PB HMI: Kasus Sumber Waras Contoh Korupsi Sistematik Terorganisir

HMINEWS.Com – Praktek korupsi di Indonesia mengalami pergeseran pola yaitu dari yang melibatkan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat ke pihak dengan aktor yang hampir sama namun dengan perluasan cakupan keterlibatan. Demikian disampaikan Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti.

“Perluasan cakupan keterlibatan ini sebenarnya terkait dengan sifat korupsi dari yang personal dan atau bersama-sama ke sistematik terorganisir. Korupsi yang melibatkan aktornya hanya berkaitan dengan pemuasan syahwat politik individual birokrasi atau kepala daerah bersangkutan,” kata Bima di Jakarta (3/5/2016) melanjutkan.

Menurutnya, korupsi yang dilakukan wakil rakyat terjadi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam hak penggunaan anggaran namun pemanfaatan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak sebagai kuasa pengguna anggaran demi kepentingan tertentu, dapat dikatakan rentan terjadi korupsi politik dalam hal tersebut.

Korupsi yang berwatak individual ini mengalami pergeseran pola dalam pengelolaan kekuasaan. Dalam hal ini Ketua Komisi Politik PB HMI Aria Bima Sakti mendesak KPK RI menyelidiki keterlibatan Gubernur Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai pemegang kuasa atas rakyat dan membawahi pemerintahan di DKI Jakarta.

“Ahok adalah aktor utama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar ini, yang juga telah menjadi temuan BPK, patut diduga menjadi kasus korupsi politik yang berdimensi kepentingan individual,” demikian tegas Bima.

Transkrip Lengkap “Papa Minta Saham” Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Syamsuddin

HMINEWS.Com – Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (2/12/2015), memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait laporannya tentang Ketua DPR Setya Novanto tanggal 16 November 2015 kepada MKD menyangkut dugaan permintaan saham Freeport yang kemudian populer dengan sebutan “Papa Minta Saham.”

Dalam sidang tersebut Sudirman menyerahkan rekaman utuh dan transkrip pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Reza Chalid. Rekaman utuh itu berdurasi 1 jam 27 menit.

Berikut transkrip yang telah tersebar ke publik.

MS: Maroef Sjamsoeddin
SN: Setya Novanto
MR: Muhammad Riza Chalid

MS: Assalaamualaikum Pak

SN dan MR: Widiiiihh

SN: Gak keluar Pak

MS: Enggak Pak, ada tahlilan.

SN: Gak ke Solo?

MR: Besok?

MS: Ke Solo kan lusa

SN: Kan acaranya 11, Kamis ya

MR: Bukan 12, kata Lucas. Pak Luhut pesen musti ketemu dia.

SN: Yang bayar duluan

MR: Gua duluan ya.

MS: Wah ramai

MR: Loe mau ngikut pesawat gua gak.

SN: Pak Luhutnya kan

MR: Gua sebentar, gua salaman, gua ketemu Pak Luhut gua kabur ke airport. Habis mau ngapain lagi lama-lama, yang penting buat kita nongol, salaman, ketemu Pak luhut udah.

MS: Airport sama kota kan deket.

MR: Iya

MS: Cuma macetnya Solo itu.

MR: Kalau gak naik itu, bisa jam 3 hari hari. Kalau mau. Tapi kira-kira kan bapak kira-kira sudah dapat Garuda kan. Freeport nyupport? (untuk pernikahan anak Jokowi)

MS: Nggak ada. Nggak ada kita

MR: Maklumlah presidennya, sudah banyak. (ketawa)

MS: Tidak mungkin juga terbatas kali. Bikinnya kan di Solo. Kalau seperti Pak SBY dulu bikinnya di istana kan besar-besaran. Kapasitasnya juga besar.

MR: Ini cuma 2.000, 3.000.

MS: Itu yang diundang. Belum keluarga. Kapasitas terbatas.

SN: Saya ditanyain wartawan di kita, Pak itu kan dibatasi oleh Menteri PAN hanya 400. Presiden sudah 2000-3000. Ya nggak ada masalah, namanya masyarakat pengin ketemu presiden.

MS: Menteri PAN kan kadang masih ecek-ecek. Dia pikir, entar gua ngawinin gua sudah pensiun. Ya kan, anaknya Menteri PAN kan masih kecil-kecil. Bayangin aja 400.

MR: Suka-suka dia Pak

MS: Susah Pak, budaya orang Indonesia kan ndak bisa begitu Pak. Bagi orang barat 400 sudah besar banget

MR: Pak Syaf waktu ngawinin anaknya, banyak, pokoknya gua gak peduli. Pesta gua yang bikin.

SN: Syaf siapa?

MR: Syafruddin.

SN: Ooo

MR: Banyak yang datang.

MS: Mana mungkin itu pak.

MR: Tapi jangan saya katanya gitu. Ada aja alasannya.

MS: Susah pak budaya kita budaya kekeluargaan

SN: Nanti saya Desember. Eh membengkak

MR: 9000 lebih. Yang bikin acaranya caranya gitu. Jadi caranya undangan yang kanan untuk besan saja, yang kiri kita. Jadi bukan saya yang undang tapi besan saya. Selesai

———————
SN: Saya itu pak, sudah ketemu presiden, waktu sampai ada 5 pimpinan negara lainnya. Ada ketua MA, Ketua KY, Ketua MK. Saya bilang Pak, Bapak ke Papua. Iya kata presiden. Padahal di sana gak ada yang jemput. DPRD-nya, bupatinya, gubernurnya. Kesel juga. Soal PSSI macam-macam. Saya bilang bikin itu saja istana di Papua. Setuju Pak, kata presiden. Masak ada Tampak Siring, Bogor. Masak di sana tidak ada. Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana. Semua manggut-manggut. Lagi seneng dia. “Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob, Dirutnya, saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk. Sedangkan sekarang kan ada tiga hal, kemarin menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini. Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi, permintaan itu 30 Juta untuk 51%. Mana mungkin saya bilang gitu. Ketiga adalah pembangunan smelter. “Oh oke Pak Ketua. Kalau berhenti itu soal penerimaan saya gak sependapat Pak Ketua. Karena kita itu paling hanya nerima 7-8 triliunlah. Tapi kita keluarkan dananya untuk di Papua, Otsus itu, kita 35 T. Ndak imbang”. Tapi kan itu udah dibantu CSR. “Iya tapi tidak cukup Pak ketua”. Kita besar sekali.

Kedua kalau smelter. Kalau di sana bangun smelter di sana lebih banyak rawa. Jadi kuatirnya waktu. Kalau lihat gitu saya lihat di Gresik ada smelter kecil yang tinggal diterusin. Terus di sana juga ada pabrik semen juga untuk pupuk yang penting kan pakai dana sendiri, tidak melalui dana perbankan kita. “Kita harus paksa supaya cepat-cepat dibangun”. Ya kalau gitu. “Habis itu baru Timika, Pak Ketua”. Yang mana duluan Pak. Dia diam saja. “Yang ketiga, soal apa Pak Ketua”. Soal penyerahan soal sahamnya itu, kan sudah 30 % diminta 51%. Itu tidak mungkin Pak. Ini kan sudah berbagi dengan daerah yang 250 ribu Ha itu, susah juga. Kebayang juga dengan kabupaten lain. Ini tidak mungkin. Terus dia diam saja. Pak Luhut cuma bilang: kita runding. Pas saya makan, presiden samperin saya. “Ini kan Pak Luhut. Itu apa Pak Luhut sudah bicara belum”. Oh iya sudah Pak, Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat. Bagusnya kalau bisa segera. Ngobrol-ngobrol itu. Oh iya sekarang Pak karena sekarang sudah waktunya.

Lalu saya pulang. Saya mau rundingan dengan sama Pak…. Jangan-jangan ini karena yang dulu ada keributan antara anak buahnya Pak Luhut, Si Darmo dan si siapa itu, Sudirman Said diekspos. Ini minta di-clear-ken. Saya akan ngomong ke Pak Luhut. Ya udah. Makanya perlu ketemu itu. Hahahahaa

—————
MR: Jadi gini Pak. Ini bahan dari Pak Luhut dan timnya. Sudah baca?

MS: Perpres sudah baca yang percepatan pembangunan ekonomi Papua.

MR: Jadi mereka itu kan mau maju dulu dibangun di sana. Apa sudah ada konsep di sana? Dari Pak menteri

MS: Oh tidak begitu.

MR: Jadi tetap di Gresik

MS: Oh ndak, UU tidak mengatakan begitu. PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi pemurnian harus dibangun di dalam negeri. PP-nya juga begitu, Pemurnian itu dilakukan 100 persen di dalam negeri. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor harus melengkapi, salah satu diantara enam itu harus menentukan eksak location. Satu lagi soal feasibilty study. Dapatlah di Gresik. Jadi tidak ada yang mengatakan harus di Papua. Setelah kita umumkan di Gresik dan kita tanda tangani 23 Januari itu baru muncul Pemda Papua yang mengatakan harus dibangun di Papua.

SN: Terus janji presiden

MS: Ya betul, kemudian Presiden ke sana, janjikan oke kalau gitu dibangun. Kalau kita bangun di Papua siapa yang mau kasih. Di Gresik saja sudah 2,3 M. Kalau di Papua bisa hampir 4 M. Dari mana mau dananya. Gak mungkin bangun di Papua.

MR: Ya ya. Jadi begini Pak, soal itu saya ngomong sama Darmo. Saya bilang Darmo siap ya. Dia kan ngurusi semua. Dia akan melihatnya ini kalau perlu biayanya besar juga.

SN: Pengusaha juga

MR: Kalau Ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi. Urusan dia saya. Dia dipakai Pak Luhut semua.

MR: Soal saham itu ada pemikiran, PLTA.
MS: PLTA? Yang mau memiliki sahamnya siapa Pak?
MR: Ada nominenya, punya Pak Luhut.
MS: Pak Luhut
MS: Yang sahamnya itu juga maunya Pak Luhut itu jaminan guarantee itu dari Freeport untuk saham itu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Freeport kepada pengusaha.

SN: Pak Luhut pernah bicara dengan Jim Bob di Amerika.

MR: Jadi kalau itu bisa diolah, ini rahasia yang tahu cuma kita berempat ya Pak. Diolah gitu…

MS: Pak itu harus ada yang perlu dihitung pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari enam isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional

MR: Apa?

MS: Arbitrase internasional jalan. Tidak ada lagi itu. 1 Juli lah pak sudah ada kepastian. Sekarang apa guaranteenya kalau permintaan itu dipenuhi, ini juga keluar. Apa garansinya kalau permintaan itu ada signal, 1 Juli sudah ada signal, apa garansinya? Ya to Pak. Apa garansinya

MS: Ini kan masih di Solo.

