Pratikno: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Momentum Lagi

HMINEWS.Com – Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno menyampaikan bahwa Indonesia pernah berlimpah tiga macam sumberdaya alam sebagai modal besar pembangunan, namun kini ketiganya mendekati masa habisnya.

Menurutnya, ketiga sumberdaya alam itu adalah minyak, kayu dan minerba (mineral dan batu bara). Dahulu pembangunan sangat bergantung pada tiga hal tersebut, akan tetapi orientasinya terlalu konsumtif. Sehingga setelah minyak  habis, kekayaan industri kita tidak terbangun, selesai begitu saja.

Kedua, kayu. Hutan Indonesia sangat berlimpah kayu. “Itu kekayaan luar biasa.  Kayu habis. Apa yang diwariskan setelah kayu habis? SDM kita tidak maksimal, pemerataan pembangunan tidak maksimal, kemiskinan juga tidak turun maksimal, industri kita tidak maju juga, kalah dari Korea yang tidak punya apa-apa waktu itu,” papar Prof. Pratikno dalam sambutannya kepada Pengurus Besar HMI MPO yang beraudiensi dengannya di Kemensetneg, Kamis (5/12/2015).

Ketiga: minerba. Kita pernah menjadi eksportir batubara terbesar dunia, walau stok nomor 7 dunia, tapi kita pengekspor terbesar batu bara.

“Batu bara kan energi murah, diekspor ke China yang punya stok batubara jauh lebih banyak daripada kita. Itulah yang menghidupkan indsutri China. Karena mendapatkan energi murah dari kita. Mereka industrinya berkembang, memproduksi banyak manufaktur, ekonominya tumbuh, produk-produknya kita beli,” lanjutnya lagi.

Melanjutkan pembicaraan, Prof. Pratikno mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin Indonesia kehilangan momentum lagi seperti waktu itu, meski ketiga SDA tersebut hampir  habis.

“Sekarang ini kita tidak punya moemntum semewah yang lama. Momentumyna sekarang adalah komitmen, keberpihakan, kepemimpinan, policy (kebijakan) pemerintah. Kita tidak akan punya rezeki nomplok seperti minyak, kayu dan minerba lagi. Walau begitu kita bukan menunggu. Saatnya sekarang dengan kepempimpinan dan keberpihakan ini kita lakukan sesuatu untuk membangun fundamental ekonomi yang kuat,” kata Mensetneg bersemangat.

Policy yang dimaksud agar Indonesia tidak lagi kehilangan momentum, kata Pratikno, adalah pemanfaatan atau pengalihan subsidi BBM secara tepat guna.

“Rp 300an triliun per tahun (subsidi BBM). Padahal bangun waduk setengah triliun per waduk. Kita bangun 49 waduk itu hanya butuh Rp 30 triliun, cukup sepersepuluh subsidi,” lanjutnya.

Menurut  perhitungannya, satu tahun subsidi BBM itu sudah cukup untuk membangun jalur kereta api seluruh Indonesia.

“Kalau kita ingin membangun pelabuhan, jalur kereta api, itu sudah satu tahun subsidi BBM sudah cukup. Kalau subsidi 70 persen untuk orang kaya itu kita ambil, itu sudah memenuhi 70 persen lebih kebutuhan kereta api seluruh Indonesia termasuk Papua. Dua tahun subsidi berarti bisa membangun waduk, jalur kereta api, tol seluruh Indonesia,” ujar mantan Rektor UGM tersebut.

“Sudah saatnya kita prihatin. Memang repotnya membangun pondasi di saat tidak menikmati keberlimpahan. Itu memang berat, tapi kalau tidak dimulai akan lebih repot lagi,” tandasnya.

Audiensi PB HMI MPO dengan Menteri Sekretaris Negara

Mungkin ini yang pertama kalinya dalam sejarah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) secara institusi organisasi diterima secara resmi oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tepatnya Kamis 5 November 2015 sekitar pukul 08.45 – 09.45 WIB, PB HMI-MPO bersilahturahim di gedung utama Sekretariat Negara.

Dalam kunjungan ini PB HMI-MPO yang terdiri dari Puji Hartoyo Abu Bakar (Ketua Umum PB HMI), Abdul Malik Raharusun (Sekretaris Jenderal), Fathurrahman (Direktur LAPMI), Endri Somantri (Ketua Badko Jabagbar/Ketua SC Kongres ke-XXX), Faridal Arkam (ketua HMI cabang Tangerang Raya) Khotibyani (Ketua Panitia Kongres ke-XXX) dan perwakilan cabang Tangerang Raya. Rombongan PB HMI-MPO langsung disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (Setneg RI), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. di ruang rapat Gedung Utama Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Kunjungan PB HMI-MPO ke Sekretariat Negara membahas dua hal, Pertama, terkait kehadiran unsur negara pada Kongres ke-XXX HMI-MPO pada tanggal 12-16 November 2015 di Kota dan Kabupaten Tangerang. Ketua Umum PB HMI-MPO dalam diskusi tersebut menyampaikan kepada Menteri Setneg RI, bahwa PB HMI-MPO berharap Pak Joko Widodo selaku Presiden RI dapat menghadiri dan membuka Kongres ke-XXX HMI-MPO nanti. Dan Kedua, kunjungan ini juga sebagaimana permintaan Menteri Setneg RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. agar PB HMI-MPO membawa lembar sejarah HMI untuk menjelaskan keberadaan dua HMI. Maka silaturahim PB HMI-MPO juga membawa lembar putih sejarah HMI yang menjelaskan secara historis perpecahan dua HMI. Sebagaimana dalam sejarah, sejak perpecahan HMI 29 tahun silam yakni ketika Pemerintahan Rezim Orde Baru, Presiden Soeharto memaksakan pemberlakukan Asas Tunggal Pancasil bagi seluruh elemen organisasi, termasuk organisasi Islam, di tubuh HMI terjadi polarisasi ideologi yang berujung pada perpecahan HMI, yakni HMI-MPO yang tetap dengan asas Islam dan HMI-Dipo (penyebutan HMI-Dipo karena Sekretariatnya kala itu di Jalan Diponegoro No.16a) memilih berganti asas organisasi menjadi Pancasila. Selama Pemerintahan Orde Baru itu juga, HMI-MPO menjadi gerakan oposisi total terhadap seluruh kebijakan negara. Sikap negara pada masa itu juga sangat repsesif terhadap gerakan oposisi tercatat beberapa hajatan organisasi HMI-MPO seringkali menjadi incaran negara bahkan beberapa kongres dan program perkaderan dibubarkan atau membubarkan diri.

Pasca Orde Baru berganti dengan Orde Reformasi sikap negara terhadap gerakan oposisi kian akomodatif, begitu pun sebaliknya gerakan oposisi. Bahkan beberapa alumni HMI-MPO kini mengambil bagian dari proses bernegara yakni sebagai penyelenggara negara. Kunjungan PB HMI-MPO ke Sekretariat Negara RI yang langsung disambut oleh Menteri Setneg RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. harus dilihat dalam perspektif positif yakni sebagai upaya negara menjamin kebebasan berserikat dan berpendapan bagi seluruh elemen gerakan. Begitu juga sebaliknya bagi elemen gerakan kemahasiswaan yakni sebagai upaya untuk “terlibat” memberikan sumbangsi gagasan pemikiran untuk perbaikan dan kemajuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tema Kongres ke-XXX HMI-MPO, HMI untuk NKRI yang Berdaulat.

Abdul Malik Raharusun
Sekjen PB HMI MPO