ‘middle income trap’. Kalau kita sudah terjebak, akan kesulitan menjadi sebuah negara maju,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan perlu ada konsistensi untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat menjadi bangsa yang maju.

Sekedar tambahan, Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan pada 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Lafran Pane adalah tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947.

Dia juga salah satu tokoh utama yang menentang pergantian ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme.[]

Kader Dianiaya, PB HMI Desak Kepolisian Tempuh Langkah Hukum

HMINEWS.COM- Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) mendesak pihak berwajib atau kepolisian di Ternate, Maluku Utara segera mengambil langkah hukum terhadap kasus tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum kader dan pengurus HMI Diponegoro di daerah tersebut terhadap Ketua Formatur dan kader HMI MPO Cabang Ternate, Sabtu (19/8) lalu.

Ketua PB HMI MPO Muhammad Fauzie mengatakan, jajarannya akan segera mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Seperti mengirim tim investigasi khusus yang akan menyelidiki dan mengawal kasus tidak terpuji tersebut.

“Kami mendesak pihak berwajib untuk segera memproses secara hukum tindakan perusakan dan pemukulan yang dilakukan sejumlah oknum HMI Dipo atas formatur terpilih HMI MPO Cabang Ternate Mukhalis,” serunya, Rabu (23/8) kemarin.

Selain itu, mantan Ketua HMI MPO Cabang Makassar ini juga menuntut pertanggungjawaban Ketua Umum PB HMI Dipo Mulyadi P Tamsir atas kasus yang dilakukan oknum kader organisasi yang dia pimpin.

“Sebagai langkah hukum, kami akan membentuk tim investigasi. Tim ini nantinya akan mendorong penyelesaian persoalan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oknum HMI Dipo Cabang Ternate,” sebutnya.

Dia menjelaskan, adapun tugas tim investigasi tersebut yakni mengawal proses hukum, dan melakukan investigasi atas tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh oknum kader HMI Dipo Cabang Ternate dalam acara pelantikan HMI MPO Cabang Ternate.

“Yang tidak kalah pentingnya, tim investigasi ini akan mendalami aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Tim ini terdiri dari lima orang, Abd Rahim H Jangi sebagai ketua dengan anggota Mubdhy Ohoiwer, Ilham Usman, Bambang Renaldi, dan Fahrur Rizal,” terangnya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan kader dan pengurus HMI Dipo Cabang Ternate melakukan aksi premanisme terhadap pengurus HMI MPO yang hendak melakukan acara pelantikan di National Building Centre Library (NBCL), tepatnya di depan Kampus B UMMU Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Sabtu (19/8) pukul 09.00 Wita.

Akibat aksi koboy dari sejumlah oknum tidak bertanggung jawab tersebut, Ketua Formatur HMI MPO Cabang Ternate Mukhalis menjadi korban pemukulan hingga bersimbah darah. Tidak hanya di situ, oknum kader dan pengurus HMI Dipo juga melakukan intimidasi terhadap sejumlah kader HMI MPO, serta melakukan aksi pengerusakan di lokasi kegiatan dan membakar spanduk. (din)

HMI Dipo Ternate Lakukan Aksi Premanisme

HMINEWS.COM, Aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kader dan pengurus H impunan Mahasiswa Islam (HMI) Diponegoro Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, benar-benar sudah di luar batas. Ya, gerombolan mahasiswa tersebut nekat melakukan aksi pemukulan terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam Mejelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Ternate, Sabtu (19/8) lalu.

Akibat kejadian tersebut, Ketua Formatur HMI MPO Ternate Mukhalis dan Ode Syahputra L menjadi korban atas aksi berutal para pengurus HMI Dipo Ternate. Tidak hanya itu, salah seorang pengurus besar (PB) HMI MPO yang berada di daerah tersebut sempat mendapatkan intimidasi.

Informasi dihimpun HMINews, pristiwa main hakim sendiri tersebut berawal saat HMI MPO Ternate hendak melakukan pelantikan pengurus di National Building Centre Library (NBCL), tepatnya di depan Kampus B UMMU, Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Sabtu (19/8) pukul 09.00 Wita.

