Alwi Shahab: Masid-masjid di Menteng Karya HMI

HMINEWS.Com – Wartawan senior Alwi Sahab menyambut kunjungan Pengurus Besar HMI MPO di kantor redaksi Republika, Rabu (11/11/2015). Langkahnya yang tertatih tak menghalangi semangatnya untuk berbagi pengalaman kepada generasi muda, khususnya kader HMI.

Begitu masuk ruang redaksi, personel PB HMI menyambut dan memapahnya ke tempat duduk. “Saya sengaja datang karena mendengar ada kunjungan HMI,’ ujar pria sepuh yang mengawali karirnya sebagai wartawan saat usianya mendekati 20.

Alwi Sahab mengaku, kenangan dengan HMI yang paling membekas baginya adalah saat terjadi upaya pengganyangan HMI oleh PKI, yang dipimpin langsung oleh Ketua CC PKI, DN Aidit, yang terkenal dengan ungkapannya kepada kader CGMI atau PKI, ‘Jika tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik kalian pakai sarung saja!.”

“Saya ingat betul bagaimana bersemangatnya Aidit Waktu itu di hadapan Bung Karno untuk mengganyang HMI,” tambahnya.

Ia pun menceritakan bagaimana militannya kader-kader HMI menghadapi ancaman PKI yang begitu gencar waktu itu. Bahkan setelah terbunuhnya sejumlaah jenderal Angkatan Darat, HMI makin memantapkan sikap untuk membubarkan PKI. Dalam rangka ini banyak kader HMI memenuhi sekretariat PB di Jalan Diponegoro dan sekitarnya. Namun mereka kesulitan melaksanakan shalat sehari-harinya. Oleh karena itu HMI meminta pihak terkait agar gedung yang sekarang menjadi kantor BAPPENAS itu dijadikan masjid, akan tetapi ditolak.

Kemudian Istri Almarhum Jenderal Achmad Yani, Amelia, mempersikakan kader-kader HMI shalat di rumahnya di Jalan Latuharhary.

“Kalian harus ingat, di kawasan elit Menteng itu dulunya belum ada masjid, karena Belanda membangun kawasan itu sekaligus untuk program Kristenisasi. HMI lah yang berjasa atas adanya masjid-masjid di Menteng, seperti Masid Cut Mutia, Masjid Cut Nyak Dien, dan Masjid Sunda Kelapa,” ungkapnya.

Alwi yang hingga kini masih produktif menulis itu tak ragu menyebutnya sebagai masjid-masjid karya HMI.

Dari Pekanbaru Hingga Kandidat, Antara Solusi dan Ilusi

ANdriOleh : Andriyatno

Angin seolah-olah akan membawa para kader HMI berlabuh menginjakkan kakinya di Kota Pekanbaru, Riau. Dimana dikota tersebut akan diselenggarakannya ‘pesta demokrasi’ organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dalam rangkaian acara Kongres yang pada saat ini sudah menginjak kongres yang ke XXIX. Berbagai macam persiapan dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah PB HMI. Ironis memang, dengan ditetapkannya Pekanbaru sebagai tuan rumah Kongres, pada saat itu juga Pekanbaru baru saja dilanda musibah kabut asap, yang tentu sungguh memprihatinkan dan membuat hati kita teriris, karena melihat banyak masyarakat Pekanbaru yang terganggu pernafasannya dan juga menyebabkan jatuhnya korban, terutama dari kalangan balita dan anak-anak. Semoga dengan diadakannya Kongres HMI ke XXIX, memberikan sebuah penghibur bagi masyarakat Pekanbaru yang baru saja sedang diuji, bukan justru menambah duka mereka semua dengan sikap dan tindakan kader-kader HMI di area Kongres nanti yang bisa merugikan masyarakat Pekanbaru.

Sebagaimana diketahui bahwa HMI telah memberikan warna-warni tersendiri bagi bangsa ini, terhitung sejak keberadaannya pada tahun 1947, HMI telah memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa Indonesia ini. Jika kembali ke historis, bahwa diawal mulanya HMI berdiri, HMI ikut turut berkontribusi dalam mempertahankan NKRI dan turut melakukan perlawanan terhadap para penjajah dan komunis, dan pada saat Orde Baru mencapai keemasannya pada masa Cak Nur, dengan memformulasikan NDP sebagai spirit ideologi HMI, dan akhirnya melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang semakin diktator dan otoriter, sehingga rezim orde baru pun tumbang, dan terjadilah reformasi besar-besaran yang digalangi oleh mahasiswa, pemuda dan masyarakat. Namun romantisme historis itu seakan-akan lenyap didalam tubuh HMI, dimana pasca reformasi ini HMI bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, yang berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti.

