Kedaulatan Kita Sudah Lama Terampas

HMINEWS.Com – Kolonial Belanda menindas penduduk dan mengeruk kekayaan alam Indonesia secara ‘legal.’ Apa sebab? Dikarenakan sepakterjang mereka itu telah mendapat persetujuan dari para penguasa lokal di Indonesia waktu itu, kebanyakan melalui berbagai perjanjian, dan selebihnya dengan paksaan kekuatan militer.

Kini setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, benarkah negeri ini sudah berdaulat. Kenyataannya, kekayaan alam Indonesia masih saja dikeruk untuk orang lain, hukumnya, ekonominya, politiknya, semua dijalankan dengan tujuan utamanya orang lain. Demikian kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro usai rapat pra-kongres HMI MPO di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahad (23/8/2015).

“Bicara kedaulatan, bagaimana Indonesia ini mampu mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya, bukan diatur oleh orang lain dan aturan yang ditujukan untuk orang lain. Kita bilang Freeport penjajahan, legal lho itu, disetujui undang-undang dan ditandangani pemimpin negara,” kata Zuhad.

Menurutnya, berdaulat tidaknya negeri ini, melacaknya adalah dengan melihat bagaimana mekanisme legitimasi atas suatu perbuatan itu berlangsung. Berdasar penelitian, didapati banyak produk hukum yang merupakan pesanan kepentingan asing.

“Hari ini prakteknya, undang-undang nyaris tidak berpihak kepada warga masyarakat. Dari sisi ekonomi, undang-undang mengaturnya demikian, itu maksud saya kita ini tidak berdaulat. Masuknya penjajahan dari situ. Ketidakberdaulatan Indonesia dari situ,” tambahnya.

Tema kedaulatan ini pula yang dibahas dalam rapat pra-kongres HMI MPO, dan hendak diangkat untuk menjadi perhatian dan fokus bersama.

Menyinggung SARA dan Memprovokasi Pengguna Medsos, Bagaimana Konsekuensi Hukumnya?

Dalam aturan hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan secara khusus dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik (UU ITE) perlu dibedakan antara disseminasi informasi yang bermautan pencemaran nama baik, serta yang berkaitan dengan SARA.

uu iteDalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3), sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2). Berdasar pasal 43 ayat (1) UU ITE, delik-delik tersebut dapat dilaporkan kepada Penyidik Polri atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik/ PPNS ITE Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Laporan kepada PPNS ITE juga dapat disampaikan melalui email cybercrimes@mail.kominfo.go.id. Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana. Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:”SEtiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang  memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan bunyi Pasal 28 (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

pepatah PlatoKonstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seesorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten.

Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenaisuasana hati kroban dan pelaku, maksud dantujuan pelaku dalam mendisseminasi informasi serta kepentingan-kepentingan yang ada dalam pendisseminasian (penyebarluasan, ed). Oleh karena itu untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/ KUHP, khususnya Pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

Tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir [3.17.1] dijelaskan bahwa terlepas dari pertimbangan mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik laporan atau delik aduan atau bukan.

R. Aria Bima Sakti, SH., MH.
Staf Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia  PB HMI MPO