Komisi VII : Hilir Migas Harus Ditegakkan!

HMINEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan dalam Revisi Undang-Undang Minerba yang menjadi poin penting adalah hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, migas dan batu bara, sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

Poin penting tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan  Mr. Tsujimoto, Mr. Iwata beserta tim dari delegasi Ministry of Economic, Trade and Industry (METI) Jepang. “Kita konsisten, hilirisasi harus ditegakan, dan kita menghargai perhatian dari stakeholder industri,” papar Yudha di Gedung DPR, Nusantara I, Jakarta, Selasa (13/9/2016) sore.

Dia mengungkapkan, diskusi kedua belah pihak dalam rangka memberi pemahaman, sehingga jika terjadi kerja sama akan ada win-win antara dua pemangku kepentingan. “Poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka, dalam kerangka diskusi, supaya METI atau Kementerian lain yang ada di Jepang mengerti kira-kira undang-undang ini akan membuat baik hubungan kedua negara atau tidak,” jelas Yudha.

Dia juga mengatakan, selama ini kerja sama antara Jepang dengan perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT Antam sudah cukup baik, dan hubungan ini akan dijaga agar saling menguntungkan.

Yudha juga menjelaskan tentang divestasi, menurutnya dalam Revisi UU Minerba nanti divestasi harus 51 persen. Selain itu juga, divestasi harus memberi kesempatan kepada BUMN dan perusahaan dalam negeri atau perseorangan yang berstatus WNI, serta meminimalisir pihak asing dapat membeli.

Kenaikan Harga BBM, HMI MPO Sampaikan Penolakan ke DPR

IMG-20141205-WA0006 (1)HMINEWS.Com – Masih dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) bersama sejumlah organisasi kepemudaan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI.

RDPU dengan Komisi VII tersebut diadakan pada Kamis (4/12/2014) siang. Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo datang beserta sejumlah personel yang lain dari Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Komisi PAO, dan Komisi Ekonomi.

Selain PB HMI MPO, beberapa OKP lainnya juga menyampaikan keberatan dalam forum tersebut, di antaranya PB PII, DPP FMI, LMND, PP SRMI, DPP SBSI 1992, GPII dan FNPB.

“Kebijakan menaikkan BBM bagi kami sangat tidak masuk akal di tengah kondisi turunnya harga minyak dunia bahkan di bawah level psikologis,” kata Ketua Umum PB HMI-MPO Puji Hartoyo.

Penolakan dari gerakan mahasiswa tersebut senada dengan sikap anggota Komisi VII DPR, di antaranya Satya Yudha. “Kami sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari HMI-MPO. Bagi kami ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah menaikkan harga BBM disaat minyak dunia turun,” tegasnya.

RDPU ditutup dengan penyerahan secara simbolis kumpulan argumentasi dari perspektif hukum dan ekonomi yang disusun Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO kepada Pimpinan Sidang, Tamsil Linrung.

Mas Joko, Polisi Perlu Direvolusi Mental

arif
M Arif yang tewas ditembak dari atas mobil polisi dalam unjukrasa di Makassar

Di awal masa kepemimpinan Presiden Jokowi-JK, Polisi Indonesia memperlihatkan sepak terjang yang memprihatinkan. Polisi garang, temperamental dan berlipat tingkat represifitasnya dibanding periode presiden sebelumnya dalam menghadapi para pengunjukrasa. Tidak hanya terhadap mahasiswa, tetapi juga terhadap semua kelompok masyarakat yang menyuarakan hak mereka, bahkan terhadap ibu-ibu sekalipun polisi tak segan bertindak kasar.

Pemandangan ini menjadi suatu ironi yang serius di tengah alam demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan menyampaikan pendapat. Golongan masyarakat seperti mahasiswa, buruh, petani, guru, maupun kelompok lainnya dijamin hak mereka untuk menyuarakan pendapat, terutama keberatan terhadap kebijakan pemerintah mereka rasa menambah berat beban hidup.

Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) memang kerap menuai protes masyarakat, dan hal itu lumrah saja. Bahkan sebelumnya partai pengusung Presiden Joko menggalang dukungan masyarakat di berbagai tempat untuk menolak kebijakan Presiden SBY tatkala menaikkan harga BBM. Seharusnya penolakan masyarakat dianggap wajar juga saat presiden dari partai yang semula menolak itu kini termakan omongan sendiri. Protes masyarakat harus dihadapi dengan damai, lebih mengedepankan persuasi, dan jika memang punya program yang lebih baik dari mensubsidi BBM, dijelaskan saja, toh masyarakat juga bisa berfikir.

rembang
Menghadapi ibu-ibu yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang

Tetapi yang terjadi jauh dari harapan. Presiden dari kalangan sipil ini lebih milteristik dibanding presiden yang berlatar belakang militer. Di Makassar polisi tawuran dengan mahasiswa, menyerang kampus, mengobrak-abrik kelas, membubarkan perkuliahan yang tengah diikuti mahasiswa yang tak ikut demo. Polisi bahkan menewaskan seorang pemuda pengatur jalan. Belakangan diperoleh kesaksian pemuda tersebut, Muhammad Arif, tewas ditembak dari atas mobil water canon.