Dimana kejayaan-kejayaan HMI pada masa lalu, tidak terulang kembali pada saat ini, HMI pada saat ini hampir kehilangan “Khittah”-nya yakni missi ke-Indonesiaan dan ke-Islamannya yang dibumbui spirit dari Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan menomorduakan perkaderan. Hal tersebut dikarenakan HMI pada saat ini terlalu asyik dengan masalah internal, dengan kegaduhan politik yang menguras energi, terlebih menjelang kongres seperti pada saat ini. Kemunduran HMI tersebut telah dijawab dan dijelaskan dengan gamblang oleh Sejarawan HMI alm. H. Agus Salim Sitompul, dimana dalam karyanya yang berjudul “44 Indikator Kemunduran HMI” beliau menjabarkan faktor-faktor yang membuat HMI mundur pada saat ini. Seolah-olah tidak mau belajar dari beliau, dari waktu ke waktu HMI semakin mundur dan tidak tanggap atas persoalan keummatan dan kebangsaan.

Kemunduran HMI semakin terasa dan terlihat ketika HMI akan melaksanakan hajatan besar berupa kongres. Dimana pada saat menjelang kongres, libido dan syahwat politik lebih dikedepankan daripada menjaga persatuan dan kesatuan untuk membangun HMI secara bersama. Karena ketika menjelang kongres tersebut bermunculan para kandidat yang akan ‘bertarung’, dengan jargon-jargon dan segudang missi berupaya meyakinkan pengurus-pengurus cabang seluruh Nusantara. Suara rekomendasi cabang tersebut akhirnya jadi ajang rebutan dan persaingan bagi para kandidat, dan bahkan suara rekomendasi cabang tak lebih sebagai komoditas politik yang bakal laris dijual (marketable) untuk lenggang ke arena kongres. Hal ini juga diperparah oleh adanya rumusan dimensi politik yakni“siapa mendapat apa” (who gets what) sebagai sesuatu yang sudah “taken for granted”, serta masih banyak cara-cara kotor lainnya yang dilakukan oleh para kandidat guna memuluskan jalannya agar terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Akhirnya itu semua akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, dan akan menimbulkan saling kecurigaan, dan bahkan ada yang merasa terancam.

Sekiranya gejala tersebut sangat tepat, seperti yang dikatakan oleh ilmuan E.F. Schumacher maupun Fritjof Capra dalam tesisnya, menyebutkan bahwa “krisis ekonomi, sosial, politik, dan krisis lingkungan hidup, justru bersumber pada krisis moralitas diri kita” (lihat, Sukidi, Teologi Inklusif Cak Nur:2001). Dalam hal ini kaitannya adalah bagaimana moralitas para kader-kader HMI pada saat ini telah mengalami degradasi moral dan akhlak, terlebih bagaimana keadaan spiritual yang tercakup didalam semboyan “bernafaskan Islam” telah meluntur dari diri sebagian kader HMI, baik dari sisi ritual dan batiniah, dan digantikan oleh kapasitas nafsu dan syahwat nalar dalam berfikir, nafsu dan syahwat berkuasa yang tidak kunjung menepi, yang akhirnya mengorbankan dan menghilangkan sisi spritualitas dalam diri dan keluar konteks dari aturan main organisasi.

Tepat yang termaktub didalam pedoman perkaderan, bahwa manusia pada dasarnya cenderung pada kebenaran (hanief), hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian primodial dengan Tuhan, ketika Tuhan meniupkan ruh kepada manusia, maka manusia mendapat amanah sebaga ‘Wakil Tuhan’ (khalifah) di bumi, yang salah satunya diorentasikan untuk menjaga keberlangsungan hidup dimuka bumi ini, namun ketika ruh ditiupkan dalam bentuk materialisasi jasad dan diturunkan ke bumi, semua menjadi berubah, sehingga manusia menjadi mengada (being), tanpa berusaha memperbaiki diri untuk menjadi sempurna (becoming) atau meminjam istilah Cak Nur yang diambil dari Tasawuf Syaikhul Akbar Ibn Arabi, yakni manusia yang Insan Kamil, yang mana manusia yang sempurna (becoming, insan kamil) adalah manusia yang selaras antara IQ, EQ, dan SQ nya, dan mampu menyempurnakan ummat manusia (mukamil).

