Tindaklanjuti Laporan, PB HMI Bertemu Kapolri Jendral Badrodin Haiti

HMINEWS.Com- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI – MPO) bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri. Pertemuan ini membicarakan dampak dari pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang perihal HMI yang menuai kecaman.

Ketua UmumPB HMI Muhammad Fauzi memimpin langsung rombongan bertemu Kapolri pada Kamis (12/5/2016) siang.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, Kapolri meminta agar cabang-cabang HMI di daerah tak lagi membuat laporan polisi sebab locus delicti-nya berada di Jakarta. Maka laporan & pemberkasan perkara akan dipusatkan pada Bareskrim Mabes Polri.

Kedua, Kapolri mempersilakan & membolehkan aksi-aksi HMI sepanjang tak anarkis. Ketiga, kasus Saut Situmorang jangan dibenturkan pada masalah isu SARA, muslim & nonmuslim. Keempat, Polri akan tetap menindaklanjuti laporan dugaan perkara pidana yang sudah dilaporkan PB HMI (MPO) sebelumnya.

Kelima, tak menutup kemungkinan penyidikan Mabes Polri bakal menambahkan pasal-pasal tambahan apabila dalam pemeriksaan ditemukan alasan untuk itu. Keenam, Polri tetap berkomitmen atas laporan kasus ini dan akan mengusutnya.

“Saran-saran Kapolri akan kita tindaklanjuti, khususnya soal aksi agar tidak anarkis serta tidak melebar menjadi isu SARA,” kataMuhammad Fauzi usai pertemuan.

Saut, Belajarlah Profesionalisme dari HMI

Publik gerakan muda Islam dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia khususnya, dibuat gaduh dengan pernyataan Saut Situmorang salah satu pimpinan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis (5/5/2016) malam tampil sebagai narasumber bersama Hakim Agung Gayus Lumbuun dan mantan Hakim Asep Iriawan di acara Benang Merah, TVOne bertemakan “Harga Sebuah Perkara.”

Giliran Saut Situmorang berbicara seperti kehilangan akal profesionalismenya saat menggambarkan kondisi masyarakat yang mudah tergiur berbuat kejahatan. Saut Situmorang pun berkata “mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau HMI minimal LK I, tapi ketika menjadi pejabat mereka korup, sangat jahat, culas dan licik”.

Si Saut seperti pejabat publik yang pikirannya justru tidak “publik” yakni cara berfikir yang dapat bersifat bijak dan berdiri di atas keberagamaan bangsa ini. Pernyataannya menunjukan tidak profesionalismenya seorang petinggi negara. Saut yang katanya pernah berkarier pada Badan Intelejen Negara (BIN) sepertinya lupa membaca sejarah panjang HMI dan gerakan muda Islam di negeri ini.

HMI yang lahir hanya 2 tahun setelah republik ini merdeka telah menempatkan profesionalisme lembaga sebagai ujung tombak perkaderan. Dalam keanggotaan HMI tidak mengenal suku dan keluarga, setiap yang ingin menjadi bagian dalam keanggotaan HMI wajib mengikuti Latihan Kader I (LK I). Kurikulum perkaderan HMI disusun secara sempurna format perkaderan revolusioner ini dapat mengantarkan mahasiswa Islam mendapatkan lompatan kuantum secara spiritual dan intelektual.

HMI sejak berdirinya pada 5 Februari 1947 telah memantapkan diri sebagai organisasi modern mahasiswa Islam di Indonesia. Kemoderenan dan keprofesionalisme lah selama ini yang membuat HMI tetap menjadi organisasi yang kompatibel dengan zaman. Alumni HMI yang menjabat sebagai pejabat publik di republik ini pun tetap menunjukan profesionalisme sebagai pejabat negara.

Entah mendapat bisikan setan darimana oknum pimpinan KPK yang sebelumnya tiga kali gagal seleksi itu sepertinya jarang membaca sejarah HMI, bahwa nama-nama Ahmad Dahlan Ranuwiharja, Deliar Noor, Sulastomo, Nurcholis Madjid, Akbar Tanjung, Abdullah Hehamahua, Azumardi Azra, Yudi Latif, Anies Baswedan, Yuddy Chrisnandi adalah sederat alumni HMI sebagai pejabat negara tetap menjungjung tinggi profesionalisme.

