Pembakaran Gereja di Singkil: Konflik Islam-Kristen atau Konflik Internal Komunitas Gereja?

Yang perlu kita fahami dalam melihat konflik sosial berlatar keagamaan adalah kenyataan bahwa semuanya tidak terjadi dengan cara tiba-tiba. Tentu akan bermanfaat bila kita dapat melihat konflik Singkil dari kemungkinan adanya konflik-konflik kecil di dalamnya.

Sebagaimana diketahui sebenarnya selalu ada proses ke arah pematangan konflik sampai ia akhirnya meledak. Konflik tidak serta merta hadir begitu saja tanpa adanya proses yang terjadi dalam hitungan tahun atau dekade bahkan abad. Konflik besar juga selalu disertai dengan konflik-konflik kecil berupa letupan-letupan sebelumnya (catatan tahun 1974, 1979, 1988, 1994. 2010, 2011, 2012). Seperti pembakaran gereja Singkil yang mustahil terjadi tanpa ada sebab-sebab panjang di belakangnya.

Pernyataan umum di media massa dan media sosial berupa tudingan bahwa kelompok massa Islam pembakar gereja itu tidak toleran, anti kebersamaan, dan melawan kemanusiaan adalah pernyataan yang berbasiskan kepada pandangan modern yang kurang dikenal oleh aktor-aktor konflik. Pandangan ini murni datang dari pengamat luar yang mungkin setelah membaca beberapa buku pluralisme menjadi sedemikian moderat dan liberal termasuk dalam memandang sikap dan keyakinan keberagamaan orang lain.

Selain bahwa pandangan tadi sekali keluar dari kenyataan bahwa konflik di Singkil adalah persoalan yang pertama-tama dapat diasumsikan sebagai konflik antara pendatang dan warga asli, antara pekerja perkebunan baru dengan penduduk asli dengan model kerja tradisionalnya.

Munculnya konflik sebenarnya telah terjadi pada saat pertama kali pemerintahan Orde Baru menekankan Singkil sebagai Kabupaten di Aceh yang menjadi ikon dari suksesnya pembangunan pertanian. Ikonisasi yang dengan sendirinya menarik lebih banyak modal untuk mengejar target-target produksi. Selain bahwa di sana kemudian terjadi perubahan fungsi ruang dan pola kebudayaan dalam pertanian, maka kedatangan imigran pekerja perkebunan-perkebunan baru memunculkan persoalan penempatan atau penyusunan kerja setelah di unit-unit perkebunan.

Sejak tahun 1970-an berkembang modal (agglomeration) dan imigran dari wilayah selatan (Tapanuli) ke lokasi-lokasi perkebunan di daerah Singkil secara langsung bersentuhan dengan warga asli (indigenou) yang telah memiliki perekat sosial sekaligus identitas kebudayaannya yaitu kebanyakan petani tradisional, Melayu-Aceh dan Islam (muslim).

Gesekan antara pekerja yang didominasi etnis Batak dan beragama Kristen ini sudah terjadi sejak awal tahun 1974. Pembukaan lahan karet dan kemudian sawit bukan saja telah merusak tatanan sistem pertanian -yang dengan sendirinya kebudayaan- setempat tetapi juga meningkatkan gesekan sosial ke arah identifikasi budaya. Kohesi sosial atau upaya merekatkan penduduk asli dengan warga pendatang bukanlah perkara mudah terutama di daerah pedesaan dimana sekali lagi seperti disebutkan di atas, identitas agama telah diadopsi menjadi identitas budaya dari suatu etnis. Bukan hanya terjadi pada orang Aceh Singkil yang dianggap bukan Aceh bila bukan muslim. Hal yang sama dengan predikat bukan Menado tulen bila tidak ke gereja.

Di sini pun, dengan mengkategorisasi aktor-aktor konflik sebagai pendatang versus penduduk asli, penganut Kristen versus penduduk muslim, sebenarnya kita masih terlalu menyederhanakan peta konflik. Ini karena dalam konflik perlu juga dilihat adanya kemungkinan apa yang disebut kompetisi internal di dalam kelompok aktor yang sama.

