MKD Belum Terima Surat Rehabilitasi Setya Novanto

HMINEWS.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan MKD belum menerima surat terkait permintaan rehabilitasi Setya Novanto yang ramai di perbincangkan di media.

“Sampai saat ini MKD baru hanya mendapatkan berita dari media masa tentang adanya surat dari Fraksi Golkar, tapi kita belum menerima tembusan ataupun surat yang masuk ke MKD mengenai surat permintaan rehabilitasi nama Setya Novanto,” katanya di Ruang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dasco menjelaskan, pengajuan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto harus atas permintaanya pribadi bukan fraksi. Ia pun mengingakan, MKD tidak pernah memutuskan Novanto melanggar etik dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ .

“Waktu sidang kan atas pelaporan di rekaman, terus diputuskan (MK) tidak sah. Nah silakan kalau mau mengajukan peninjauan kembali atas pelaporan itu ke MKD nanti kita tinjau, tapi MKD itu belum dan tidak pernah menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran kode etik, beliau pada waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. ”tandasnya.

Ia melanjutkan, apabila Setya Novanto merasa keberatan dengan proses-proses persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, bisa mengajukan surat keberatan atas sidang tersebut kepada MKD dan apabila kemudian suratnya masuk dan bisa di teruskan akan diproses sesuai dengan tata cara yang ada.

“Nanti kita bicara kalau sudah sampai suratnya. Persoalan mekanisme pengusulan ketua DPR kembali ada di fraksi, disini hanya bicara soal permintaan rehabilitas Pak Setnov mekanismenya berbeda. Kecuali kalau pada waktu itu yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik karena ada keputusan MK, mekanismenya mungkin lewat MKD tetapi karena ini dua hal yang berbeda jadi diatur sendiri-sendiri, tapi saya pikir itu internal partai golkar lah itu,” ujarnya.

Penyerapan Anggaran BNPT Kurang Maksimal

HMINEWS.COM, Jakarta –  Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto prihatin penyerapan anggaran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) hingga bulan september 2016 sangat rendah. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Suhari Alius beserta jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

“Kami menyadari bahwa terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang sangat bahaya dan tidak bisa diprediksi karena tidak hanya menyangkut jaring nasional, namun juga internasional. Melihat ancaman dan potensi teroris yang demikian tinggi serta tanggung jawab BNPT yang tidak ringan, maka kami (DPR khususnya Fraksi Demokrat) ingin memberikan penguatan agar anggarannya juga ditambah, diperkuat,”ungkap Didik.

Sayangnya, lanjut Didik, penyerapan anggaran BNPT hingga bulan September sangat rendah, yakni hanya empat puluh persen dari total anggaran BNPT yang lebih dari 531 Miliar. Hal ini merupakan PR (Pekerjaan rumah) BNPT yang notabene sebagai leading sector atau kordinator seluruh lembaga dan instansi dalam hal penanggulangan terorisme.

“Bagaimana mereka memiliki tanggung jawab yang besar, dianggarkan anggaran yang kecil pun tidak terserap, hal ini menjadi tanda tanya kami. Sesungguhnya ambivalensi apa yang dikatakan BNPT bahwa tugas dan tanggung jawabnya besar, sementara serapan anggaran kecil ini tidak in line atau tidak sinkron. Kami mendorong agar penguatan kelembagaan BNPT betul-betul menjadi lembaga yang kuat dengan renstra yang utuh dan blue print yang terencana dengan baik sejak beberapa tahun lalu. Sehingga Komisi III bisa melakukan penguatan terhadap hal itu. Karena potensi acaman terorisme kedepan ini semakin menakutkan kita dan membahayakan NKRI. Terorisme selalu update dengan segala kondisi, update dengan teknologi ,dan persenjataan, kalau kita tidak bisa mengantisipasi tentu akan ada lagi terorisme yang lebih besar,”papar Politisi dari Fraksi Demokrat.

Oleh karena itu, Komisi III mendorong BNPT membuat road map yang utuh untuk penguatan kelembagaan, dan renstra penangulangan terorisme dalam bertahun-tahun. Sehingga DPR juga bisa merencanakan penguatan anggaran dari tahun ke tahun yang struktur dan berkesinambungan.

