KAHMI: Dua Capres Harus Wujudkan Kedaulatan Pangan

HMINEWS.COM, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyatakan dua kandidat calon presiden (capres) yang berlaga di Pilpres 2019 yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

“Akhir pekan lalu, Kahmi meluncurkan buku berjudul Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Kehadiran buku ini wujud kepedulian dan sumbangsih terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola pangan di Indonesia. Dan Kahmi menilai bahwa ketahanan nasional tidak dapat terlepas dari isu ketahanan dan kedaulatan pangan,” kata Presidium MN Kahmi, Prof Siti Zuhro ketika dihubungi dari Bandung, Senin (18/2/2019).

Kahmi memberikan hadiah kepada capres nomor urut satu Joko Widodo atau Jokowi dan capres nomor urut dua Prabowo Subianto Buku “Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional”.

“Melalui penyerahan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, diharapkan siapa pun yang nanti akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan mampu merumuskan peta jalan kebijakan untuk kedaulatan dan ketahanan pangan yang lebih baik, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata dia.

Dia mengatakan Kahmi memiliki perhatian tinggi agar isu pangan tetap menjadi prioritas dalam visi-misi calon presiden/wakil presiden yang diturunkan melalui program kerja dengan arah dan cara yang tepat, sehingga mampu menjadi perekat kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional.

Siti mengatakan buku ini merupakan ekstraksi dari Simposium Kebangsaan ke-3 KAHMI yang diselenggarakan pada 21 Desember 2018 di Jakarta.

Para penulis buku ini terdiri atas beragam latar belakang profesi, mulai dari akademisi, pengamat dan pelaku kebijakan, termasuk diantaranya Rektor Institut Pertanian Bogor dan Rektor Universitas Brawijaya.

Oleh karena itu kumpulan gagasan dan pemikiran KAHMI diharapkan mampu memberi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan dapat menyelesaikan akar persoalan terkait pangan yang ada di negeri ini.

“Tanpa adanya ketahanan pangan, dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional,” ujar dia.

Sementara itu, editor buku tersebut Prof Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari menambahkan, secara substansial buku ini membedah persoalan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada setiap rezim pemerintahan di Indonesia.

Secara khusus, kata Prof Arifin, buku ini juga menyajikan hasil-hasil analisa terhadap persoalan pangan pokok dan pertanian dalam perspektif ekonomi pembangunan dan ekonomi politik.

Dinamika politik dan kebangsaan yang mewarnai setiap periode kepemimpinan rezim terkait isu-isu ketahanan nasional juga diuraikan secara rinci.

Terakhir, buku ini membuka perspektif masa depan pangan dan pertanian, arah kebijakan jangka panjang, terutama fenomena Revolusi Pertanian 4.0 yang akan menentukan wajah pangan dan pertanian Indonesia ke depan.

“Perlu diketahui, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus menjadi komitmen pemerintah dan negara. Sebab, kepemimpinan yang berjalan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rakyatnya,” tambah Bustanul Arifin.[]

Antara

Hina Al-Qur’an, FUI : Ahok Itu Abu Jahal Abad 21

HMINEWS.COM, Jakarta – Netizen dikejutkan dengan potongan video pernyataan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 31 detik tersebut tersebut Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversi. Menurut informasi, Ahok mengeluarkan statemen itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu akhir September 2016 silam.

Ahok mengatakan bahwa umat Islam telah dibohongi oleh Surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu menuai kecama banyak pihak.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al-Khaththath, mengatakan bahwa sikap Ahok serupa dengan tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal abad 21.

Namun, begitu Islam datang, Abul Hakam menolaknya sampai mati dalam kekafiran, Nabi kemudian menggelari dia sebagai Abu jahal, artinya bapak kebodohan.

“Nah kalau sekarang Ahok menolak Islam, bahkan mengatakan dibodohi surat al-Maidah, maka bolehlah Ahok dapat gelar Abu Jahal abad 21. Jadi Ahok sama dengan Abu Jahal,” tegas Ustadz Al-Khaththath, Kamis (6/10/2016).

Ustadz Al-Khaththath menegaskan bahwa bukan ayat al-Quran yang membodohi umat Islam. Tapi, justru Ahok sendiri yang coba-coba membodohi umat Islam. Dia pun meminta umat Islam agar berhati-hati dengan Ahok, sebab bila Ahok memenangkan kembali posisi Gubernur pelecehan terhadap Islam akan terus berulang.

“Harus diwaspadai kalau Ahok menang dalam Pilgub, bacotnya tidak akan berhenti menistakan Al-Quran, tidak hanya ayat 51 dari surat Al Maidah, dia akan terus menerus membacot ayat-ayat lain,” lontar  (Voa-Islam).