Sudah semestinya melihat realitas-realitas kemunduran HMI pada saat ini, sangatlah tepat untuk menjadikan momentum Kongres HMI ke XXIX di Pekanbaru mendatang sebagai langkah awal untuk membangun desain besar (grand design), untuk mengembalikan kembali spirit khittah HMI yang sudah lama hilang, dengan menjauhkan diri dari sifat dan syahwat berkuasa serta permasalahan internal yang tak menepi. Yang seharusnya menjadikan HMI sebagai Solusi untuk keummatan dan kebangsaaan, bukan hanya sebatas Ilusi dan janji-janji dari arena kongres ke kongres, tapi harus dibuktikan dengan memberikan problem solver yang nyata serta secara publik bisa dipertanggungjawabkan dan secara politis memang harus ditujukan demi kebaikan HMI dan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan menegakan keadilan bagi kaum lemah (mustadha`afin) serta melawan kaum penindas (mustakbirin), karena Nabi Muhammad SAW sadar betul bahwa hancurnya bangsa-bangsa dimasa dahulu, karena jika “orang atas” (al-syarif) melakukan kejahatan, dibiarkan saja, tetapi jika “orang bawah” (al-dha’if) melakukan kejahatan, pasti dihukum. Begitulah, sukses Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat yang terbuka, adil, egaliter, dan demokratis di seluruh dataran dan semenanjung Arab pada saat itu.

Siapapun kandidat yang terpilih dalam kongres mendatang, yakni harus mencerminkan sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yakni dijadikannya beliau sebagai panutan dan suri tauladan yang baik dalam diri setiap para kandidat, sehingga dengan begitu akan hilang sifat-sifat diri yang tercela dan buruk disaat berkuasa nanti. Dan terlebih harus mengutamakan sisi perkaderan dibanding permasalahan-permasalahan politik internal HMI, karena sebagaimana diketahui bahwa perkaderan merupakan inti utama serta jantung dari HMI itu sendiri, karena jika perkaderan sudah lagi tidak diperhatikan, maka akan berdampak pada keberlangsungan dan eksistensi HMI itu sendiri. Adanya HMI adalah karena adanya prosesi perkaderan, dan juga adanya kader karena adanya prosesi perkaderan. Untuk itu para kandidat harus mempunyai strategi khusus untuk terus memperbaiki perkaderan yang ada didalam tubuh HMI, demi keberlangsungan HMI itu sendiri di massa depan.

Dan, juga yang harus dilakukan oleh seluruh kandidat adalah, bagaimana bisa mengatasi segala macam permasalahan HMI, keummatan, dan kebangsaan, dengan memberikan solusi perbaikan dari A-Z, sehingga HMI menjadi organisasi yang visioner, berkemajuan, bergerak, berfikir logis, tegar dalam berjuang, berdikari, dan menjadi green cita masyarakat, serta missi-missi lainnya, guna mencapai titik temu (kalimatun sawa, konvergensi), untuk terciptanya “Civil Society” atau sesuai goal dari tujuan HMI itu sendiri, yakni menciptakan masyarakat adil makmur yang diridlai Allah SWT.

Teringat perkataan Alm. Buya Hamka, bahwa beliau mengibaratkan perkembangan hidup kita seperti anak tangga. Ada saat ketika salah satu kaki kita sudah meninggalkam anak tangga yang dibawah, kaki melayang-layang sejenak diudara. Boleh jadi kaki terpeleset dan jatuh, itu risiko. Tetapi, jika takut menghadapi risiko, kita tidak pernah beranjak dari anak tangga terbawah. Begitulah keadaan yang tepat, untuk menggambarkan HMI pada saat ini, yakni dengan perkembangannya HMI pada saat ini yang mengalami kemunduran, bisa saja HMI semakin terjerumus dalam lubang yang sangat dalam, dan bahkan tidak akan nampak lagi dipermukaan. Akan tetapi jika tidak adanya usaha dan perlawanan yang berarti dari setiap kader HMI untuk mengembalikan kejayaan HMI, maka bukan tidak mungkin, seluruh kader HMI tidak akan melihat lagi HMI dipermukaan.