Pada saat bersamaan, sekelompok massa yang mengatasnamakan HMI Dipo dari berbagai universitas di Ternate tiba-tiba merangsak masuk ke lokasi pelantikan, serta melakukan perusakan dengan membuka paksa spanduk dan melakukan pengeroyokan terhadap Ketua Formatur HMI MPO Cabang Ternate dan Ode Syahputra L selaku Ketua Panitia.

Aksi tercela tersebut tidak sampai di situ. Pasca melakukan pengeroyokan, pengurus dan kader HMI Dipo Ternate kemudian membakar spanduk kegiatan HMI MPO. Selain itu, kelompok massa juga menyandera Ketua Formatur dalam mobil dan membawanya ke rumah salah seorang alumni HMI MPO di Kelapa Pendek, Mangga Dua Utara Arbain Mahmud. Pasalnya, Arbain dianggap sebagai aktor yang menggagas lahirnya HMI MPO di Ternate.

Sesampai di rumah tersebut sempat terjadi dialog. Namun, dalam dialog tersebut muncul ujaran kebencian dan provokatif yang menyebabkan Arbaim merasakan tekanan psikologis. Pasalnya, perbuatan itu dilakukan di depan keluarga Arbain dan para tetangganya.

Merasa tidak puas, massa HMI Dipo kembali menuju ke NBCL. Di tempat kejadian perkara (TKP), pengurus HMI melakukan aksi provokatif dengan cara membanting kursi dan merusak fasilitas NBCL. Ujungnya, masa HMI kemudian mengeroyok dan memukul Isra selaku PB HMI MPO yang ada di lokasi tersebut.

Ketika dikonfirmasi media ini, Ketua Formatur HMI MPO Ternate Mukhalis membenarkan aksi berutal itu. Atas kejadian tersebut, dirinya secara pribadi dan kelembagaan HMI MPO telah melaporkannya kepada pihak berwajib.

“Kasus itu sudah kami laporkan ke pihak Polsek Ternate Selatan, kemarin (Sabtu, Red). Kami meminta kasus ini bisa diproses secara hukum,” katanya, Minggu (20/8).

Alat bukti berupa hasil visum dan foto-foto pristiwa tersebut telah diserahkan pihaknya kepada penyidik kepolisian. Dia meminta, supaya pihak berwajib segera mengambil langkah dan menangkap para pelaku.

“Terus terang saja, kami tidak merasa punya salah dan maslah dengan mereka (HMI Dipo, Red). Kami juga binggung kenapa mereka tiba-tiba menyerang dan memukul kami. Saya tidak terima diperlakukan seperti itu (dikeroyok),” tandasnya. (DIN)

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Penyerapan Anggaran BNPT Kurang Maksimal

HMINEWS.COM, Jakarta –  Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto prihatin penyerapan anggaran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) hingga bulan september 2016 sangat rendah. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Suhari Alius beserta jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

“Kami menyadari bahwa terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang sangat bahaya dan tidak bisa diprediksi karena tidak hanya menyangkut jaring nasional, namun juga internasional. Melihat ancaman dan potensi teroris yang demikian tinggi serta tanggung jawab BNPT yang tidak ringan, maka kami (DPR khususnya Fraksi Demokrat) ingin memberikan penguatan agar anggarannya juga ditambah, diperkuat,”ungkap Didik.

Sayangnya, lanjut Didik, penyerapan anggaran BNPT hingga bulan September sangat rendah, yakni hanya empat puluh persen dari total anggaran BNPT yang lebih dari 531 Miliar. Hal ini merupakan PR (Pekerjaan rumah) BNPT yang notabene sebagai leading sector atau kordinator seluruh lembaga dan instansi dalam hal penanggulangan terorisme.

“Bagaimana mereka memiliki tanggung jawab yang besar, dianggarkan anggaran yang kecil pun tidak terserap, hal ini menjadi tanda tanya kami. Sesungguhnya ambivalensi apa yang dikatakan BNPT bahwa tugas dan tanggung jawabnya besar, sementara serapan anggaran kecil ini tidak in line atau tidak sinkron. Kami mendorong agar penguatan kelembagaan BNPT betul-betul menjadi lembaga yang kuat dengan renstra yang utuh dan blue print yang terencana dengan baik sejak beberapa tahun lalu. Sehingga Komisi III bisa melakukan penguatan terhadap hal itu. Karena potensi acaman terorisme kedepan ini semakin menakutkan kita dan membahayakan NKRI. Terorisme selalu update dengan segala kondisi, update dengan teknologi ,dan persenjataan, kalau kita tidak bisa mengantisipasi tentu akan ada lagi terorisme yang lebih besar,”papar Politisi dari Fraksi Demokrat.