Didik menyadari bahwa penyerapan anggaran penindakan tidak bisa direncanakan, karena itu sangat kasuistik, karena pihaknya juga tidak berharap akan banyak teror. Namun, tugas BNPT tidak hanya melakukan penindakan, melainkan juga pencegahan, pembinaan, penguatan struktur kelembagaan, penguatan SDM, membuat roadmap. Oleh karena itu ia berharap anggaran yang telah dianggarkan itu dapat dipergunakan secara maksimal dan optimal oleh BNPT, sehingga BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Penenggelaman Kapal Asing Ilegal Masih Sebatas Gertakan

HMINEWS.Com – Wacana penenggelaman kapal ikan asing yang masuk ke wilayah laut RI yang digulirkan Presiden Jokowi patut diapresiasi. Sayangnya sejauh ini wacana tersebut masih terkesan gertak sambal di media massa belaka daripada sebuah kebijakan penegakan hukum yang serius.

“Hampir satu bulan setelah Kabinet Kerja dilantik belum ada satupun kapal ikan asing yang ditenggelamkan. Padahal jika melihat laporan begitu banyaknnya kapal ikan asing yang masuk ke perairan RI setiap bulannya paling tidak sudah ada beberapa kapal ikan asing yang bisa ditenggelamkan,” papar anggota Komisi III DPR RI, Dasco Ahmad, Selasa (25/11/2014).

Menurutnya, belum terbuktinya ancaman penenggelaman kapal ikan asing ini bisa menjadi bumerang bagi kewibawaan pemerintah Indonesia. Pemerintah harusnya menyadari bahwa dalam diplomasi internasional, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan jauh lebih efektif daripada seribu ancaman.

“Yang kita hadapi saat ini adalah pencuri-pencuri ikan kelas internasional yang sudah terbiasa malang-melintang di perairan Indonesia. Dalam melakukan aksinya mereka telah melakukan persiapan yang matang mulai dari mesin dan peralatan penangkap ikan dengan teknologi canggih sampai taktik advokasi dan negosiasi jika mereka tertangkap,” lanjutnya.

Menghadapi pencuri-pencuri seperti itu, kata dia, maka penangkapan dengan metode konvensional terbukti tidak pernah efektif, bahkan banyak pencuri ikan yang pernah tertangkap kembali mengulangi perbuatannya. “Satu-satunya cara yang tersisa untuk menghentikan pencurian ikan asing adalah dengan membakar atau menenggelamkan kapal mereka,” ia menegaskan.

Ia memastikan penenggelaman kapal ikan asing akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebutlah alat produksi utama pelaku pencurian. Dasar hukum penenggelaman kapal ikan asing juga sangat jelas yaitu pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi: “Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

“Pemenuhan unsur ‘bukti permulaan yang cukup’ dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tanggkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman,” tambahnya lagi.

Dasco mencontohkan praktek pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktek yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand.

“Perlu digaris-bawahi bahwa persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip bagi kita. Kita harus tunjukkkan bahwa dalam hal penegakan hukum dan kedaulatan kita tidak pernah main-main,” tandasnya.

Mengakhiri statemennya, Dasco mengungkapkan bahwa yang terjadi selama ini sangatlah ironis. Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumberdaya perikanan terbanyak di dunia justru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi rakyatnya. Pemanfaatan sumberdaya ikan juga belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Anies Baswedan Dorong Transparansi dan Kolaborasi di Kementeriannya

Anies dan SpHMINEWS.Com – Dipercaya mengemban amanat menjadi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengungkapkan sikap dasarnya dalam mengelola kementerian tersebut. Anies adalah salah satu dari kalangan profesional yang dipilih oleh Jokowi untuk menjadi menteri. Bagi Anies yang pertama akan ia dorong adalah perspektif baru dalam mengelola kementerian.

“Perspektif yang harus terus didorong adalah bahwa masalah di negeri ini adalah masalah milik bersama dan setiap warga bisa menjadi bagian dari solusi,” kata Anies, Senin (27/10/2014).

Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan bahwa dengan perspektif tersebut maka kementerian perlu untuk beradaptasi dengan perubahan. “Semua tata pemerintahan di dunia saat ini mendorong transparansi. Transparansi akan menghadirkan kepercayaan publik pada pemerintah, ini yang perlu kita dorong bersama,” ungkapnya.