Di HMI pluralisme pemikiran akan ditemukan, di HMI seluruh pemikiran didiskusikan, bahkan mazhab dalam Islam pun dapat dimanajemen dengan baik dalam perkaderan HMI. Sehingga tidak mengherankan pasca dari HMI kader dan alumni HMI dapat berdiaspora baik ke lembaga masyarakat yang beragam termasuk juga pada partai politik dimana dapat ditemukan alumni HMI.

Professionalisme kader HMI ditunjukan misalnya dengan pemikiran Nurcholis Madjid yang sangat plural, bahkan mantan Ketua Umum PB HMI selama dua periode ini 1966-1971 sempat mengeluarkan statetmen yang sangat kontrofersial pada zamannya “Islam Yes, Partai Islam No”. Ini adalah kedalam cara berfikir yang melintasi zaman dari seorang kader HMI.

Sebagai petinggi KPK pun Saut belum menorehkan sejarah yang baik dalam pembarantasan korupsi. Jika dibandingkan dengan keprofesionalisme kader atau alumni HMI yang pernah berkiprah di KPK yakni Abraham Samad dan Abdullah Hehamahua maka Si Saut tidak ada apa-apanya. Abraham Samad dan Abdullah Hehamahua bahkan dua alumni yang justru menahan juga sesama alumni HMI sekalipun mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Bagi kader dan alumni HMI tidak masalah sebab disitulah alumni HMI bekerja dengan cara-cara yang professional.

Saut belum berbuat apapun atas nama penegakan hukum tetapi mulutnya sudah sesumbar kemana-mana. Ia sudah tidak pantas menjabat pejabat publik negeri ini, sudah waktunya Si Saut mengundurkan diri atau dipaksa mundur dari jabatannya. Jabatan pimpinan KPK hanya boleh dijabat oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bekerja secara professional dengan menjadikan hukum sebagai panglima tanpa harus ada tendensi organisasi, suku, keluarga atau bahkan agama.

Jakarta, 7 Mei 2016
Abdul Malik Raharusun (Kader HMI Maluku Tenggara)

Saut Situmorang Gagal Paham Identifikasikan Gerakan HMI

HMINEWS.Com – Pernyataan Saut Situmorang tentang HMI dan KAHMI yang dikatakannya korup dan sangat jahat telah menyakiti hati banyak kalangan di HMI dan KAHMI. Pernyataan itu disebut sebagai tendensius, politis, dan sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap aktifis muslim yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Reaksi yang sama tentu juga dialami oleh KAHMI UII atas pernyataan Saut tersebut. Terlebih lagi UII atau yang dulu bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) adalah tempat kelahiran HMI. Namun Presidium KAHMI UII mengingatkan agar seluruh eksponen HMI tidak terlalu reaktif.

“Saut hanya telah gagal paham dengan menganggap HMI koruptor. Nyatanya saat ini banyak kader yg menjadi pendidik dipelosok negeri, yang mungkin jauh dari bayangan dan kemampuan Saut sendiri” kata Hendi Aldrianto selaku Presidium KAHMI UII, Sabtu (7/5/2016).

“Ada juga yg menjadi budayawan, usahawan dan tentu politisi. Karena itulah tugas dan fungsi lembaga kader melekat pada HMI” tambah Hendi.

Hendi mengingatkan, justru pada titik ini, dengan pernyataannya itu, Saut telah menunjukan kegagalannya sebagai insan Intelilijen. Mengingat dalam catatan karirnya Saut mencantumkan pernah menjabat sebagai staf ahli BIN.

“Dia gagal mengidentifikasi HMI secara komprehensif. Saut tidak sendiri, ada banyak orang seperti dia yang salah memberi informasi. Sehingga gerakan Islam pada akhirnya sering disalah pahami” ujarnya.

“Saat ini menjadi kesempatan pada kita kader HMI untuk memberi penjelasan di ruang publik tentang Khittah Perjuangan HMI yang sebenarnya” pungkas Hendi.

Diskreditkan HMI, Pimpinan KPK Didesak Mundur dari Jabatannya

HMINEWS.Com – Rapat Koordinasi Nasional III Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Rakornas KAHMI) yang berlangsung selama dua hari (4-6 Mei) di Purwakarta bereaksi atas pernyataan Ketua KPK, Saut Situmorang, yang mendiskreditkan HMI.

Rakornas III KAHMI 2016 berlangsung di Hotel Kota Bukit Indah Plaza Purwakarta dan diikuti oleh 500 peserta dari Majelis Nasional, Wilayah dan Daerah KAHMI. Dalam Rakornas ini, para peserta melakukan serangkaian pembicaraan menyangkut soal-soal internal dan eksternal organisasi.