Di Rembang, Jawa Tengah, polisi bertindak sebagai pesuruh perusahaan, berlaku kasar terhadap rakyat sendiri; kumpulan ibu-ibu tua yang tak rela tanah mereka dibangun pabrik semen. Polisi tak malu mendahulukan otot mereka di hadapan kaum lemah dan di depan kamera yang akan menyiarkan kelakuan mereka itu ke seluruh penjuru dunia.

Pekanbaru tak kalah sengit. Belum sempat berorasi, mahasiswa sudah dipentungi dan dibubarkan, dikejar sampai masuk musola, tak mau melepas sepatu lars. Di Mataram, Jakarta, Bandung dan tempat-tempat lain, bahkan di tempat asal Mas Presiden sendiri, Solo.

demooo
Perlakuan polisi terhadap mahasiswa yang berdemo menolak kenaikan harga BBM di Pekanbaru

Dengan panjangnya daftar kekerasan polisi terhadap warga, lantas kita bertanya, mana revolusi mental yang digembar-gemborkan itu. Mana itu pendekatan yang manusiawi yang selalu dibangga-banggakan, saat dahulu mengganti Kepala Satpol PP Solo dengan seorang perempuan, menghilangkan penggunaan pentungan di kalangan Satpol PP? Apakah semua itu hanya diperlukan untuk maju sebagai RI 1, atau kedok saja bagi rencana partai dan media pengusung untuk menikmati kekuasaan?

Menagih Janji Petruk

Sebagai presiden kedua yang dipilih langsung oleh rakyat, sebenarnya Presiden Joko punya legitimasi besar. Kepercayaan masyarakat yang besar jangan disia-siakan dan dikikis dengan berbagai tindakan yang berkebalikan sama sekali dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.

Ibarat lakon wayang, dan itu yang dilakukan para pendukung dimana-mana menanggap lakon ‘Petruk Jadi Raja’, maka ingatlah bahwa selain adanya lakon ‘menuju kemuliaan’ seperti itu, ada juga lakon-lakon  ‘menagih janji.’ Nanti ada saudara-saudara Petruk semisal Gareng dan Bagong, atau bahkan Semar sendiri yang ‘Menagih Janji Petruk.’ Semoga Petruk tidak lupa akan janjinya.

Fathur

Kisah Klasik Pasar Bebas dan BBM Bersubsidi

Kisah Klasik

Aria Bima SaktiSebuah persoalan klasik, dan selalu menarik perhatian publik di Indonesia adalah kebijakan pemerintah menaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, dari kelompok elit dan akademisi dengan pertimbangan-pertimbangan akademisnya, hingga aktivis, mahasiswa, buruh, dan rakyat kecil dengan demonstrasinya serta keluhan-keluhan beban perekonomian hidup mereka.

Pemerintahan Jokowi-Jk yang baru-baru ini menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium yang tadinya Rp 6.500 menjadi Rp. 8.500, serta jenis Solar yang sebelumnya Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500 mendapat respon yang beragam. Ada yang pro dan kontra. Fenomena subsidi ini menggambarkan kepada kita bahwa seakan-akan kenaikan harga BBM ini menjadi bagian penting bagi perjalanan kisah hidup rakyat di Indonesia yang harus diceritakan pada anak cucunya kelak. Seperti kutipan syair lagu Iwan Fals,BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi, sebuah keniscayaan hari ini, dan sungguh memprihatinkan untuk memahaminya.

Namun demikian, kesejahteraan di negeri ini memang belum merata. Roda perekonomian sebagian rakyat Indonesia masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Bagaimana tidak, karena hampir seluruh komoditas pangan atau Sembako (sembilan bahan pokok) yang menjadi kebutuhan dasar (primer) rakyat akan terkena imbas kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu harganya akan naik dikarenakan biaya distribusi dan pengolahan yang mahal, dan hal ini seperti menjadi “multi layer effect.”