Andriyatno: (Mantan Ketua Umum BPL HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara 2014-2015)
Tulisan untuk menyambut Kongres XXIX HMI ‘Dipo’ di Pekanbaru

HMI Pinrang Menolak Putusan Banding Gembong Narkoba

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pinrang berunjukrasa memprotes putusan banding pasangan suami istri pengedar narkoba yang dinilai janggal dan mencederai semangat pemberantasan narkoba.

Unjukrasa dilakukan di depan Mall Pinrang, Jalan Sultan Hasanuddin, Kamis (27/8/2015) pukul 09.00 WITA. Sambil berorasi, puluhan kader HMI Pinrang juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes.

Sebagaimana diketahui, dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar mengurangi hukuman terpidana narkoba, H Amir dan istrinya, Muna, dari hukuman mati menjadi hukuman 20 tahun dan 15 tahun penjara.

“Pengurangan tersebut tidak setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkannya dalam kejahatan narakoba,” kata koordinator unjukrasa, Nasrullah.

M Solihin selaku ketua umum HMI Cabang Pinrang menuntut Kejaksaan Negeri Pinrang untuk segera mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Zakariah

HMI Semarang Adakan Halal Bihalal

halal bihalalHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Semarang menggelar Halal Bihalal 1436 H dengan tema “Merajut Silaturahim melalui Halal bihalal Menuju Fitrah HMI,”Ahad (16/8/2015).

Acara tahunan tersebut diselenggarakan di Auditorium kampus IKIP Veteran Semarang dan dihadiri sekitar 100-an alumni maupun kader aktif HMI Semarang.

Turut hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas FPTK , Ubaidillah Ahmad, M.Pd. yang memberikan sambutan mewakili rektor IKIP Veteran. Selain perwakilan dari pihak kampus, sambutan dari perwakilan alumni diwakili oleh Agus Suharto yang merupakan alumni tahun 80an.

Halal Bihalal dimulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB itu juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi oleh kader, pentas seni dari Komisariat HMI se-Semarang, dan yang paling unik adalah karawitan oleh perwakilan pengurus HMI Cabang Semarang.

Ketua HMI Cabang Semarang,  Syaiful Rozak, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kurang lebih sekitar 2 minggu sebelumnya terdapat dua acara besar dalam organisasi muslim terbesar di Indonesia yaitu Muktamar Nahdhatul Ulama dan Muktamar Muhammadiyah.

“Bila NU sudah memiliki pandangan Islam Nusantara dan Muhammdiyah memiliki pandangan Islam Bekemajuan,maka HMI juga harus mempunyai visi yang diangkat ke depan,” demikian pesannya.

Baik kader maupun alumni  HMI Semarang berharap acara serupa dapat terus digelar setiap tahunnya dengan konsep yang lebih baik; untuk jalinan silaturahmi dan tentunya untuk estafer perkaderan HMI.

Bambang Wahyu Nugroho

PB HMI MPO: Semester Pertama Jokowi-JK, Ekonomi dan Penegakan Hukum Jeblok

HMINEWS.Com -Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) mengevaluasi semester pertama kepemimpinan nasional di bawah Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Disampaika oleh Ketua PB HMI MPO, Puji  Hartoyo, Selasa (19/5/2015).

Poin pertama, Puji Hartoyo menyatakan, terjadi kemunduran dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yaitu munculnya perseteruan KPK-Polri.

“Konflik antar kedua lembaga penegakkan hukum tersebut praktis  meruntuhkan marwah hukum. Apalagi dipertontonkan secara telanjang dan terang-terangan.  Ditambah lagi manakala beberapa aktivis pembela KPK bersama rakyat dianggap oleh pemerintah yakni  Menko Polhukam sebagai “rakyat gak jelas”.  Belum lagi beberapa aktivis yang selama ini kerap membela pemberantasan  korupsi malah menjadi sasaran kriminalisasi oleh pihak Polri,” kata Puji Hartoyo.

Kenyataan, lanjutnya, makin mempertegas bahwa keadilan sudah sangat langka di negeri ini. “Seolah keberadaannya hanya sebagai alat kekuasaan atau politik semata bagi mereka yang berkuasa maupun yang memiliki modal,” lanjutnya.

Selain penegakkan hukum, ungkapnya, masyarakat juga dibuat bingung dengan pertunjukkan kebijakan ekonomi  pemerintahan Jokowi-JK yang makin membuat rakyat makin nestapa. Pemerintah yang masih berumur jagung dengan mudah menyerahkan harga bahan bakar minyak sesuai mekanisme pasar. Maka tak ayal dengan mudah harga bbm naik sebanyak dua kali.

