Mendikbud Apresiasi Upaya Pemda Merauke Majukan Pendidikan

Hasil gambar untuk mendikbud kunjungi papuaHMINEWS.COM, Merauke – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengunjungi beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Kamis (6/10/2016).

Setelah meninjau proses pendidikan di SD Antonius, Mendikbud meninjau sekolah pencetak guru Kolese Pendidikan Guru (KPG) Papua di Kabupaten Merauke. Dalam kesempatan tersebut, ia sampaikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan khususnya daerah Indonesia bagian timur.

“Saya apresiasi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di Papua,” ujar Mendikbud.

Pada kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pendidikan karakter pada pendidikan dasar, yaitu tingkat SD dan SMP. Selain itu, ia juga sampaikan rencana pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Digambarkannya, bahwa seorang guru harus memiliki 3 hal, yaitu keahlian sebagai pendidik, tanggung jawab sosial, serta semangat kesejawatan.

“Tanggung jawab sosial seorang guru merupakan hal penting karena guru bukan sekadar pekerjaan namun panggilan jiwa,” pesan Mendikbud.

Bupati Merauke Frederikus Gabze menunjukkan perhatiannya pada isu pendidikan di daerah tapal batas. Pria yang akrab dipanggil Freddy itu mengungkapkan keseriusannya dalam memperluas akses pendidikan untuk anak-anak di pelosok, salah satunya melalui penyediaan guru.

“Saya jamin lulusan KPG Papua akan menjadi guru-guru di daerah pelosok, daerah terpencil,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sesjen) Didik Suhardi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw, Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan Erman Syamsudin, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Asianto Sinambela.

Pendidikan Vokasi Dukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pendidikan Vokasional untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur KetenagalistrikanHMINEWS.COM, Jakarta – Peningkatan kompetensi di bidang pendidikan vokasional diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 mega watt (MW). Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas tentang Ketenagalistrikan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Rabu (5/10/2016) di Jakarta.

Rakor dihadiri Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Surya Wirawan, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Jarman, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memiliki sertifikat setelah lulus.
“Sistem regulasi dan sertifikasi sudah tersedia. Untuk vokasional, kami sudah kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja sehingga dapat segera kita implementasikan dan setelah lulus mereka langsung mendapatkan sertifikat,” ujarnya.
Sertifikasi ini diharapkan dapat tersedia dalam berbagai level serta perlu untuk menggaungkannya secara lebih luas.
“Saya sebetulnya mengharapkan jangan hanya 1 level saja, tetapi sediakan beberapa level. Jadi koordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dikti, dan lembaga kejuruan,” harap Darmin.
Secara keseluruhan rapat juga membahas program pembangkit listrik 35.000 MW. Mulai dari kemajuan pekerjaan dan kendala pembangkit, transmisi, dan gardu induk, hingga kemampuan keuangan PLN dalam melaksanakan penugasan 35GW. Selain itu juga membahas pembangkit listrik Energi Baru/Terbarukan (PLT EBT) seperti solar, angin, PLTPanas Bumi.

Pemerintah Siapkan Dana Rp 3,2 Triliun Untuk Beasiswa Bidikmisi

Hasil gambar untuk beasiswa

HMINEWS.COM, Semarang – Data mencatat sekitar 11,5% masyarakat Indonesia masih berada pada kategori miskin. Dengan melihat angka tersebut, artinya akses masyarakat, terutama anak-anak yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi baik di daerah barat maupun timur Indonesia akan sedikit terhambat karena kemampuan ekonomi yang masih rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membuat program Beasiswa Bidikmisi dan ADik Papua & 3T. Hal tersebut ditegaskan Menristekdikti Mohamad Nasir saat melakukan Temu Silaturahmi dengan para penerima Beasiswa Bidikmisi dan ADik Papua & 3T di auditorium Kampus Unversitas Diponegoro (Undip) Semarang, senin (3/10/2016).