Pasar Bebas dan Amanat UUD

Pemerintah menyampaikan bahwa subsidi yang dikeluarkan untuk menekan harga BBM sangat memberatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga potensial akan terjadi defisit APBN. Di sisi lain pemerintah juga beralasan karena harga minyak dunia yang semakin mahal, beberapa bulan terahir ini hampir menyentuh harga US$ 100 per barel, mendekati harga US$ 105 yang menjadi ambang batas untuk menaikan harga BBM, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penghematan dengan mengalokasikan dana subsidi ke sektor lain; program pemerintah baru seperti penguatan maritim dan infrastruktur. Dengan demikian rakyat mau tidak mau harus membeli BBM dengan harga yang semakin mahal. Alasan pemerintahan baru yang semacam itu juga disampaikan sama oleh pemerintahan SBY-Boediono sebelumnya di kala ingin menaikkan harga BBM pada tahun 2012 lalu.

Pengambilan kebijakan ini mengacu pada pasar bebas, dikarenakan harga BBM di Indonesia saat ini menyesuaikan pada mekanisme persaingan usaha, dan harga minyak Internasional atau pasar global. Lalu di mana letak kemandirian energi yang diamanatkan konstitusi kita pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

Kesejahteraan sosial itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan, dengan menempatkan Pasal 33 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat 4 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Lalu dengan mengikuti harga minyak dunia di pasar internasional pemerintah tidak memiliki konsistensi atas UUD dan kemandirian dalam menentukan sikap atas harga BBM yang menyangkut perekonomian rakyat. Pemerintahan Jokowi-JK seperti “terjerumus pada lubang yang sama” dengan pemerintahan sebelumnya.

Namun yang lebih parah dan sangat mengherankan adalah alasan pemerintah yang menaikan harga BBM yang sebelumnya itu atas lonjakan kenaikan harga minyak dunia menembus harga US$ 100 per barel, sedangkan pada kenyataanya pada saat kenaikan harga di umumkan di Istana Negara oleh Presiden beserta jajarannya, harga minyak dunia sedang mengalami penurunan pada kisaran US$ 80 per barel, dikuatkan oleh pendapat Ichsanudin noorsy (Selasa, 18 November) menjelaskan bahwa dengan penurunan selisih US$ 1 saja pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp 2 Triliun, sehingga jika selisih penurunan harga adalah US$ 20 maka pemerintah menghemat sekitar Rp 40 Triliun. Lalu apa dasar pemerintah menaikan harga BBM saat tidak mengalami kerugian? Lantas dikemanakan alasan lonjakan minyak dunia dan pemberatan APBN tersebut?

Upaya Hukum Menekan Pasar Bebas

Didasari permasalahan tersebut sebenarnya MK RI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) telah mengantisipasi bahaya liberalisasi MIGAS (Minyak Bumi dan Gas) yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut, dengan putusan MK RI pada tahun 2004 atas “Judicial Review” Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dengan No. Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang minyak dan gas bumi. Dalam putusan MK RI tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa “harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong diberlakukanya liberalisasi pengelolaan minyak dan gas bumi.”

Hukum dalam hal ini juga telah mengatur pada Pasal 7 UU APBN 2014 bahwa pemerintah hanya dapat menaikan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR RI bila harga minyak dunia naik hingga 15% di atas asumsi yang ditetapkan yaitu sebesar US$ 105 per barel, namun lagi-lagi pemerintah menerobos begitu saja aturan yang telah ada, juga menerobos lagi Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 bahwa perubahan dan pelaksanaan UU APBN harus dengan persetujuan DPR.

Apa daya upaya-upaya hukum dalam menekan liberalisasi BBM tersebut akan berbuah pahit saat “Will of Politics” tidak sejalan dengan “Will of Law.” Di mana pemerintah selaku penyelenggara negara tidak meletakkan kepentinganya pada kepentingan rakyat selaku pemegang kedaulatan, dan dengan kuasanya melangkahi aturan tersebut.

R. Aria Bima Sakti, SH., MH
Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO

Protes Kenaikan BBM, Mahasiswa Sulteng Desak Nasionalisasi Aset

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Palu bersama sejumlah organisasi ekstra kampus lain tergabung dalam ‘Gerakan Mahasiswa Sulteng’ berunjukrasa memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Aksi penolakan tersebut mereka lancarkan di DPRD Sulawesi Tengah, Senin (24/11/2014). Massa berarak membawa spanduk penolakan terhadap naiknya harga BBM yang terlanjur diumumkan Presiden Joko Widodo.

Pengurus HMI MPO Palu menyatakan, penolakan ini merupakan kerjasama mahasiswa dan rakyat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak  pro-rakyat.

