Mendikbud Apresiasi Upaya Pemda Merauke Majukan Pendidikan

Hasil gambar untuk mendikbud kunjungi papuaHMINEWS.COM, Merauke – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengunjungi beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Kamis (6/10/2016).

Setelah meninjau proses pendidikan di SD Antonius, Mendikbud meninjau sekolah pencetak guru Kolese Pendidikan Guru (KPG) Papua di Kabupaten Merauke. Dalam kesempatan tersebut, ia sampaikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan khususnya daerah Indonesia bagian timur.

“Saya apresiasi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di Papua,” ujar Mendikbud.

Pada kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pendidikan karakter pada pendidikan dasar, yaitu tingkat SD dan SMP. Selain itu, ia juga sampaikan rencana pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Digambarkannya, bahwa seorang guru harus memiliki 3 hal, yaitu keahlian sebagai pendidik, tanggung jawab sosial, serta semangat kesejawatan.

“Tanggung jawab sosial seorang guru merupakan hal penting karena guru bukan sekadar pekerjaan namun panggilan jiwa,” pesan Mendikbud.

Bupati Merauke Frederikus Gabze menunjukkan perhatiannya pada isu pendidikan di daerah tapal batas. Pria yang akrab dipanggil Freddy itu mengungkapkan keseriusannya dalam memperluas akses pendidikan untuk anak-anak di pelosok, salah satunya melalui penyediaan guru.

“Saya jamin lulusan KPG Papua akan menjadi guru-guru di daerah pelosok, daerah terpencil,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sesjen) Didik Suhardi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw, Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan Erman Syamsudin, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Asianto Sinambela.

Lagi, 16 TKI Asal Situbondo Ditangkap Di Malaysia

HMINEWS.COM, Jakarta – Kabar tertangkapnya 16 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Situbondo di Malaysia membuat prihatin. Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh pun turut angkat bicara.

“Kita semua turut prihatin atas kejadian ini, saya yakin ini hanya masalah ketidaktahuan teman-teman TKI saja, soal penggunaan dokumen visa”, ungkap Nihayah, Kamis, (6/10/2016).

Nihayah menjelaskan tentang pentingnya diadakan sosialisasi kepada para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Agar ketika sudah berada disana, tidak terjadi masalah, khususnya terkait dokumen.

“Walaupun secara dokumen mereka tidak lengkap namun mereka tetap warga Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh negara. Oleh sebab itu, saya akan bantu semakmimal mungkin untuk mencarikan jalan keluar,” terang Nihayah.

Legislator F-PKB ini mengatakan dirinya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membantu proses pemulangan para TKI tersebut.

“Saya telah melakukan koordinasi dengan BNP2TKI, Pihak Kedubes RI di Malaysia, dan Disnaker Situbondo, untuk mengupayakan pembebasan dan pemulangan ke 16 TKI tersebut,”pungkasnya.

Sebelumnya, diketahui sebanyak 16 TKI asal Situbondo ditangkap Imigrasi Malaysia. Mereka diamankan di kamar kosnya, di wilayah Johar Baru Malaysia, karena tidak bisa menunjukkan dokuman sah sebagai TKI legal, akhir September lalu.

Ironinya, sebanyak 16 TKI itu seluruhnya berasal dari satu kampung di Situbondo, yakni Dusun Pesisir Utara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Mereka rata-rata menjadi TKI di Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan, karena dikiranya bekerja menjadi TKI di Malaysia bisa dengan visa kunjungan sudah legal atau resmi.

Pemerintah Siapkan Dana Rp 3,2 Triliun Untuk Beasiswa Bidikmisi

Hasil gambar untuk beasiswa

HMINEWS.COM, Semarang – Data mencatat sekitar 11,5% masyarakat Indonesia masih berada pada kategori miskin. Dengan melihat angka tersebut, artinya akses masyarakat, terutama anak-anak yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi baik di daerah barat maupun timur Indonesia akan sedikit terhambat karena kemampuan ekonomi yang masih rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membuat program Beasiswa Bidikmisi dan ADik Papua & 3T. Hal tersebut ditegaskan Menristekdikti Mohamad Nasir saat melakukan Temu Silaturahmi dengan para penerima Beasiswa Bidikmisi dan ADik Papua & 3T di auditorium Kampus Unversitas Diponegoro (Undip) Semarang, senin (3/10/2016).

“Bantuan pendidikan (Beasiswa) ini diserahkan sebagai wujud komitmen negara untuk terus berupaya meningkatkan jumlah penduduk yang dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi,” ujar Nasir.

Lebih jauh lagi, ungkap Nasir, diharapkan melalui bantuan pendidikan ini negara kita semakin dapat mewujudkan tujuan nasional bangsa, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Hal ini dapat dicapai jika kita mampu maksimalkan peranan modal potensial yang dimiliki, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia,” jelasnya.

Tahun ini Pemerintah memberikan bantuan Bidikmisi kepada 75.000 mahasiswa baru, sehingga keseluruhan penerima bantuan pendidikan saat ini mencapai sekitar 320.000 orang dengan dana sekitar Rp. 3,2 Trilliun.

“Oleh karena itu, kita berharap akses pendidikan tinggi akan semakin terbuka dan dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini juga akan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dan makin mendekatkan kita pada pencapaian tujuan nasional. Tidak ada lagi dikotomi pendidikan hanya untuk orang kaya, tapi semua harus dapat menikmati pendidikan tinggi,” imbuhnya.

Disinilah, menurut Nasir, Pemerintah hadir melalui Kemenristekdikti memberikan bantuan, subsidi bahkan pemberian beasiswa penuh dalam jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, ditujukan kepada anak didik kita yang memiliki kemampuan akademik baik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas.