Disamping itu, forum Rakornas se-Indonesia juga mencermati perkembangan terkini terkait Pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tatkala menjadi narasumber “Harga Sebuah Perkara” di stasiun TV One pada Kamis 5 Mei 2016.

Terkait dengan pernyataan Saut Situmorang tersebut, Forum Rakornas KAHMI menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Penyebutan HMI dalam konteks pembicaraan Saut Situmorang telah merugikan nama baik HMI lantaran melakukan generalisasi bahwa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah mengikuti Latihan Kader (LK I) melakukan korupsi.

2. Pernyataan tersebut sangat tendensius dan merupakan pembunuhan karakter serta mendeskreditkan HMI.

3. Pernyataan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik selaku aparat penegak hukum.

4. Oleh karenanya, forum Rakornas KAHMI menuntut sebagai berikut: 1). Saut Situmorang harus minta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronika nasional selama 5 hari berturut-turut, 2). Saut Situmorang mundur dari jabatan pimpinan KPK, 3). KAHMI akan menempuh upaya: melaporkan ke Majelis Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menempuh upaya hukum serta melaporkan ke Mabes POLRI.

Pernyataan sikap ini ditandangani Pimpinan Sidang Rakornas III KAHMI yang terdiri dari Dr. Muhammad Marwan, Dr. Reni Marlinawati, Ir. Subandriyo, Drs. Manimbang Kahariadi dan Dr. Lukman Malanuang.

PB HMI: Sesat Pikir, Saut Situmorang Hanya Tutupi Kelemahan KPK

HMINEWS.Com – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI -MPO), Muhammad Fauzi, menilai pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang mengaitkan perkaderan HMI dengan prilaku korupsi adalah sesat pikir.

“Dalam hal ini pimpinan KPK Saut Situmorang memberikan perumpamaan yang tidak tepat dan menunjukkan kesalahan berpikir. Walaupun terkesan mencari pertanyaan, mengapa mahasiswa setelah menjadi pejabat menjadi korup? Mengapa harus mengaitkan perkaderan HMI dengan perilaku korupsi?” ujar Muhammad Fauzi, Jum’at (06/05/2016).

Fauzi menilai pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk mendeskreditkan HMI. Sebagai salah satu pimpinan KPK tidak sepantasnya Saut mengeluarkan pendapat yang merugikan HMI, seolah-olah ada kaitannya perkaderan HMI dengan perilaku korupsi.

Di sisi lain, lanjut Fauzi, tuduhan Saut itu bisa jadi hanya langkah untuk menutupi kelemahan KPK sendiri yang tak becus menangani kasus megakorupsi seperti BLBI, korupsi RS Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta.

“KPK kami pertanyakan integritasnya, karena berlarut-larut dalam menangani kasus megakorupsi, BLBI menguap, Sumber Waras tidak ada kejelasan, dan begitu juga kasus korupsi reklamasi pantai utara Jakarta. Kewajiban KPK disitu, bukan sibuk mengurusi perkaderan HMI,” tandas Fauzi.

Sebagai Ketua Umum PB HMI (MPO), Fauzi menyatakan akan mengambil langkah hukum jika dalam waktu 2 x 24 jam Saut Situmorang tidak meminta maaf secara terbuka kepada kader HMI se-Indonesia.

Selain itu, Ketua Koordinator Nasional Korps Pengader Nasional HMI, Muhammad firdaus, mengatakan Saut gagal dalam memahami realitas perkaderan HMI.

“Mahasiswa yang tergabung didalam Himpunan Mahasiswa Islam, memang kebanyakan orang-orang tercerahkan, kemudian dalam perkaderan HMI mereka dibimbing untuk menjadi insan ulul albab, insan yang terbaik sesuai dengan tujuan HMI. Jika kedepan ada yang melakukan tindakan korup itu adalah margin error kaderisasi. Margin error tidak bisa diklaim dengan over generalisasi, karena HMI lebih banyak melahirkan karakter yang membangun negeri ini. Mulai dari guru-guru idealis, dosen, penulis, pengusaha, pegiat sosial dan elemen masyarakat lainnya,” terang Firdaus.

Surat Terbuka BEM dan Ikatan Alumni UI untuk Jokowi

bemHMINEWS.Com – Gabungan aktivis BEM Universitas Indonesia (UI), Ikatan Alumni UI, dan Gerakan Anti Korupsi (GAK) lintas almamater mengadakan rapat di Kampus UI Salemba, Jakarta 20 Maret 2015. Mereka geram dengan kondisi negeri ini, khususnya pemberantasan korupsi yang malah dilemahkan oleh rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Berikut ini surat terbuka mereka untuk Presiden Joko Widodo.