“Naiknya harga BBM berdampak pada naiknya sejumlah kebutuhan barang dan jasa. Tentu ini dibutuhkan kesiapan mental rakyat untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran atas pembiayaan kebutuhan yang dikonsumsi pasca kenaikan,” kata Sekretaris Umum HMI MPO Palu, Jumardi Pribadi.

Tidak hanya itu, kelompok buruh yang juga bergabung dalam aksi unjukrasa ini, dan jumlah mereka memang paling mendominasi, menyampaikan tuntutan agar upah buruh dinaikkan. Hal ini agar dengan adanya kenaikan harga BBM itu ekonomi mereka tidak semakin tercekik.

Tuntutan yang lainnya adalah agar pemerintah menasionalisasi aset bangsa, yaitu kekayaan bumi dan air Indonesia yang selama ini dikuasai swasta asing dan tidak memberi dampak sedikitpun terhadap kemakmuran rakyat.

HMI MPO Gandeng Sejumlah OKP Tolak Kenaikan BBM

demo tadiHMINEWS.Com – Front Persatuan Pembebasan Nasional (FPPN) berunjukrasa di Istana Negara, Jakarta, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintahan Jokowi-JK yang baru berumur satu bulan tersebut dinilai telah berdusta dengan berbagai alasan mereka menaikkan harga BBM.

“Pemerintah, sebagaimana yang kerap disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla alasan pemerintah menaikkan harga BBM berpijak pada kenaikan harga minyak dunia. Sekarang harga minyak dunia turun ke posisi 80,52 dollar AS per barel, tapi pemerintah malah menaikkan harga,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo, dalam aksi bersama, Selasa (25/11/2014).

Aksi ini merupakan aksi gabungan dari sejumlah organisasi kepemudaan seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Front Nasional Perjaungan Buruh Indonesia, serta SBSI 1992.

Massa berorasi mulai dari Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan tuntutan secara live RRI diwakili masing-masing ketua OKP, Vivin Sri W, Puji Haartoyo, Nur Wahida dengan direksi RRI, Herman.

FPPN juga menyatakan pemerintah telah berdusta kepada rakyat Indonesia, karena dalam menaikkan harga BBM bersubsidi pemerintah mengacu kepada standar MID OIL PLASTTS Singapura (MOPS) dan NYMEX New York yang mengkoordinasikan harga-harga minyak di seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Di sinilah letak dusta pemerintah Indonesia kepada rakyatnya karena NYMEX maupun MOPS mengacu kepada BBM RON 92 (pertamax), sementara premium dengan kwalitas RON 88 lebih rendah dari RON 92,” lanjut Puji.

Lebih lanjut, FPPN sepakat mendesak Jokowi-JK mencabut kebijakan yang dianggap merugikan rakyat tersebut, serta agar melaksanakan UUD 45, khususnya Pasal 33 secara sungguh-sungguh.

Keberatan Buruh atas Kenaikan Harga BBM

HMINEWS.Com – Kelompok buruh merupakan salah satu kelompok yang keras menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka keberatan dengan kenaikan harga ini.

Salah seorang pengurus Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI 1992), Bedjo, menuturkan bahwa sebagaimana kelompok masyarakat kecil yang lain, bukan semata kenaikan  harga BBM yang membuat mereka harus menolak, tetapi efek yang ditimbulkannya berupa naiknya harga kebutuhan pokok yang lain.

Pada saat yang sama upah sebagian buruh belum belum memadai, sehingga efek kenaikan harga BBM akan membuat pengeluaran mereka untuk kebutuhan BBM meningkat. “Yang biasanya Rp 15 ribu cukup untuk bolak-balik (rumah-tempat kerja), sekarang nggak cukup,” katanya usai rapat bersama sejumlah OKP dan serikat buruh di PB HMI MPO, Ahad (23/11/2014) malam.

Bedjo menceritakan, pemilikan sepeda motor setiap orang, adalah karena mereka dipaksa keadaan. “Kalau naik angkutan umum bisa telat nyampai (tempat kerja), bisa dipecat kita. Ongkosnya juga bisa lebih mahal. Jadi kita ya mau nggak mau kredit motor,” ungkapnya.

Hal ini juga menjadi masalah tersendiri, karena berdasar kriteria orang miskin BPS, mereka yang punya sepeda motor secara otomatis tidak termasuk orang miskin, demikian juga halnya dengan warga yang lantai rumahnya tak lagi dari tanah. “Di Jakarta ini mana ada yang begitu,” lanjut dia.