MR: Ya ketemunya di sinilah. Ketemu Pak Luhut, ini kan masih ada kesibukan. Habis itu baru.. Habis itu Jumat ke Pak Luhut. Harus ditugasin itu dia. Kalau bisa tuntas dan minggu depan sudah bisa settlement. Tanggal 22, seperti usul lalu, Itu yang sekarang sudah kerja. Kita sudah approach beberapa kali. Benar. Kalau Freeport memiliki 15 %, kita pasti bilang.

MS: Kalau tidak salah ada feasibility study, coba ditinjau lagi. Kalau tidak salah Freeport itu off taker.

MR: Itu tadi Pak. Saran saya jangan off taker dulu. Kalau bapak off taker dulu itu akan ada di kedua belah pihak.

MS: Dari mana…

MR: Dari third parties yang…..

MS: Bapak juga nanti baru bisa bangun kalau kita kasih purchasing guarantee lho pak.

MR: Oh ya betul

MS: Ketergantungan bukan dari third party tapi dari kita dong.

MR: Oh iya, tapi kan kalau bapak ikut bikin kan, bapak ikut mengendalikan. Bapak bikin PLTA-nya, bapak ikut mengendalikan

MS: Artinya investasinya patungan, 49, 51.

MR: Iya.

MS: Investasi patungan. Tapi off taker kita juga.

MR: Iya

MS: Kalau gitu double dong.

MR: Enggak double Pak

MS: Modal dari kita, kita juga yang off taker. Anu, kita bicara dulu di depan, supaya kita bisa mengolahnya.

MR: Pak Off taker itu hanya sugar guarantee

MS: Iya purchasing guarantee

MR: Purcahsing guarantee itu tidak ada uang keluar. Hanya guarantee. Maka cuan. Uang keluar itu hanya untuk pembangunan. Kalau itu bapak juga harganya bisa dikontrol pada yang wajar.

SN: Harga itu sektor terbesar.

MR: Iyalah itu kira-kira. Harga perlu dikendalikan yang wajar. Atau kalau terbalik, kalau pure itu, itu kan satu deal. Misalnya Jim bilang Freeport gak usah ikut. Silahkan yang lain, murni. Investor banyak yang mau, gak susah kalau Freeport. Marubeni ngotot mau masuk situ, Cuma harga tinggi. Itu maksud saya Pak. Justru kita sebagai lokal, merasa nyaman kalau itu opsinya sama Freeport. Dibandingkan kalau sama orang luar. China pun ada yang mau Pak.

MS: Ini yang Pak Riza sampaikan yang lalu sama Dharmawangsa itu kan

MR: Iya. Itu harganya yang wajar. Bukan harga yang tidak ketinggian tidak kerendahan. Kan PT-nya milik bapak juga, 51 %. Nanti bapak juga jangan sampai menekan ke induk usaha Freeport, pertambangan.

MS: Kuncinya kan itu lagi, surat perpanjangan itu. Tidak mungkin keluar purchasing guarantee kalau tidak. PLTA mau dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan.

MR: Betul perpanjangan. Ini Komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off take guarantee belum Pak

MS: Lho kalau komitmen, Freeport komitmen. Begitu ada perpanjangan komitmen kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu.

MR: Itulah pak yang perlu duduk itu komitmen

bung-karnoMS: Karena tidak mungkin itu pak. Freeport sudah menanam 4 M Dollar. Sudah yang mempersiapkan underground, untuk infrastruktur dan pesiapan operasional, meskipun tanpa kepastian. Jadi jangan ragu dengan komitmen. Terus untuk smelter Desember nanti kita taruh lagi 700 ribu dollar, itu commitment fee. Itu Desember. Tanpa ada kepastian lho Pak. Karena kita tidak tahu dianggap tidak komitmen

MR: 700 juta ya Pak?

MS: Sorry 700 juta dollar. Apalagi yang kita kurang komitmen. Tidak perlu komitmen lagi. Ini sudah komitmen. Ndak ada ndak ada

MR: Tapi kira-kira kalau konsep tadi mau ambil apa enggak?

MS: Saya nggak jamin mau apa nggak. Tapi kasihkan dulu itu Pak.

MR: Wah kalau ada 700 juta, proposal gitu gua lepas ini

SN: Artinya kalau ada opportunity…. Kan ada di Pak Luhut

MS: Signed dulu itu.

MR: Signed itu pasti itu akan segera

MS: Tapi kalau dengar penjelasan Pak Ketua tadi sayanya enggak begitu jelas. Dari Pak Jokowi ya enggak jelas

SN: Kalau Pak Jokowi itu dia, beliau sudah setuju kalau sarannya untuk di Gresik. Tapi berikutnya di Papua. Tapi ada ujungnya-ujungnya, waktu saya makan itu “Pak Ketua sudah bicara belum Pak Luhut, saya disuruh ngadep ke Pak Luhut, ngobrol-ngobrol. Saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat, yang terjadi antara si ESDM dengan Darmo. Kalau menurut saya, memang Pak, Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan untuk ke depan memang. Kalau dilihat dari, karena dia dengar Pak Jusuf Kalla itu kan terjadi begitu, makanya selalu menyinggung masak Jusuf Kalla terus. Kalau lihat begitu memang dia

MS: Ada ganjalan

SN: Ada ganjalan. Makanya kita harus menutupi. Gak habis-habis

MS: Mempercantik

SN: Mempercantik. Tapi kalau pengalaman kita, artinya saya dengan pak Luhut, pengalaman-pengalaman dengan presiden, itu rata-rata 99 % itu goal semua Pak. Ada keputusan-keputusan penting kayak Arab itu, bermain kita. Makanya saya tahu. Makanya Bung Riza begitu tahu Darmo, di-maintenance, dibiayai terus itu Darmo habis-habisan supaya belok. Pinter itu

MS: Anu The lobbies

(MS, SN, MR ketawa)

SN: Itulah

MR: Pak, Pak. Hubungan Pak Luhut itu dekat sekali dengan Pak Jokowi. Kalau kasih sign beliau keluar, kasih sign, eh beliau kayaknya begini gini, rahasia ya. Ngerti nggak. Paling nggak Pak, kalau saya bilang confirm on, kalau meleset saya habis Pak.

MS: Ndak Pak. Kalau meleset komitmen, kalau sudah keluar komitmen tidak akan meleset Pak. Kalau sudah keluar komitmen. Seperti saham berapa persen Pak.

MR: Itu yang saya juga belum, yang belum

MS: Bapak harus jelas juga berapa persen sahamnya. Karena itu bukan uang kecil lho Pak soal saham itu dan nilai aset Freeport itu bukan main.

MR: Kedua, nilainya berapa. Sama yang itu kan diambilnya harus untung, biar pinjaman bisa recover

MS: Mungkin harus jelas juga Pak, supaya anunya, perhitungannya lebih jelas juga

MR: Bapak itu sudah jalan divestasi sudah berapa persen?

MS: 30 % yang sudah jalan

MR: Yang sudah jalan 9 persen dong

MS: 9,3 % dipegang BUMN

SN: Kalau gak salah itu Pak Luhut sudah bicara.

MR: Pak Luhut sudah bicara

SN: Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek Pak

MR: Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20%, ambillah 11% kasihlah Pak JK 9%. Harus adil, kalau enggak ribut.

SN: Iya. Jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut di San Diago, dengan Jim Bob, empat tahun lalu. Itu, dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 %. 10 persen dibayar pakai dividen. Jadi dipinjemin tapi dibayar tunai pakai dividen. Caranya gitu, sehingga menggangu konstalasi ini. Begitu dengar adanya istana cawe-cawe, presiden nggak suka, Pak Luhut ganti dikerjain. Kan begitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Kuncinya kan begitu begitu lhp hahahaha. Kita kan ingin beliau berhasil. Di sana juga senang kan gitu. Strateginya gitu lho.. Hahahaa

MS: Lobbies

MR: Untuk pertama kali, berapa yang saya olah. Disampaikan, kalau cawe-cawe kan dia juga kerja di konsultan. Dia kan kalau konsultan datang, dia langsung bikin titik.

MS: Ada saya baca..

MR: Saya punya presentasinya. Habis presentasi sedetil itu, habis itu langsung saya telpon. Tanggal berapa itu

SN: Sekarang sudah digarap sama Bung Riza. Hahahaa… Saya tahu Pak..

MS: Tanggal 14

MR: Memang kita tidak mau mencampuri politik. Tapi kenyataannya barier politik itu ada. Kerjanya cepat..Makanya….dan happy. Kita akan kasih pengertian. Pak Luhut pasti oke. Karena Pak Luhut gak terlalu gini juga. Kita happy-happy semua Pak. Kalau bapak happy, kita semua juga happy.

SN: Kita happy Pak kalau Bung Riza yang mengatur

MR: Bukan, kita kerja, kita kan sunggung-sungguh kerja ya Pak ya. Ada prospek. Insya Allah, Allah kasih rezeki. Berjalan. Kan masalah banyak disitu. Sampai empat tahun Pak

MS: Nggak setahun saja, ini selesai urusan monster.

MR: Kalau itu itu bisa sampai 25 tahun

MS: Lama itu Pak. Nggak cuma ini aja Pak. Setiap pembangunan di Papua nanti butuh power tinggal nambah, nambah, nambah Pak.

SN: Pinter ini dibayar sama itu

MR: Menurut saya, cara itu elegan. Freeport yang kontrol, harga dikendali. Freeport bantu cari guarantee, pinjaman. Terus, di sana cicil bagus, bisa kredit guarantee sesuai. Yang enak gitu lho pak. Freeport yang kontrol, semua jalan semua. Pengendali. Kalau kita bikin CSR ke orang-orang kampung kita bisa. Ada Freeport juga di situ. Itulah Pak, bagus sekali itu. Kalau itu misalnya sama China. Jepang itu lain lagi.

MS: Teknologi mau pakai teknologi mana?

MR: China? Gampang itu Pak

MS: Enggak, kalau begini Pak

MR: Dari China. Oh bisa

MS: Ini kan perusahaan Amerika, harus dilihat juga. Jangan lupa yang kecil-kecil gitu. Biar strateginya nyambung nanti pak

MR: Turbin dapat kredit ekspor dari sana.

MS: Itu Pak, smelter Papua sudah ada statement bersama. Pemda Papua akan mencari investor. Statement bersama dihadiri oleh Komisi 7, Ketua DPRP, Ketua MRP, ada Menteri ESDM. Statement bersama.

