Akhirnya Yusril Bersaksi pada Sidang Sengketa Pilpres

yusrilHMINEWS.Com – Akhirnya pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai saksi pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski dihadirkanoleh tim Prabowo-Hatta, Yusril menegaskan dirinya benar-benar sebagai saksi ahli dan tidak berpihak pada salah satu kubu capres-cawapres yang bersengketa.

“Saya hanya bertindak sebagai ahli, tidak memihak kepada pihak manapun, saya bicara sesuai dengan keyakinan saya dan saya disumpah. Orang bisa membaca keterangan ahli saya yang tidak membela sini, membela yang itu. Saya hanya menjelaskan dari segi konstitusi,” kata Yusril usai bersaksi di sidang MK, Jum’at (15/8/2014).

Yusril mengaku malam sebelumnya ditelepon oleh Jokowi, dan kepada capres tersebut ia katakan akan memihak konstitusi.¬†“Tadi malam Pak Jokowi juga menelpon saya, saya menerangkan, ‘Pak Jokowi saya hadir sebagai ahli dan diminta oleh pihak Prabowo. Saya akan menyampaikan sesuai dengan keahlian saya dan saya tidak akan memihak manapun, saya hanya akan memihak kepada konstitusi,” ujarnya.

Dengan keterangan tersebut, Yusril berharap kubu Jokowi bisa menerima. Ia juga menyatakan:¬†“Tadinya saya ingin mengajukan sendiri, tapi pihak Prabowo minta saya, tapi bila Pak Jokowi minta saya juga akan datang karena saya ingin menerapkan sistem hukum secara objektif,”¬†tandasnya.

Surat Akil Dari Tahanan KPK

Akil Mochtar menampar wartawan saat ditanya hukuman potong jari dan dimiskinkan yang dahulu diusulkannya (foto; internet)

HMINEWS.Com – Setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar menulis surat. Surat tersebut ditulis tangan dan ditujukan kepada para hakim konstitusi, berikut transkripnya:

Jakarta, 3 Oct 2013
Kepada Yth/ yang mulia Bpk/ibu hakim konstitusi
Ass. Wr Wb

1. Saya mohon maaf kepada Bpk/ibu hakim konstitusi dan kpd seluruh staf dan karyawan MK.

2. Sejak tanggal surat ini saya mengundurkan diri sebagai hakim MK

3. Walau tidak untuk dipercaya atau tidak perlu percaya kepada saya, kiranya saya perlu menjelaskan kejadian yg sebenarnya;

A. Rabu malam saya baru sampai dirumah sekitar jam 8 lewat, mandi ganti pakaian dan berbicara dengan istri, saya diberitahu ada tamu oleh penjaga rumah kediaman. Saya menuju ke pintu mau membuka pintu lalu ada ketukan, dan pintu saya buka, dan ada petugas dari KPK memperkenalkan diri dengan mengatakan ada dua orang lagi duduk di teras halaman depan, dan diminta menyaksikan lalu saya hanya kenal dengan Chairun Nisa, yang pernah SMS beberapa waktu lalu mau bertamu ke rumah, saya jawab dengan SMS, silahkan tapi jangan malam-malam karena saya ngantuk.

Ketika saya menyaksikan kedua orang itu digeledah, dari laki-laki yang tidak saya kenal itu didapati beberapa amplop, sedangkan dari Chairun Nisa hanya didapati beberapa buah HP. Sedangkan satu orang lagi laki-laki, saya tidak pernah melihat katanya menunggu di mobil putih.

Saya merasa saya tidak pernah tertangkap tangan! Selanjutnya saya diminta ke kantor KPK untuk menjelaskan kejadian itu yang terjadi di teras rumah saya itu. Saya tidak tahu latar belakang kejadian. Saya tidak pernah meminta uang atau janji sepeserpun! Yang kemudian saya ditetapkan sebagai tersangka.

Banyak saksi kejadian itu, ajudan, petugas jaga dari kepolisian dan security. Kalau kaitannya dengan pilkada Gunung Mas silahkan diamati rekaman sidang, 2 hakim anggota, 1 panitera pengganti dan panitera. Bagaimana pengambilan keputusan perkara dimaksud. Semua berlangsung sesuai prosedur dan tidak ada satupun dipengaruhi oleh saya.