Saut Situmorang Gagal Paham Identifikasikan Gerakan HMI

HMINEWS.Com – Pernyataan Saut Situmorang tentang HMI dan KAHMI yang dikatakannya korup dan sangat jahat telah menyakiti hati banyak kalangan di HMI dan KAHMI. Pernyataan itu disebut sebagai tendensius, politis, dan sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap aktifis muslim yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Reaksi yang sama tentu juga dialami oleh KAHMI UII atas pernyataan Saut tersebut. Terlebih lagi UII atau yang dulu bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) adalah tempat kelahiran HMI. Namun Presidium KAHMI UII mengingatkan agar seluruh eksponen HMI tidak terlalu reaktif.

“Saut hanya telah gagal paham dengan menganggap HMI koruptor. Nyatanya saat ini banyak kader yg menjadi pendidik dipelosok negeri, yang mungkin jauh dari bayangan dan kemampuan Saut sendiri” kata Hendi Aldrianto selaku Presidium KAHMI UII, Sabtu (7/5/2016).

“Ada juga yg menjadi budayawan, usahawan dan tentu politisi. Karena itulah tugas dan fungsi lembaga kader melekat pada HMI” tambah Hendi.

Hendi mengingatkan, justru pada titik ini, dengan pernyataannya itu, Saut telah menunjukan kegagalannya sebagai insan Intelilijen. Mengingat dalam catatan karirnya Saut mencantumkan pernah menjabat sebagai staf ahli BIN.

“Dia gagal mengidentifikasi HMI secara komprehensif. Saut tidak sendiri, ada banyak orang seperti dia yang salah memberi informasi. Sehingga gerakan Islam pada akhirnya sering disalah pahami” ujarnya.

“Saat ini menjadi kesempatan pada kita kader HMI untuk memberi penjelasan di ruang publik tentang Khittah Perjuangan HMI yang sebenarnya” pungkas Hendi.

Diskreditkan HMI, Pimpinan KPK Didesak Mundur dari Jabatannya

HMINEWS.Com – Rapat Koordinasi Nasional III Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Rakornas KAHMI) yang berlangsung selama dua hari (4-6 Mei) di Purwakarta bereaksi atas pernyataan Ketua KPK, Saut Situmorang, yang mendiskreditkan HMI.

Rakornas III KAHMI 2016 berlangsung di Hotel Kota Bukit Indah Plaza Purwakarta dan diikuti oleh 500 peserta dari Majelis Nasional, Wilayah dan Daerah KAHMI. Dalam Rakornas ini, para peserta melakukan serangkaian pembicaraan menyangkut soal-soal internal dan eksternal organisasi.

Disamping itu, forum Rakornas se-Indonesia juga mencermati perkembangan terkini terkait Pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tatkala menjadi narasumber “Harga Sebuah Perkara” di stasiun TV One pada Kamis 5 Mei 2016.

Terkait dengan pernyataan Saut Situmorang tersebut, Forum Rakornas KAHMI menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Penyebutan HMI dalam konteks pembicaraan Saut Situmorang telah merugikan nama baik HMI lantaran melakukan generalisasi bahwa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah mengikuti Latihan Kader (LK I) melakukan korupsi.

2. Pernyataan tersebut sangat tendensius dan merupakan pembunuhan karakter serta mendeskreditkan HMI.

3. Pernyataan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik selaku aparat penegak hukum.

4. Oleh karenanya, forum Rakornas KAHMI menuntut sebagai berikut: 1). Saut Situmorang harus minta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronika nasional selama 5 hari berturut-turut, 2). Saut Situmorang mundur dari jabatan pimpinan KPK, 3). KAHMI akan menempuh upaya: melaporkan ke Majelis Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menempuh upaya hukum serta melaporkan ke Mabes POLRI.

Pernyataan sikap ini ditandangani Pimpinan Sidang Rakornas III KAHMI yang terdiri dari Dr. Muhammad Marwan, Dr. Reni Marlinawati, Ir. Subandriyo, Drs. Manimbang Kahariadi dan Dr. Lukman Malanuang.

Berbagai Kendala Wujudkan Kedaulatan Pangan

HMINEWS.Com – Pada saat ini komoditas pangan yang dikelola Perum Bulog baru sebatas beras, sedangkan bahan lain masih dikuasai swasta (swasta dalam negeri dan asing). Tidak mudah untuk mewujudkan swasembada apalagi kedaulatan pangan di Indonesia karena masalah tersebut.

Menurut Wahyu, Direktur Pengadaan BULOG, saat ini subsidi pertanian kita cukup besar, tidak kurang dari Rp 30 triliun per tahun, menignkat sepuluh kali lipat sejak tahun 2003, namun produktivitas  pertanian kita selama 3 tahun belakangan tidak meningkat.

“Kalau bicara komoditi lain, selain beras; seperti daging, kita impor tak kurang dari 700 ribu ekor sapi potong (per tahun). 100 ribu ton daging sapi, setara 500 ribu ekor sapi. Masalah ketersediaan daging sapi kita masih sangat tergantung luar negeri,” kata Wahyu pada diskusi ‘Kedaulatan Pangan’ di KAHMI Center, Jalan Turi Senopati Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015).

Ia menyampaikan, pihak pemerintah Indonesia pernah berusaha mencari sumber daging ke Selandia Baru dan Australia. Namun didapati kenyataan bahwa kartel bisnis daging di negara tersebut menutup informasi untuk menjaga agar mereka tetap bisa memainkan harga tinggi.

“Pada kenyataannya kita dipermainkan. Ketika kami datang ke Australia, mencari sapi, dikatakan sapinya tidak ada. Kalau ada harganya tinggi. Ke New Zealand juga, cari daging, langsung dipatok harganya mahal,” lanjutnya.

Itulah yang membuat pemerintah kesulitan mengendalikan harga. Bahan lain, kedelai dan jagung, contohnya, hanya dikendalikan dua-tiga perusahaan swasta.

Wahyu menyatakan, Presiden Jokowi menginginkan persediaan 11 komoditi meliputi jagung, kedelai, gula pasir, daging ayam, sapi, terigu, cabe, bawang merah dan beberapa bahan lainnya, harus bisa dikelola negara sebagaimana beras. Dikelola negara melalui BUMN, dan Perum Bulog termasuk BUMN yang diprioritaskan.

Presiden Jokowi pun, lanjut Wahyu, telah beberapa bulan minta dibuatkan draft Perpres untuk memperkuat fungsi Bulog, namun hingga kini belum ada yang bergerak. Ia mencurigai ada pihak yang tidak senang dengan perubahan seperti itu.

“Maka semangat Pak Presiden kami sambut. Namun ketika merumuskan kebijakan itu tidak mudah. Baru masuk tingkat gubernur, deputi, mentah lagi, mentah lagi,” ujarnya.

Arif Budimanta Ketua Departemen Ekonomi KAHMI menyatakan, sejak 97-98 harga-harga bahan pangan di Indonesia sudah diserahkan ke mekanisme pasar. Hal ini membuat usaha pemerintah untuk mengendalikan harga atau mewujudkan kedaulatan pangan mengalami kesulitan.

Saat ini yang diperlukan adalah insentif bagi petani, melalui subsidi pupuk dan kredit berbunga rendah. Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian yang mencapai Rp 10 triliun juga diberikan dalam sektor ini, sedangkan yang dialokasikan untuk UMKM mencapai kisaran 100-120 triliun untuk menggenjot produksi pertanian.

Polirik anggaran mulai 2016 nanti, anggaran ke daerah sudah lebih besar daripada untuk pusat. Dana alokasi khusus bidang irigasi untuk tingkatkan produktivitas. Subsidi pupuk 9,5 juta ton, subsidi benih 16juta kg terdiri dari berbagai jenis benih tananam, padi hibrida, kedelai, dan lainnya.

Viva Yoga Mauladi, Komisi 4 DPR, mencurigai ada upaya sistematis pihak tertentu yang hendak menggagalkan Indonesia berdaulat dalam bidang pangan, agar Indonesia ketergantungan impor.  Untuk itu, negara perlu memperkuat campur-tangannya dalam penataan pangan. Hal ini sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Kedaulatan Pangan. Negara harus menjaga, melindungi dan mengendalikan pasar.

Ia mengutip perkataan Soekarno, bahwasanya jika suatu negara tidak berdaulat dalam bidang pangan, maka tunggulah saatnya negara tersebut tidak berdaulat dalam bidang politik.

Mantan Ketua STII, Nur Sutrisno, mengatakan, mengendalikan pertumbuhan ekonomi lebih mudah daripada mengendalikan beras. Sebab beras itu khas sesuai iklim yang kadang tak menentu. Sepanjang sejarah, ia mencatat,ada dua kali impor beras karena keadaan darurat, yaitu tahun 60-an an tahun 98, untuk menutupi krisis.

Saat ini politik kedaulatan beras kita, dari Presiden SBY ke Jokowi, sederhana. Targetnya surplus 10-15 juta ton sudah cukup. Petani juga harus lebih diperhatikan, lahan-lahan pertanian dilindungi, agar cita-cita swasembada atau kedaulatan pangan, atau apapun namanya, bisa tercapai dan tidak terus bergantung kepada luar.

