Aktivis Lingkungan Tolak Menteri Lingkungan Hidup dari Partai

kerusakan lingkungan
Kerusakan Lingkungan (ilustrasi, net)

HMINEWS.Com – Forum Pemerhati dan Penyelamatan Lingkungan Hidup Nasional serta Perkumpulan Pencinta Alam Seluruh Indonesia menolak politisasi sektor lingkungan hidup. Tegasnya, mereka menolak calon menteri Lingkunan Hidup dari kalangan politisi.

Alasan mereka, kerusakan lingkungan hidup Indonesia sudah mencapai titik yang paling parah dan mengganggu kesimbangan ekosistem serta mendatangkan berbagai macam jenis penyakit. Penebangan hutan secara besar besaran telah menganggu keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan banga Indonesia sejak dahulu dan perlahan akan punah.

Selain itu, industri pertambangan yang mempunyai daya rusak lingkungan yang tinggi telah menhancurkan ekosistem di beberapa Pulau di antaranya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi serta daerah daerah lainya.

Semua hal itu, kata mereka, terjadi akibat kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang sangat tidak mendukung program perlindungan Lingkungan Hidup. Sosok Menteri Lingkungan Hidup Indonesia umumnya diisi oleh kader-kader Politik yang selalu mendahulukan kepentingan partai dibandingkan kepentingan melindungi Lingkungan Hidup.

“Sebutlah nama-nama kader Golkar seperti Emil Salim, Sarwono Kusumaatmadja, Juwono Soedarsono dan Rahmat Witoelar atau Sonny Keraaf dari PDIP, yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan mengeluarkan kebijakan Lingkungan Hidup namun menyebabkan kerusakan Lingkungan Hidup yang besar besaran di Indonesia,” kata rilis yang ditandatangani masing-masing ketua Forum Pemerhati dan Penyelamatan Lingkungan Hidup Nasional serta Perkumpulan Pencinta Alam Seluruh Indonesia, Khairul Saleh dan Johan Sebastian Manurung, Jumat (10/10/2014).

Keduanya melanjutkan, sekarang terdengar kabar bahwa Iskandar Mandji, salah satu kader Gokar yang pernah menjadi Wakil Sekjen Partai Golkar, menjadi calon kuat untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Iskandar Mandji adalah pengusaha yang mempunyai banyak usaha di pertambangan, perkebunan dan industri logam.

“Iskandar Mandji tidak pernah terdengar kiprah nya dalam upaya penyelamatan Lingkungan Hidup di Indonesia, melainkan bisnis yang dimilikinya sekarang justru termasuk jenis usaha yang merusak Liengkungan Hidup,” lanjut mereka.

Terakhir, forum ini mendesak Jokowi dan Jusuf Kalla beserta semua koalisi pendukungnya, baik dari kalangan profesional, partai, aktivis dan lainnya untuk memprioritaskan upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan tidak menunjuk sosok-sosok yang tidak mengerti upaya penyelamatan Lingkungan Hidup Nasional, serta tidak menunjuk kader partai untuk hal tersebut. Menteri Lingkunan Hidup yang dipilih haruslah sosok yang telah terbukti berjuang secara nyata dan kongkrit bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia.

Penambangan Ilegal di Aceh Makin Merusak Lingkungan

acehHMINEWS.Com – Penambangan ilegal di Aceh makin merusak lingkungan akibat penggunaan merkuri. Sebagaimana penelitian FKH Unsyiah, terjadinya kematian massal ikan akibat air sungai tercemari merkuri dan sianida yang digunakan dalam penambangan.

Hal itu diungkap dalam diskusi lingkungan hidup ‘Analisis Kebijakan Pertamabngan Ilegal dan Pencemaran Lingkungan Hidup’ yang diadakan WALHI Aceh bersama Mongabay di Dhapu Kupi, Simpang Surabaya, Banda Aceh, Kamis (11/9/ 2014). Acara ini dimoderatori Yarmen Dinamika (Redaktur Harian Serambi Indonesia), dengan menghadirkan narasumber Rosmayani dari BAPEDAL, Faisal,S.Hut, MM (Dinas Kehutanan), DR. Elly Supriadi (akademisi), Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur, dan Yuyun Ismawati (Bali Fokus). Peserta diskusi yang hadir mewakili kalangan media, LSM, dan unsur Pemerintahan.

Ternyata penambangan illegal itu tidak hanya di 3 kabupaten di Aceh saja, tapi ada 12 kabupaten/Kota lokasi penambangan yang terdeteksi.

Hal ini terjadi karena para penambang belum paham efek yang ditimbulkan akibat penggunaan merkuri untuk mengikat emas yang mereka dapat.

Yang menarik lagi adalah untuk kasus penambangan illegal ini masih banyak terjadi di kawasan hutan lindung, ini diakibatkan karena menurut, Dinas Kehutanan sendiri, mereka dilema dalam melakukan pengawasan, karena sering bentrok dengan persoalan adanya keterlibatan pihak oknum (orang ketiga) yang sangat mempengaruhi dalam segala kegiatan yang ada, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawas perlindungan Hutan.