Sebelum kita menghadap-hadapkan aktor antagonis-protagonis maka kita dapat mengajukan pertanyaan awal terlebih dahulu;

“Mengapa begitu banyak gereja dalam unit (wilayah pertanian-perkebunan)?
“Apakah jarak penduduk ke gereja satu dengan yang lainnya terlalu jauh membutuhkan waktu berjam-jam?”
“…ataukah sebenarnya sesama pengurus gereja terjadi kompetisi sehingga mereka memunculkan diri atau community cohesion-nya melalui gerejanya masing-masing.

Community cohesion atau ikatan komunitas adalah bentuk lain dari ikatan sosial yang sifatnya lebih pribadi dan terbatas. Mereka yang disebut dengan para pendatang memang pada akhirnya berhimpun karena alasan formasi kerja. Bila mengutip Wolff dan Morales bahwa kelompok masyarakat pendatang yang didominasi etnis Batak ini menemukan kebersamaannya dalam koalisi-koalisi yang disesuaikan dengan jenis-jenis dan tempat-tempat dimana mereka bekerja.

Melalui semangat satu pekerjaan (atau satu unit/ sektor) mereka menciptakan apa yang disebut unionism, satu koalisi baru dari kelompok-kelompok pekerja untuk merekatkan diri mereka kepada sesamanya dalam menghadapi tumbuhnya modal-modal dengan semakin banyaknya pekerja pendatang. Lambat laun, unionism yang secara alamiah mengambil upeti dari jamaah yang umumnya adalah pekerja dimana kemudian upeti tadi dikuatkan dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan peribadatan.

Semakin besar rumah peribadatan maka semakin tinggi nilai competitivness gereja tadi dibanding gereja-gereja dari union-union lainnya. Di sinilah muncul persaingan yang semakin kuat ketika semakin banyak jemaat berkumpul maka semakin tinggi tingkat kemakmuran dan gengsi kelompok. Akibatnya mereka-mereka yang tidak mendapatkan kesempatan berperan lebih dalam komunitas yang lebih besar dengan sendirinya mendirikan rumah-rumah peribadatannya masing-masing dengan sentimennya yang juga masing-masing.

Tingginya angka pertumbuhan gereja di Singkil sebenarnya tidak berkorelasi dengan semakin banyaknya penganut kristen baik itu dari segi kedatangan buruh baru maupun dari warga Singkil yang berhasil di-kristenkan, tetapi murni dari konsekunsi munculnya unionisme yang berhimpun dalam komunitas-komunitas gerejanya masing-masing.

Sehingga kemarahan warga Singkil adalah sama sekali bukan karena banyaknya penganut Islam yang berhasil dikristenkan tetapi karena pertumbuhan gereja yang luar biasa karena dipicu oleh persaingan di antara sesama penganut kristen yang masing-masing ingin eksis telah mengganggu kohesi sosial antar pendatang dan penduduk asli yang pernah dibangun sebelumnya.

Andi Hakim

Perbandingan Rekonsiliasi Konflik di Jawa dan Maluku

HMINEWS.Com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga mantan Ketua Umum PB HMI MPO (2003-2005), Cahyo Pamungkas, mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam resolusi konflik masyarakat, membandingkan Yogyakarta dengan Maluku. Disampaikan dalam diskusi di PB HMI MPO, Sabtu (24/1/2015).

Menurut kandidat doktor antropologi dari Universitas Nijmegen Belanda tersebut, di Maluku, khususnya Ambon yang pernah ditelitikan beberapa waktu lalu, kini berkembang kecenderungan masyarakat telah berangsur meninggalkan kekerasan atas nama agama. Meski diakui telah ada sistem ‘Pela Gandong’ yang ada sejak dahulu, namun beberapa waktu lalu memang terjadi konflik horisontal masyarakat Maluku, seperti terjadi pada akhir 90-an hingga awal tahun 2000-an.