….

Kepada Yang Terhormat
Presiden Republik Indonsia
H. Joko Widodo

Telah tujuh puluh tahun negeri kita, Republik Indonesia, berdiri. Para pendiri negeri telah merumuskan fondasi bangsa sebagai cita-cita luhur untuk membentuk pemerintahan yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jutaan rakyat di seluruh penjuru negeri dengan suka rela menjadi bagian dari cita-cita itu dan ikut berkorban dengan jiwa dan raga untuk merealisasikannya.

Namun dalam perjalannya, upaya meraih cita-cita luhur itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Otoritarianisme panjang telah menghambat terlaksananya cita-cita mulia yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Upaya membangun bangsa merdeka yang bermartabat, berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkeadilan dan demokratis, seringkali terseok-seok akibat ulah sekelompok orang yang haus kekuasaan, rakus dan tak berprikemanusiaan.

Bapak Presiden,

Ingatan kita atas perjalanan bangsa di era pemerintahan Orde Baru masih begitu jelas. Di balik ceritera positif yang selalu didengungkan selama 32 tahun, ternyata memendam begitu banyak masalah. Pemerintahan otoritarian yang berjalan tanpa kontrol efektif dari rakyat telah menumbuhkan beragam praktek korup, tamak, kong kali kong, dan tipu menipu, yang merebak di seluruh jajaran lembaga politik, birokrasi pemerintah dan sebagian lapisan masyarakat.

Kita pun kemudian ketahui bersama, akibat dari praktik busuk yang berlangsung berkepanjangan, telah membangkitkan kemarahan rakyat. Gerakan rakyat yang menjelma menjadi “people’s power” bermula dari kampus-kampus, kemudian merebak menjadi aksi jalanan, menuntut pergantian pemerintahan untuk melakukan reformasi total.

Dengan tumbangnya rejim Orde Baru, semangat perubahan ditanamkan. Terbitnya Ketetapan MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi salah satu tonggak sejarah reformasi bangsa Indonesia yang mengamanatkan dilakukannya perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa. Atas dasar itulah dilakukan berbagai inisiatif untuk melakukan perubahan.

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang bersifat independen, yang didirikan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002. Sejak itulah, rakyat melihat dilakukannya upaya serius pemberantasan korupsi.

Betapa pun KPK sebagai lembaga penegak hukum tentu masih memerlukan pembenahan, namun secara umum rakyat mempercayai kerja serius lembaga ini dalam upaya mendukung menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di tangah KPK, hukum tidak lagi dipersepsikan “tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.”

Bapak Presiden,

Dalam kaitan inilah, kami segenap sivitas akademika Universitas Indonesia ingin mengajak Bapak Presiden untuk bersama-sama mencermati dengan serius apa yang tengah terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Serangkaian kemelut hukum dan politik akhir-akhir ini yang tentu Bapak sangat memahaminya, telah menumbuhkan rasa prihatin kami yang mendalam.

Sejak proses pembentukan kabinet kerja dalam pemerintahan yang Bapak pimpin, kemudian pencalonan Kapolri yang dilanjutkan dengan proses praperadilan, hingga terjadinya penetapan tersangka para pemimpin lembaga penegak hukum secara beruntun yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, kami merasa khawatir serangkaian kejadian ini akan terus berlanjut, yang pada akhirnya akan melemahkan segala upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait pada kasus-kasus korupsi besar.

Kekhawatiran kami semakin besar ketika serangkaian peristiwa ini terlihat berkaitan erat dengan tarik menarik kepentingan elit politik yang sangat berpotensi menciptakan ketidak-stabilan politik.

Bila hal ini terus dibiarkan, tidak mustahil berbagai upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan amanat reformasi akan terhenti. Lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan juga akan semakin tercemar akibat adanya intervensi politik.