Ia mengungkapkan, sejumlah hal perlu dibenahi pemerintah, seperti transportasi publik yang murah dan cepat, terjaminnya keterjangkauan harga-harga kebutuhan pokok, serta alokasi subsidi yang tepat. Jika tidak, maka tidak ada kata lain selain menolak kenaikan harga BBM, yang untuk itulah kelompok buruh di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya getol melancarkan aksi penolakan mereka.

Boikot Pajak Buruh

Selama ini sektor pajak merupakan penyumbang APBN yang paling signifikan di samping sektor migas. Bedjo mengungkapkan, sejumlah serikat buruh mewacanakan untuk boikot pajak dengan alasan kesejahteraan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan transparansi perusahaan yang memotong gaji buruh untuk pajak.

“Selama ini kami juga tidak tahu, apakah potongan itu benar disetorkan sebagai pajak atau tidak,” cetusnya.

Di Tual, Mahasiswa Desak Pertamina dan Polres Kontrol Distribusi BBM

HMINEWS.Com – Aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga berlangsung di Tual, Maluku Tenggara. Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) bergabung dalam aliansi Front Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera).

Aliansi tersebut terdiri dari HMI MPO, PMII, LMND, dan PRD. Aksi dimulai dengan orasi di jalanan dan membagikan selebaran kepada warga masyarakat.

Ketua HMI MPO Cabang Tual, Ismail Rengur, menyatakan bahwa pengalihan subsidi BBM ke masyarakat melalui ‘kartu sakti’ tidak tepat sasaran. Untuk itu, HMI MPO Tual bersama elemen yang lainnya tersebut menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi.

“Untuk wilayah Maluku Tenggara, kami minta Kepala Pertamina segera mengontrol distribusi minyak ke AMPS (Agen Minyak Premium Solar)” papar Ismail mewakili rekan-rekannya, Kamis (20/11/2014).

Selain itu, massa menilai di Maluku Tenggara juga terdapat para mafia Migas yang merugikan masyarakat. Aliansi mendesak Kapolres Tual menangkap oknum mafia Migas yang beroperasi di wilayah tersebut.

Enam OKP Bersatu Tolak Kenaikan Harga BBM

HMINEWS.Com – Setelah berbagai kelompok menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara sendiri-sendiri, kini sejumlah elemen mulai bersatu. Seperti LMND, SRMI, FNBI, PII, SBSI, yang berkumpul di markas Pengurus Besar HMI MPO di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jum’at (21/11/2014).

Keenam organisasi tersebut sepakat membentuk aliansi dengan nama Front Persatuan Pembebasan Nasional (FPPN) dan akan melanjutkan aksi penolakan secara lebih massif.

Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo berharap pertemuan pertama ini akan berlanjut dengan pertemuan dan aksi lanjutan.

“Aliansi ini diharapkan akan terus berlanjut tidak hanya untuk menyikapi isu kenaikan harga BBM, tetapi juga isu-isu strategis lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh terhadap nasib bangsa,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, selain keenam organisasi tersebut, ada empat kelompok lagi yang akan bergabung, yaitu KMHDI, GMNI, PMKRI dan GMKI. Rapat lanjutan akan dimantapkan pada Ahad (23/11) malam ini.

Gugatan atas Kenaikan Harga BBM Segera Didaftarkan ke Pengadilan

slm djHMINEWS.Com – Serikat Pengacara Rakyat akan segera mendaftarkan gugatan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan  harga bahan bakar minyak (BBM). Gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sebagaimana telah kami umumkan sebelumnya, maka kami akan segera mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Class Action (Perwakilan Kelompok) kepada Presiden Jokowi atas tindakannya menaikkan harga BBM tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Ketua Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman dalam rilisnya, Selasa (18/11/2014).

Pendaftaran akan dilakukan pada hari Senin 24 November 2014 nanti atau tepat 1 minggu setelah kenaikan harga BBM. Hal itu agar benar-benar diketahui terlebih dahulu efek domino negatif berupa naiknya harga-harga kebutuhan pokok rakyat yang timbul akibat kebijakan tersebut.

“Hal ini penting agar gugatan tidak dikategorikan prematur,” lanjutnya.

Ada tiga alasan yang dikemukakan Serikat Pengacara Rakyat dalam gugatan ini, yaitu kenaikan harga BBM dipastikan akan memicu kenaikan harga barang-barang yang lain. Kedua, Pemerintah Jokowi-JK yang baru bebrapa hari berkuasa belum serius menempuh langkah-langkah lain untuk mengatasi defisit anggaran yang diklaim timbul akibat besarnya subsidi BBM. Ketiga, Pengalihan subsidi pada program bantuan sosial justru rawan penyelewengan, secara konsep maupun faktual.

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.