PB HMI: Indonesia Harus Tegas Hadapi China

HMINEWS.Com – Ditabraknya kapal Kway Fey oleh kapal patroli China, padahal kapal tersebut telah ditangkap patroli TNI AL dan Kementrian Kelautan dan Perikanan, ditengarai sebagai pembelaan terhadap nelayannya yang mencuri ikan di perairan Kepulauan Natuna milik Indonesia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pencurian ikan tidak hanya dilakukan oleh nelayan dan pengusaha biasa, tetapi dibekingi oleh kekuatan negara lain.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pembangunan Desa dan Daerah Perbatasan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI –MPO), Muhammad Rauda Manarfa di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

“Ini menjadi bukti betapa kejahatan pencurian ikan yang selama bertahun-tahun berlangsung dilakukan di wilayah perairan Indonesia bukan hanya melibatkan oknum pengusaha perikanan tetapi telah menyeret aktor negara,” ujar dia.

Selain itu, menurutnya kejadian pada 19 Maret 2016 tersebut adalah pertanda bahwa China mengklaim wilayah Natuna. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, lanjutnya, China diprediksi akan ngotot dengan klaim sepihaknya itu. Karena diketahui bahwa kandungan minyak, gas dan ikan di perairan tersebut sangat melimpah.

Muhammad Rauda mendesak agar pemerintah RI tak ragu menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut dan membesar. Maka langkah yang harus ditempuh adalah menggunakan diplomasi serta menempatkan kekuatan militer untuk menjaga setiap jengkal wilayah RI, terutama di perbatasan yang rawan dicaplok asing.

ICMI Bermartabat, Indonesia Berdaulat

HMINEWS.Com – Muktamar VI dan Milad 25 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) diadakan di Mataram, NTB. Dengan tema “Menuju Indonesia Bermartabat,” kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Desember 2015.

Mengomentari tema tersebut, salah seorang pimpinan PP Masika ICMI, Ismail Rumadan, mengatakan bahwa Indonesia bermartabat adalah Indonesia yang tidak tunduk di bawah pengaruh kepetingan negara lain, Indonesia yang mampu madiri di atas kepentingan bangsa dan negara sendiri.

“Salah satu tolok ukur martabat bangsa  adalah sejauh mana masyarakat bisa memikmati sumber kekayaan alam yang ada di perut bumi Indonesia. Saat ini kita bisa melihat bahwa 99% kekayaan alam di Indonesia ini dimiliki atau dikuasai oleh asing,” demikian kata Ismail Rumadan.

Media Arief Rizqie, yang juga seorang pimpinan pusat MASIKA-ICMI menambahkan, konsep hak menguasai sumber daya alam oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, telah disalahgunakan oleh pejabat yang diberi kewenangan mengelolanya. Ia mencontohkan kasus Freeport di Papua yang terus diperpanjang kontraknya.

“Semestinya pemerintah lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi terlebih kepentingan asing. Oleh karena itu ICMI sebagai organisasi yang merepresentasikan kelompok intelektual dan cendekia sudah saatnya melakukan gerakan konstruktif yang nyata dalam menyikapi permasalahan bangsa dan negara terkait tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Dalam rangka memberikan sumbangsih intelektual pada Milad dan Muktamar ICMI ini Pimpinan Pusat MASIKA-ICMI yang hadir diantaranya Ismail Rumadan, Nurgajri Budi Nugroho dan Media Arief Rizqie.

Abdul Malik Raharusun

Forum Melayu Rembug: Penguasaan Aset oleh Asing Sengsarakan Rakyat

HMINEWS.Com – Persoalan penguasaan minyak di Riau-Kepri dan Kalimantan oleh asing merisaukan Forum Melayu Rembug (FMR). FMR mencatat, tak hanya minyak yang dikuasai asing, namun juga sawit (yang dikuasai Malaysia), dan dari itu mengakibatkan tidak terdistribusikannya kekayaan tersebut ke basis rakyat.

“Memperhatikan kondisi tersebut, FMR menggagas gerakan kolektif dengan visi baru, dimulai dengan konteks terjadinya penindasan terhadap bumi Melayu Nusantara,” kata deklarator FMR, Bambang Suherly, Ahad (30/8/2015).

Bambang melanjutkan, penguasaan aset oleh asing itu diperparah dengan mental korup elit-elit negara, yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.

