Kawasan Timur Harus Dikembangkan untuk Saingi Singapura

HMINEWS.Com – Indonesia adalah negara kepulauan atau negara maritim yang mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi Indonesia juga sangat strategis bagi jalur pelayaran dunia, namun belum mampu memanfaatkanya untuk pembangunan ekonomi.

“Sebenarnya kalau kita manfaatkan kemaritiman kita, luar biasa bagi pembangunan ekonomi. Posisi kita berada di dua belah benua, dua samudra. Pelayaran kita dari Pasifik Barat: Jepang, Korea, China, Filipina, pasti lewat wilayah kita, daripada lewat Selat Malaka yang sibuknya luar biasa. Nilai pelayaran di lautan kita. Kita hanya 16 persen dari jasa pelayaran kita, selebihnya Singapura menguasai 60-70 persennya,” ujar Isran Noor, mantan Ketua Umum APKASI yang kini menggantikan Sutiyoso memimpin PKPI, Kamis (22/10/2015).

Kata Isran, kondisi tersebut dikarenakan infrastruktur kita yang tidak memadai, jadi kapal-kapal asing itu lebih suka parkir di Singapura. Karenanya Singapura-lah yang mengambil manfaat jalur pelayaran kita.

“Posisi Singapura sangat strategis. Sekarang kita mau menyaingi dimana? Fasilitas pelabuhan kita tidak lengkap, pelayanan kita bertele-tele. Harusnya mudah, murah, ada insentif,” lanjutnya.

Mantan Bupati Kuta Timur itu menyarankan, sebaiknya Indonesia mengembangkan kawasan timur Indonesia untuk menyaingi Singapura. Hal ini perlu dilakukan segera, sebab jika sampai didahului Malaysia yang berencana memotong Tanah Genting Kra untuk dibuat terusan, maka kita akan bertambah sulit.

Menurutnya Singapura maupun Malaka sudah sangat crowded, dan dengan dikembangkannya kawasan timur dengan pelabuhan yang memadai, maka secara otomatis armada pelayaran dunia akan meramaikannya. Hal ini akan membuat kawasan timur makin makmur dan makin meratanya kesejahteraan.

“Pembangunan kita masih terfokus di barat, malah mendekati Singapura. Salah besar. Harus jauh-jauh, dilempar ke tengah, timur. Suapya tidak crowded, jadi kenyamanan pelayaran terjamin. Potong pelayaran Sulawesi-Kalimantan. Bangun disitu pelabuhan-pelabuhan,” ujarnya.

Ia sangat menyayangkan rencana pemerintah pusat membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sebenarnya di kawasan ini fasilitas transportasi telah sangat lengkap. “Sekarang lagi, mau bangun kereta cepat Jakarta-Bandung, ngapain? Fasilitas sudah terlalu banyak di sini. Harusnya kerjasama dengan Jepang bangun di Papua sana,” lanjut dia.

Sedangkan untuk pertahanan dan keamanan, ia menyarankan untuk memperbanyak armada angkatan laut, yang saat ini baru ada dua yaitu Armabar dan Armatim. Dan itu pun berada di satu pulau. Maka perlu dibangun lagi di Papua, Kalimantan dan Sulawesi.

 

KASAL Resmikan KRI John Lie

John Lie
Pahlawan Nasional Laksamana Muda John Lie Tjeng Tjoan (Manado 1911-Jakarta 1988)

HMINEWS.Com – Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) John Lie diresmikan di Pelabuhan Nasional Bitung, Sulawesi Utara. Peresmian dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio., MM., Sabtu (13/12/2014) siang.

Peresmian KRI John Lie merupakan bagian dari upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Ini adalah bentuk Upaya dari Pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros maritim Dunia, maka diperlukan Pengaman Wilayah Maritim yang kuat demi memenuhi hal itu,” kata Kasal, Laksamana TNI Marsetio dalam pidatonya.

John Lie sendiri, yang berasal dari etnis Tionghoa, merupakan pahlawan nasional yang berjasa terhadap negara Indonesia, khususnya saat awal kemerdekaan ketika Belanda melancarkan agresinya ke Indonesia. Sebagai penghormatan kepadanya, dinamakanlah KRI bernomor 358 ini dengan nama KRI John Lie. Istrinya turut hadir dalam peresmian ini.

Peresmian yang sempat diguyur hujan ini juga dihadiri sejumlah pejabat daerah maupun nasional, seperti Gubernur Sulut, Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Danlantamal VIII Wilayah Sulut Laksamana TNI Suleman Bandjarnahor, Walikota Bitung Hanny Sondakh beserta Jajaran Pimpinan Pemkot Bitung.