SN: Yang waktu itu ya

MS: Iya. Dan gubernur mendukung pembangunan smelter. Freeport di Gresik. Kalau dia punya smelter jadi, Freeport akan menyuplai konsentratnya dengan perhitungan B to B ke smelter yang sudah ada akan dibangun. Begitu Pak

SN: Perjalanan tambah sudah mulus dong

MS: Sudah ada komitmen, Gubernur Lucas itu sudah mengeluarkan statemen itu. Cuma kan ada kemungkinan, ini gubernur punya pemikiran bahwa semua smelter semua spesifikasinya sama. Di setiap komoditas mineral itu, mainnya itu beda. Tidak bisa tembaga atau emas itu makan nikel atau bauksit. Dia pergi ke China nyari. Teknologinya nikel dan bauksit. Kalau teknologi tembaga emas itu adanya di Jepang. Dia salah langkah Pak. Gitu lho Pak. Makanya dia agak mandeg mau membangun smelter. Kan teknologinya beda pak. Njlimet itu pak teknologi setelah saya pelajari. Yang top itu teknologinya Mitshubishi.

MR dan SN: Ooooooo

MS: Untuk smelter. Memang gila itu, Jepang memang top. Tidak pakai kimia, tidak pakai kimia, semua fisik. Makanya Freeport itu tidak ada proses kimia dalam pemurnian. Salah langkah dia untuk Papua. Harusnya dia lakukan ini dulu, sudah betul. Bangun dulu Papua secara keekonomian. Bangun dulu infrastruktur Papua secara keekonomian. Jangan bangun smelter dulu di depan. Bagaimana mau bangun smelter kalau enggak ada listrik, enggak ada pelabuhan, enggak ada jalan, enggak ada air bersih, enggak ada gas. Mahal Pak. Bangun dulu nilai keekonomian. Makanya itu Keppresya sudah betul. Makanya Bappenas, sudah cocok itu. Bangun dulu infrastruktur, bagun pabrik semen, pabrik pupuk.

SN: Sudah Pak. Kemarin itu saya diarahkan sama Bu Rini, menteri ESDM jadi nanti itu ditunjuk di Bintuni. Bintuni itu arealnya 6.000 hektar. Itu dibuat di sana itu pabrik pupuk, Antam juga disitu, pelabuhan bukan hanya Sorong Pak tapi di situ. Sehingga ini sebenarnya untuk menunjang perekonomian itu. Ini lagi mulai pembuatan-pembuatan itu yang pihak Dirut Antam, Pak Budi ketemu saya waktu itu, memang betul sedang membuat. Gasnya selain gasnya itu dari apa itu yang di sana…

MS: Tangguh

SN: Tangguh, tetapi juga dari Malaysia, dari Ginting. Mereka dapat itu

MR: Genting, genting

SN: Genting

MR: Benar itu Pak. Ada 5 TCf cadangan di Papua. Itu yang akan disuplai ke tempatnya bapak.

MS: Bintuni kalau mau membawa nanti konsentratnya dari Timika, coba dilihat kondisi geografinya Pak, bagimana berapa cost deliverynya. Faktor cuaca melalui laut. Kalau lewat darat wah pembangunannya gila berat, very costly. Bapak harus lihat line cost-nya, garis pantainya untuk membawa konsentrat dari Timika ke situ.

SN: Ya ya ya.

MS: Kenapa tidak dari Timika dibawa ke Gresik. Karena line cost-ya gampang. Kalau mau dibawa ke Papua harus lihat dari garis pantai

MR: Ooo geografi dengan costnya ya.

MS: Harus lihat itu Pak. Modal

MR: Kalau begitu, tidak ada jaminan pupuk bangun, tidak ada jaminan semen bangun. Sehingga revisinya. Makanya gandeng kita. Mau bangun enggak, gitu. Tapi kalau dipressing nggak ada semua. Orang yang ngasih duit uang ke Freeport, sudah pasti oke, sudah pasti dibeli nih

MS: Off taker-nya banyak.

MR: Banyak off taker-nya.

SN: Iya purchasing guarantee

MS: Harus integrated Pak. Susah ini pak

MR: Kalau orang mau menggaransi, off taker baik pasti bangun pabrik pupuk. Bangun di sana

MS: Itu nanti menjual hasil konsentrat itu secara internasional juga harus dipikiran marketnya

SN: Kalau semen itu Pak, pada akhirnya bisa dibangun di situ gak, Di Timika? Kalau seandainya presiden sudah setuju. Udah, Pak Ketua kita di sini, tapi harus janji di Timika, sesuai permintaan itu bangun pabrik semen di sana

MS: Pak, masalah lahan di Papua itu juga masalah besar. Masalah hak ulayat itu susah. Pak Riza mau bangun di sana, berhubungan sama yang punya, Pak Iza sudah bayar. Nanti pamannya datang kamu bayar ke dia, saya mana. Datang lagi keponakannya. Itu yang bikin perang suku Pak.

MR: Itu mirip di Padang. Sama kalau di Padang

MS: Kepastian hukumnya tidak ada. Ada kebon sawit besar bagus cantik udah jadi Pak. Tiba-tiba ditutup sama gubernur katanya merusak alam. Kasihan Pak buat investor. Itu orang nggak jadi males menginvestasi

MR: Provinsinya Dajjal

MS: Betul Pak zamannya Dajjal

MR: Sama Pak. Gila itu. Itu waktu Riza mengondisikan ngurusi gula, sudahlah begini begini, dia sudah kuasai lahan Pak, pada waktu itu. Beda kongsi. Gua ketawa aja. Makan dulu, kalau udah jalan 5 tahun baru saya ambil.

MS: Diganggu?

MR. Ya enggaklah. Dia juga memulai itu jalan pelan-pelan sekarang. Miliknya Antam. Akhirnya dia bikin pabrik gula di NTT. Hmm begitu

MS: Ati-ati Pak. Betul Pak.

SN: Ngeri, makanya bolak-balik situ.

MR: Tentara

MS: Saya sudah dari 1983 sudah ke Papua.

SN: Oh oke

MS: Saya sudah tahu Papua, bagaimana antropologinya. Hati-hati Pak, gak semudah itu.

SN: Yayayaa. Percaya Pak

MS: Gak semudah itu Pak Papua. Mengedukasi mereka untuk merasa bahwa mereka akan dibangun untuk kesejahteraan mereka, tidak mudah Pak. Costnya tinggi Pak, betul. Kita bangun sekolah, minta dibangun rumah sakit. Tapi kalau ajak pers, hormat bapak. Masak kita sinterklas terus.

MR: Itu ya Freeport pernah bangun pagar yang bagus, yang indah itu buat di gedung. Itu yang bikin perusahaan gua. Punya pabrik di Bandung. Itu besinya di bawa pakai pesawat ke sana. Pegawai saya dibawa pakai pesawat. Gak tahu masih ada apa enggak sekarang. Loe bayangin, tukang-tukang gua naik pesawat

MS: Anu itu memang soal sikap mental Pak.

MR: Sadis itu, memang tidak gampang

MS: Kalau mau pembebasan lahan itu tidak mudah lho pak. Kalau tidak salah itu tiga kabupaten untuk PLTA itu.

MR: Kalau itu mudah-mudahan bisa cepat. Karena…

MS: Yang anti sama gubernur juga banyak lho pak. Yang dulu sakit hati sama gubernurnya sekarang sudah mulai kuat lho Pak.

MR: O ya

MS: Iya. Wagub itu belum tentu bisa jalan sama gubernurnya.

SN: Papua sama Papua Barat

MS: Papua. Coba tolong dimatangkan mengenai saham.

MR: Yang saham. Soal saham itu, saya bicara ke Pak Luhut. Kita sudah bicara. Weekend saya ketemu. Biar Pak Luhut yang bicara ke bapak

SN: Biar cepat selesai

MR: Kan ini long weekend, hari Minggu nanti, saya temui Pak Luhut, bisa minggu malam. Biar Pak Luhut cek dan kita…. Saya yakin itu

SN: Presiden sudah dikasihkan ke Pak Luhut itu berapa kali. Si Darmo, kalau bapak denger cerita di dalam. Apa yang kita inginkan bisa, presentasi ke presiden tiap hari.

SN: Presentasi ke presiden setiap hari.

MR: Kalau memang gawat keadaannya, saran saya jika mau malam Sabtu atau malam Minggu

SN: Besok

MR: Why not. Pak Luhut oke. Kita ketemu sama Pak Maroef, hari minggu malam. Kita ngumpetlah. Seeeeeeeet dia action minggu depan. Nggak lama Pak. Next week two week. Bisa kau angkat akhir Juni selesai urusan. Begitu ini selesai ini saham bisa

SN: Saya sih yakin itu karena presiden sendiri kasih kode begitu dan itu berkali-kali. Yang urusan kita di DPR, itu kita ketemu segitiga, Pak Luhut, saya dan presiden. Akhirnya setuju. Ngomongnya gini presiden. Saya sudah ketemu presiden cocok itu. Pengalaman ya, artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai menteri-menteri, yang gini-gini. Enggak ngerti malah bapak

MS: Ada lobbies-nya

SN: Strategi

MS: Ini Henry Kisinger-nya

SN: Henry Kisinger Hahahaa

MR: Kita ini orang kerja, strateginya. Jadi Freeport jalan, bapak itu bisa terus happy, kita ikut-ikutan bikin apa. Kumpul-kumpul. Gua gak ada bos, nggak usah gedek-gedek. Ngapain gak happy. Kumpul-kumpul. Kita golf. Gitu, Kita beli private jet yang bagus, representative. Apalagi

SN: Iya

MR: Buat kita itu tak ada yang rakus. Ini mutual benefit, konsepnya mutual benefit. Barangnya kita semua. Kita semua kerja. Freeport 51 kasih kita lokal, support financing. Ya Pak

SN: Kalau Freeport menjamin, semua juga gampang. Semua bank langsung kasih.

MR: Kan itu buat tambang

SN: Otomatis, merem aja itu

MR: Lumayan ini, untuk kumpul-kumpul paling 1 juta dollar.

SN: Hayyaah

MR: Saya ikut masuk ke Dharmawangsa ini, cost yang mereka bawakan sudah, tapi masih gedean mereka porsinya. Terlalu lama mereka itu boros. Saya yakin Freeport pasti jalan. Kalau sampai Jokowi nekat nyetop, jatuh dia.