“Akibat kenaikan harga BBM harga-harga bahan pokok naik, tarif angkutan umum naik, bahkan sekonomi secara makro menjadi lesu. Belum lagi nilai tukar rupiah yang menembus Rp. 13.200 lebih,” ungkap alumni Ekonomi UII Jogja tersebut.

Dalam konteks politik, Puji menilai pemerintah dengan mudahnya dan sewenang-wenang membuat keputusan yang tidak bijaksana. Misal saja polemik SK Menkumham atas dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP. Pemerintah dinilainya terlalu dalam memasuki konflik yang terjadi di internal partai. Belum lagi kebijakan presiden Joko Widodo yang tersirat jelas terikat pada perintah Ketua Umum PDIP.

Persoalan keamanan tak luput dari perhatian Puji, khususnya maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat. Aksi kejahatan terjadi secara terang-terangan dengan tidak tanggung-tanggung nyawa sebagai taruhannya.

Dari semua permasalahan tersebut, Puji Hartoyo menyerukan agar pemerintah mengautkan kembali penegakan hukum di negeri ini, Presiden agar mengambil kebijakan percepatan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, dan harus lebih tegas dan berani menindak bawahannya yang menyimpang.

HMI Cabang Manado Gelar Dialog Publik Sikapi ISIS

manadoHMINEWS.Com –  Issu ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) makin memanas, bahkan menimbulkan persepsi yang berbau paradoks dan kontroversial. Makin berkembang dan menjadi hal yang menakutkan di tengah masyaraka.

Di Sulawesi Utara (Sulut), geliat Isu ISIS beberapa pekan terakhir pun sempat menyita perhatian publik, bahkan Pemprov Sulut bersama TNI/Polri serta Kabupaten/Kota di Sulut, sampai-sampai melakukan deklarasi penolakan terhadap Kelompok tersebut.

Melihat hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Manado, melalui Komisariat Eksakta, yang bekerja sama dengan Dewan Mahasiswa (Dema) IAIN Manado, yang dinakhodai oleh Supriadi Haribay, menggelar Diskusi Publik, yang bertempat di Aula IAIN, Jum’at (24/04) sore.

Kegiatan ini juga dihadiri Kanit Intel Polda Sulut mewakili Kapolda. Diskusi bertajuk ‘Benarkah ISIS Ada?’ ini, berlangsung alot dan dramatis. Pasalnya, Ketiga Narasumber masing-masing Hi. Amir Liputo (Anggota Deprov Sulut), Dr. Delmus Puleri Salim (Dosen IAIN Manado) dan La Fendi Tulusa (Wasekjen PB HMI), memberikan pandangan yang berbeda dalam membedah wacana ISIS yang hangat diperbincangkan masyarakat Dunia.

Amir Liputo misalnya, ia mengatakan, secara umum ISIS memang ada, tapi khususnya di Indonesia keberadaannya belum teridentifikasi. Oleh karena itu, isu tentang ISIS terlalu berlebihan dan boombastis.

“Jika ISIS memang ada, maka perlu kita waspadai. Kemudian, aliran sesat lain seperti Syi’ah, yang tumbuh subur di Indonesia dan lagi-lagi mengatasnamakan Islam, juga harus kita antisipasi pergerakannya. Karena itu sangat bahaya. Dan dengan tegas saya mengatakan bahwa ISIS itu bukan Islam,” ucap Aleg Provinsi Sulut dari PKS ini.

Berbeda dengan Hi Amir yang mengatakan ISIS bukan Islam dan dengan terang-terangan menyatakan sikap anti Syi’ah, Dr Delmus Puleri Salim menganggap, perkataan itu merupakan pupuk diskriminasi yang sangat bahaya jika diserap dengan pengetahuan yang tak mumpuni.

“Ideologi ISIS seperti halnya ideologi-ideologi kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam. Dalam ideologi ini, lebih baik mati dan mendapatkan bidadari, ketimbang mati namun mendapatkan dosa. Menurut saya, diskriminasi terhadap kelompok lain akan bahaya jika dipahamkan dalam forum seperti ini. Oleh karena itu, saya takut mengatakan bahwa kelompok lain itu sesat karena nantinya persepsi masyarakat terhadap IAIN Manado akan keliru,” kata Dr Delmus yang pernah menimba ilmu di negeri Kangguru (Australia) ini.