“Bantuan pendidikan (Beasiswa) ini diserahkan sebagai wujud komitmen negara untuk terus berupaya meningkatkan jumlah penduduk yang dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi,” ujar Nasir.

Lebih jauh lagi, ungkap Nasir, diharapkan melalui bantuan pendidikan ini negara kita semakin dapat mewujudkan tujuan nasional bangsa, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Hal ini dapat dicapai jika kita mampu maksimalkan peranan modal potensial yang dimiliki, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia,” jelasnya.

Tahun ini Pemerintah memberikan bantuan Bidikmisi kepada 75.000 mahasiswa baru, sehingga keseluruhan penerima bantuan pendidikan saat ini mencapai sekitar 320.000 orang dengan dana sekitar Rp. 3,2 Trilliun.

“Oleh karena itu, kita berharap akses pendidikan tinggi akan semakin terbuka dan dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini juga akan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dan makin mendekatkan kita pada pencapaian tujuan nasional. Tidak ada lagi dikotomi pendidikan hanya untuk orang kaya, tapi semua harus dapat menikmati pendidikan tinggi,” imbuhnya.

Disinilah, menurut Nasir, Pemerintah hadir melalui Kemenristekdikti memberikan bantuan, subsidi bahkan pemberian beasiswa penuh dalam jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, ditujukan kepada anak didik kita yang memiliki kemampuan akademik baik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas.

Yos Johan Rektor Undip menambahkan bahwa inilah bukti kita semua hadir membantu pendidikan tinggi dalam memberi akses, terbukti di Undip semuanya tepat sasaran.

“Kami siap lebih banyak lagi menerima mahasiswa Bidikmisi di tahun depan, karena kita sudah menerima di angka 30% untuk mahasiswa tidak mampu,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Nasir juga mengapresiasi para penerima beasiswa dengan IPK tertinggi (4,00), dengan memberikan komputer jinjing kepada 4 orang terbaik.

Perdagangan Global Harus Tekan Angka Kemiskinan

HMINEWS.COM, Jenewa – Acara 37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO di Jenewa, 28 September 2016 lalu diikuti oleh 10 perwakilan parlemen anggota steering commitee serta dihadiri pula oleh Parlemen Eropa, Inter-Parliamentary Union (IPU), dan World Trade Organization (WTO).

Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar IPU tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas, yaitu pemaparan hasil kerja WTO, perkembangan terkait negara anggota baru WTO, perkiraan perdagangan dunia kedepan, serta pembahasan pernyataan bersama.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menjadi perwakilan Indonesia dalam acara tersebut menyampaikan, bahwa perdagangan global dapat mengurangi tingkat kemisikinan serta mencipatakan lapangan kerja baru.

“Parlemen Indonesia memandang bantuan perdagangan atau aid for trade dapat mendorong terciptanya perdagangan yang inklusif melalui pembangunan kapasitas terutama bagi masyarakat dari negara berkembang dan negara miskin,” paparnya.

Nurhayati mengingatkan, bahwa negara yang ingin bergabung dengan WTO perlu melihat kapasitas negaranya. Dalam beberapa kasus, negara yang yang ingin bergabung diharuskan melakukan perubahan kebijakan dan membuka akses pasar yang di luar kemampuannya.

“Negara anggota WTO perlu memfasilitasi proses integrasi negara baru sesuai dengan kemampuan pembangunan negara tersebut,” saran Nurhayati.

Nurhayati melanjutkan, Indonesia senantiasa mendukung program-program untuk membantu negara-negera berkembang, serta membantu kelompok masyarakat  yang kurang mampu sehingga mereka mendapat manfaat dari perdagangan global. Selain itu Ia juga menyampaikan rekomendasi kepada forum agar perdagangan global tidak melupakan pentingnya peran perempuan.