Bagi Anies selain transparansi yang juga penting adalah kolaborasi. “Saat ini adalah era ketika setiap orang bisa terlibat. Semangat anak muda untuk perubahan ini harus kita dorong untuk terlibat. Kementerian bukan saatnya lagi menutup diri, saatnya kita mendorong kolaborasi dengan beragam kalangan,” papar Anies.

Menurutnya, kolaborasi bisa dilakukan dengan beragam pihak mulai dari sektor privat, NGO, atau beragam komunitas masyarakat. Anies mengatakan melalui perspektif baru yang mendorong transparansi dan kolaborasi maka kepercayaan publik pada kementerian dapat meningkat.

“Salah satu masalah utama negeri ini adalah trust yang rendah pada pemerintah. Dengan mendorong transparansi dan kolaborasi di masing-masing kementerian maka peningkatan kepercayaan perlahan-lahan bisa meningkat,” lanjut dia.

Pendidikan Kunci Peningkatan Kualitas Manusia

Berulang kali Anis menegaskan, masalah pendidikan adalah kunci penting kemajuan manusia Indonesia. Kualitas manusia Indonesia adalah kunci untuk bersaing di era ini. Pendidikan adalah kunci utama peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Untuk itu, lanjutnya, pendidikan harus menjadi gerakan semesta. “Pendidikan bukan hanya masalah sektoral tapi urusan nasional. Sehingga kita harus menjadikan pendidikan sebagai gerakan semesta. Setiap kita harus ikut ambil bagian menyelesaikan masalah pendidikan,” ujarnya.

Catatan PB HMI MPO terhadap Kabinet Kerja Jokowi-JK

jokowiHMINEWS.Com – Ada empat catatan Komisi Politik PB HMI MPO terhadap ‘Kabinet Kerja’ Jokowi-Jusuf Kalla. Mulai dari proses seleksi, komposisi hingga harapan terhadap para pembantu presiden tersebut.

Ketua Komsi Politik PB HMI MPO, Arfianto Purbolaksono, pertama ia mengapresiasi Pressiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang dalam seleksi para menteri itu telah meminta masukan kepada KPK dan PPATK, terkait rekam jejak para calon.

“Kabinet haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki track record bersih, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogoti oleh budaya korupsi,” kata Arfianto melalui rilisnya, Senin (27/10/2014).

Kedua, Komisi Politik PB HMI MPO menilai formasi Kabinet Kerja belum mencerminkan janji politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK untuk merampingkan kabinetnya.

“Ke-34 pos menteri yang diumumkan Jokowi-JK, tidak berubah dengan jumlah menteri di dalam kabinet di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya perampingan yang dijanjikan belum dapat dilaksanakan oleh Jokowi-JK,” lanjut alumni Unsoed tersebut.

Ketiga, Kabinet Jokowi-JK dinilai masih dipenuhi kepentingan parpol dan intervensi dari petinggi parpol. Koalisi tanpa syarat yang didengungkan oleh pasangan Jokowi-JK tidak terbukti. Terdapat 15 kursi kabinet yang dijatahkan kepada kalangan parpol pendukung yang menggambarkan kabinet ini belum berubah dari pemerintahan sebelumnya, karena masih dipenuhi oleh kepentingan dan intervensi petinggi parpol.

Keempat, PB HMI MPO mengingatkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK dukungan rakyat yang tinggi menjadi modal bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Dukungan dan kepercayaan rakyat harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan janji-janji politiknya selama masa kampanye yang lalu.

 

Sudirman Said Janjikan Transparansi dan Akuntabilitas ESDM

Sudirman SaidHMINEWS.Com – Ditunjuknya Sudirman Said sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi mengejutkan beberapa pihak. Nama Sudirman sebelumnya tidak muncul dalam bursa Menteri ESDM di kabinet.

“Ini keputusan Presiden Jokowi, saya siap menjalani amanat ini. Saya menyadari sepenuhnya ini bukan tugas ringan. Kita harus bersiap menghadapi krisis energi,” ungkap Sudirman pasca pengumuman menteri di Istana Merdeka.