Aktivis Penentang Orba Luncurkan Biografi

HMINEWS.Com – “Idealisme adalah gejala sementara yang ada pada kaum muda,” begitu kata aktivis kawakan Rahman Tolleng pada peluncuran buku biografi Judilherry Justam berjudul ‘Anak Tentara Melawan Orba’ yang diadakan di Gedung Badan PPSDM Kesehatan, Kebayoran Baru Jakarta, Kamis (27/8/2015) .

Namun ucapan Rahman Tolleng tidak terhenti di situ. Ia masih melanjutkan, “Judil adalah anomali aktivis mahasiswa,” katanya. “Gebrakan-gebrakannya tercatat sampai pada masa pasca-reformasi.” Demikianlah ia menilai Judil, seorang aktivis kawakan yang terus konsisten berada di jalur aktivisme dan tak tergiur dengan tawaran kekuasaan.

Sejak menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran UI 1967 dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), perlawanan sudah menjadi jalan yang dipilih Judil. Dari HMI hingga kemudian terlibat berbagai peristiwa, mulai dari Peristiwa Malari 1974 yang mengakibatkannya merasakan penjara Orba, bersama tokoh-tokoh lain mendirikan Petisi 50, dan terus mengkritik Orba.

Saat memimpin KAHMI Jaya (1990-1998), ia meminta Suharto turun dari jabatannya, berseberangan dengan sikap sejumlah seniornya di HMI seperti Akbar Tandjung. Setelah Reformasi bergulir, Judil tak berhenti jadi aktivis, ia tak mau pula masuk lingkaran kekuasaan sebagaimana umumnya aktivis lain yang berbondong-bondong duduk di parlemen maupun di partai politik.

Masih kata Tolleng, Judil berpegang pada nilai-nilai absolut ketimbang berpegang pada nilai etika, sehingga siapapun yang dipandang menyimpang tak luput dari sasaran kritik dan kemarahannya; pemerintah maupun senior-seniornya di HMI.

Salah satu tokoh aktivis 98, Ubedillah Badrun, mengatakan bahwa Judil adalah aktivis yang sejati dan konsisten, sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Judil tidak hanya berteori, tetapi ia mencontohkannya melalui tindakan.

Hal lain yang menopang independensi Judil, menurutnya, adalah bahwa Judil tidak bergantung kepada siapapun, baik senior-seniornya, maupun dalam hal keuangan, karena memang ia mempunyai usaha mandiri.

Diskusi dan peluncuran buku tersebut dihadiri ratusan orang, yang sebagiannya merupakan aktivis yang seangkatan dengan Judil, seperti tokoh Malari, Hariman Siregar; Maqdir Ismail, Mohammad Noer, serta dari kalangan yang lebih muda.

Mahfud MD Minta KAHMI Bantu Pemerintah

HMINEWS.Com – Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud MD, berjanji organisasi yang ia pimpin akan berperan aktif untuk ikut menyukseskan program pemerintah.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, KAHMI akan menggelar acara nasional lintas politik. Anggota KAHMI, baik yang menjadi menteri maupun yang aktif di DPR dan parpol akan berkumpul untuk menyamakan dan mengingatkan bahwa KAHMI lahir untuk Indonesia.

Pertemuan yang rencananya akan digelar pada 22 Januari 2015 ini akan membicarakan respons KAHMI terkait kondisi politik nasional. Mahfud mengatakan, langkah itu perlu diambil, agar KAHMI berperan lebih aktif. Selain itu agar KAHMI tidak terlalu asyik dan sibuk dalam pertikaian politik.

“Kami akan mengadakan kegiatan bersama alumni HMI. Kami adakan untuk menyamakan visi dan langkah semua alumni yang ada di legislatif dan eksekutif,” kata Mahfud usai bertemu Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta, Senin 29 Desember 2014.

Kedua tokoh itu membahas mengenai posisi KAHMI yang saat ini ikut terbelah terkait konflik politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Ini waktunya bekerja. Momen persaingan politik sudah diberikan yaitu Pileg dan Pilpres. Dan itu sudah selesai dan tinggal bekerja,” ujar mantan ketua tim kampanye nasional pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ini.

Mahfud mendorong, pemerintah melaksanakan agenda-agendanya. Sementara, pihak yang mengambil posisi oposisi agar tidak mengganggu.

“Bukan untuk bikin gaduh. Kita mendorong menyatunya kembali kekuatan-kekuatan KAHMI mendorong kemajuan. Bukan untuk bertikai tanpa berkesudahan.” (vivanews)

Anugrah Gelar Doktor HC Said Tuhuleley, KAHMI DIY Gelar Syukuran

HMINEWS.Com – Korp Alumni HMI (KAHMI) DIY mengdakan syukuran atas gelar DR (HC) yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kepada Said Tuhuleley, alumni HMI dan sekaligus pengurus PP Muhammadiyah, Sabtu (27/12/2014).