MS: Yang jadi itu Amerika. Nggak diterima di Amerika

SN: Pengalaman saya ya Pak. Presiden ini agak koppig (kopeh, bahasa belanda) tapi bisa merugikan semua. Contoh yang paling gampang itu PSSI. Apa susahnya ini ya, saya bicara. Saya harus bicara Freeport itu saya bicara dulu PSSI. Saya bilang, Pak Presiden pengalaman saya zaman SBY, SBY turun tangan. TV-One yang sudah menyiarkan liga dan lakunya bukan main, terpaksa harus dihentikan karena sudah teriak-teriak, ini menyangkut sponsor, pengangguran mereka, menyangkut macem-macem. Jadi bisa menurunkan juga kredibilitas isu-isu presiden. Presiden, Pak Ketua khusus PSSI saya tidak ada apa, apa tidak ikut campur dengan pihak mereka. Supaya Indonesia itu bangkit. Saya bilang, ada peraturan FIFA mengharuskan. Kalau saya yang kurang menguasai, Ketua MA menyampaikan hukum-hukumnya. Disampaikan pak, hukum-hukumnya. Kalau sudah bilang enggak, ya enggak, susah kita. Tetap saja. Kita dikte saja. Gitu Pak. Koppignya dia buat bahaya kita. Kedua, Ketua MA sampai merasani sama saya enggak berkenan sama presiden. Wah gak cocoklah.

MS: Chemistry enggak nyambung

SN: Enggak nyambung Pak. Ketemu dua kali di tempatnya Menteri PAN, waktu pelantikan ngobrol itu lagi. Ketemu lagi. Enggaak. Ini harus kita rekayasa pak.

MS: Pengalaman ini ya Pak

SN: Kadang-kadang dia kalau egonya ketinggian, ngerusak Pak. Ngono Pak. Makanya pengalaman-pengalaman saya sama dia, begitu dia makin dihantam makin kenceng dia. Nekat Pak. Waah

MR: Saya kaget itu Pak, Saya kan kenal Jokowi, lama sekali Pak. Saya itu jodohin terakhir, ngedorong Jokowi jadi capres. Saya, Pak Hendropriyono dan Pak Budi Gunawan. Seminggu sekali kita rapat di rumah Pak Hendro ama Jokowi. Paling lambat dua minggu sekali, selama setahun sebelum capres Pak. Walaah alot Pak, saya suruh ganti baju. Wah, Pak ganti baju dong. Saya ngobrol sama Karni Ilyas dia kan sosialis. Sosialis kok pengusaha, kalau sosialis. Itu bukan

SN: Berbahaya Pak. Bahaya kalau dia selalu begitu. Ada lagi pengalaman saya Pak.

MS: oke

SN: Pengalaman yang betul-betul saya mengalami bersama-sama Pak ini, bersama-sama Pak Luhut. Akhirnya saya minta tolong Pak Luhut, untuk memulai pemilihan Kapolri. Itu asli Pak. Bagaimana itu kita berusaha supaya Budi, karena Ibu Mega yang call, yang telpon. Itu kita pakai apa aja enggak pak. Itu bisa terjadi pada saat beliau mau ke DPR. Bingung dia Pak menghadapi DPR gitu. Disuruhlah Menkopolhukam, sama Setneg, sama Mendagri ketemu saya. Saya bilang udah deh nanti kita atur duduknya gini, enam pertanyaannya saja deh. Itu telpon lagi, tadi kan semua tim. Dia minta dua saja. Duduknya minta yang santai, sesantainya, tidak ada pertanyaan yang ini. Wah nanti cuma bulat-bulat itu Pak. Bagaimana saya menenangkan fraksi-fraksi supaya mau begitu kan. Banyak akal, pokoknya bisalah. Dia datang, kita akali. Soal BG itu, pokoknya lari ke BG minta kapolri dia. Nanti Pak Luhut. Saya cepet-cepet ke Pak Luhut gimana jalan keluarnya. Pak Luhut kasih jalan. Entar gini. kita malam-malam ya waktu itu. Entar jawabannya gini aja, Presiden ngomong gini soal BG akan kita serahkan kepada nanti yang terpilih. Siapapun yang diusulkan oleh pejabat yang terpilih setuju. Ayo kita draft. Draft kita bertiga. Bener Pak Luhut itu. Begitu draft selesai, Pak Luhut jam 9 keluar lagi, Wah kalau Pak Jusuf Kalla datang nanti bisa berubah. Pak Jusuf Kalla itu ngotot BG. Ini bener, Pak Jusuf Kalla itu bener. Itu pun diatur gimana akhirnya presiden bisa perintahkan Pak Jusuf Kalla enggak datang. Dia pindahkan ke sana, pindah ada acara. Padahal kita sudah siapin tempatnya itu pak. Jadi satu itu, satu ini. Jadi waktu pagi-pagi kita rapat jam 10 mundur jam 10,30. Itu jam 08.00 Pak Luhut datang. Catat aja begitu banyak. Kata Pak Luhut, jangan. Ini cukup selembar ini. Saya sudah runding dengan saya. Betul kan saya sudah ketemu Pak ketua. Waktu dia datang, saya buat bercanda buat apa, buat apalah semua. Akhirnya kita duduk. Saya lihat dia bawa tas kayak orang norak. Ajudan bawa tas yang isinya banyak yang banyak itu. Itu kertasnya ini. Terus gimana Pak Luhut. Bapak periksa aja. Nanti saya atur, saya ngomong, bapak ngomong. Kira-kira nanti kan ada dua hal, soal masalah Kapolri dan soal masalah APBN. Terus dia ambil. Saya lihat lirikan kertas yang mana yang diambil, kertasnya Pak Luhut. Jadi waktu di APBN semua fraksi ngomong tapi semua ngomong BG, semua ngomong BG. PDIP ngantem presiden. Dia berbisik-bisik, masak PDIP sendiri ngantem saya, saya kan presiden. Tapi gak peduli apapun kehendak Bu Mega gak peduli. Dijawab pertanyaannya. Setelah saya dengarkan semua soal Pak Budi Gunawan, semua saya turut tampung tetapi mekanismenya adalah saya serahkan kepada Kapolri yang terpilih. Persisnya itu dibaca begitu. Dibaca. Ini pengalaman Pak ya. Selesai, sampailah cerita itu ke Ibu Mega. Marahlah pokoknya, sampai ke Solo dan macam-macam.

MR: Di Solo ada…., ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto pokoknya koalisi mereka, Dimaki-maki Pak, Jokowi itu sama Megawati di Solo. Dia tolak BG. Gila itu, saraf itu. Padahal, ini orang baik kekuatannya apa, kok sampai seleher melawan Megawati. Terus kenapa dia menolak BG. Padahal pada waktu Pilpres, kita mesti menang Pak. Kita mesti menang Pak dari Prabowo ini. Kalian operasi, simpul-simpulnya Babimnas. Bapak ahlinya, saya tahu saya tahu itu. Babimnas itu bergerak atas gerakannya BG sama Pak Syafruddin. Syafruddin itu Propam. Polda-polda diminta untuk bergerak ke sana. Rusaklah kita punya di lapangan.

SN: Termasuk Papua

MR: Termasuk Papua. Noken kita habis.

SN: Habis Pak, hampir setengah triliun.

MR: Kapolda Papua itu kan sahabat saya, sahabat deket.

MS: Tito

MR: Tito. Akhirnya ditarik ke Jakarta supaya nggak menyolok, jadi Asrena. Sekarang Papua sudah jalan, kasih hadiah sama Jokowi. Padahal maunya Jakarta bukan dia. Pak BG maunya bukan Tito. Pak BG maunya Pak Budi. Tapi Budi ditaruh Bandung. Tito Jakarta. Yang minta Jokowi.

SN: Jawa Barat hahaha

MR: Gila Pak. Alot pak orangnya Pak.

SN: Pengalaman itu, maksudnya saya pengalaman itu. Jadi kita harus pakai akal. Kita harus pakai ini. Kuncinya kan ada kuncinya. Kuncinya kan ada di Pak Luhut, ada saya. Nanti lempar-lemparan. Ada dia strateginya. Cek gocek

MR: Darmo ini disayang sama dia karena, Si Darmo kalau presentasi, lulusan Amerika, sudah kuliah PhD pintar. Jokowi happy terus. Ini saya tahu. Darmo ngomong Pak itu didengerin. Gitu Pak

SN: Cuma sudah dibeli gara-gara ketemu bapak, dikunci, sreeeet. Berubah

MR: Dikawanin lah.

MS: Hasil lobi ya

SN: Semuanya, semua istana beliau bisa biaya yang lain-lain, biayain semualah.

MR: Sebelum bubarin Pak, kalau gak gini Pak. Saya ini kan pedagang, Saya ikutan politik kan karena teman-teman saja. Baik, gak cerai. Saya pedagang. Saya bilang eh ini saatnya damai. Kita kumpulin semua yuk. Kumpul Bang Ical, Anis Matta, Hatta, pokoknya semua kita kumpul.

SN: Panggil Pak Luhut

MR: Kita undang Pak Luhut datang. Saya siapkan depan. Ada Pak Luhut ama timnya. Saya bilang itu, saat ini kita sudah kalah. Kalah Pilpres. Tapi kita akan balas tahun 2019. Cuma sekarang kita harus berdamai membangun negara. Jangan ikut. Presiden sama wapres enggak boleh diganggu, saya bilang. Kita cari makan. Sekarang Pak Luhut yang ada di sana, Ini temen-temen dan kita minta ikutlah Pak Luhut. Coba Pak Luhut sampaikan ke Jokowi. Kalau mau sepakat begitu kita dukung. Ini saran saya. Mulai ngomong rurururuurr… Akhirnya sepakat pak malam itu, oke kita dukung Jokowi JK supaya sukses. Nanti 2019 ceritanya lain. Langsung deh pada dukung Jokowi, pada ketemu Jokowi semua. Prabowo apa dukung Jokowi. Sejak itu. Makanya Pak, DPR gak pernah ganggu Jokowi. Gak pernah ganggu Jokowi. Malah yang enggak mendukung Jokowi itu PDIP. KMP enggak, semuanya mendukung. Itu kita happy juga sih. Kalau negara aman kita punya jalan. Tapi kalau ribut terus di parlemen, pusing kepala. Bayangin sudah kurang aman negara, ekonominya ancur.

SN: Kesalahan menteri-menterinya juga.

MR: Ya presiden juga andil.

SN: Ya kita harus jujur

MR: Kalau Pak JK presiden,

SN: Wah terbang kita.

MR: Atau dia pasrahin Pak JK urus ekonomi saja, saya pergi dah blusukan. Pak JK urus saja ekonomi

SN: Ya tapi sekarang sudah dibatasin terus presiden

MR: Obyektif ya Pak, kita pengin ada growth, bisnis kita jalan, semua orang gitu kan. Gaji lancar pajaknya gak gila-gilaan. Pajaknya gila Pak. Pajaknya dahsyat Pak

MS: Semua macam-macam dipajakin ya

SN: Hancur

MR: Iya.