Yos Johan Rektor Undip menambahkan bahwa inilah bukti kita semua hadir membantu pendidikan tinggi dalam memberi akses, terbukti di Undip semuanya tepat sasaran.

“Kami siap lebih banyak lagi menerima mahasiswa Bidikmisi di tahun depan, karena kita sudah menerima di angka 30% untuk mahasiswa tidak mampu,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Nasir juga mengapresiasi para penerima beasiswa dengan IPK tertinggi (4,00), dengan memberikan komputer jinjing kepada 4 orang terbaik.

Perdagangan Global Harus Tekan Angka Kemiskinan

HMINEWS.COM, Jenewa – Acara 37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO di Jenewa, 28 September 2016 lalu diikuti oleh 10 perwakilan parlemen anggota steering commitee serta dihadiri pula oleh Parlemen Eropa, Inter-Parliamentary Union (IPU), dan World Trade Organization (WTO).

Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar IPU tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas, yaitu pemaparan hasil kerja WTO, perkembangan terkait negara anggota baru WTO, perkiraan perdagangan dunia kedepan, serta pembahasan pernyataan bersama.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menjadi perwakilan Indonesia dalam acara tersebut menyampaikan, bahwa perdagangan global dapat mengurangi tingkat kemisikinan serta mencipatakan lapangan kerja baru.

“Parlemen Indonesia memandang bantuan perdagangan atau aid for trade dapat mendorong terciptanya perdagangan yang inklusif melalui pembangunan kapasitas terutama bagi masyarakat dari negara berkembang dan negara miskin,” paparnya.

Nurhayati mengingatkan, bahwa negara yang ingin bergabung dengan WTO perlu melihat kapasitas negaranya. Dalam beberapa kasus, negara yang yang ingin bergabung diharuskan melakukan perubahan kebijakan dan membuka akses pasar yang di luar kemampuannya.

“Negara anggota WTO perlu memfasilitasi proses integrasi negara baru sesuai dengan kemampuan pembangunan negara tersebut,” saran Nurhayati.

Nurhayati melanjutkan, Indonesia senantiasa mendukung program-program untuk membantu negara-negera berkembang, serta membantu kelompok masyarakat  yang kurang mampu sehingga mereka mendapat manfaat dari perdagangan global. Selain itu Ia juga menyampaikan rekomendasi kepada forum agar perdagangan global tidak melupakan pentingnya peran perempuan.

“Perempuan tidak hanya sebagai tenagakerja dan ikut serta dalam aktivitas perekonomian, namun harus turut serta dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Dimitar Bratanov selaku perwakilan WTO di bidang hubungan ekonomi memaparkan, semenjak tahun 1995, negara anggota WTO bertambah sebanyak 36 negara, dengan 10 diantaranya merupakan least developed country. Tercatat, negara anggota WTO saat ini beranggotakan 164 negara.

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Penyerapan Anggaran BNPT Kurang Maksimal

HMINEWS.COM, Jakarta –  Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto prihatin penyerapan anggaran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) hingga bulan september 2016 sangat rendah. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Suhari Alius beserta jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

“Kami menyadari bahwa terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang sangat bahaya dan tidak bisa diprediksi karena tidak hanya menyangkut jaring nasional, namun juga internasional. Melihat ancaman dan potensi teroris yang demikian tinggi serta tanggung jawab BNPT yang tidak ringan, maka kami (DPR khususnya Fraksi Demokrat) ingin memberikan penguatan agar anggarannya juga ditambah, diperkuat,”ungkap Didik.

Sayangnya, lanjut Didik, penyerapan anggaran BNPT hingga bulan September sangat rendah, yakni hanya empat puluh persen dari total anggaran BNPT yang lebih dari 531 Miliar. Hal ini merupakan PR (Pekerjaan rumah) BNPT yang notabene sebagai leading sector atau kordinator seluruh lembaga dan instansi dalam hal penanggulangan terorisme.

“Bagaimana mereka memiliki tanggung jawab yang besar, dianggarkan anggaran yang kecil pun tidak terserap, hal ini menjadi tanda tanya kami. Sesungguhnya ambivalensi apa yang dikatakan BNPT bahwa tugas dan tanggung jawabnya besar, sementara serapan anggaran kecil ini tidak in line atau tidak sinkron. Kami mendorong agar penguatan kelembagaan BNPT betul-betul menjadi lembaga yang kuat dengan renstra yang utuh dan blue print yang terencana dengan baik sejak beberapa tahun lalu. Sehingga Komisi III bisa melakukan penguatan terhadap hal itu. Karena potensi acaman terorisme kedepan ini semakin menakutkan kita dan membahayakan NKRI. Terorisme selalu update dengan segala kondisi, update dengan teknologi ,dan persenjataan, kalau kita tidak bisa mengantisipasi tentu akan ada lagi terorisme yang lebih besar,”papar Politisi dari Fraksi Demokrat.

Oleh karena itu, Komisi III mendorong BNPT membuat road map yang utuh untuk penguatan kelembagaan, dan renstra penangulangan terorisme dalam bertahun-tahun. Sehingga DPR juga bisa merencanakan penguatan anggaran dari tahun ke tahun yang struktur dan berkesinambungan.

Didik menyadari bahwa penyerapan anggaran penindakan tidak bisa direncanakan, karena itu sangat kasuistik, karena pihaknya juga tidak berharap akan banyak teror. Namun, tugas BNPT tidak hanya melakukan penindakan, melainkan juga pencegahan, pembinaan, penguatan struktur kelembagaan, penguatan SDM, membuat roadmap. Oleh karena itu ia berharap anggaran yang telah dianggarkan itu dapat dipergunakan secara maksimal dan optimal oleh BNPT, sehingga BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik.