Agama Tak Hanya Dicantumkan pada KTP, Ada Tanggungjawab yang Lebih Tinggi

HMINEWS.Com – Sekjen PB HMI MPO, Abdul Malik Raharusun mendukung tetap dicantumkannya agama penduduk Indonesia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengosongan kolom agama justru makin memperjelas berbagai ruang diskriminasi yang ada.

Abdul Malik Raharusun memaparkan bahwa jika agama, yang dicantumkan pada KTP, sering dijadikan alat diskriminasi, maka sebenarnya seluruh identitas yang ada juga sangat berpotensi menimbulkan diskriminasi.

“Misalnya pada jenis kelamin. Teori gender mempertentangkan dominasi patriarki kepada feminisme, pada warna kulit, bentuk rambut, bentuk rahang, teori ras mempertentangkan dominasi kulit putih atas kulit hitam, dan juga pada nama yang menggunakan marga (seperti orang Maluku, Batak, dan Toraja) seringkali juga mengalami diskriminatif,” paparnya kepada hminews, Kamis (13/11/2014) sore.

Bahkan, lanjutnya, identitas kita sebagai bangsa Indonesia pada KTP pun seringkali menjadi ‘sumber masalah’ dan perlakuan yang diskriminatif dari para majikan kepada TKW dan TKI kita di luar negeri.

“Dalam hal diskriminasi atas nama agama,  maka negara harus memainkan peran aktifnya mendorong para tokoh agama melakukan pencerdasan spiritual pada ummatnya. Ummat harus dibimbing sampai mengalami lompatan kuantum dalam memahami agama dari pehaman agama sebagai komoditas pribadi dan kelompok menjadi komoditas yang bersifat universal tidak terbatas ruang dan waktu. Ajaran agama seperti rahmatan lil ‘alamin, cinta kasih yang melintasi suku, ras, bangsa harus dioptimalkan oleh negara,” sarannya.

Malik optimis, jika hal ini dapat dimainkan oleh negara dengan baik maka agama tidak akan menjadi ancaman, dan justru sebaliknya menjadi spirit perbaikan. “Hal ini pula tentunya yang melandasi pemikiran para pendiri bangsa ini menempatkan sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkas mahasiswa doktoral UNJ tersebut.