Acara syukuran yang diadakan di gedung pertemuan Balai Diklat Perindustrian Yogyakarta pada malam hari ini dihadiri puluhan anggota KAHMI pusat dan KAHMI DIY, PP Muhammadiyah dan PB HMI-MPO. Acara digelar sekaligus dengan refleksi akhir tahun 2014 yang menampilkan pembicara Prof. Jawahir Thontowi, Ph.D, LLM.

Penerima gelar, Dr (HC) Said Tuhuleley dalam sambutannya mengaku tidak menyangka sebelumnya akan mendapatkan gelar tersebut.

“Saya tidak pernah menyangka mendaptkan penganugerahan gelar (DR) ini. Bagi saya bekerja secara profesional dan ikhlas saja. Dan ternyata Allah memberikan ganjaran yang seperti ini,” kata Dr. (HC) Said.

Said Tuhuleley pun berkisah sewaktu dulu aktif di dunia pergerakan, khususnya keaktifan dirinya di HMI. “Selama dipergerakan saya banyak mendapatkan pembelajaran di HMI,” ucapnya.

Bersatu Membangun Masa Depan Indonesia

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

MMdMarilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadhirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita diberi daya dan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini dalam rangka resepsi atau acara puncak Peringatan Hari Ulang Tahun KAHMI yang ke 48. Rasa syukur ini semakin dalam terasa di lubuk hati kita karena dari waktu ke waktu KAHMI dapat menunjukkan ketulusan hidzmahnya kepada nusa dan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam waktu yang panjang KAHMI telah ikut membangun NKRI dengan segala suka dan dukanya. Banyak pejuang KAHMI yang telah mendahului kita dan masih banyak yang sampai saat ini melanjutkan kiprahnya. KAHMI memang bertekad akan terus menjaga Republik ini untuk selamanya.

Marilah pula kita kenang para pendiri HMI dan tokoh-tokoh KAHMI yang telah mendahului kita disertai ucapan terimakasih dan doa agar mereka mendapat tempat yang layak di sisi-Nya, sesuai dengan amal shaleh yang telah mereka persemabahkan kepada NKRI dan telah mereka wariskan kepada kita yang masih tinggal di dunia ini. Kita mengenang dan terus bertekad untuk melanjutkan perjuangan mulia para pendahulu kita yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa dengan mendirikan dan mengurus HMI seperti Lafran Pane, Nurcholish Madjid, Achmad Titosudiro, Deliar Noer, Mintaredja, Ismael Hasa Metareum, dan lain-lain. (mengheningkan cipta)

Untuk mempekuat posisi HMI dan KAHMI dalam mosaik sejarah Indonesia, atas banyak usul dari KAHMI wilayah-wilayah, seperti KAHMI Sumatera Utara, pada tahun ini Majelis Nasional telah membentuk satu Tim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pakar Prof. Laode Kamaluddin yang bertugas menyiapkan segala sesuatu guna mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Prof. Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional. Pengusulan Prof. Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional tidaklah berlebihan mengingat HMI yang didirikannya serta KAHMI yang menjadi wadah alumninya telah berperan begitu besar bagi berdiri dan bertahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi dan sistem konstitusionalnya yang kokoh.

Warga KAHMI dan para hadirin yang berbahagia

menhut
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam acara penanaman pohon bakau (foto: @aKUDEV)

Dalam sepanjang perjalanannya, KAHMI sesuai dengan jatidirinya, sebagai himpunan insan akademis yang pencipta dan pengabdi KAHMI sudah menyatu dengan perjalanan bangsa dan negara kita, bukan hanya dalam menyumbang penguatan konsep ideologi dan konstitusi yang mempersatukan bangsa tetapi juga menyumbangkan orang-orangnya untuk turut mengelola negara dan mengabdi kepada bangsa di berbagai lapangan kehidupan.

Saat-saat ini kita sedang mencatat dengan bangga dan penuh syukur ke hadlirat Allah SWT bahwa salah seorang tokoh KAHMI yang juga sebagai Ketua Majelis Etik Presidium MN-KAHMI yaitu Bapak Jusuf Kalla pada tahun 2014 ini telah terpilih sebagai Wakil Presiden RI untuk keduakalinya. Tentu menjadi keharusan bagi Keluarga Besar KAHMI untuk, pada kesempatan ini, mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla yang telah terpilih sebagai pasangan Presiden/Wakil Presiden dengan iringan doa semoga selamat dan sukses dalam melaksanakan tugas.

Kita mencatat pula bahwa di luar jabatan Wakil Presiden, peran KAHMI di lembaga-lembaga negara juga sangat signifikan. Jabatan-jabatan pimpinan di lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, KPK sudah pernah atau sedang dipimpin oleh warga KAHMI. Begitu juga jabatan-jabatan penting di birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat Pusat sampai ke unit pemerintahan terendah, juga dalam berbagai profesi serta civil society organization (CSO) sangat banyak diisi oleh orang-orang KAHMI. Kepada mereka pun kita berdoa agar sukses dalam tugas dan bisa mengakhirinya dengan selamat.