SN: Mobil jeblok, orang beli gak bisa. Perbankan gak mau lagi, hancur.

MR: Kalau Freeport mah gak ada kaitannya sama ini. Kalau saya ada ritel, saya punya air lines, hancur berdarah. Rupiahnya jelek marketnya drop. Saya ada perusahaan ritel, saya punya toko-toko orang perempuan di mall-mal, gubrak, waduh gila pak. Bagaimana nasibnya. Perkebunan sawit juga jeblok perusahannya. Gimana pula

SN: Gak ada uang

MR: Gak ada uang. Rakyat udah gak ada uang. Gak ada demand, drop.

MS: Itu konsep PP 15 untuk sawit gak jalan Pak? Padahal itu konsepnya presiden untuk CPO

MR: Hancur pak, hancur Pak

SN: Presiden itu senang meresmikan meresmikan. Tapi sekarang gak jalan. Sekarang dia serahin ke Pak Jusuf Kalla. Saya ketemu Pak Jusuf Kalla. Jusuf Kalla bilang “wah ini banyak yang gak jalan.” Saya bilang jangan meresmikan terus

MR: Kalau pak JK itu pengusaha.

SN: Bagus itu Pak

MS: Dia bisa menghitung

MR: Bagus Pak. Dia bisa meng-create. Kalau tahu sekarang kita lagi berdarah. Dia gak mungkin menghindari, dia tidak akan diam. Dia akan cari akal. Jokowi mana mau ketemu kita. Alah

SN: Ini kaya PSSI babak belur.

MS: Kita kan sponsor Persipura. Bubar Pak. Pada ngirim surat mau membubarkan. Kasihan Persipura

MR: Pemain bola itu kalau dia gak main dua bulan, otot-ototnya rusak semua

MS: Drop semua. Sakit semua. Sakit jantung semua Pak

SN: Kembali itu Pak. Pak Luhut ditakutin, enggak bisa enggak

MR: Sebetulnya lepas dari apapun, nasibnya jelek. Jujur saja ya Pak, nasibnya jelek sebagai bangsa Indonesia. Mendingan karena Jokowi tapi kita kan berdarah. Masak musuhan itu kan gilaaa. Aduuhhh… Ampuuunnn ampuunnn.

SN: Ampuun

Pergantian Menteri Kelautan dan Peneggelaman Kapal Asing

MR: Si Alid, Alidu mau ngomong sama KEN. Sama KEN kan hopeng. Ngomonglah duluan sama Cicip. Dapat ijin nangkap ikan. Beli kapal 10, join ama China, bikinlah KMA. Ada ijin, keluar semua. Kapal sudah datang. Cicip diganti Bu Susi. Sama Bu Susi, kapal asing gak boleh nangkap. Bangkrut dia langsung. Ganti pakai bendera Indonesia kapalnya. Kapal 350 Dwg harus buatan Indonesia. Buatan asing gak boleh beroperasi di sini. Bangkrut langsung. Edan Pak, ini ngaco Pak, gawat ya

SN: Eksport aja berhenti. Megenai di tempatnya Susi semua, banyak gulung-gulung tikar semua.

MR: Enggak cuma situ. Tempat lain juga sama

SN: Iya. Itu presiden gak tahu

Larangan Miras dan Pencopotan Rahmat Gobel

MR: Ada lagi teman Pak. Dia memang bisnisnya minuman. Dia bikin UIC, Si Aseng, tahu kan Pak. Ini pabrik dia, 150 juta Dollar investasinya. Pabrik dibikin udah mau jadi, ada peraturan ama Rahmat Gobel, penyalur-penyalur itu gak boleh jualan bir. Berhenti. Pabrik gak jadi diresmikan. Bayangkan Pak. Berdarah Pak. Gila

MS: 150 juta dollar Gila

MR: Banyak kasus Pak. Belum lagi pengusaha batubara.Tapi pak kita muter-muter dia masih presiden Pak. Suka gak suka harus kita bayar udah Pak. Ya kan

MS: Masih panjang

SN: Masih panjang

MR: Yang penting gakpapa, yang penting halal

SN: Rakyat itu suka gak suka ama dia dianggap itu bener semua.

MR: Iya. Salah gak salah jalan terus. Yang dianggap salah menteri-menterinya. Dia enggak. Gila dah. Haduuuhh

MS: Tapi kan Pak Riza masih ada Pak Ketua yang back up.

MR: Ah kalau saya kan Pak, hidupnya biasa saja. Itu kan saudara saya, banyak saudara Pak.

SN: Karena Itu Pak, seperti kata presiden, rata-rata kita minta itu setuju tapi harus pakai strategi. Ya kita selalu kadang-kadang salah kita

MR: Pak Jokowi sudah baik, sudah baik Pak cuma sekarang dirombak. Sekarang sudah baik banget. Sekarang dirombak lagi. Jangan bawa ke ranah politik

MS: Membantu politik, membantu urusan politik

MR: Betul Pak.

SN: Kayak HR.

MR: Saya sama Pak Marciano. Aduh Pak Riza, jangan muncul, jangan muncul kata saya. Biarkan dia bantu Prabowo tapi jangan muncul. Pak, saya gak muncul susah Pak. Gimana muncul ketahuan.. Usahakan jangan muncul. Percaya omongan saya. Bener juga omongannya. Gua muncul di Polonia, puk puk puk langsung muncul di sosmed. Aduuuh saya lagi sama Prabowo dan hati. Ya udah mau apa, nasib.

SN: Nasib duit keluar banyak. Duit Pak. Itu saya lihat kasihan. Ngapain itu, udah. 50 M, 30 M. Begitu kita hitungin udah 500 M. Ngapain. hahahaa

MS: Lewat Pak

SN: Lewat Pak

Skenario Pencapresan Jokowi

MR: Padahal duit kalau kita bagi dua pak, hepi Pak. 250 M ke Jokowi JK, 250 M ke Prabowo Hatta, kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal nggak baik. tapi kan sekarang udah gak ada masalah. Sudah normal. Gitu

SN: Saya ngomong sama presiden, ini Pak Bung Riza juga bantu. Oh ya ya itu dia kawan saya baik. hahaha

MR: Memperjuangkan dia itu capek sob. Segala macam cara, Pak Hendro ngomong sama Megawati waktu di Kebagusan. Belum saatnya. Dikira sekaligus. Belum Pak. Saya itu baik, saya kasihan sama Pak Jokowi, saya akan bantu Pak Jokowi ke Hatta sebagai cawapres. Pak Jokowi sama Hatta mungkin Pak, tapi Mega-nya gak mau. Saya sama Hatta itu sahabat.

MS: Jokowinya mau, Pak?

MR: Jokowinya mau banget sama Hatta.

SN: Tahu tahu pisah, pusing sudah terlanjur ke Pak Hatta

MR: Tapi itu kan pengalaman.

SN: Tapi kalau ngomong baik-baik, lamaa menikmati. Kayak yang kemarin itu yang Fahri dan Fadli Zon marah itu. Itu kan gitu Pak soal UU. Udah kerja capek-capek. Jam 2 kita ketemu lagi, Semua wakil ketua dan komisi II saya ajak ketemu presiden. Jelasin. Sama Fahri dijelasin, efeknya bahayanya. Jelasin. Saya tengahin bapak presiden, sambil becanda nih. Udah becanda terus dia tenanglah. Itu menteri-menteri, menteri Polhukam gak ada yang ngomong Pak. Nanti jawab gini pak. Saya tidak setuju karena ini ni, singkat. Marah dong temen-teman. Bapak presiden, kalau buat saya ini pak. Apa gak sebaiknya kita pertimbangkan dulu. Ya saya setuju Pak ketua. Ya bapak kan mau rapat kta pertimbangkan, Walau nanti diputuskan enggak tapi paling enggak jadi dipertimbangkan. Tapi pakai guyon dulu. Kalau enggak gitu dia stik. Dia stik mati kita.

MR: Saya bilang ke Pak Marciano. Pak saya gak berani ke rumah bapak dulu Pak. Begitu saya ke rumah bapak, ada yang ngabarin kalau sudah dicap. Habis Pak Jokowi dilantik, saya nggak berani dulu. Udahlah biar bapak kerja tenang, Sekarang dia sudah aman.

SN: Udah tahu lah, kan Pak Luhut lapor semua pertemuan itu kalau Bung Riza semua yang ngatur

MR: Saya sih bukan menjilat dia pak. Tapi kalau temen-temen saya paling gak hepi, pada ribut semua. Nanti rusak negara kita.

SN: Waduh hancur

MR: Iya kan. Maksudnya biar harmonis, harmonis rukun. Kalau Pak Luhut kan sahabat lama. Ya udah kita duduk Pak Luhut.. Pak Luhut gak percaya. Belum cukup sama gue. Udahlah bisalah. Gua yang atur, gua jamin. Wah seneng banget, Pak Luhut ke Pak Jokowi. Nih si bos yang urus katanya. Dia mau bawa ke istana, Riza tolak. Wah kalau saya ke istana, ada yang motret. Tambah pusing kepala saya. Susah ini Pak, tukang gosip

MS: Makanan empuk

MR: Iya makanan empuk. Wah gila betul. Kita kerja benar.

MS: Pak terima kasih waktunya Pak

SN: Sekarang komisaris di sana. Komisarisnya orang Papua-nya tiga, kemudian Indonesia non Papua Pak Marsillam, Pak Andi Mattalata, satu lagi bekas Presdir.

MR: Pak Rozik ya

MS: Oh, bukan itu presdir waktu kontrak

SN: Hidayat itu beberapa kali ketemu saya. Nututi, saya menghindar terus. Saya sudah tahu itu. Kan saya tahu bahasa di Presiden kayak apa. Kan dia tiggal begini Pak. Rahasia terjamin, Orang lain gak ada yang ikut, Menteri pun gak tahu.

MS: Kalau tahu Pak?

SN: Kalau misal, situasi menterinya juga bisa terus, tapi juga belum tentu terus. Kalau gak terus tahu Pak bocor.

MS: Lain cerita lagi itu Pak

SN: Karena menterinya enggak share ini. Surabaya sama presiden itu hadir di PDIP. Dia ikut dari Papua pak. Dia lihat ada di VIP lounge, dia cari saya. Pak Ketua saya tahu pak ketua ada di sini. Urusan Papua tolong pak ketua. Insya Allah. Sudirman gitu. Jadi panjangan ngomongnya, bapak presiden gini gini. Baik-baikan aja. Kalau ribut, masih muda saya dihantam ama Darmo.

MR: Darmo ikut ke Papua dia

SN: Darmo ikut ke Papua?