Menurut Yuyun, saat ini sudah ada Konvensi Minamata Merkuri, yang akan ditandatangani dan diratifikasi oleh 50 Negara. Jika ini sudah diratifikasi oleh 50 Negara, maka konvensi ini bisa dijadikan pedoman. Indonesia sudah menandatangani konvensi ini, hanya saja belum meratifikasinya.

“Sebenarnya kasus pencemaran merkuri ini bukan hanya di Aceh saja, tapi di Indonesia kasus akibat pencemaran merkuri yang korbannya adalah masyarakat yang tidak berdosa yang tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan penambangan itu sudah banyak terjadi, hanya saja tidak dipublikasikan. Merkuri ini sifatnya teratur genetic, artinya jika ibu yang hamil tercemar merkuri, anak yang dilahirkan itu akan cacat.  Untuk Aceh kasus kelahiran yang tanpa perut, tanpa langit-langit kepala dan sebagainya, belum ada penelitian yang mengarahkan bahwa ini adalah akibat tercemar merkuri,” kata Yuyun.

Hal lain yang disampaikan dalam diskusi ini adalah ternyata penambang illegal itu bukan orang Aceh asli, ketika terjadi kecelakaan atau sakit, tidak ada aturan yang mengatur itu, karena menurut qanun kependudukan Aceh, yang disebut orang Aceh itu adalah orang yang lahir di Aceh, sehingga bagi Dinas Kesehatan sendiri, ketika mereka harus membantu, terpaksa dengan cara illegal juga hanya melihat dari aspek kemanusiaan saja. Begitu juga ketika harus mengevakuasi penduduk yang berada dalam wilayah yang sudah dalam ambang batas merkuri.

Saat ini jumlah penambang rakyat mencapai 5000 titik lebih di 12 Kabupaten/Kota di Aceh. WALHI Aceh merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan RAN (Rencana Aksi Daerah) untuk pertambangan illegal dalam rangka mencegah perusakan lingkungan hidup yang lebih besar.

WALHI Aceh akan Gugat Perubahan Fungsi Hutan Lindung

walhi acehHMINEWS.Com – WALHI Aceh menyayangkan perusakan hutan Aceh makin terbuka dan tergolong berani dilakukan oleh pemerintah Aceh yang melibatkan penjabat dan penegak hukum. Mengubah hutan lindung antara 8 -14 ribu hektar di Bener Meriah menjadi wilayah kentang seolah-olah provinsi Aceh telah mengalami kekurangan lahan terlantar.

“Untuk itu dapat kami menyimpulkan bahwa pemerintah Aceh saat ini kurang memahani fungsi hutan lindung. WALHI Aceh sebagai organisasi lingkungan hidup akan melakukan upaya gugatan hukum jika dalam waktu dekat mekanisme perubahan fungsi hutan lindung tidak bisa ditunjukan oleh pemerintah Aceh,” tulis Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur dalam rilisnya, Rabu (2/7/2014).

Kata Muhammad Nur, gugatan akan ditempuh sesuai UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 38,  dan UU 26 tahun 2007 tentang Tataruang dan Qanun Tataruang Aceh No 19 tahun 2013 tentang arahan sanksi pasal 87 yang sudah diparipurnakan pemerintah Aceh.

Dia melanjutkan, publik mengetahui target ekonomi Aceh ditahun 2014-2015 hanya 5,7 persen yang digenjot dari beberapa sektor. Proyek di Aceh patut diwaspadai mulai agenda Tataruang yang lebih banyak membangun infastruktur, maupun agenda MP3EI yang rakus ruang atas nama pembangunan yang jusru akan memiskinkan masyarakat mendapatkan ruang atau lebih lebih populer penggusaran dibenarkan atas nama UU 1870 tentang Agragria.

Untuk itu WALHI Aceh menyarankan kepada masyarakat untuk segera mengajukan permohonan penggunaan kawasan kepada pejabat diwilayah masing-masing, hal ini untuk menghindari konflik lahan kemudian hari atas nama pembangunan yang dihadapkan oleh mega proyek MP3EI dan agenda-agenda Tataruang Aceh.

Dua agenda diatas erat hubungannya dalam  menghancurkan kekayaan hutan Aceh yang asri, padahal pemerintah republik Indonesia tidak serius dan tidak disiplin dalam menjalankan agenda–agenda perbaikan lingkungan hidup. Contohnya agenda negara melalui pemerintah dipaksakan oleh swasta melakukan reklamasi Rawa Trumon yang disampaikan oleh BAPEDAL Aceh dengan luas mencapai seluas 11.000 Ha wilayah terdampak termasuk dalam kawasan SM Rawa Singkil, yang merupakan kawasan konservasi.