HMI Badko Sumatra Raya: Perusahaan Pembakar Hutan harus Dihukum Berat

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Badko Sumatra Raya mendesak diberlakukannya sanksi tegas terhadap perusahaan pembakar hutan. Karena akibat pembakaran yang disengaja tersebut menghanguskan hutan-hutan yang bukan milik perusahaan dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

“Asap yang berkepanjangan di riau sudah sejak dahulu hingga kini belum selesai, pemerintah juga terkesan mandul dalam mengatasi masalah asap yang terjadi di Riau, bahkan menghabiskan dana yang sangat mahal hingga triliunan dari pemerintah pusat maupun daerah,” kata Ketua Badko Sumatra Raya, Mizan Mustofa,

Mizan menyaatakan masih ada yang terlupakan dari upaya pemerintah pusat maupun daerah, yaitu tidak adanya sansi tegas terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahan dan hutan.

“Yang selalu menjadi sasaran selalu masyarakat kecil, padahal itu hanya sebagian kecil pembakar yang tertangkap. Kita tidak pernah tahu siapa dalang di balik itu semua. Itu artinya pemilik lahan atau perusahaan tidak pernah terkena sanksi,” lanjut Mizan.

Kedua,  kata Mizan, dalam menangani permasalah kabut asap pemerintah selalu saja menggunakan cara lama, yaitu dengan menyewa helikopter untuk memadamkan titik api, padahal kalau kita kaji sisi hematnya itu merupakan pemborosan bisa menjadi proyek tahunan bagi orang yang memanfaatkannya. Ketiga tidak ada upaya dalam pencegahan dari pemerintah sendiri maupun dari kalangan sipil. Ini yang menjadi permasalah selama ini bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Menyikapi permasalahan tersebut, HMI MPO Badko Sumatra Raya mendesak agar pemerintah memberikan sanksi seberat-beratnya kepada perusahaan pembakar hutan, serta mengupayakan langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan efisian kedepannya.

HMI Semarang Dampingi Warga Save Rembang

gjrHMINEWS.Com – Bersama warga Pantura Jawa Tengah, kebanyakan ibu-ibu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Semarang berunjukrasa menolak pendirian pabrik semen di Rembang. Aksi ini digelar dua hari berturut, Rabu-Kamis (17-18/12/2014) di PTUN Semarang dan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sejumlah aktivis HMI MPO Semarang membawa sulisan ‘SAVE REMBANG’, memakai topeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengusung boneka monster, dan menggelar aksi teatrikal di jalanan, menyuarakan derita warga Rembang yang terancam dirampas haknya serta terancam kerusakan lingkungan mereka.

Ketua HMI MPO Semarang, Rina Sunia Setya, menyatakan bahwa rencana pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang mengancam kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Ia membacakan puisi ‘Bumi Merintih Penguasa Tertawa Rakyat Melawan’ untuk menggambarkan masalah yang tengah membelit warga Pantura Jawa Tengah itu.

20141218_105927[1]“Kalau dibangun di perbukitan, dampak lingkungan akan sangat besar. Akan memicu terjadinya longsor, hilangnya persediaan air untuk masyarakat sekitar. Pembangunan pabrik semen ini juga menyerobot tanah pertanian, nantinya para petani yang menggarap lahan mereka lantas mau dijadikan burhu pabrik?” ujar Rina dalam aksinya di PTUN Semarang, Jalan Abdurrahman Saleh 89, Rabu (17/12).

Aksi penolakan ini juga banyak diikuti warga Pati, Semarang dan sekitarnya yang sebelumnya telah berhasil mencegah pendirian pabrik semen di daerah mereka masing-masing. Selain HMI MPO Semarang, LBH Semarang, Walhi Jawa Tengah dan Nebula UNDIP turut mengawal aksi besar-besaran oleh warga ini.

Noor Laila

Longsor Aceh telah Diprediksi, Pemerintah Harus Tinjau Ulang Pembangunan

walhi acehHMINEWS.Com – WALHI Aceh menilai kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh. Hal itu telah diprediksi sebelumnya, diakibatkan struktur tanah yang labil,  pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan lingkungan yang masif dalam kawasan hutan, serta penerbitan kebijakan lingkungan yang memperparah kondisi alam.

“Kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi, hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana. Secara geografis, Aceh dihimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, nyaman bagi publik mengacu pada aspek standar lingkungan,” demikian rilis Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, Selasa (4/11/2014).

WALHI Aceh akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat/ publik. Kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU 22 tahun 2009, PP 38 tahun 2004 tentang Jalan dan, dan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH berbagai regulasinya yang diabaikan dalam pembangunan. Selama ini pembangunan dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut catatan WALHI, saat ini ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama di bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Aceh yang akan kaya akan sumberdaya alam hutan mencapai 3,5 juta ha telah berubah menjadi bencana ekologis akan terus menghantui Aceh saat ini dan masa depan, diakibatkan oleh perusakan secara terbuka ataupun tertutup.

Selain itu, wacana tentang pembangunan terowongan Geurutee juga harus mendapatkan kritik, saran dan respon dari lintas kelembagaan sebelum direalisasikan.

WALHI menilai Pemerintah Aceh tidak fokus pada pelestarian hutan yang menjadi titik awal kondisi dan status lingkungan di Aceh.

“Terbukti dengan terbitnya SK Menhut No.941 tahun 2013 yang mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar. Kejadian illegal logging dan kebakaran hutan juga memperparah deforestasi hutan yang menyebabkan hilangnya hutan seluas 1.751 hektar ditahun 2014. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga terjadi di 13 kabupaten dengan total luas 286,872,88 hektar dan 9 perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung seluas 921,389 hektar, artinya hutan Aceh mengalami deforestasi dan degradasi yang tinggi setiap tahun,” lanjut Nur.

Nur menyatakan, lambatnya respon terhadap bencana longsor di Aceh Besar membuktikan bahwa tidak mudah merespon bencana yang terjadi, artinya kerugian ini harus menjadi perbaikan menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan.

WALHI Aceh Apresiasi Putusan Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan

unnamedHMINEWS.Com – WALHI Aceh mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap perkara pidana PT Kalista Alam, memutuskan 8 bulan penjara dan denda 150 juta serta subsider 3 bulan.

Dalam Perkara pidananya,  PT Kalista Alam dihukum melakukan tindak pidana perkebunan berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dan tidak punya izin usaha perkebunan budidaya untuk membuka lahan perkebunan. Hal itu diduga telah mengakibatkan kerugian besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Kerugian bukan hanya materiil tetapi kerugian lingkungan (ekologis) yang dampaknya luar biasa kepada kehidupan berikutnya.

“Hal ini berkaitan dengan gugatan WALHI Aceh terhadap pencabutan izin usaha perkebunan budidaya yang sudah dikuatkan Mahkamah Agung sehingga pemerintah daerah mengambil alih lahan seluas 1.605 Hektar yang berlokasi di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten nagan Raya dijadikan sebagai Kawasan Konservasi” papar Walhi Aceh dalam rilisnya (15/7/2014).

WALHI Aceh juga mendukung pengelolaan lahan tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Sekaligus ini juga menguatkan putusan perdata tentang ganti rugi yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang mana sebelumnya PT. Kalista Alam juga diputus bersalah oleh PN Meulaboh dan diwajibkan membayar ganti rugi  sebesar 366 milliar karena terbukti bersalah melakukan pembakaran lahan gambut rawa tripa yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Kebakaran lahan tersebut mengakibatkan gas yang dikeluarkan saat terjadinya pembakaran melewati nilai ambang batas sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.