MR: Ikut dia.

SN: Terus di pulang dia

MR: Dia sama presiden hanya sampai Surabaya. Terus menterinya pulang

SN: Presiden itu gak hepi gara-gara itu, Dia gak gepi itu, menteri ini, Jonan dan Bappenas. Kalau ngomong itu saya pusing Pak Ketua, sama menteri ini.

MS: Andrinof

SN: Andrinof

MS: Terima kasih waktunya. Kita tunggu anunya aja kepastian gimana, kelanjutannya

MR: Saya bicara Pak Luhut, kira-kira apa. Terus oke, kita ketemu.

SN: Harus itu pak

MR: Saya akan bilang Pak Luhut

SN: Harus cepet. Karena kasihan beliau, Pak Luhut dikasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab share holder. Gimana caranya sukses, harus cari akal kan gitu.

MS: Tanggung jawab itu paling berat itu karyawan dan keluarganya

MR: Betul itu Pak

MS: Kalau share holder kan duitnya banyak. Tapi karyawan itu 30 ribu lebih. Itu kan bangsa kita semua. Kalau share holder ini tutup masa bodo amat.

MR: Dan selalu dipikir karyawan

MS: Dan Freeport gak pernah PHK lho pak. Itu saja Pak. Pikiran saya itu karyawan. Karena saya sudah lama masuk Papua. Saya tahu betul masyarakat Papua.

SN: Oke Pak.

MS: Baik Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya duluan Pak. Makasih Pak, mari. Pak Riza makasih Pak. Mari

SN: Yuk Pak

MR: Cakep deh

Antara Pemberantasan Korupsi dan Penyerapan Anggaran

Pada salah satu pertemuan tingkat pimpinan negara ini, diungkap beberapa data dan fakta bahwa tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sedang menghadapi ujian berat.

Hingga akhir bulan agustus 2015, serapan belanja modal dalam APBN baru berada pada kisaran 20 %. Bulan September 2015 berada pada kisaran 55 %.

Hingga bulan Mei 2015, dana APBD seIndonesia mengendap pada kas daerah yang umumnya berada pada bank Pembangunan Daerah sebanyak 256 trilyun. Dan pada bulan Agustus 2015 dana tersebut membengkak menjadi 273 trilyun.

Baik secara nasional maupun lokal daerah, dana tersebut apabila dibelanjakan akan sangat membantu perputaran ekonomi, apalagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sekarang ini.

Ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyerapan anggaran APBN/APBD. Faktor dominan adalah adanya ketakutan luar biasa dari pejabat pusat dan daerah. Pada umumnya akibat terlalu seringnya gonta ganti peraturan sehingga untuk mengikuti perkembangan peraturan dan mempelajari peraturan baru serta kekhawatiran akan melakukan kesalahan menyebabkan para pejabat birokrasi dan pengelola proyek (pimpro dan panitia lelang) menjadi sangat lamban dalam melaksanakan program dan kegiatan pada lingkup tugasnya. Kesalahan memahami dan menerapkan peraturan sering kali berujung pada permasalahan hukum atau dengan kata lain kriminalisasi hukum administrasi negara. Namun bagaimanapun juga roda birokrasi harus terus berputar. Para pejabat birokrasi dan pengelola proyek harus tetap menjalankan tugasnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini banyak terjadi ketidaksempurnaan pekerjaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksempurnaan pekerjaan baik itu faktor intern maupun faktor ekstern.

Dalam pelaksanaan tender proyek misalnya tidak sedikit peserta tender yang kalah selalu berusaha membuat pengaduan. Minimal niatnya untuk membuat repot panitia tender. Akibat terlalu mudahnya membuat pengaduan ditambah tidak adanya sangsi terhadap pengaduan yang asal-asalan membuat panitia lelang sangat direpotkan oleh pengaduan dari pihak yang kalah. Dan tidak sedikit yang menjadi korban. Padahal pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 117 ayat (2) menyatakan bahwa pengaduan tender disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP) disertai bukti-bukti kuat.

Dalam pelaksanaan kontrak misalnya tidak sedikit kualitas proyek yang di bawah standar. Salah satu faktor adalah rendahnya pemahaman dan pengalaman para pengelola proyek tentang manajemen proyek. Faktor lain adalah tidak sedikit perusahaan yang memang nakal dan ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan dan tanpa mempertimbangkan pimpro akan menjadi korban. Di sini diperlukan standarisasi baik di ringkat pengelola proyek maupun di tingkat perusahaan. Apabila pada suatu instansi tidak memiliki PNS yang kompeten untuk menjadi pimpro maka agar diwajibkan meminjam PNS dari instansi lain untuk menjadi pimpro. Demikian juga secara berkala perusahaan harus menjalani audit terutama audit SDM. Karena sering kali SDM sebuah perusahaan berubah-ubah padahal pada saat pelaksanaan tender dan pelaksanaan kontrak antara administrasi dan kenyataan seharusnya tidak ada perbedaan.

Dalam beberapa forum resmi saya sudah sering mengusulkan agar mekanisme pengaduan ini diseragamkan antar instansi negara. Dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur bahwa masyarakat boleh menyampaikan pengaduan ke aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat) disertai bukti-bukti yang kuat. Praktek yang sering terjadi adalah pengaduan jarang memiliki bukti kuat dan pada umumnya hanya sekedar pokoknya mengadu dengan tuduhan tanpa bukti permulaan sama sekali. Tidak sedikit pengaduan berbentuk sangat umum dan luas yang mengakibatkan instansi pemerintah yang diadukan kewalahan menjelaskan pertanyaan yang sangat luas jangkauannya. Untuk mengatasi hal ini maka perlu diatur mekanisme pengaduan dan saringan yang sistemik sehingga pengaduan tidak membuat repot pejabat birokrasi dan pengelola proyek. Saya sendiri mengusulkan agar pengaduan diatur sedemikian rupa sehingga apabila pengaduan terbukti tidak benar maka ada sangsi yang jelas terhadap pengadu. Bagaimanapun juga pengaduan yang asal-asalan akan memperlambat proses pembangunan negara dan memperlambat penyerapan anggaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Di samping itu harus ada pemisahan yang jelas terhadap jenis-jenis pengaduan. Secara garis besar pengaduan terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertama pengaduan administratif. Kategori kedua pengaduan perdata. Kategori ketiga pengaduan pidana. Dalam sebuah kesalahan tentu mengandung ketiga unsur kesalahan tersebut namun harus dilihat aspek mana yang dominan, aspek administrasikah ? aspek perdatakah ? aspek pidanakah ? Dari ketiga kategori tersebut juga harus dilakukan pemisahan yang tegas tugas dan fungsi Inspektorat (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah), BPKP, BPK, PTUN dan lembaga penegak hukum. Apabila unsur kesalahan administrasi dan teknis maka penegak hukum seharusnya menyerahkan penanganannya kepada Inspektorat. Sedangkan apabila unsur kesalahannya bersifat perdata agar menyerahkan penanganannya kepada PTUN atau Arbitrase.

Hal di atas harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai terjadi langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran justru membuat birokrasi merasa kebal hukum dan semakin leluasa membuat kesalahan. Maka sangsi administrasi, teknis dan sangsi perdata harus konsisten dilaksanakan.

Di sisi lain, perlu kiranya pertemuan antar instansi nrgara (birokrasi, lembaga audit, lembaga penegak hukum) yang baru-baru ini dilaksanakan untuk melakukan follow up dalam bentuk melahirkan peraturan baru serta merevisi beberapa peraturan yang sudah ada. Apabila berbentuk UU maka perlu dilahirkan PERPU sambil menunggu revisi UU yang baru. Penindakan korupsi harus memprioritaskan sasaran utama pada dalang korupsi dan invisible hand, bukan kepada petugas administrasi yang sering menjadi korban keadaan.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah percepatan penciptaan lapangan kerja baru agar pihak-pihak yang selama ini menjadikan kesalahan-kesalahan birokrasi sebagai alat untuk memeras birokrasi bisa mencari lapangan kerja baru yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang seperti ini apabila tidak mau dibina agar dilakukan penindakan tegas dengan tuduhan menghambat pembangunan.

Rahmad Daulay

Daftar Konglomerat Perusak Bangsa

Setelah kemarin memposting betapa besarnya nilai emas yang dikeruk Amerika dari Indonesia di bumi Papua–belum kita hitung minyak dan gas yang mereka ambil bertahun-tahun di Dumai, Bojonegoro, Prabumulih, hingga laut Sulawesi melalui vehicle mereka seperti Chevron dan Exxon mobil, sekarang saya akan posting bagaimana orang dalam Indonesia sendiri mencuri kekayaan yang juga tidak kalah dahsyatnya. Keterangan ini sudah banyak beredar dimana-mana, dan untuk kepentingan pengetahuan, saya minta ijin share dari postingan orang. Maka inilah dia:

Eddi Tansil alias Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 Februari 1953. Awal 1990an membobol Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebesar Rp 1,5 trilyun ketika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sekitar Rp 1.500,- per Dollar. Kini, ketika nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sekitar 700%, berarti duit yg digondol Eddi Tanzil setara dgn Rp 9 triliun, lebih besar dari nilai skandal Bank Century yg Rp 6,7 triliun

Hartati Murdaya. Ketua umum WALUBI (Wali Umat Buddha Indonesia) ini ditangkap KPK karena menyogok Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Arman Batalipu, yang merupakan kader Golkar. Uang suap diberikan agar usaha perkebunan Hartati mendapat konsesi perkebunan.

Di penghujung tumbangnya orde baru, sejumlah pengusaha dan bankir Cina panen BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Banyak diantara mereka yg kemudian melarikan diri ke luar negeri dengan meninggalkan aset rongsokan sebagai jaminan dana talangan.

Menurut catatan Kompas 2 Januari 2003, jumlah utang dan dana BLBI yang diterima Sudono Salim alias Liem Sioe Liong sekitar Rp 79 triliun, Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong Rp 65,4 trilyun, Sudwikatmono Rp 3,5 trilyun, Bob Hasan alias The Kian Seng Rp 17,5 trilyun, Usman Admadjaja Rp 35,6 trilyun, Modern Group Rp 4,8 trilyun dan Ongko Rp 20,2 trilyun. Dan masih banyak lagi:

Andrian Kiki Ariawan, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan kemudian memutuskan melakukan vonis in absentia.

Eko Adi Putranto, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in abenstia 20 tahun penjara.

Sherny Konjongiang, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS bersama Eko Adi Putranto dan diduga merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Pengadilan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, in absentia.