Rekam jejak Sudirman terbukti bersih dengan lolos verifikasi KPK yang diajukan oleh Jokowi untuk mengecek kualitas menterinya. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi hminews, Ahad (26/10/2014) malam.

Sudirman sebelumnya dikenal sebagai pegiat anti korupsi sejak dekade 90-an. Ia mengawali langkah gerakan anti korupsi dengan turut mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dua produk utama MTI yang dikenal sampai saat ini adalah menguji 70 Keppres bermasalah di era Soeharto yang membuat penguasa orde baru tersebut dipanggil oleh Jaksa Agung. Yang juga tak kalah penting, MTI menelurkan cikal bakal lembaga anti korupsi pertama di Indonesia yakni KPK.

Embrio KPK tersebut adalah berdirinya Badan Independen Anti Korupsi (BIAK) melalui TAP MPR yang menegaskan untuk dibuatnya lembaga anti korupsi yang kemudian menjadi KPK. Sudirman Said juga beberapa kali membantu KPK sebagai tim seleksi independen Ketua KPK pada saat Taufiequrachman Ruki memimpin lembaga anti rasuah ini.

Ia menginginkan tak hanya ESDM yang bebas korupsi, tetapai seluruh republik ini. “Saya ingin semua pihak dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan kepercayaan publik pada kementerian ESDM,” ujarnya.

Jokowi menilai bahwa Sudirman Said mampu mengemban tugas di bidang kementerian ESDM khususnya di bidang pengawasan. “Kita sering kedodoran di bidang pengawasan,” ujar Jokowi.

Atas penunjukan dirinya itu, Sudirman berterima kasih kepada Jokowi dan berjanji akan membangun kepercayaan publik dengan pengelolaan yang profesional, akuntabel dan transparan, sebagai kunci pembangunan kementerian di era modern.

Anies Baswedan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah

AniesHMINEWS.Com – Kabinet pemerintahan Jokowi menempatkan beberapa nama profesional menjadi menteri. Nama-nama tersebut antara lain Anies Baswedan, Andrinof Chaniago, Indroyono Soesilo, Sofyan Djalil, dan beberapa nama lainnya.

Kepercayaan pada Anies Baswedan sebagai Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah telah banyak diprediksi banyak pihak. Selain karena kompetensi yang ia miliki, juga beberapa poling nama menteri yang menempatkan Rektor Universitas Paramadina tersebut di peringkat atas.

“Saya menerima kepercayaan dan tanggungjawab ini. Setiap kepercayaan yang saya terima, saya menekankan pada prinsip I don’t fight to get a job, but I fight to do my job,” kata Anies mengomentari penunjukan dirinya.

Anies mengatakan bahwa tugasnya sebagai Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah bukan tugas yang mudah. Karena itu ia meminta keterlibatan aktif warga dalam pemerintahan.

“Keterbukaan dan keterlibatan aktif warga harus kita dorong. Prinsip ini yang akan saya bawa ke depan. Masalah di bidang pendidikan tak sedikit. Saya ingin mendorong masyarakat untuk ikut memiliki masalah ini dan bersama-sama terlibat aktif menyelesaikannya,” paparnya.

Menurutnya perspektif kolaborasi aktif dari warga harus terus ditumbuhkan baik dalam kementeriannya ataupun pemerintahan secara luas.
Anies mengatakan semangat transparansi dan kolaborasi di pemerintahan ini bukan hal baru bagi republik ini.

“Republik ini dibangun oleh iuran bersama setiap warganya. Ada yang iuran uang, tenaga, dan bahkan iuran nyawa. Semangat ikut terlibat dan kolaborasi tersebut akan terus saya bawa dalam masa bakti ke depan,” pungkasnya.

Inilah Susunan ‘Kabinet Kerja’ Jokowi-JK

jokowi jkHMINEWS.Com – Inilah para pembantu presiden yang diumumkan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, Ahad (26/10/2014) sore. ‘Kabinet Kerja’, begitulah Presiden menamakannya. Diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta dan dihadiri para menteri terpilih.

Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS: Andrinof Chaniago

Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
Menteri Keuangan: Bambang S Brodjonegoro
Menteri Perindustrian: Saleh Husin
Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dakhiri
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini Soemarno
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:  Basuki Hadimulyono
Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Siti Nurbaya

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan‬: Puan Maharani
Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yembise
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar
Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah: Anies Baswedan
Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M Nasir

Menter Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edhi Purdijatno
Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
Menteri Luar  Negeri: Retno LP Marsudi
Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna H Laoly
Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudyantara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:  Yuddy Chrisnandi

Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo
Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
Menteri Pariwisata: Arief Yahya
Menteri ESDM: Sudirman Said

34 Kementrian, Jokowi ‘Bagi-bagi Kue’

Jokowi jkHMINEWS.Com – Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo menilai postur kabinet Jokowi-JK yang berjumlah 34 kementerian terdiri dengan komposisi 18 dari kalangan profesional murni dan 16 dari partai sebagai bukti ketundukan Jokowi-JK pada partai. Padahal dalam kampanye sebelumnya Jokowi-JK mengumumkan koalisi tanpa syarat dan akan merampingkan kabinet.

“Kabinet Jokowi-JK dengan perpaduan dari parpol yang masih cukup tinggi memperlihatkan Jokowi-JK kompromistis dengan kepentingan partai,” kata Puji Hartoyo, Selasa (16/9/2014).

Kata Puji, postur kabinet yang demikian jauh dari harapan masyarakat. Ia mengingatkan, rakyat memilih Jokowi-JK pada pilpres lalu karena dianggap bisa mewujudkan harapan rakyat 5 tahun mendatang, salah satunya janji koalisi tanpa syarat dan kabinet ramping.

Di masa Presiden SBY dengan jumlah menteri sama seperti yang diumumkan oleh Jokowi-JK, lanut Puji, paduan profesional dan unsur partai yang sama sama besarnya berasal dari parpol cukup tinggi karena masih adanya unsur ‘bagi-bagi kue.’

“Parpol pendukung dianggap memiliki jasa memenangkan maka harus diberikan porsi yang sepadan. Sepertinya hal yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh Jokowi-JK,” ujarnya.

Puji menyatakan tidak seharusnya Jokowi-JK tunduk pada kepentingan partai. “Rakyatlah pemegang mandat sebenarnya. Maka utamakan rakyat dan jauhkan politik bagi-bagi kue,” tandasnya.

Kabinet Impian Kaum Muda Indonesia

SalmanHMINEWS.Com – Aliansi Pemuda Indonesia Untuk Perubahan (API Perubahan) mengusulkan nama-nama calon menteri sebagai ganti dari orang-orang lama, bermasalah dan uzur yang digadang-gadang para pengusung pemenang Pilpres 2014.

“Ditengarai  karena banyak pengusul sendiri tidak bebas dari kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Padahal, terpilihnya Jokowi-JK sendiri jelas menunjukkan keinginan rakyat untuk menampilkan sesuatu yang baru, segar dan muda,” kata Ketua Umum API Perubahan, Salman Diandra Anwar dalam rilisnya, Rabu (10/9/2014).

Alasan API Perubahan, kata Salman, sebab lima tahun ke depan bangsa ini menghadapi tantangan dan masalah yang multi kompleks. Dengan begitu, bangsa ini jelas membutuhkan anggota Kabinet pemerintahan yang memiliki integritas, kapabilitas dan dedikasi yang tinggi. Bangsa ini membutuhkan darah-darah segar dan bersih untuk menegakkan kembali martabat dan harga diri bangsa ini di mata dunia internasional yang akhir-akhir ini terpuruk, paparnya.

“Rakyat negeri ini merindukan pemimpin pejuang dan pejuang pemimpin, orang-orang muda yang masih memiliki semangat tinggi, kreatif dan inovatif. Rakyat sudah lama menghendaki semangat potong generasi tua bermasalah, diganti dengan tokoh-tokoh muda yang bisa memberikan perubahan nyata,” sambungnya.

Adapun nama-nama yang diusulkan API Perubahan didapat dari survey dan kajian kabinet impian kaum muda. Nama-nama tersebut dinilai sebagai tokoh muda yang siap, berintegritas, memiliki kapabilitas dan dedikasi yang tinggi, sehingga pantas duduk dalam kabinet. Inilah nama-nama itu…

usulan3usulan 4usulan 5usulan 6usulan 7usulan 8usulan 9usulan