“Perempuan tidak hanya sebagai tenagakerja dan ikut serta dalam aktivitas perekonomian, namun harus turut serta dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Dimitar Bratanov selaku perwakilan WTO di bidang hubungan ekonomi memaparkan, semenjak tahun 1995, negara anggota WTO bertambah sebanyak 36 negara, dengan 10 diantaranya merupakan least developed country. Tercatat, negara anggota WTO saat ini beranggotakan 164 negara.

Hina Al-Qur’an, FUI : Ahok Itu Abu Jahal Abad 21

HMINEWS.COM, Jakarta – Netizen dikejutkan dengan potongan video pernyataan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 31 detik tersebut tersebut Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversi. Menurut informasi, Ahok mengeluarkan statemen itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu akhir September 2016 silam.

Ahok mengatakan bahwa umat Islam telah dibohongi oleh Surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu menuai kecama banyak pihak.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al-Khaththath, mengatakan bahwa sikap Ahok serupa dengan tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal abad 21.

Namun, begitu Islam datang, Abul Hakam menolaknya sampai mati dalam kekafiran, Nabi kemudian menggelari dia sebagai Abu jahal, artinya bapak kebodohan.

“Nah kalau sekarang Ahok menolak Islam, bahkan mengatakan dibodohi surat al-Maidah, maka bolehlah Ahok dapat gelar Abu Jahal abad 21. Jadi Ahok sama dengan Abu Jahal,” tegas Ustadz Al-Khaththath, Kamis (6/10/2016).

Ustadz Al-Khaththath menegaskan bahwa bukan ayat al-Quran yang membodohi umat Islam. Tapi, justru Ahok sendiri yang coba-coba membodohi umat Islam. Dia pun meminta umat Islam agar berhati-hati dengan Ahok, sebab bila Ahok memenangkan kembali posisi Gubernur pelecehan terhadap Islam akan terus berulang.

“Harus diwaspadai kalau Ahok menang dalam Pilgub, bacotnya tidak akan berhenti menistakan Al-Quran, tidak hanya ayat 51 dari surat Al Maidah, dia akan terus menerus membacot ayat-ayat lain,” lontar  (Voa-Islam).

MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Penyerapan Anggaran BNPT Kurang Maksimal

HMINEWS.COM, Jakarta –  Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto prihatin penyerapan anggaran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) hingga bulan september 2016 sangat rendah. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Suhari Alius beserta jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

“Kami menyadari bahwa terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang sangat bahaya dan tidak bisa diprediksi karena tidak hanya menyangkut jaring nasional, namun juga internasional. Melihat ancaman dan potensi teroris yang demikian tinggi serta tanggung jawab BNPT yang tidak ringan, maka kami (DPR khususnya Fraksi Demokrat) ingin memberikan penguatan agar anggarannya juga ditambah, diperkuat,”ungkap Didik.

Sayangnya, lanjut Didik, penyerapan anggaran BNPT hingga bulan September sangat rendah, yakni hanya empat puluh persen dari total anggaran BNPT yang lebih dari 531 Miliar. Hal ini merupakan PR (Pekerjaan rumah) BNPT yang notabene sebagai leading sector atau kordinator seluruh lembaga dan instansi dalam hal penanggulangan terorisme.

“Bagaimana mereka memiliki tanggung jawab yang besar, dianggarkan anggaran yang kecil pun tidak terserap, hal ini menjadi tanda tanya kami. Sesungguhnya ambivalensi apa yang dikatakan BNPT bahwa tugas dan tanggung jawabnya besar, sementara serapan anggaran kecil ini tidak in line atau tidak sinkron. Kami mendorong agar penguatan kelembagaan BNPT betul-betul menjadi lembaga yang kuat dengan renstra yang utuh dan blue print yang terencana dengan baik sejak beberapa tahun lalu. Sehingga Komisi III bisa melakukan penguatan terhadap hal itu. Karena potensi acaman terorisme kedepan ini semakin menakutkan kita dan membahayakan NKRI. Terorisme selalu update dengan segala kondisi, update dengan teknologi ,dan persenjataan, kalau kita tidak bisa mengantisipasi tentu akan ada lagi terorisme yang lebih besar,”papar Politisi dari Fraksi Demokrat.