Pada saat itu, penetapan tersangka kepada pihak-pihak tertentu atas kasus-kasus hukum yang terkesan kurang substansial, telah menimbulkan momok baru di era pasca reformasi. Penetapan tersangka yang terus merangsek betapa pun Bapak Presiden telah memerintahkan untuk segera dihentikan, telah menimbulkan kekhawatiran terancamnya sendi-sendiri demokrasi seperti kekebasan pendapat, kekebasan akademis, kekebasan pers, dan bahkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Bapak Presiden,

Atas dasar itulah, kami segenap sivitas akademika Universitas Indonesia, mendorong secara sungguh-sungguh agar Bapak Presiden memperjuangkan dan melakukan langkah-langkah tegas sesuai dengan hak dan kewenangannya demi dilakukannya perbaikan dan penyelamatan bangsa. Langkah-langkah yang kami anggap penting untuk segera dilakukan tertuang dalam empat hal strategis yang kami sebut sebagai Catur Cita Universitas Indonesia, yaitu:

1. Perkuat KPK
2. Lakukan reformasi total POLRI dan Lembaga Peradilan segera
3. Bersihkan Demokrasi dari Oligarki
4. Turunkan harga barang pokok yang menjadi kebutuhan rakyat banyak dengan memberantas seluruh mafia.

Kami berharap Bapak Presiden tidak perlu ragu dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan dan perbaikan ini, demi rakyat dan bangsa. Tuntutan ini jelas sejalan dengan janji Bapak Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita yang telah Bapak rumuskan sebelumnya. Janji adalah hutang yang harus dibayar. Dan kata-kata yang diucapkan harus dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata!

Jakarta, 20 Maret 2015
ILUNI & BEM UI
Sivitas Akademika Universitas Indonesia

KPK Melemah di Bawah Kepemimpinan Ruki

HMINEWS.Com – Serikat Pengacara Rakyat menyebut ada tiga indikasi melemahnya pemberantasan korupsi di bawah Plt Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki. Hal itu sekaligus membuktikan kekhawatiran publik atas melemahnya KPK pasca praperadilan Komjen Budi Gunawan.

“Yang Pertama, Plt Pimpinan KPK terutama Taufiequrrahman ruki sangat terlihat tidak tegas terutama dalam kasus kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjayanto dan tindak lanjut penanganan perkara Budi Gunawan,” demikian disampaikan Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman, melalui rilisnya, Ahad (1/3/2015).

Ia menilai dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjayanto sama sekali tidak terlihat upaya Taufiequrrahman Ruki untuk membela atau sekedar menuntut Mabes Polri melakukan gelar perkara terbuka terkait kejanggalan mencolok dalam penanganan kasus tersebut. “Dia hanya bicara normatif bahwa kasus tersebut biar ditangani oleh Polri karena memang kewenangan Polri,” lanjutnya.

Sementara dalam tindak lanjtut penanganan kasus BG setelah kekalahan di praperadilan Taufiequrrahman Ruki juga tidak terlihat fight untuk melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Malah sekarang beredar wacana untuk mengalihkan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung, hal ini jelas bertentangan dengan fungsi “supervisi” KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang  KPK.

Yang kedua adalah soal masih tersanderanya dua pimpinan KPK lain yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Sebagaimana diketahui bahwa mereka juga turut menjadi terlapor perkara pidana pasca penetapan BG sebagai tersangka. Saat itu beredar rumor bahwa merekapun sudah menjadi tersangka.

“Sulit bagi mereka berdua untuk berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai komisioner jika dihantui status tersangka. Ada baiknya permasalahan kasus kedua orang tersebut dibuat jelas terlebih dahulu. Jangan nanti mereka tiba-tiba di tangkap di tengah jalan ketika KPK mengusut kasus korupsi besar dan melibatkan orang penting,” paparnya.

Yang ketiga, informasi bahwa Indriyanto Seno Adji ternyata menderita penyakit kanker.  Jika informasi tersebut benar, tentu pengangkatan Indriyanto Seno Adjie telah melanggar Pasal 29 huruf c UU KPK yang mensyaratkan pimpinan KPK harus sehat jasmani dan rohani.

Beban kerja pimpinan KPK dipastikan sangat berat karena prioritas KPK adalah kasus-kasus besar yang tingkat kerumitannya juga tinggi oleh karenanya kondisi pimpinan KPK harus benar-benar prima.

Habiburokhman menyatakan tiga indikasi tersebut membuktikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil Presiden Jokowi terkait kisruh KPK Vs Polri tidaklah benar-benar menyelesaikan persoalan. Presiden harus segera melakukan tindakan lanjutan agar pelemahan terhadap KPK tidak terus berlarut-larut.

Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi

Bila kita lihat visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif dan efisien. Dan bila lihat misi KPK yang pertama, kedua, keempat dan kelima yaitu koordinasi dengan instansi pemberantasan korupsi, supervisi dengan instansi pemberantasan korupsi, pencegahan dan monitoring. Dari visi misi ini bisa dinilai bahwa visi misi tidak akan tercapai bila KPK hanya bekerja sendirian. KPK harus bekerjasama dengan instansi pemberantasan korupsi lainnya. Sayang sekali instansi pemberantasan korupsi hanya dipandang pada kepolisian dan kejaksaan semata. Instansi pemberantasan korupsi harus diperluas bukan hanya sebatas kepolisian dan kejaksaan tapi juga meliputi BPK, BPKP dan Inspektorat (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah).

Dari visi misi ini bisa dinilai bahwa visi misi tidak akan tercapai bila KPK hanya bekerja sendirian. KPK harus bekerjasama dengan instansi pemberantasan korupsi lainnya

Nah, bagaimana kalau kerjasama ini nyaris tidak ada dan kalaupun ada nyaris tidak efektif? Maka terjadilah hubungan antagonis antar sesama instansi pemberantasan korupsi. Kisruh hubungan KPK-Polri adalah puncak gunung es betapa KPK ingin bergerak sendirian di depan. Semua orang ingin korupsi diberantas. Bahkan para koruptor pun ingin korupsi diberantas. Masalahnya adalah dengan cara yang bagaimana?

Libatkan Birokrat

Unsur dan komposisi pimpinan KPK sangat mempengaruhi gerak dan gaya KPK. Semua periode kepemimpinan KPK justru tidak mencerminkan hukum tidak tertulis dalam dunia perkorupsian yaitu: “bahwa yang bisa memberantas korupsi hanyalah para pelaku dan korbannya.” Saya tidak bermaksud menggeneralisir masalah. Namun saya ingin memberi contoh kecil. Instansi yang paling dekat dengan birokrasi adalah Inspektorat, baik itu Inspektorat Jenderal maupun Inspektorat Daerah. Unsur yang mengisi Inspektorat tersebut terdiri dari 2 golongan besar yaitu PNS Inspektorat murni artinya sejak CPNS sampai sekarang terus bertugas di Inspektorat. Satu golongan lagi yaitu PNS pindahan artinya PNS yang telah malang melintang di berbagai instansi di luar Inspektorat. Dalam melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus, PNS Inspektorat murni terlihat kurang memahami permasalahan di luar aspek keuangan. Tapi PNS pindahan justru jauh lebih memahami baik pemahaman teknis administratif maupun modus-modus gerakan korupsi termasuk mutasinya. Kalau Inspektorat saja kondisinya sudah seperti itu, bagaimana dengan pemahaman instansi di luar birokrasi seperti kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP dalam memahami modus gerakan korupsi birokrasi baik untuk pencegahan maupun penindakan?

Unsur pimpinan KPK yang pernah ada meliputi kejaksaan, kepolisian, LSM, pengacara, akademisi. Mereka semua berada di luar birokrasi. Semuanya akan dominan untuk bergerak dalam penindakan korupsi. Karena untuk melakukan pencegahan tidak bisa karena modus dan pergerakan korupsi mereka tidak paham secara mendalam. Dengan unsur dan komposisi seperti ini maka sampai kapanpun juga KPK tidak akan efektif melakukan pencegahan korupsi.

Oleh karena itu atas nama visi dan misi KPK maka unsur komposisi dan unsur pimpinan KPK harus direformasi. Unsur pimpinan KPK pada saat seleksi oleh panitia seleksi harus menambah persyaratan yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum, tapi juga harus memahami birokrasi. Dan, yang paling memahami birokrasi adalah kaum birokrat

Unsur dan komposisi pimpinan KPK harus dibakukan, minimal unsur kepolisian, kejaksaan dan birokrasi harus terwakili dalam unsur pimpinan KPK. Unsur dari kejaksaan dan kepolisian menjadi wajib di samping untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu juga untuk memenuhi misi KPK yaitu koordinasi dan supervisi sesama instansi pemberantasan korupsi. Unsur dari birokrasi menjadi wajib atas dasar di samping sebagai simpul monitoring penyelenggaraan negara juga untuk mempercepat pergerakan pencegahan korupsi. Dengan kata lain pemberantasan korupsi harus mengedepankan pola kemesraan antar instansi pemberantasan korupsi.