Cahyo melihat masyarakat Maluku telah menunjukkan kebosanan pada kekerasan, dan hal itu bisa dilihat dari rekonsiliasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana antar kelompok yang berbeda telah banyak yang bersepakat untuk sama-sama menjaga kedamaian.

Sementara di Yogya, yang selama ini dikenal adem ayem, sesuai slogannya ‘Yogya Berhati Nyaman’, belakangan malah menunjukkan gejala menguatnya gesekan sosial. Kristen Yogya sekarang lebih radikal dari Kristen Ambon, begitu juga kelompo Islamnya. Hal itu juga ditambah dengan adanya kekerasan yang menewaskan oknum tentara, yang kemudian disusul dengan terjadinya penembakan di Lapas Cebongan, beberapa waktu lalu.

Selain itu, kalangan terdidik juga tak lepas dari persoalan ini, yaitu menguatnya corak keberagamaan yang agak kurang toleran dan kurang memahami khazanah budaya lokal.

Adapun hubungan antar pemeluk agama yang berbeda, dari sejarahnya, baik di Jawa ataupun di Maluku, terjalin hubungan yang harmonis. Dalam satu keluarga bisa terdiri lebih dari satu agama yang dipeluk, namun tetap rukun.

Di Yogya gesekan dimulai sekitar tahun 1920-an dengan meningkatnya aktivitas penyebaran agama Katholik dan ditandai pula dengan dilarangnya Sekatenan Maulid Nabi oleh residen waktu itu. Kemudian masyarakat meminta kepada Sultan agar mengumumkan dan menjamin tetap digelarnya upacara tahunan tersebut.

 

 

Upaya Rekonsiliasi Buntu, Pengungsi Sampang Direlokasi ke Sidoarjo

HMINEWS.Com –  Harapan pengungsi warga Syiah Sampang untuk kembali ke rumah masing-masing kandas. Kelompok warga mayoritas tidak mau menerima mereka dan pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan menjamin keamanan maupun mendamaikan dua kelompok yang bertikai tersebut. Pengungsi akhirnya dipindahkan ke rumah susun di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemindahan tersebut, menurut Wakil Bupati Sampang, setelah melihat kondisi GOR Sampang sebagai tempat pengungsian sejak sembilan bulan lalu tidak manusiawi. Warga kemudian dipindahkan secara paksa oleh Satpol PP, diangkut dengan bus-bus ke lokasi baru yang dituju.

Menurut wartawan RRI di Sampang, Purnama Iswantoro, pemindahan para pengungsi Syiah ini didahului perundingan yang melibatkan Wakil Bupati Sampang, aparat kepolisian, perwakilan MUI dan NU Sampang, serta kelompok Syiah dan wakil pengunjukrasa. Perundingan diadakan setelah ribuan massa yang mengatasnamakan santri dan ulama anti Syiah berunjukrasa di depan GOR menyerukan pengusiran warga Syiah ke luar dari Sampang.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi setuju dengan relokasi tersebut, yang dinilainya lebih memberikan jaminan keamanan terhadap warga.

“Kemarin Dirjen Kesbangpol sudah ke situ. Kita minta ini diselesaikan di daerah. Tapi persoalannya siapa yang menjamin keamanan di situ. Tiap hari 24 jam kalau ditarik ke situ. Pemda Jawa Timur menyediakan lokasi. Ada 70 rumah yang disediakan. Kalau masyarakat setuju relokasi, kita taruh di perumahan itu. Gubernur Jawa Timur sudah siapkan,” kata Gamawan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/6).

Gamawan mengatakan polisi tidak bisa menjamin keamanan warga Syiah jika berusaha kembali ke rumah mereka di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam- Kecamatan Omben, dan di Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang.