Sedang, dalam pemahaman narasumber yang terakhir, yakni La Fendi Tulusa, aliran-aliran yang mengancam kedaulatan NKRI (seperti ISIS) disebabkan kebencian dari berbagai kelompok satu dengan yang lainnya. Menurutnya, “Perlu digaris bawahi. Isu ISIS di Indonesia merupakan peralihan isu politik di negara ini. Sebab, pemilihan kepala daerah sedang akan berlangsung. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan benar tidaknya keberadaan ISIS di Indonesia,” tuturnya sambil mengelus kopiah yang berada di kepalanya.

Di tengah situasi yang sempat memanas akibat saling debat argumen antara narasumber, para peserta yang datang dari berbagai Universitas dan Institut yang ada di Sulut, sibuk menyusun konsep pertanyaan yang akan ditanyakan.

Untuk diketahui, ISIS adalah sebuah ‘negara’ dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah. Kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan didukung oleh berbagai kelompok pemberontak Sunni, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak (AQI), termasuk kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku lain.

HMI Sosbud Unesa Selenggarakan Pelantikan, Upgrading dan Raker

HMINEWS.Com – Setelah Rapat Anggota Komisariat (RAK) untuk pemilihan ketua umum baru pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Budaya (Sosbud) Unesa pada 21 Maret 2015, kepengurusan baru segera dibentuk dan dilantik. Pelantikan dilaksanakan pada Rabu (15/4/2015) di Yayasan Muslim Surabaya.

Pelantikan dengan tema “Merajut Kembali Rasa Keharmonisan HMI Sosbud Unesa Demi Terwujudnya Insan Cita” itu dihadiri oleh ketua umum HMI Cabang Surabaya, Rendra Rahmawan, serta seluruh organisasi mahasiswa eksternal se-Surabaya – Sidoarjo, terdiri dari PMII, GMNI, IMM, SMI, IPNU-IPPNU.

Rangkaian acara pelantikan terdiri dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan himne HMI, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan oleh HMI Cabang Surabaya, ikrar, dan serah terima jabatan oleh ketua umum demisioner Hidayatullah Arrozi kepada ketua umum terpilih Moch. Heru Anggoro, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Di akhir acara pelantikan diisi dengan Studium Generale oleh kanda Fauzi Hasyim.

“Semoga kepengurusan baru ini dapat menjalankan roda organisasi HMI kedepannya semakin lebih baik dan semakin eksis dalam membela hak masyarakat, karena HMI Sosbud Unesa harus selalu di garda terdepan dalam membela kepentingan masyarakat dan rakyat,” ucap ketua umum Hmi Cabang Surabaya dalam sambutannya.

Sementara Fauzi Hasyim, dalam pemaparannya menyatakan tersanjung dan bangga. “Saya sangat bangga mengisi Studium Generale pada pelantikan ini, karena baru pertama kali ini saya mengisi dihadiri semua organ baik dari HMI, PMII, GMNI, IMM, SMI, IPNU-IPPNU. Semua harus bersatu karena tidak ada perubahan di Indonesia yang tidak dimulai oleh pemuda,” tutur kanda Fauzi hasyim.

Selesai pelantikan dilanjut dengan upgrading dan rapat kerja pada 18 April 2015 untuk merencanakan program kerja kepengurusan HMI Sosbud Unesa selama satu tahun kedepan.

Upgrading bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan pengurus supaya lebih memahami akan makna tugas dan fungsi sebagai kader HMI,” ucap ketua umum Moch Heru Anggoro dalam sambutannya.

Upgrading sampaikan oleh Andik Mariono, yang dalam kesempatan itu ia berpesan: “Perbanyaklah cermin di dalam rumah HMI Sosbud Unesa karena evaluasi yang bijak adalah evaluasi dari dalam diri sendiri.”

Banyak program kerja yang dicanangkan oleh pengurus dalam rapat kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Zamroni

Muzakkir Djabir: PEPIAT Strategis Satukan Potensi Umat Islam

HMINEWS.Com – Mantan Ketua Umum PB HMI MPO tahun 2005-2007, Muzakkir Djabir, berharap Muktamar PEPIAT (Persekutuan Pelajar Islam Asia Tenggara) 13-15 Maret 2015 mampu menyatukan potensi kaum muda muslim Asia Tenggara.