Saya ingin memberi satu contoh kasus yaitu kasus yang lagi hangat adalah dugaan anggaran siluman pengadaan UPS di pemprov DKI. Dari sudut pandang penindakan korupsi maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak. Dan, diduga akan ditemukan perbedaan antara harga pasaran dan harga kontrak UPS tersebut. Dari dugaan tersebut akan diambil kesimpulan adanya dugaan mark up. Para pelaku mulai dari pimpro, panitia lelang, rekanan ataupun kepala dinas akan menjadi pihak yang akan paling terkena penindakan korupsi. Biasanya akan berakhir seperti itu.

Atas dasar kebiasaan inilah banyak PNS tidak bersedia menjadi pimpro, panitia lelang dan perangkat proyek lainnya. Tapi akan jauh berbeda dengan gaya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi akan bergerak dari hulu, bukan dari hilir. Apa itu UPS? UPS dalam bahasa pasaran adalah baterai penyimpan listrik yang biasa dipakai untuk perangkat yang menggunakan listrik. Pada umumnya perangkat komputer dan internet selalu didampingi oleh UPS. UPS dengan spesifikasi dan merk yang sama di mana-mana harganya akan hampir sama. Perbedaaan harga antar daerah hanyalah faktor ongkos transportasi. Artinya bila harganya nyaris sama kenapa harus ditenderkan? Bukankah cukup dengan menerbitkan sebuah standar harga barang nasional? Maka atas dasar inilah dibuat program katalog elektronik yang biasa dikenal dengan istilah e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah (LKPP). Seharusnya semua barang pabrikan, baik itu pabrikan berbentuk barang mekanikal/elektrikal maupun pabrikan sandang pangan seperti pupuk, bibit, obat dan lainnya. Sayang sekali program e-katalog belum digerakkan secara ‘total football,’ masih lebih banyak imbauannya. Sedangkan pemberantasan korupsi tidak bisa lewat imbauan atau kesadaran, tapi lewat pemaksaan. E-katalog harus digerakkan dengan pemaksaan.

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pola pelelangan, baik itu pelelangan umum, pelelangan terbatas ataupun pelelangan sederhana untuk semua barang pabrikan harus dihapus. Dengan dihapusnya pelelangan untuk barang pabrikan maka semua instansi pemerintah akan dipaksa untuk melakukan pengadaan lewat media e-katalog. Pemaksaan ini harus diimbangi dengan penyederhanaan pola kerja e-katalog terutama untuk input data tentang barang, spesifikasi dan harga. Sistem harga baku harus diubah dengan menambah faktor error harga sebesar 10%, maksudnya selisih harga 10% antar daerah seharusnya masih bisa ditolerir, atau dengan pemberlakuan koefisien daerah. Penyedia barang juga harus fleksibel dalam artian penyedia barang tidak harus terdaftar dalam e-katalog. Yang masuk daftar e-katalog cukup kelompok distributor saja dan penyedia barang akan berhubungan dengan distributor.

Bila hanya distributor yang bisa menyediakan barang tentu akan mematikan sektor usaha kecil. Jadi, berapapun dugaan biaya siluman yang dianggarkan nantinya akan tersaring sendiri di pengadaan barang via e-katalog. Pola pencegahan korupsi seperti ini akan juga meminimalkan gesekan antar pihak yang berbeda kepentingan.

Nah. Lebih efektif mana pola penindakan korupsi atau pola pencegahan korupsi?
Salam reformasi.

paspoto (1)Rahmad Daulay

PB HMI: Praperadilan BG Dikabulkan, Rekening Gendut Harus Tetap Diusut

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI -MPO) menyatakan, dikabulkannya gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak menggugurkan substansi perkara rekening gendut perwira tinggi Polri.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan untuk menyatakan tidak sahnya status tersangka yang diberikan KPK kepadanya hari ini, Senin (16/2/2015).

“Putusan praperadilan tidaklah menggugurkan substansi perkara rekening gendut yang mengantarkan Komjend Budi Gunawan menjadi tersangka. Meski pada akhirnya Hakim Sarpin mengabulkan gugatan praperadilan Komjend Budi Gunawan untuk menyatakan tidak-sahnya status tersangka yang diberikan KPK kepadanya namun substansi perkara rekening gendut ini tetaplah fakta. Prosedur wajib dijalankan tetapi tidak boleh mengalahkan atau mengenyampingkan substansi perkara,” kata Zuhad Aji.

Meski begitu, Zuhad menegaskan, “PB HMI MPO menyerukan kepada semua pihak untuk tetap menghormati hukum dengan cara mendukung KPK melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus rekening gendut perwira POLRI sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Menurutnya hal ini penting karena institusi POLRI diyakini masih memiliki banyak perwira yang berintegritas dan layak untuk menjadi Kapolri selain Komjend Budi Gunawan.