Oleh karena itu, Komisi III mendorong BNPT membuat road map yang utuh untuk penguatan kelembagaan, dan renstra penangulangan terorisme dalam bertahun-tahun. Sehingga DPR juga bisa merencanakan penguatan anggaran dari tahun ke tahun yang struktur dan berkesinambungan.

Didik menyadari bahwa penyerapan anggaran penindakan tidak bisa direncanakan, karena itu sangat kasuistik, karena pihaknya juga tidak berharap akan banyak teror. Namun, tugas BNPT tidak hanya melakukan penindakan, melainkan juga pencegahan, pembinaan, penguatan struktur kelembagaan, penguatan SDM, membuat roadmap. Oleh karena itu ia berharap anggaran yang telah dianggarkan itu dapat dipergunakan secara maksimal dan optimal oleh BNPT, sehingga BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Tindaklanjuti Laporan, PB HMI Bertemu Kapolri Jendral Badrodin Haiti

HMINEWS.Com- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI – MPO) bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri. Pertemuan ini membicarakan dampak dari pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang perihal HMI yang menuai kecaman.

Ketua UmumPB HMI Muhammad Fauzi memimpin langsung rombongan bertemu Kapolri pada Kamis (12/5/2016) siang.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, Kapolri meminta agar cabang-cabang HMI di daerah tak lagi membuat laporan polisi sebab locus delicti-nya berada di Jakarta. Maka laporan & pemberkasan perkara akan dipusatkan pada Bareskrim Mabes Polri.

Kedua, Kapolri mempersilakan & membolehkan aksi-aksi HMI sepanjang tak anarkis. Ketiga, kasus Saut Situmorang jangan dibenturkan pada masalah isu SARA, muslim & nonmuslim. Keempat, Polri akan tetap menindaklanjuti laporan dugaan perkara pidana yang sudah dilaporkan PB HMI (MPO) sebelumnya.

Kelima, tak menutup kemungkinan penyidikan Mabes Polri bakal menambahkan pasal-pasal tambahan apabila dalam pemeriksaan ditemukan alasan untuk itu. Keenam, Polri tetap berkomitmen atas laporan kasus ini dan akan mengusutnya.

“Saran-saran Kapolri akan kita tindaklanjuti, khususnya soal aksi agar tidak anarkis serta tidak melebar menjadi isu SARA,” kataMuhammad Fauzi usai pertemuan.

Saut, Belajarlah Profesionalisme dari HMI

Publik gerakan muda Islam dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia khususnya, dibuat gaduh dengan pernyataan Saut Situmorang salah satu pimpinan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis (5/5/2016) malam tampil sebagai narasumber bersama Hakim Agung Gayus Lumbuun dan mantan Hakim Asep Iriawan di acara Benang Merah, TVOne bertemakan “Harga Sebuah Perkara.”

Giliran Saut Situmorang berbicara seperti kehilangan akal profesionalismenya saat menggambarkan kondisi masyarakat yang mudah tergiur berbuat kejahatan. Saut Situmorang pun berkata “mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau HMI minimal LK I, tapi ketika menjadi pejabat mereka korup, sangat jahat, culas dan licik”.

Si Saut seperti pejabat publik yang pikirannya justru tidak “publik” yakni cara berfikir yang dapat bersifat bijak dan berdiri di atas keberagamaan bangsa ini. Pernyataannya menunjukan tidak profesionalismenya seorang petinggi negara. Saut yang katanya pernah berkarier pada Badan Intelejen Negara (BIN) sepertinya lupa membaca sejarah panjang HMI dan gerakan muda Islam di negeri ini.

