Yusril: Inpres Bukan Payung Hukum Kartu Sakti Jokowi

YusrilHMINEWS.Com –¬†Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Inpres¬†Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sebagai payung hukum ‘Kartu Sakti Jokowi.’ Tetapi Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Inpres bukanlah payung hukum.

Yusril menulis dalam twitter pribadinya, “Program Kartu Sakti’ adalah kebijakan atau beleid Presiden. Tiap kebijakan harus ada dasar hukumnya. Kalau kebijakan sudah dirumuskan atau diputuskan, Presiden keluarkan instruksi kepada bawahan agar kebijakan dilaksanakan,” tulis Yusril, Kamis (13/11/2014) sore.

“Jadi Instruksi Presiden adalah perintah agar bawahan menjalankan kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden. Karena itu sangat membingungkan kalau dikatakan bahwa ‘payung hukum’ tiga kartu sakti adalah Instruksi Presiden atau Inpres,” lanjutnya.

Yusril menyarankan agar pemerintah meluruskan cara berfikir agar tidak bingung menjalankan roda pemerintahan, sebab jika pemerintah bingung, maka rakyat juga bingung.

“Karena itu pemerintah harus jernih pikirannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Demikian saran saya kepada pemerintah,” pungkasnya.