Selain itu ada jajaran pejabat dari Lantamal Bitung, Komando Distrik Militer (Kodim) Bitung, Marinir AL, TNI AU, Polda beserta Polresta dan Korps Brimob Sulut, yang mengamankan peresmian. Pertunjukan khas Sulawesi Utara; Tarian Kabasaran dan Maengket dipertontonkan pada acara ini.

Pertarungan Kepentingan di Natuna, Antara Mafia, Politik Lokal dan Pencitraan

HMINEWS.Com – Litbang Puspol Indonesia baru meneliti Kepulauan Natuna. Kepulauan ini dipilih dengan pertimbangan sebagai satu-satunya pulau terdepan yang berbatasan secara geopolitik dengan 8 negara tetangga. Pertimbangan inilah yang menjadi tolak ukur keseriusan dan keberanian pemerintah memenuhi janjinya.

“Sebagai pulau terdepan, Nanuta merepresentasikan kehadiran pemerintah pusat, akrena peraingan yang terjadi bukan dengan warga sendiri, tetapi persaingan kualitas hidup dan kualitas manusianya vis a vis dnegan negara tetangga,” demikian rilis Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol Indonesia) dalam diskusi di Bakoel Coffee, Cikini, Jum’at (12/12/2014).

Direktur Puspol Indonesia, Ubedillah Badrun, menilai Natuna tidak  bisa dianggap hanya sebagai satu wilayah terdepan, tetapi merupakan Gerbang Nusantara, pintu masuk yang merepresentasikan awajah Indonesia secara keseluruhan. Pelanggaran garis batas kedaulatan negara, apapun bentuknya, apalagi pencurian kekayaan alamnya secara sepihak oleh asing, menjadi parameter keseriusan pemerintah.

Puspol Indonesia mencatat, kekayaan darat dan laut Natuna sangat tinggi, akan tetapi penduduknya jauh dari kesejahteraan. Bukan karena tidak sadar akan kekayaan alamnya, tetapi karena ketiadaan fasilitas untuk mengelolanya.

“Di sinilah diuji keseriusan penjagaan dan pembangunan kedaulatan Republik, karena Natuna mausk dalam peta pertarungan wilayah berdasarkan potensi ekonominya, kita mengenalnya dengan konflik Laut China Selatan,” lanjut keterangan Ubedillah Badrun.

Apa yang Terjadi di Natuna?

Dengan riset menggunakan metode campuran (mixed method), Puspol Indonesia mendata wilayah Kepulauan Natuna meliputi Gugus Bunguran, Pulau Sedanau, Pulau Tiga, Pulau Laut dan wilayah perairan Natuna. Data terkumpul menjelaskan besarnya kekayaan Natuna, kerugian negara akibat illegal fishing, serta alur mafia illegal fishing.

Harga ikan karang hidup (karamba / budidaya) yang dijual ke kapal Hongkong yang datang ke Natuna meliputi ikan kerapu lumpur (Rp 232.500/kg), kerapu sunu (RP 269.700/kg), kerapu macan (Rp 139.500/kg), kerapu bebek (Rp 372.000/kg) dan ikan napoleon (Rp 920.000/kg). Selain itu nominal yang dihasilkan dari perikanan tangkap mencapai Rp 9,09 triliun.

Sementara kerugian negara akibat illegal fishing yang terjadi secara massif di Natuna diperkirakan mencapai Rp54 triliun.

Alur Mafia Illegal Fishing

~ Alur pungli: Nelayan lokal -> Posko pungli -> setor Rp 800.000 => boleh berlayar.
~ Mafia yang tertangkap: Illegal fishing -> tertangkap -> disandarkan, proses pengadilan, diledakkan/ ditenggelamkan. Atau didapati kondisi kapal rusak. dipreteli dan isi tangkapan dijual.
~ Mafia illegal fishing yang tdiak tertangkap: dibiarkan/ dikawal pihak asing/ dikawal pihak Indonesia

Pada umumnya nelayan Natuna adalah nelayan tradisional yang sulit bersaing dengan nelayan asing karena kalah teknologi. Hingga saat ini dalam kesehariannya di Natuna masih sering terjadi pemadaman listrik. Untuk mengatasinya, warga setempat secara swadaya atau urunan membeli daya listrik.

Rekomendasi

Puspol merekomendasikan agar dibangunnya Poros Maritim Indonesia dan Dunia dengan memberdayakan potensi kekuatan maritim dalam Natuna. Dengan inilah kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melengkapi pembangunan maritim, termasuk dengan mendirikan politeknik maritim berkelas internasional di wilayah ini.

Semua itu tentunya harus dimulai dari nilai idealisme kebagnsaan, patriotisme dan paradigma pembangunan kemaritiman yang tepat, yakni paradigma  yang mampu mencover khazanah kemaritiman Indonesia. “Berawal dari Ntunalah kita membangun poros maritim Indonesia untuk dunia,” pungkas Ubed.