HMI yang lahir hanya 2 tahun setelah republik ini merdeka telah menempatkan profesionalisme lembaga sebagai ujung tombak perkaderan. Dalam keanggotaan HMI tidak mengenal suku dan keluarga, setiap yang ingin menjadi bagian dalam keanggotaan HMI wajib mengikuti Latihan Kader I (LK I). Kurikulum perkaderan HMI disusun secara sempurna format perkaderan revolusioner ini dapat mengantarkan mahasiswa Islam mendapatkan lompatan kuantum secara spiritual dan intelektual.

HMI sejak berdirinya pada 5 Februari 1947 telah memantapkan diri sebagai organisasi modern mahasiswa Islam di Indonesia. Kemoderenan dan keprofesionalisme lah selama ini yang membuat HMI tetap menjadi organisasi yang kompatibel dengan zaman. Alumni HMI yang menjabat sebagai pejabat publik di republik ini pun tetap menunjukan profesionalisme sebagai pejabat negara.

Entah mendapat bisikan setan darimana oknum pimpinan KPK yang sebelumnya tiga kali gagal seleksi itu sepertinya jarang membaca sejarah HMI, bahwa nama-nama Ahmad Dahlan Ranuwiharja, Deliar Noor, Sulastomo, Nurcholis Madjid, Akbar Tanjung, Abdullah Hehamahua, Azumardi Azra, Yudi Latif, Anies Baswedan, Yuddy Chrisnandi adalah sederat alumni HMI sebagai pejabat negara tetap menjungjung tinggi profesionalisme.

Di HMI pluralisme pemikiran akan ditemukan, di HMI seluruh pemikiran didiskusikan, bahkan mazhab dalam Islam pun dapat dimanajemen dengan baik dalam perkaderan HMI. Sehingga tidak mengherankan pasca dari HMI kader dan alumni HMI dapat berdiaspora baik ke lembaga masyarakat yang beragam termasuk juga pada partai politik dimana dapat ditemukan alumni HMI.

Professionalisme kader HMI ditunjukan misalnya dengan pemikiran Nurcholis Madjid yang sangat plural, bahkan mantan Ketua Umum PB HMI selama dua periode ini 1966-1971 sempat mengeluarkan statetmen yang sangat kontrofersial pada zamannya “Islam Yes, Partai Islam No”. Ini adalah kedalam cara berfikir yang melintasi zaman dari seorang kader HMI.

Sebagai petinggi KPK pun Saut belum menorehkan sejarah yang baik dalam pembarantasan korupsi. Jika dibandingkan dengan keprofesionalisme kader atau alumni HMI yang pernah berkiprah di KPK yakni Abraham Samad dan Abdullah Hehamahua maka Si Saut tidak ada apa-apanya. Abraham Samad dan Abdullah Hehamahua bahkan dua alumni yang justru menahan juga sesama alumni HMI sekalipun mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Bagi kader dan alumni HMI tidak masalah sebab disitulah alumni HMI bekerja dengan cara-cara yang professional.

Saut belum berbuat apapun atas nama penegakan hukum tetapi mulutnya sudah sesumbar kemana-mana. Ia sudah tidak pantas menjabat pejabat publik negeri ini, sudah waktunya Si Saut mengundurkan diri atau dipaksa mundur dari jabatannya. Jabatan pimpinan KPK hanya boleh dijabat oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bekerja secara professional dengan menjadikan hukum sebagai panglima tanpa harus ada tendensi organisasi, suku, keluarga atau bahkan agama.

Jakarta, 7 Mei 2016
Abdul Malik Raharusun (Kader HMI Maluku Tenggara)

PB HMI: Sesat Pikir, Saut Situmorang Hanya Tutupi Kelemahan KPK

HMINEWS.Com – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI -MPO), Muhammad Fauzi, menilai pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang mengaitkan perkaderan HMI dengan prilaku korupsi adalah sesat pikir.

“Dalam hal ini pimpinan KPK Saut Situmorang memberikan perumpamaan yang tidak tepat dan menunjukkan kesalahan berpikir. Walaupun terkesan mencari pertanyaan, mengapa mahasiswa setelah menjadi pejabat menjadi korup? Mengapa harus mengaitkan perkaderan HMI dengan perilaku korupsi?” ujar Muhammad Fauzi, Jum’at (06/05/2016).

Fauzi menilai pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk mendeskreditkan HMI. Sebagai salah satu pimpinan KPK tidak sepantasnya Saut mengeluarkan pendapat yang merugikan HMI, seolah-olah ada kaitannya perkaderan HMI dengan perilaku korupsi.