David Nusa Wijaya, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Servitia. Ia diduga merugikan negara sebesar Rp 1,29 triliun. Sedang dalam proses kasasi. David melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Namun, ia tertangkap oleh Tim Pemburu Koruptor di Amerika.

Samadikun Hartono, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Modern. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp169 miliar. Kasus Samadikun dalam proses kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura.

Total duit rakyat yg dikemplang tujuh konglomerat hitam (meminjam istilah Kwik Kian Gie) yang enam diantaranya Chinese dalam kasus ini sekitar Rp 225 trilyun.

Pasca Orde Baru, muncul lagi pengusaha Chinese yang membawa kabur uang dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Misalnya Hendra Rahardja alias Tan Tjoe Hing, bekas pemilik Bank Harapan Santosa, yang kabur ke Australia setelah menggondol duit dari Bank Indonesia lebih dari Rp 1 trilyun. Hendra Rahardja tepatnya merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia divonis in absentia seumur hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur.

Kemudian ada Sanyoto Tanuwidjaja pemilik PT Great River, produsen bermerek papan atas. Sanyoto meninggalkan Indonesia setelah menerima penambahan kredit dari bank pemerintah. Lalu Djoko Chandra alias Tjan Kok Hui, yang terlibat dalam skandal cessie Bank Bali, meraup tidak kurang dari Rp 450 miliar. Ketika hendak ditahan Djoko kabur keluar negeri dan kini dikabarkan menjadi warga negara Papua Nugini.

Maria Pauline, kasus pembobolan BNI. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Proses hukumnya masih dalam penyidikan dan ditangani Mabes Polri. Maria kabur ke Singapura dan Belanda.

Anggoro Widjojo, kasus SKRT Dephut. Merugikan negara sebesar Rp 180 miliar. Dalam proses penyidikan ke KPK. Anggoro lari ke Singapura dan masuk dalam DPO.

Robert Dale Mc Cutchen, kasus Karaha Bodas. Rugikan negara senilai Rp 50 miliar. Ia masuk dalam DPO, lari ke Amerika Serikat.

Marimutu Sinivasan, kasus korupsi Bank Muamalat. Kasus ini merugikan negara Rp 20 miliar. Masuk dalam proses penyidikan Mabes Polri. Marimutu melarikan diri ke India.

Lesmana Basuki, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Lesmana divonis di Mahkamah Agung 14 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini.

Tony Suherman, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Tony divonis 2 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini.

Dewi Tantular, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.

Anton Tantular, terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.

Sukanto Tanoto, terlibat dalam dugaan korupsi wesel ekspor Unibank. Ia diduga merugikan negara sebesar 230 juta dollar Amerika. Ia lari ke Singapura. Menurut ICW, Sukanto masih terduga namun diberitakan menjadi tersangka. Proses hukum tidak jelas. (Nama Sukanto Tanoto dicabut dalam daftar ini. Kasusnya telah selesai).

Pada 2010, mantan kepala ekonom konsultan McKinsey, James Henry, menerbitkan hasil studinya soal penyelewengan pajak di luar negeri (tax havens). Menurut laporan tersebut, terdapat USD 21 trilyun (Rp 198.113 trilyun) pajak pengusaha di seluruh dunia yang seharusnya masuk kantong pemerintah, namun diselewengkan.

Sembilan diantara para pengusaha pengemplang pajak itu berasal dari Indonesia, seperti James Riady, Eka Tjipta Widjaja, Keluarga Salim, Sukanto Tanoto, dan Prajogo Pangestu.

Syahrul Efendi Dasopang

PB HMI: Kemutlakan MK Harus Dievaluasi

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyatakan Mahkamah Konstitusi yang absolut harus dievaluasi. Harus ada sharing power yang memungkinkan adanya pengawasan terhadap lembaga tersebut.

“Pertama, ikut berduka atau berkabung dengan tertangkapnya oknum dari lembaga yang terkenal dengan kebersihannya. Karena dengan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab itu, kepercayaan yang telah dibangun selama ini oleh Jimly Assiddiqy dan Mahfud MD runtuh seketika,” kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI-MPO, Zuhad Aji Firmantoro, Kamis (3/10/2013).

Zuhad Aji menyatakan, jika kondisinya seperti ini maka kekuasaan MK yang absolut itu harus dievaluasi.

“Di pengadilan yang lebih rendah kita masih bisa banding atau kasasi, tetapi kalau di MK tidak bisa. Kini saatnya bagaimana kekuasaan yang absolut itu ada semacam dewan pengawasnya,” lanjut mahasiswa S2 Hukum UII tersebut.

Dahulu ada semacam pengawas hakim di MK, lanjut Zuhad Aji, tetapi itu kurang representatif. Kini dengan kejadian tertangkap-tangan-nya Ketua MK karena suap, semua makin khawatir melihat situasi dan harus kemana lagi berharap jika lembaga penegak konstitusi juga diisi orang yang korup.

“Semoga masyarakat tidak putus asa terhadap penegakan hukum di negeri ini, dan kita harus kembalikan optimisme penegakan hukum dengan mengembalikan kredibilitas MK,” pungkasnya.

Kedua Kalinya, Koalisi Kampar Laporkan Bupati Ke-KPK

HMINEWS.Com – Koalisi Rakyat Kampar mengadu ke Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kampar, Jefri Noor. Untuk kedua kalinya mereka juga kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melengkapi berkas laporan.

“Kami ke ICW untuk minta advokasi dan bersama mendesak KPK agar mengusut dugaan korupsi Bupati Kampar,” ujar koordinator Koalisi Rakyat Kampar, Muhammad Rafi, Senin (20/5/2013).

Adapun dugaan korupsi yang dilaporkan tersebut, yaitu mark-up harga sapi di P4S Kubang Raya Kampar senilai Rp2,8 miliar, dan perjalanan dinas fiktif bupati bersama keluarganya ke Eropa senilai Rp207 juta. Dana didapat dari dana bergulir BPR Sarimadu-Kampar.

Sebelumnya Rafi bersama rekan-rekannya telah melaporkan dugaan korupsi Bupati Kampar Jefri Noer ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi belum ada tindaklanjut dari KPK. Untuk itu, sebagai upaya kedua, Selasa (14/5) lalu mereka kembali ke KPK.

Dukung Politisi Korup atau Dukung KPK?

PKS vs KPK (ilustrasi)

Kegaduhan dalam jagat politik Indonesia terus berlangsung dan seolah tak akan pernah kekurangan bahan bakarnya. Ada saja kasus mencuat terutamanya kasus korupsi yang dilakukan para politisi. Tidak ada partai yang bersih dan selamat dari kasus tersebut.

Saat korupsi dilakukan politisi dari partai tertentu, maka pihak yang lain akan berkoar nyaring agar segera dituntaskan. Media massa gencar memberitakan dan terus mengejar  untuk disampaikan kepada khalayak. Tentu, hal itu meringankan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan makin memungkinkannya pemberantasan korupsi karena blow-up media dan dukungan massa membuat koruptor tidak berani macam-macam.

Tentu tidak mudah menghilangkan korupsi yang sudah sedemikian mengakar ini. Sebab, para koruptor juga tidak sendirian, mereka mempunyai jaring pengaman di berbagai lini termasuk pada institusi penegak hukum, terbukti dari terungkapnya banyak kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh polisi dan jaksa.

Tersangkutnya para penegak hukum dalam  pusaran korupsi juga mengindikasikan, bahwa korupsi juga sangat rentan dilakukan oleh mereka yang dipercaya penuh dan diberi kekuasaan untuk menindak. Hal itu dapat ‘dimaklumi,’ mengingat godaan bisa dialami siapa saja, mereka, para penegak hukum juga manusia, dan yang namanya manusia pasti punya kebutuhan dan banyak keinginan. Saat kebutuhan dan keinginan tersebut bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah korupsi tersebut.

Kondisi tersebut telah diperingatkan jauh hari oleh Lord Acton, yang menyatakan bahwasannya ‘Kekuasaan cenderung korup, kekuasan yang absolut cenderung korup secara absolut (pula).’ Dari sini dapat dipahami, mengapa banyak institusi yang ditemukan korup, hampir tanpa kecuali, entah itu legislatif maupun eksekutif, sampai institus seperti kementerian Pendidikan bahkan Kementerian Agama.

Korupsi dalam Kementerian Agama, misalnya, semula adalah perkara yang sangat musykil dalam benak orang-orang awam. Bagaimana mungkin, lembaga yang dipercaya mengurusi masalah keumatan, dan orang-orang di dalamnya merupakan orang-orang pintar (berpendidikan agama tinggi) kolu (sanggup menelan) uang rakyat. Sekarang sedang ribut korupsi yang dilakukan oknum partai berbasis agama (PKS). Sama saja sebenarnya, orang-orang yang pada mulanya dianggap seperti malaikat, toh pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan diri dari sistem, sebagaimana pepatah yang di-ugemi, agar ‘Menjadi seperti ikan yang tidak asin walau hidupnya di air garam.’

Menengok kisah pewayangan.

Wisrawa adalah seorang resi yang belum begitu tua. Mulanya ia merupakan seorang raja dari sebuah kerajaan besar. Namun meski masih mampu, ia mengundurkan diri dari dunia ramai untuk menyepi di hutan, dan menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yang seorang.

Hingga suatu ketika sang anak yang telah menjadi raja tersebut bermaksud mengawini Sukesi, puteri Kerajaan Alengka. Maka berangkatlah Wisrawa ke Alengka guna melamar sang putri untuk anaknya, sebab putri tersebut mensyaratkan bahwa ia hanya akan menerima lamaran jika si pelamar mampu mengajarinya Sastrajendra Hayuningrat, yang merupakan ilmu kesempurnaan tertinggi. Dan, hanya Wisrawa seorang di kolong jagat yang menguasainya waktu itu.

Namun, Wisrawa yang telah teruji dalam tapanya bertahun-tahun di hutan, ternyata tidak tahan dengan godaan Sukesi, ketika putri tersebut justru menyerahkan dirinya kepada sang resi. Wisrawa lupa daratan, tidak ingat lagi bahwa ia datang untuk anaknya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, terjadilah adegan yang menghancurkan segala usaha yang tela dibangun.

Melik anggendong lali, demikian penggambaran untuk kecenderungan tersebut. Artinya bahwa orang yang diberi atau punya kewenangan itu sangat mungkin lupa, lalai dan menganggap otoritas sebagai fasilitas untuk dinikmatinya sendiri. Lupa bahwa itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kini apa yang terjadi pada Wisrawa sedang terjadi pula dalam jagat politik Indonesia, Wusrawa-Wisrawa modern tengah menuai badai.