Muzakkir juga menyatakan, PEPIAT sangat potensial untuk menggalang kekuatan umat dan harus digarap dengan serius sebagai wadah silaturahmi dan pengkaderan pemimpin umat di tingkat regional ini. Demikian disampaikan Muzakkir Jabir dalam perbincangan dengan HMINEWS di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong- Tangerang Selatan  pekan lalu.

Dengan wadah seperti ini, kata Muzakkir, akan terjalin hubungan dan saling pengertian, yang berguna untuk membina ketahanan kawasan. Ketahanan ini penting dan merupakan syarat bagi kemajuan di era persaingan global yang makin ketat.

Khusus mengenai Indonesia, Muzakkir punya kesan tersendiri.

“Saya semakin kagum dengan Indonesia. Dibandingkan Eropa ataupun negara-negara lain, potensi itu ada di Indonesia. Dinamika sosialnya begitu tinggi dan jika digarap dengan baik akan menjadi lompatan kuantum ke depan. Tapi itu memang yang jadi persoalan di kepemimpinan kita,” lanjutnya penuh optimisme.

Pengurus HMI Purworejo Dilantik

HMINEWS.Com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Purworejo dilantik. Pelantikan dilangsungkan di Aula PKK Kabupaten Purworejo, Ahad (8/3/2015).

Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro, mewakili pengurus besar membuka acara dan melantik jajaran pengurus HMI MPO Purworejo tersebut. Dalam sambutannya ia berpesan agar HMI terus menjalin silaturrahim antar organisasi, sehingga terbangun sinergi yang akan bermanfaat bagi umat dan bangsa.

Ia juga menyampaikan, tantangan dahulu dengan kini sudah berbeda. Dengan demikian maka para aktivis HMI, dan juga gerakan lain -ada sejumlah perwakilan organisasi lain yang hadir dalam pelantikan ini- mempunyai strategi baru untuk mensiasati perubahan dan tantangan zaman.

Jajaran pengurus cabang hasil konferensi ke-10 tersebut diketuai oleh Itmam Syaifuddin, dan akan mengawal perkaderan di Purworejo untuk kepengurusan satu tahun ke depan.

Pelantikan ini juga disemarakkan dengan seminar ‘Diskursus Pers dan Media Massa’ yang diisi Abdul Rochin (KPUD Purworejo) yang juga seorang mantan wartawan serta Direktur Pers LAPMI PB HMI, Fathurrahman. Setelah itu sore harinya para pengurus cabang yang baru dilantik tersebut mengikuti upgrading dengan pembicara Zuhad Aji Firmantoro.

Harga BBM Naik Lagi, Blusukan Jokowi Dipertanyakan

HMINEWS.Com – Kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM di saat naiknya harga kebutuhan pokok lainnya, dipertanyakan. Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Puji Hartoyo, mengkritik kebijakan tersebut, yang dinilai tidak peka terhadap banyaknya permasalahan yang mendera rakyat.

“Kebijakan menaikan harga BBM mencerminkan Pemerintah tidak peka terhadap nasib rakyat, kenaikan harga BBM terjadi di tengah naiknya harga LPG 3Kg dan harga beras yang sudah terjadi dalam beberapa hari belakangan ini,” kata Puji Hartoyo Ketua Umum PB HMI MPO mengkritik kebijakan Pemerintah, Ahad (1/3/2015).

Seperti telah diumumkan melalui siaran pers, per 1 Maret 2015 Pemerintah menaikan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dengan harga Premium naik Rp 200 (jadi Rp 6.800), harga Premium naik Rp 200 (jadi Rp 6.800 per liter) untuk wilayah Jawa-Bali, sedangkan Jawa-Bali naik Rp. 300 (jadi Rp 6.900).

Pada kenaikan harga BBM kali ini Presiden Joko Widodo tidak memberikan pengumuman langsung kepada masyarakat. Berbeda dengan saat kenaikan harga BBM sebelumnya.

Puji Hartoyo menyatakan, kenaikan harga BBM seharusnya tidak perlu terjadi, atau minimal ditunda terlebih dahulu jika Pemerintah peduli dengan kondisi yang sedang dialami rakyat.

Puji menambahkan kritiknya “saya mempertanyakan substansi blusukan Presiden Jokowi terhadap nasib rakyat. Kalau blusukan katanya mendengarkan rakyat harusnya kebijakan ini (kenaikan) tidak perlu,” ujarnya.