“Karena itu PB HMI mpo mendukung Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjend Budi Gunawan menjadi KAPOLRI demi menjaga martabat dan kewibawaan institusi POLRI sebagai penegak hukum,” tegasnya.

Apakah KPK Berpolitik?

HMINEWS.Com – KPK vs Polri menjadi salah satu isu sentral yang menghiasi media massa saat ini, sejak Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Keputusan KPK ini dinilai aneh dan ‘berbau politis’ karena diumumkan menjelang pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi.

“Ini kan aneh, jadi jelas KPK berpolitik,” ujar kuasa hukum BG, Eggi Sudjana saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Barisan Nusantara bertajuk “Apakah KPK Berpolitik?”, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (25/01/2015).

Eggi juga menyayangkan sikap Abraham Samad dan KPK. Seperti menghimbau masyarakat datang ke KPK. Demikian juga TNI diminta untuk melindungi bisa menimbulkan kisruh antarinstitusi.

“Masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi. Seperti yang diimbau oleh KPK disuruh datang semua ke KPK, itu provokasi namanya saya kira. Tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Menanggapi usulan beberapa aktivis untuk memberikan imunitas kepada komisioner KPK, Eggi tidak setuju karena usulan ini tidak sesuai konstitusi.

“Argumentasinya haruslah hukum. Hukumlah yang menjadi kebenaran. Jadi tawaran kekebalan hukum tidak sesuai dengan UUD 1945, semua orang sama di depan hukum,” pungkasnya.

Sebaliknya, Ridaya Laode, aktivis anti korupsi, menyatakan bahwa KPK tidak berpolitik praktis. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana KPK memilih dan memprioritaskan kasus-kasus besar, paling strategis dan sistematis, strategi ini layak dilakukan KPK.

Ia menjelaskan bahwa penangkapan Bambang Widjayanto (BW) oleh kepolisian beberapa hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi KPK. Banyak petunjuk yang mengarah ke simpulan demikian. BW ditangkap, Adnan dilaporkan, demikian juga Abraham Samad.

“Bukankah kriminalisasi 3 pimpinan/komisioner KPK ini adalah bentuk pelemahan KPK,” ujar Ridaya.

“Soal kisruh KPK dan kepolisian ini ada lelucon di kalangan aktivis, Abraham akan dikrimanalisasi karena pernah tidak pakai helm saat kuliah”, cerita Ridaya Laode pada sesi tanya jawab yang disambut tawa peserta diskusi.

Lanjutnya, banyak aktivitas berharap ke depan ada imunitas terbatas terhadap KPK oleh Presiden.

Pembicara kedua, Tatak Ujiyati juga menyatakan ketatnya proses screening rekrutmen KPK yang jauh dari proses politik. Namun, menurutnya, banyak kalangan yang berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK menjadi tanda keberhasilan KPK mengusut korupsi tanpa pandang bulu.

“Dalam perjalanannya semua kalangan sudah disentuh KPK. Sekarang terlihat banyak yang membenci KPK ini sudah mengakumulasi. Karena dari berbagai latar belakang, politisi, hakim, jaksa, bupati/walikota, bahkan hakim MK sudah disentuh KPK”, kata Tatak Ujiyati, aktivis anti korupsi dalam diskusi Barisan Nusantara.

Namun, menurutnya, kalau KPK juga tidaklah bisa dikatakan lembaga super body karena penyidik masih banyak diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Ini menandakan adanya ketergantungan KPK terhadap lembaga lain dalam perekrutan alat KPK.

“Padahal dengan mandirinya KPK merekrut anggotanya akan sangat membantu mengatasi darurat korupsi di Indonesia”.

Tatak Ujiyati setuju jika yang terjadi sekarang terhadap KPK merupakan upaya pelemahan KPK. Kriminalisasi beberapa komisioner KPK sebenarnya adalah pelemahan KPK secara sistematis. “Dengan upaya itu, KPK tidak bisa memproses kasus hukum tersangka BG,” sambungnya.

Karena itu Tatak Ujiyati mempertanyakan komitmen Presiden terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi soal status BG yang ternyata sudah “distabilo merah” jauh-jauh sebelum diumumkan KPK.

“Padahal adanya KPK muncul karena berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga hùkum formal yang sudah ada seperti kejaksaan dan kepolisian,” terangnya.

Firman