Korupsi yang terjadi dalam lembaga Polri, kehakiman, partai-partai politik termasuk PKS, adalah korupsi oleh pihak-pihak yang diberi mandat dan otoritas. Maka dukungan yang begitu massif kepada KPK untuk penuntasan kasus korupsi, khususnya elite PKS, harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih bangsa ini secara total.

Semua elemen bangsa Indonesia yang mengaku setuju dengan pemberantasan korupsi harus mendukung KPK. Tetapi, dukungan terhadap KPK tidak harus melulu dengan membenarkan segala tindak-tanduk KPK, tetapi dengan mengontrolnya agar tidak menyimpang dari jalurnya. Agar KPK juga tidak terjerumus seperti lembaga-lembaga lain, yang karena kemutlakannya, maka mutlak pula korupsinya.

Para pendukung sejati KPK juga harus waspada terhadap ‘dukungan-dukungan palsu,’ yaitu dukungan pihak-pihak yang sebenarnya sama korupnya, tetapi mendukung KPK karena kebetulan yang tengah digarap KPK adalah lawan politik mereka. Mari kita dukung KPK tidak secara membabi-buta, agar tidak terjatuh pada sikap pada pendukung yang membabi-buta elit korup parpol mereka.

Fathurrahman
Komisi Eksternal PB HMI MPO

Menlu Denmark Berbagi Kiat Bersih Korupsi Pada Mahasiswa UI

Menlu Denmark, Villy Sovndal tengah berbicara di hadapan mahasiswa UI (foto: @DubesDenmark)

HMINEWS.Com – Menteri Luar Negeri Denmark, H.E Villy Sovndal berbagi pengalaman kepada Indonesia tentang pemberantasan korupsi, hingga menjadikan negara tersebut menempati urutan pertama sebagai negara terbersih dari korupsi. Ia hadir atas undangan Central Electoral & Political (CEPP, Pusat Kajian Politik) Universitas Indonesia (UI) di sela kunjungannya di Indonesia, Selasa (16/4/2013).

Menurut Sovndal, salah satu kunci keberhasilan Denmark menerapkan sistem integritas nasional adalah dengan mengharuskan setiap kementerian melaporkan pengeluaran termasuk biaya perjalanan dan hadiah setiap bulannya. Kemudian independensi dan efisiensi kejaksaan mereka juga berperan dalam menekan kasus korupsi di negara berpopulasi sekitar 5,5 juta orang tersebut.

Selain itu, regulasi protektif terhadap para pemberi informasi atau “whistleblowers,” pengurangan risiko terhadap penyelewengan dalam pengadaan publik serta membentuk peraturan soal biaya politik dan partai politik juga berperan besar untuk membangun sistem integritas nasional.

Peran aktif masyarakat sipil dan media membawa berbagai isu yang memberikan pengetahuan kepada publik, dengan sendirinya menjadi penjaga demokrasi sekaligus pelindung dari berbagai kepentingan publik, sehingga demokrasi dipastikan benar-benar hidup. Di Denmark, ini berarti para media yang akuntabel memiliki akses terhadap dokumen resmi negara dan komunikasi resmi.

Inti dari semuanya adalah, “Transparency, transparecny, transparency,” kata Sovndal menjawab pertanyaan mahasiswa.

Dalam diskusi bertajuk “Democracy and Political Corruption” tersebut, dosen FISIP UI, Nuri Soeseno, menyatakan korupsi merupakan penghambat utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena efeknya yang begitu luar biasa.

Pada era Orde Baru, ketika tampak seolah tidak ada peluang untuk keluar dari jerat korupsi kroni, ia ditanya bagaimana bangsa Indonesia akan bisa mengatasi hal tersebut. “Jika kita bisa jatuhkan Suharto, kita bisa melewati masa sulit ini,” ujarnya.

Tampil juga sebagai pembicara, Bambang Harimurti (Tempo), Dadang Trisasongko (Transparency International Indonesia), dan Dr Chusnul Mariyah sebagai moderator.

Sanksi dan Rekomendasi Untuk Pimpinan KPK

HMINEWS.Com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dinyatakan melakukan pelanggaran sedang. Komite Etik menjatuhinya sanksi karena pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang terbuka Komite Etik yang dipimpin Anies Baswedan.

“Terperiksa 1 Abraham Samad tidak terbukti secara langsung membocorkan Sprindik. Tetapi, perbuatan dan sikap terperiksa 1 Abraham Samad yang tidak sesuai dengan kode etik pimpinan KPK dalam berkomunikasi dan dalam memimpin menciptakan situasi dan kondisi terjadinya kebocoran Sprindik dan informasi mengenai status Anas Urbaningrum sebagai tersangka dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi sesuai tingkat kesalahannya,” kata Ketua Komite Etik, Anies Baswedan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Dalam amar putusan, Abraham dinyatakan melakukan pelanggaran sedang terhadap pasal 4b dan d, pasal 6 ayat 1 b, d, r dan v Kode Etik Pimpinan KPK. “Oleh karena itu menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis yaitu terperiksa 1 Abraham Samad harus memperbaiki sikap, tindakan dan perilaku,” lanjut Anies.

Sedangkan terperiksa 2 Adnan Pandu Praja dikenai sanksi lisan. Pembocor Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum adalah Wiwin Suwandi, sekretaris Abraham Samad. Dia yang menghubungi media massa dan memberikan kopian draf sprindik yang menghebohkan tersebut.

Sejumlah Rekomendasi

Selain menjatuhkan sanksi tersebut, Komite Etik juga merekomendasikan, pertama; agar nilai-nilai dasar pimpinan KPK tercermin dalam sikap, pandangan dan ucapan serta perilaku pimpinan KPK. Waktu pelaksanaannya selambat-lambatnya adalah 3 bulan sejak rekomendasi ditetapkan.

Rekomendasi kedua, adalah agar pimpinan KPK menginternalisasikan etik dan perilaku, secara berkala dan berkesinambungan. Juga, rekomendasi untuk menjamin zero tolerance perwujudkan nilai dasar kode etik dan perilaku, yaitu:

a. Pelaksanaan manajemen keamanan informasi,
b. Penguatan pengawasan internal, pengawasan SOP kode etik dan pengaturan kepegawaian
c. Kode etik perlu mengadopsi pinsip pemberian sanksi yang berat atas pengulangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

Rekomendasi ketiga, agar pimpinan KPK meniadakan privasinya dan menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya sebagai pribadi, tetapi selalu melekat dalam tindakannya sebagai pimpinan KPK.

“Oleh karena itu, semua fasilitas dan kepemilikan pribadi yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan pimpinan KPK (seperti alat komunikasi, komputer dan alat transportasi) diperlakukan sebagai fasilitas lembaga dan bersifat accessible (dapat diakses) untuk kepentingan pengawasan internal, termasuk peraturan komisi yang mengizinkan pimpinan untuk membawa atau mengajukan seseorang yang bukan berasal dari pegawai KPK untuk menjadi sekretaris, ajudan atau sopir atau jabatan lain yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya sebagai pimpinan agar ditinjau kembali,” kata Anies.

Gelar Bukti Baru, FPR Desak Boediono Ditangkap

HMINEWS.Com – Forum Peradilan Rakyat (FPR) mengadakan Gelar Perkara Forum Peradilan Rakyat: “Bukti Baru Adili Boediono dalam Skandal BLBI.” Dalam acara tersebut dipaparkan bukti-bukti keterlibatan Boediono, mantan direksi BI yang sekarang menjabat wakil presiden, dalam kasus BLBI.

Aktivis FPR, Erlangga menjelaskan temuan Petisi 28 putusan kasasi MA nomor 979 K/PID/2004 dan putusan kasasi MA 981 K/PID/2004 (masing-masing tanggal 10 Juni 2005), terungkap dugaan kuat peranan Boediono dan kasus BLBI.

Tanggal 15 Agustus 1997 Boediono bersama dengan anggota direksi BI lainnya membuat keputusan dalam rapat direksi; “Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank yang disebabkan adanya penarikan pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga terjadi saldo giro debet pada bank Indonesia, diputuskan untuk diberikan kelonggaran berupa fasilitas saldo debet sampai dengan gejolak yang mereda.”

Pada 20 Agustus 1997, Boediono bersama-sama dengan anggota direksi BI lainnya telah membuat keputusan dalam rapat direksi yang isinya, “Dalam kaitannya dengn keputusan rapat direksi tanggal 15 Agustus 1997, dan mengingat kondisi likuiditas perbankan belum pulih, dimana salah satu bank mengalami penarikan dana pihak ketiga yang cukup besar ialah Bank Danamon, sehingga secara khusus direksi memberikan fasilitas penyediaan saldo debet bank tersebut demikian pula bank lainnya yang mengalami kesulitan likuiditas.”

“Keputusan rapat direksi tanggl 15 dan 20 Agustus 1997 tersebut bertentangan dengan ketentuan pengenaan sanksi berupa penghentian sementara dari klring lokal terhadap bank yang tidak dapat menyelesaikan saldo debetnya pada bank Indonesia,” papar Erlangga di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Ahad (17/2/2013).

Rapat direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 telah menyimpang dari ketentuan surat keputusan direksi BI nomor 26/162/KEP/ir tanggal 22 Maret 1994 karena tidak dihadiri oleh Kepala Hukum dan Sekretarian BI atau pejabat yang ditunjuk selaku notulen, dan pelaksanaan rapat tidak didukung dengan daftar hadir rapat direksi dan risalah rapat direksi guna menentukan apakàh keputusan rapat direksi tersebut diputuskan lebih dari setengah anggota yang hadir.

Keputusan dalam dua rapat itulah yang dijadikan dasar oleh Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo dan Paul Soetopo Tjokronegoro. Ketiganya dalam putusan kasasi MA no.979 K/PID/2004 dan putusan MA no 977 K/PID/2004 pada tanggal 10 Juni 2005 telah dih dengan pidana penjara 1,6 tahun dan membayar dihukum denda sebesar 20 juta atas tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan berlanjut.

Padahal, pada tanggal 21 Agustus 1997, Boediono bersama Paul Soetopo Tjokronegoro telah menyetujui dan atau memberikan fasilitas saldo debet PT Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, dan Bank Nasional.

Menurut SK direksi BI 14/35/KEP/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981 jo. SE no:22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo. SE no:28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996 bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi ‘stop kliring sementara.” Perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, dan putusan MA no:981 K/PID/2004 tangal 10 Juni 2005 telah menghukum Paul Soetopo Tjokronegoro dengan hukuman 1,6 tahun denda 20 juta.

“Kami minta Presiden dan Kejaksaan Agung, menangkap dan mengajukan Boediono ke pengadilan atas tindak pidana yang dilakukannya,” pungkas Erlangga.