Warga KAHMI dan hadirin yang terhormat

Doa untuk para pemegang amanah dari KAHMI agar sukses dan selamat dalam tugas tersebut adalah penting oleh karena sejauh terkait dengan peran alumni HMI dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan ada saja noda hitamnya, betapapun kecilnya. Artinya, dari gumpalan besar prestasi-prestasi KAHMI itu ada juga titik-titik noda yang selalu mencerminkan dan membenarkan pepatah, “tak ada gading yang tak retak”, sehebat apa pun KAHMI pasti ada nodanya jua. Dalam catatan perburuan penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi, misalnya, harus diakui ada beberapa alumni HMI yang diburu, ditangkap, dan dipenjarakan, seperti halnya terjadi pada kelompok-kelompok alumni organisasi mahasiswa yang lain.

Kita sering kaget dan merasa malu ketika ada alumni HMI yang digelandang ke pengadilan tipikor oleh KPK karena korupsi; sementara banyak sanjungan melangit dari masayarakat kepada KPK karena prestasinya dalam memerangi korupsi di negeri tercinta ini. Tapi banyak yang lupa atau bahkan tak perduli, bahwa sebagian besar komisioner yang ada di KPK itu adalah alumni HMI juga. Oleh sebab itu sanjungan terhadap KPK harus kita maknai juga sebagai sanjungan terhadap KAHMI. Kita boleh prihatin dan malu jika ada alumni HMI yang ditangkap KPK karena korupsi, tetapi pada saat yang sama kita juga harus bangga karena KPK yang disanjung-sanjung masyarakat itu dipimpin oleh orang-orang KAHMI juga.

Itulah sebabnya, dalam menyikapi kiprah KPK itu, secara organisastoris MN-KAHMI memberikan dukungan sepenuhnya kepada lembaga antikorupsi itu. Pokoknya, kita dukung KPK dalam berperang, memberantas, dan menindak keras para koruptor siapapun pelakunya. Kita tetap menitipkan ide dan pesan moral agar pimpinan KPK yang dari KAHMI tetap membawa idelisme KAHMI untuk menyelamatkan dan membangun Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur (negara yang bersih di bawah ridha dan ampunan Tuhan) dan bukan baldatun sayyiatun wa rabbun rujuum (negara yang kotor di bawah kutukan Tuhan). KAHMI mendorong KPK untuk terus tegar memerangi korupsi tanpa pandang bulu karena hal itu adalah bagian dari misi KAHMI untuk menyelamatkan dan membangun Indonesia. Seperti dikatakan oleh warga KAHMI yang lain, yang kini menjadi hakim agung yang sangat disegani, yakni Artijo Alkostar, korupsi harus diperangi secara keras dan pelakunya harus dihukum berat karena “korupsi adalah kanker ganas yang bisa mematikan negara”. KAHMI harus ikut menjaga kesehatan negara dan menjamin keselamatannya dari korupsi sebagai kanker ganas bagi negara.

Tentu saja dukungan besar dari KAHMI terhadap KPK yang seperti itu tak menutup kemungkinan bagi dilakukannya kritik agar KPK menjadi lebih profesional dan lebih disegani. Oleh sebab itu MN-KAHMI pun mempersilahkan jika ada warga KAHMI yang melancarkan kritik terhadap KPK jika memang ada terngarai lembaga tersebut telah melakukan unprofessional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi pada intinya, KAHMI mendukung penuh langkah-langkah KPK dalam memerangi korupsi karena perang terhadap korupsi adalah bagian dari misi KAHMI, tetapi KAHMI juga mempersilahkan warganya untuk mengritik dan mengawasi KPK agar dalam melaksanakan tugasnya tetap profesional, menegakkan keadilan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia.

Warga KAHMI dan hadirin yang berbahagia

Peringatan Hari Ulang Tahun KAHMI yang ke-48, tahun 2014, ini mengambil thema “Bersatu Membangun Masa Depan Indonesia”. Pemilihan topik ini ditentukan melalui diskusi mendalam di Presidium MN KAHMI karena dua hal. Pertama, sejak awal KAHMI menjadikan kebersatuan bangsa Indonesia sebagai salah satu hal yang utama dalam platform perjuangannya, sebab, yang akan kita bangun adalah Indonesia yang persatuannya kokoh sehingga dengan itu bisa dibangun sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oleh sebab itu, dalam sutuasi dan dengan cara apa pun KAHMI harus menguatkan kebersatuan Inodnesia sebagai dasar dan tujuan perjuangannya.

