PB HMI MPO Dukung Ketegasan Pemerintah Berantas Illegal Fishing

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI -MPO) mendukung ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap nelayan asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

“Illegal fishing sangat merugikan bangsa, sebagaimana ditaksir, untuk laut Maluku saja kita kecolongan Rp 30 miliar tiap bulannya. Sedangkan secara nasional, Presiden Joko Widodo memperkirakan per tahun kita rugi Rp 300 triliun,” kata Sekjen PB HMI MPO, Abdul Malik Raharusun, Kamis (27/11/2014).

Untuk itu, lanjut Malik, PB HMI MPO menyerukan kepada Pemerintahan Jokowi-JK agar berani membuat regulasi perizinan penangkapan ikan yang tegas bagi nelayan asing, tidak hanya untuk nelayan Taiwan, tetapi untuk nelayan manapun: Amerika, Jepang, Australia dan lainnya.

“Sikap tegas juga harus diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. PB HMI MPO mencatat mafia illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh nelayan asing, tetapi sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ikan besar yang beroperasi di Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Malik, yang memang paham seluk beluk kelautan wilayah Indonesia timur itu, praktek mafia perikanan antara lain dengan menjual atau menyewakan izin operasi perikanan kepada pihak asing. Setelah membeli izin operasional, perusahaan-perusahaan tersebut akan memanfaatkan sejumlah subsidi dalam negeri, termasuk melakukan praktek illegal oil dengan menjual BBM kepada perusahaan ikan asing.

Poin terakhir, PB HMI MPO menyerukan bahwa Kementerian Perikanan wajib mendukung nelayan tradisional untuk menjadi nelayan profesional yang dapat menggarap potensi laut Indonesia.

“Sudah waktunya bangsa ini mengoptimalkan seluruh potensi pesisir untuk mendayagunakan potensi laut Nusantara,” pungkasnya.

Penenggelaman Kapal Asing Ilegal Masih Sebatas Gertakan

HMINEWS.Com – Wacana penenggelaman kapal ikan asing yang masuk ke wilayah laut RI yang digulirkan Presiden Jokowi patut diapresiasi. Sayangnya sejauh ini wacana tersebut masih terkesan gertak sambal di media massa belaka daripada sebuah kebijakan penegakan hukum yang serius.

“Hampir satu bulan setelah Kabinet Kerja dilantik belum ada satupun kapal ikan asing yang ditenggelamkan. Padahal jika melihat laporan begitu banyaknnya kapal ikan asing yang masuk ke perairan RI setiap bulannya paling tidak sudah ada beberapa kapal ikan asing yang bisa ditenggelamkan,” papar anggota Komisi III DPR RI, Dasco Ahmad, Selasa (25/11/2014).

Menurutnya, belum terbuktinya ancaman penenggelaman kapal ikan asing ini bisa menjadi bumerang bagi kewibawaan pemerintah Indonesia. Pemerintah harusnya menyadari bahwa dalam diplomasi internasional, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan jauh lebih efektif daripada seribu ancaman.

“Yang kita hadapi saat ini adalah pencuri-pencuri ikan kelas internasional yang sudah terbiasa malang-melintang di perairan Indonesia. Dalam melakukan aksinya mereka telah melakukan persiapan yang matang mulai dari mesin dan peralatan penangkap ikan dengan teknologi canggih sampai taktik advokasi dan negosiasi jika mereka tertangkap,” lanjutnya.

Menghadapi pencuri-pencuri seperti itu, kata dia, maka penangkapan dengan metode konvensional terbukti tidak pernah efektif, bahkan banyak pencuri ikan yang pernah tertangkap kembali mengulangi perbuatannya. “Satu-satunya cara yang tersisa untuk menghentikan pencurian ikan asing adalah dengan membakar atau menenggelamkan kapal mereka,” ia menegaskan.

Ia memastikan penenggelaman kapal ikan asing akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebutlah alat produksi utama pelaku pencurian. Dasar hukum penenggelaman kapal ikan asing juga sangat jelas yaitu pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi: “Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

“Pemenuhan unsur ‘bukti permulaan yang cukup’ dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tanggkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman,” tambahnya lagi.

Dasco mencontohkan praktek pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktek yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand.

“Perlu digaris-bawahi bahwa persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip bagi kita. Kita harus tunjukkkan bahwa dalam hal penegakan hukum dan kedaulatan kita tidak pernah main-main,” tandasnya.

Mengakhiri statemennya, Dasco mengungkapkan bahwa yang terjadi selama ini sangatlah ironis. Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumberdaya perikanan terbanyak di dunia justru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi rakyatnya. Pemanfaatan sumberdaya ikan juga belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.