Oleh karena itu, Komisi III mendorong BNPT membuat road map yang utuh untuk penguatan kelembagaan, dan renstra penangulangan terorisme dalam bertahun-tahun. Sehingga DPR juga bisa merencanakan penguatan anggaran dari tahun ke tahun yang struktur dan berkesinambungan.

Didik menyadari bahwa penyerapan anggaran penindakan tidak bisa direncanakan, karena itu sangat kasuistik, karena pihaknya juga tidak berharap akan banyak teror. Namun, tugas BNPT tidak hanya melakukan penindakan, melainkan juga pencegahan, pembinaan, penguatan struktur kelembagaan, penguatan SDM, membuat roadmap. Oleh karena itu ia berharap anggaran yang telah dianggarkan itu dapat dipergunakan secara maksimal dan optimal oleh BNPT, sehingga BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pratikno: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Momentum Lagi

HMINEWS.Com – Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno menyampaikan bahwa Indonesia pernah berlimpah tiga macam sumberdaya alam sebagai modal besar pembangunan, namun kini ketiganya mendekati masa habisnya.

Menurutnya, ketiga sumberdaya alam itu adalah minyak, kayu dan minerba (mineral dan batu bara). Dahulu pembangunan sangat bergantung pada tiga hal tersebut, akan tetapi orientasinya terlalu konsumtif. Sehingga setelah minyak  habis, kekayaan industri kita tidak terbangun, selesai begitu saja.

Kedua, kayu. Hutan Indonesia sangat berlimpah kayu. “Itu kekayaan luar biasa.  Kayu habis. Apa yang diwariskan setelah kayu habis? SDM kita tidak maksimal, pemerataan pembangunan tidak maksimal, kemiskinan juga tidak turun maksimal, industri kita tidak maju juga, kalah dari Korea yang tidak punya apa-apa waktu itu,” papar Prof. Pratikno dalam sambutannya kepada Pengurus Besar HMI MPO yang beraudiensi dengannya di Kemensetneg, Kamis (5/12/2015).

Ketiga: minerba. Kita pernah menjadi eksportir batubara terbesar dunia, walau stok nomor 7 dunia, tapi kita pengekspor terbesar batu bara.

“Batu bara kan energi murah, diekspor ke China yang punya stok batubara jauh lebih banyak daripada kita. Itulah yang menghidupkan indsutri China. Karena mendapatkan energi murah dari kita. Mereka industrinya berkembang, memproduksi banyak manufaktur, ekonominya tumbuh, produk-produknya kita beli,” lanjutnya lagi.

Melanjutkan pembicaraan, Prof. Pratikno mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin Indonesia kehilangan momentum lagi seperti waktu itu, meski ketiga SDA tersebut hampir  habis.

“Sekarang ini kita tidak punya moemntum semewah yang lama. Momentumyna sekarang adalah komitmen, keberpihakan, kepemimpinan, policy (kebijakan) pemerintah. Kita tidak akan punya rezeki nomplok seperti minyak, kayu dan minerba lagi. Walau begitu kita bukan menunggu. Saatnya sekarang dengan kepempimpinan dan keberpihakan ini kita lakukan sesuatu untuk membangun fundamental ekonomi yang kuat,” kata Mensetneg bersemangat.

Policy yang dimaksud agar Indonesia tidak lagi kehilangan momentum, kata Pratikno, adalah pemanfaatan atau pengalihan subsidi BBM secara tepat guna.

“Rp 300an triliun per tahun (subsidi BBM). Padahal bangun waduk setengah triliun per waduk. Kita bangun 49 waduk itu hanya butuh Rp 30 triliun, cukup sepersepuluh subsidi,” lanjutnya.

Menurut  perhitungannya, satu tahun subsidi BBM itu sudah cukup untuk membangun jalur kereta api seluruh Indonesia.