Kedua, pada saat ini kita baru saja keluar dari kontes politik nasional yang meriah, tetapi juga menegangkan dan panas yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kita menyaksikan secara benderang bahwa telah terjadi polarisasi yang cukup tajam di tengah-tengah masyarakat kita dalam Pilpres ini karena perbedaan pemberian dukungan. Warga KAHMI sendiri, seperti halnya masyarakat pada umumnya, mempunyai pilihan politik yang berbeda-beda sehingga sejak awal kita bersepakat untuk tidak menggunakan institusi KAHMI dalam mendukung atau tidak mendukung salah satunya.

Alhamdulillah, Pilpres itu sendiri sudah selesai dengan hasil yang sah baik secara demokrasi (kedaulatan rakyat) maupun secara nomokrasi (kedaulatan hukum). Namun, diakui atau tidak diakui, pembelahan politik dalam Pilpres itu sampai sekarang belum sepenuhnya pulih karena di sana sini masih terjadi pergulatan atau gap psikologi. Ada kekhawatiran, jangan-jangan stabilitas atau kelancaran tugas-tugas pemerintahan kita ke depannya terganggu. Di sinilah letak pentingnya untuk menekankan agar seluruh warga KAHMI bekerja keras agar bangsa Indonesia tetap bersatu.

Persatuan, meminjam istilah Bung Hatta, bukanlah persatean yang menyebabkan orang selalu membebek dan tidak bisa kreatif untuk keluar dari satu pengendalian yang hegemonik. Persatuan harus kita bangun dalam visi dan platform untuk mencapai tujuan-tujuan kita berbangsa dan bernegara tetapi dengan posisi politik dan langkah-langkah yang ditempuh bisa saling berbeda, tidak harus disusun seperti setusuk sate.

Dalam konteks inilah  KAHMI mengajak seluruh warganya untuk memandang atau mengarahkan keberlanjutan perkubuan politik pasca Pilpres antara kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat agar keduanya bersatu demi Indonesia meski berbeda dalam pilihan dan langkah-langkah politik untuk mencapai tujuan yang sama. Ibaratnya kedua koalisi ini menuju tempat yang sama yakni masa depan Indonesia yang lebih baik tetapi melalui jalan dan peran yang berbeda. Adalah baik seandainya kebersatuan itu bisa disepakati melalui kebersamaan dan kerjasama atau gotong royong baik di legislatif maupun di eksekutif secara paralel tanpa perkubuan. Tetapi manakala kerjasama atau gotong royong seperti itu tidak bisa dilakukan maka memilih posisi yang berbeda tetap bisa baik bagi bangsa dan negara asal tujuannya tetap sama yakni membangun kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Keduanya tidak boleh bermusuhan tetapi boleh berkompetisi untuk kebaikan masa depan Indonesia melalui posisi masing. Memang polarisasi perkubuan koalisi sekarang ini bisa dilihat sebagai negatif karena berpotensi melahirkan pemerintahan yang tidak stabil atau penuh hambatan, tetapi bisa juga dipandang dan dijadikan sebagai hal yang positif dalam menguatkan pembagian tugas pemerintahan dalam artinya yang luas. Kita bisa menjadikan situasi perkubuan koalisi yang asa sekarang ini  sebagai hal yang positif yakni menjadikannya sebagai momentum untuk memulai membangun saling kontrol dan keseimbangan (checks and balances) secara sehat dalam sistem ketatanegaraan. Yang satu bisa mengelola eksekutif sedangkan yang lainnya bisa berkosentrasi untuk mengimbangi secara sehat di legislatif melalui posisi dan fungsi konstitusionalnya masing-masing di dalam sistem Presidensiil.

Warga KAHMI yang secara nyata banyak bergabung di kedua itu dapat berperan aktif untuk menyatukan tujuan dalam pilihan jalan politik yang berbeda itu melalui pemberian dukungan secara kuat terhadap pihak yang didukungnya, yang mana pun itu. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik maka sistem ketatanegaraan kita ke depan akan semakin sehat dengan hadirnya checks and balances yang bukan untuk saling menghambat tetapi saling bersinergi untuk kesejahteraan rakyat kita. Kita tak perlu tersandera oleh pendapat, bahwa di dalam sistem Presidensiil tak dikenal koalisi karena koalisi hanya ada di dalam sistem parlementer. Saya selalu mengatakan bahwa hukum tata negara di suatu negara itu tidak tunduk pada teori dan tidak harus mengikuti yang berlaku di negara lain. Tidak ada teori hukum tata negara yang asli karena setiap hukum tata negara yang dimuat di dalam konstitusi itu dibuat berdasarkan kebutuhan domestiknya sendiri-sendiri. Apa yang harus kita lakukan adalah apa yang tertulis secara resmi di dalam konstitusi; sedangkan yang tak dilarang secara resmi di dalam konstitusi dan hukum, seperti koalisi, adalah boleh dilakukan sepanjang dibutuhkan dalam realitas politik dan masih dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat.