Di sisi lain, lanjut Fauzi, tuduhan Saut itu bisa jadi hanya langkah untuk menutupi kelemahan KPK sendiri yang tak becus menangani kasus megakorupsi seperti BLBI, korupsi RS Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta.

“KPK kami pertanyakan integritasnya, karena berlarut-larut dalam menangani kasus megakorupsi, BLBI menguap, Sumber Waras tidak ada kejelasan, dan begitu juga kasus korupsi reklamasi pantai utara Jakarta. Kewajiban KPK disitu, bukan sibuk mengurusi perkaderan HMI,” tandas Fauzi.

Sebagai Ketua Umum PB HMI (MPO), Fauzi menyatakan akan mengambil langkah hukum jika dalam waktu 2 x 24 jam Saut Situmorang tidak meminta maaf secara terbuka kepada kader HMI se-Indonesia.

Selain itu, Ketua Koordinator Nasional Korps Pengader Nasional HMI, Muhammad firdaus, mengatakan Saut gagal dalam memahami realitas perkaderan HMI.

“Mahasiswa yang tergabung didalam Himpunan Mahasiswa Islam, memang kebanyakan orang-orang tercerahkan, kemudian dalam perkaderan HMI mereka dibimbing untuk menjadi insan ulul albab, insan yang terbaik sesuai dengan tujuan HMI. Jika kedepan ada yang melakukan tindakan korup itu adalah margin error kaderisasi. Margin error tidak bisa diklaim dengan over generalisasi, karena HMI lebih banyak melahirkan karakter yang membangun negeri ini. Mulai dari guru-guru idealis, dosen, penulis, pengusaha, pegiat sosial dan elemen masyarakat lainnya,” terang Firdaus.

Harapan Mahfud MD pada Dua HMI yang Berkongres

HMINEWS.Com – Ketua Presidium KAHMI Mahfud MD menyatakan tema kongres ke-30 HMI MPO di Tangerang sesuai kondisi bangsa. Sebagaimana diketahui, HMI MPO mengangkat tema kemandirian bangsa, sama dengan tema milad KAHMI sebelumnya, meskipun antara PB HMI MPO dengan KAHMI Nasional tidak pernah ada pembicaraan mengenai tema ini.

“Kongres anda ini tepat sekali, kembali kepada semangat menjaga kedaulatan, karena negara ini terancam,” ujar Mahfud MD saat menerima kunjungan PB HMI MPO di kediamannya di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Ancaman kedaulatan tersebut datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Ancaman luar datang dari negara lain yang tidak menghormati kedaulatan kita, dan yang menginginkan kekayaan negeri ini jatuh ke tangan mereka. Sedangkan ancaman dari dalam adalah orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya saja.

“Kami mengucapkan selamat kongres mudah-mudahan bisa meningkatkan hikmah untuk keberhasilan bangsa dan negara karena HMI lahir dulu karena ingin menjaga bangsa dan negara ini sebagai bangsa yang berdaulat. Berdaulat itu artinya ke luar dihargai eksistensinya, ke dalam bisa menaklukkan orang-orang yang destruktif terhadap kehidupan bernegara,” lanjut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Belakangan diketahui juga HMI ‘Dipo’ yang akan berkongres ke-29 di Pekanbaru, sama-sama mengangkat tema kemandirian bangsa. Mahfud menyampaikan  harapan untuk kedua HMI yang berkongres di bulan yang sama ini.

“Kalau boleh saya mengimbau dari Kongres ini (HMI MPO) dan Kongres Riau (HMI ‘Dipo’-red) itu timbul kembali benih-benih penyatuan. Harus kita akui organisasi mahasiswa di Indonesia yang paling sukses mencetak pemimpin politik dan pemimpin intelektual itu ndak bisa dibantah, HMI. Nah ini kalau kita galang lagi menyatukan organisasi dengan visi yang sama saya kira bisa dilakukan untuk masa depan bangsa,” harapnya.

Ia juga berharap HMI tetap mempertahankan jatidirinya, mengedepankan sisi inovasi dan intelektualitas serta pengabdian untuk kebaikan umat dan bangsa.