“Kondisi demikian membuat aktivis yang tergabung dalam FMR mendefinisikan dirinya sebagai manusia yang ditindas oleh borjuasi karena ditopang struktur politik-ekonomi yang tidak memihak rakyat. Karena itu kami mendefinisikan kawan perjuangan adalah mereka yang memiliki kesadaran sama dengan kami dan sama-sama berjuang untuk merebut kedaulatan rakyat. Siapapun mereka, etnis apapun, suku apapun, selagi kita di Barisan perjuangan rakyat yang tertindas ini, maka kita adalah kawan,” paparnya.

Oleh karena itu, sambungnya, FMR berkomitmen untuk membangun kesadaran bersama, memperkuat kapasitas pribadi warga, serta melakukan disseminasi ide ke seluruh elemen gerakan untuk memperjuangkan kedaulatan sebagaimana dimaksud.

Kedaulatan Kita Sudah Lama Terampas

HMINEWS.Com – Kolonial Belanda menindas penduduk dan mengeruk kekayaan alam Indonesia secara ‘legal.’ Apa sebab? Dikarenakan sepakterjang mereka itu telah mendapat persetujuan dari para penguasa lokal di Indonesia waktu itu, kebanyakan melalui berbagai perjanjian, dan selebihnya dengan paksaan kekuatan militer.

Kini setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, benarkah negeri ini sudah berdaulat. Kenyataannya, kekayaan alam Indonesia masih saja dikeruk untuk orang lain, hukumnya, ekonominya, politiknya, semua dijalankan dengan tujuan utamanya orang lain. Demikian kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro usai rapat pra-kongres HMI MPO di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahad (23/8/2015).

“Bicara kedaulatan, bagaimana Indonesia ini mampu mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya, bukan diatur oleh orang lain dan aturan yang ditujukan untuk orang lain. Kita bilang Freeport penjajahan, legal lho itu, disetujui undang-undang dan ditandangani pemimpin negara,” kata Zuhad.

Menurutnya, berdaulat tidaknya negeri ini, melacaknya adalah dengan melihat bagaimana mekanisme legitimasi atas suatu perbuatan itu berlangsung. Berdasar penelitian, didapati banyak produk hukum yang merupakan pesanan kepentingan asing.

“Hari ini prakteknya, undang-undang nyaris tidak berpihak kepada warga masyarakat. Dari sisi ekonomi, undang-undang mengaturnya demikian, itu maksud saya kita ini tidak berdaulat. Masuknya penjajahan dari situ. Ketidakberdaulatan Indonesia dari situ,” tambahnya.

Tema kedaulatan ini pula yang dibahas dalam rapat pra-kongres HMI MPO, dan hendak diangkat untuk menjadi perhatian dan fokus bersama.

GMKN Desak Pemerintah Bubarkan SKSP Migas

HMINEWS.Com – Para tokoh nasional mendesak dibubarkannya dengan segera Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) Migas, dengan mencabut Perpres No 95 tahun 2012. Pengalihan tugas BP Migas ke SKSP dinilai  inkonstitusional. Sebagaimana diketahui, SKSP dibentuk Presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas.

“Kami mengamanatkan kepada pemerintah untuk segera mencabut Perpres No 95 tahun 2012 dan membubarkan SKSP Migas, serta menerbitkan Perpu guna mengalihkan tugas dan fungsi BP Migas yang relevan kepada BUMN/ Pertamina,” demikian pernyataan sikap para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) kepada jajaran pimpinan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

GMKN juga mendesak DPR dan pemerintah segera membentuk UU Migas baru yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 33, serta agar BPK mengaudit keuangan BP Migas.

Perpres no 95 menempatkan perusahaan migas terutama setara dengan posisi pemerintah. Hal itu dinilai sangat riskan karena akan menghalangi pemerintah membuat kebijakan intervensi bagi kepentingan rakyat, selain berpotensi untuk digugat ke Mahkamah Internasional jika terjadi perselisihan.

Pengamat Migas, Kurtubi yang merupakan salahsatu penandatangan deklarasi yang juga hadir di DPR menyatakan, pemerintah seharusnya berada di atas kontrak karena posisi pemerintah adalah lebih tinggi, sehingga pemerintah tidak boleh berkontrak secara langsung dengan perusahaan, apalagi asing.

Fathur