Warga KAHMI dan hadirin yang berbahagia

Di antara rangkaian peringatan HUT KAKHMI ke 48 ini Presidium Majelis Nasional juga telah menyelenggarakan simposium tentang “Cetak Biru Indonesia Masa depan” serta seminar tentang kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Kita bersyukur bahwa ternyata warga KAHMI mempunyai ahli-ahli hampir dalam semua bidang IPTEK. Kita mempunyai ahli-ahli di bidang ekonomi, kelautan, kehutanan, perhubungan, kesehatan, pendidikan, IT, pangan, lingkungan, hukum, politik, geografi, dan semua bidang yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Puji syukur ke hadhirat Allah, kemerdekaan yang diperoleh atas berkat rahmat Allah telah memungkinkan bangsa ini melahirkan banyak pemimpin dan banyak ahli, termasuk pemimpin dan ahli yang pernah melalui penggodokan pematangannya di kawah candradimuka, HMI dan KAHMI.

Melalui simposium dan seminar yang diadakan awal pekan ini kita menjadi tahu bahwa para ahli yang kita miliki dapat mengidentifikasi dengan baik persoalan yang kita hadapi dalam setiap bidang dan tahu pula bagaimana cara mengatasinya. Ibarat dokter, para ahli yang kita miliki sudah bisa mendiagnosa penyakit dan menentukan panasea atau terapinya. Sayangnya, meskipun kita berhasil merumuskan diagnosa dan terapi serta panasea untuk berbagai persoalan tetapi cara melaksanakan terapi itu berjalan semrawut, tidak terkordiner dengan baik, dan cenderung berjalan sendiri-sendiri karena ego sektoral. Itulah sebabnya, ketika kita mengupayakan mencari cetak biru maka yang ditemukan, meminjam istilah tokoh KAHMI Prof. Anwar Arifin, adalah cetak buram.

Salah satu kesimpulan penting dari simposium dan seminar yang kita laksanakan kemarin adalah bahwa kita memerlukan kepemimpinan yang kuat. Yakni kepemimpinan yang visioner serta dapat secara tegas melakukan pilihan-pilihan kebijakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara terkordinasi dan terarah sesuai dengan kebijakan yang telah dipilih guna mencapai target bersama. Saat ini kita berada pada momentum yang tepat untuk menyerasikan langkah di bawah satu visi yang kuat dengan pilihan kebijakan tentang arah dan terapi yang terpadu karena kita akan segera mempunyai pemerintahan yang baru. Seluruh warga KAHMI harus berperan melalui posisinya masing-masing untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dengan membantu pemerintahan yang baru baik di eksekutif maupun di legislatif serta di cabang-cabang dan ranting pemerintahan lainnya.

Dirgahayulah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

Jakarta, 19 September 2014
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI

Prof. Moh. Mahfud MD

*) Pidato Kordinator Presidium Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD pada Resepsi Peringatan HUT KAHMI ke 48 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Jum’at 19 September 2014.

KAHMI, Forhati dan HMI Nunukan Kompak Syawalan Bersama

Kahmi NunukanHMINEWS.Com – Korps Alumni HMI (KAHMI) Nunukan, Forum Alumni Kohati (FORHATI) Nunukan dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Nunukan menggelar acara halal bihalal, bertema ‘Meningkatkan Silaturahmi untuk Menjaga Keberamaan dalam Keberagaman.’ Acara dilaksanakan di Hotel Marvell, Nunukan, Selasa (26/8/2014).

Hadir puluhan alumni HMI yang saat ini berada di Nunukan, dengan presidium KAHMI Nunukan, Ir. Dian Kusumanto, termasuk anggota KAHMI yang saat ini menjabta sebagai Pj Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambire yang menyampaikan orasi ilmiahnya. Tak ketinggalan, Bupati Nunukan Drs H. Basri juga ada dalam acara tersebut.

“Budaya silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya diadakan tiap tahun, hal ini akan memebrikan dampak positif dan sumbangsih dalam membangun bangsa, terutama di Kalimantan Utara yang merupakan provinsi ke-34,” ujar Dr. H. Irianto Lambire dalam orasinya.

Syawalan NunukanDiharapkan dengan adanya  kebersamaan tersebut akan makin menguatkan perkaderan HMI, terjalinnya silaturahmi antar alumni yang telah aktif di berbagai bidang profesi, dan kerjasama antar alumni dengan kader yang masih aktif . Usai acara, semua hadirin, alumni maupun kader aktif HMI Cabang Nunukan bersalam-salaman.

Syamsuddin