“Kalau kita ingin membangun pelabuhan, jalur kereta api, itu sudah satu tahun subsidi BBM sudah cukup. Kalau subsidi 70 persen untuk orang kaya itu kita ambil, itu sudah memenuhi 70 persen lebih kebutuhan kereta api seluruh Indonesia termasuk Papua. Dua tahun subsidi berarti bisa membangun waduk, jalur kereta api, tol seluruh Indonesia,” ujar mantan Rektor UGM tersebut.

“Sudah saatnya kita prihatin. Memang repotnya membangun pondasi di saat tidak menikmati keberlimpahan. Itu memang berat, tapi kalau tidak dimulai akan lebih repot lagi,” tandasnya.

HMI MPO: Jokowi-JK Sering Salah Arah

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menilai Jokowi-Jusuf Kalla sering salah arah dalam merumuskan dan mengambil kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh Ketu Komisi Kebijakan Strategis PB HMI MPO, Muhammad Rafi.

“Jokowi-JK sering salah arah mengambil kebijakan, sering pula menyalahi janji kampanyenya. Padahal pemimpin adalah amanah,” kata Muhammad Rafi, Selasa (20/10/2015).

Dengan banyaknya program dan janji kampanye yang tidak ditepati itulah,  lanjutnya, yang menjadikan penilaian buruk bagi Jokowi-JK, mengundang kekecewaan banyak rakyat, serta menjadi contoh yang tidak baik. “Padahal puncak kepemimpinan itu adalah keteladanan,” lanjutnya.

Persoalan lainnya, yaitu perekonomian. Rafi menengarai daya beli masyarakat menurun akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Rupiah makin melemah di hadapan Dollar AS. Sebagai presiden, Jokowi juga dinilai tak mampu mengontrol kinerja kabinetnya, gagal menciptakan lapangan pekerjaan dan gagal memberantas korupsi.

Khusus mengenai kabut asap akibat pembakaran  hutan, pemerintah dinilai lambat dan terkesan hendak membiarkan rakyat yang terpapar asap di Riau, Jambi, Sumatra Selatan dan Kalimantan mati pelan-pelan karena asap itu.

Setahun Jokowi-JK, Mahasiswa Desak MPR Tarik Mandat Presiden

HMINEWS.Com – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Tarik Mandat menuntut Jokowi-JK mundur. Pasalnya berdasar evaluasi satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK dinilai gagal mengemban amanah dan justru pro kepentingan asing.

Aliansi terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), FIS, Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH), Pro-Dem dan beberapa lainnya. Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung DPR-MPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Para pengunjukrasa menuntut agar MPR menggelar Sidang Istimewa untuk menurunkan Jokowi-Jusuf Kalla dari kursi kepresidenan. Menurut Ketua Umum IMM, Benni Pramula, negara ini sekarang tidak jelas arahnya karena ketidakjelasan kepemimpinannya.

“Saya merasa hingga kini tidak jelas siapa nakhoda bangsa ini. Karenanya, kami tuntut MPR untuk mengambil mandat presiden yang penuh kepalsuan ini,” kata Benny dalam orasinya.

Menurut IMM, di bawah kepemimpinan Jokowi penegakan hukum makin payah, KPK dan kepolisian dilemahkan, sehingga berbagai kasus korupsi besar terbengkalai penanganannya. Selain itu, masalah yang benar-benar dihadapi rakyat berupa kabut asap akibat pembakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan terus mengancam nyawa warganya, sedangkan pemerintah begitu lamban bertindak.

Sementara Ketua GPII, Karman BM, menambahkan, program dan janji-janji Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawa Cita kini telah menjadi dukacita. Duka sebab kedaulatan semakin jauh dari kenyataan, makin liberalnya semua sektor ekonomi yang mengobral sumberdaya alam atau kekayaan negara kepada asing, termasuk perpanjangan izin PT Freeport yang dinilainya jelas-jelas melanggar UU Minerba.