Resolusi HMI untuk Konflik Sampang

Pengungsi di GOR Wijaya Kusuma Sampang (net)

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyerukan penyelesaian kasus kekerasan sesama muslim di Sampang-Madura. Kekerasan tersebut harus diakhiri dengan penyelesaian yang adil dan tidak melanggar hak warga negara.

Berikut pernyataan sikap Komisi Eksternal PB HMI MPO mengenai kasus tersebut:

Pertama. Perbedaan keyakinan harus diselesaikan dengan jalan damai; dialog dan da’wah. Jika memang dianggap menyalahi kebenaran maka harus dengan penyadaran, bukan pemaksaan. Memaksakan keyakinan dengan kekerasan adalah menyalahi prinsip Islam: Laa ikraha fid diin (tidak ada paksaan dalam agama).

Kedua. Perampasan hak milik, dalam hal ini menghalangi kelompok muslim Syiah kembali dan menempati rumah masing-masing, adalah tidak dapat dibenarkan. Perbedaan madzhab ataupun kepercayaan tidak bisa menjadi dasar perampasan hak, pengusiran maupun tindakan kekerasan lain. Bahkan Nabi saja bisa bertetangga dengan non-muslim.

Akibat ditolak untuk kembali dari pengungsian setelah terusir, warga Muslim Syiah Sampang bertahan di GOR Wijaya Kusuma Sampang kehilangan mata pencaharian, bergantung pada bantuan dari luar dan kehilangan hak untuk menempati rumah sebagai hak milik mereka yang sah.

Ketiga. Menyerukan para pemimpin umat agar mengedepankan dialog dan da’wah, menjaga persatuan, mencegah dari tindakan provokasi dan kekerasan yang akan menimbulkan kerusakan, mencemarkan nama Islam.

Keempat. Mendesak pemerintah sebagai ulil amri segera bertindak tegas menghentikan kekerasan, dan wajib melindungi semua hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi negara tanpa kecuali.

Demikian pernyataan sikap PB HMI MPO.

Jakarta, 8 Mei 2013.
Fathurrahman (Ketua),  Muhammad Akbar (Sekretaris Jenderal)

Selesaikan Konflik Sampang Secara Permanen

HMINEWS.Com – Konflik horisontal di Sampang-Madura harus diselesaikan secara permanen. Yaitu melalui konsensus daerah dan bersifat permanen. Demikian kata Ketua Umum Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Slamet Effendy Yusuf.

“MUI minta kepada pemerintah agar kasus sampang diselesaikan secara permanen, jika tidak maka akan timbul lagi,” kata Slamet Effendy Yusuf usai penutupan Rakernas MUI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (3/9/2012).

Menurutnya, sejak tahun 2011 MUI telah beberapa kali berkunjung ke Sampang untuk bertemu dengan sejumlah tokoh yang mewakili kedua belah pihak yang bertikai. MUI juga berupaya mengakurkan mereka dengan menurunkan tim pendamai.

Menanggapi usul Persatuan Ulama Madura agar kelompok Syiah direlokasi, Slamef Effendy Yusuf menekankan agar diberikan lokasi yang dapat diterima, dan tidak merugikan siapapun.

Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin di Yogyakarta, sebagaimana ditulis Kompas.com, mengatakan relokasi bukan solusi yang bijak, akan tetapi tindakan yang tepat adalah dengan rekonsiliasi.

Din menyarankan agar penyelesaian konflik tersebut dengan melibatkan para tokoh dari kelompok yang terlibat dan tokoh-tokoh masyarakat yang lebih memahami persoalan, bukan tokoh yang didatangkan dari luar.

Ia juga berharap perbedaan Sunni-Syiah disikapi dengan bijak dan tidak menimbulkan perpecahan, apalagi kekerasan. “Bagi saya orang Muhammadiyah selama masih dalam lingkaran syahadat adalah Islam dan sesama Islam adalah bersaudara, tidak peduli apakah Sunni, Syiah, atau yang lainnya,” ujarnya. []