B. Pilkada Lebak : Saya lebih tidak mengerti lagi karena sudah diputus, sudah dibacakan putusan, semua proses sidang pengambilan keputusan semua dilakukan dengan musyawarah mufakat, tidak ada sama sekali saya menginteruksi, ada PP (Panitera Pengganti) dan panitera yang menyaksikan proses musyawarah tsb.

Katanya ada SMS dari pengacara Susy kepada saya meminta dibantu perkara tersebut. Saya tidak pernah meminta uang atau janji dari perkara tersebut, tapi saya dijadikan tersangka.

4. Demi Allah Yang Maha Menyaksikan saya akan menghadapi ini dengan tabah dan yakin terhadap semua ini. Tiada pertolongan yang lebih baik kecuali dari Allah.

Ditengah berita yang mendzolimi saya, menyudutkan dengan hal-hal yang aneh mengikuti perkara ini, saya tidak akan merubah sikap saya terhadap bangsa ini.

Saya bukan penghianat! Walau saya harus mati untuk itu semua.

5. Kepada Bpk/ibu Hakim, maupun kolega saya ; Jika dalam perjalanan yang panjang ini, siapa tahu istri dan anak-anak saya membutuhkan petunjuk, sekiranya Bpk/ibu jika berkenan, bila mereka bertanya hal yang perlu mereka ketahui, mohon ditegur sapa kepada mereka.

Tks
Akil Mochtar

PB HMI: Kembalikan Kewenangan KY Awasi MK

HMINEWS.Com – Kenyataan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang tidak bisa diawasi harus diubah. MK harus tetap diawasi dengan mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk pengawasan tersebut.

“Perkuat pengawasan di MK dengan mengembalikan kewenangan KY untuk dapat mengawasi perilaku seluruh hakim, termasuk hakim MK,” tulis Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo Abubakar dalam rilisnya, Jum’at (4/10/2013).

Menurut rilis tersebut, kemutlakan yang dimiliki MK selama ini yaitu segala keputusannya tidak bisa diupayakan hukum lagi manakala para pihak yang berperkara tidak menerima hasil putusan MK.

“Dengan begini maka wajar saja kalau kita mengatakan bahwa kekuasaan MK sesungguhnya ‘absolut.’ Di mata kekuasaan MK, tidak ada lembaga lain yang memiliki bargaining atas dirinya. Ada majelis kehormatan MK yang keberadaannya bersifat adhoc, hanya dibentuk ketika ada dugaan hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim MK. Tetapi sifat itu menunjukan keberadaannya yang sangat lemah.”

Dengan kejadian Ketua MK tertangkap basah menerima suap, kepercayaan rakyat terhadap supremasi hukum runtuh seketika.

Selain mengembalikan kewenangan KY, PB HMI MPO menuntut proses rekrutmen hakim MK harus dilakukan secara transparan, adil dan objektif oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya.

Jangan Lupakan Kasus Besar

PB HMI MPO mendukung KPK untuk menuntaskan pemberantasan seluruh kasus korupsi yang diduga terjadi di MK; yang dilakukan oleh panitera, keluarga maupun hakim MK secara langsung, tanpa mengurangi fokus untuk menuntaskan kasus-kasus mega korupsi lain yang masih dalam proses di KPK seperti kasus Bank Century dan BLBI.

Sedangkan mengenai Akil Muchtar sebagai tersangka (yang ketika tertangkap masih melekat pada dirinya jabatan ketua MK) harus dituntut dengan hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati.

“Presiden agar tegas dan segera mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan kewibawaan negara, terutama dalam hal penegakan hukum demi terwujudnya keadilan,” demikian tertulis dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum Puji Hartoyo dan Sekjen Abdul Malik Raharusun tersebut.

PB HMI: Kemutlakan MK Harus Dievaluasi

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyatakan Mahkamah Konstitusi yang absolut harus dievaluasi. Harus ada sharing power yang memungkinkan adanya pengawasan terhadap lembaga tersebut.

“Pertama, ikut berduka atau berkabung dengan tertangkapnya oknum dari lembaga yang terkenal dengan kebersihannya. Karena dengan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab itu, kepercayaan yang telah dibangun selama ini oleh Jimly Assiddiqy dan Mahfud MD runtuh seketika,” kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI-MPO, Zuhad Aji Firmantoro, Kamis (3/10/2013).

Zuhad Aji menyatakan, jika kondisinya seperti ini maka kekuasaan MK yang absolut itu harus dievaluasi.

“Di pengadilan yang lebih rendah kita masih bisa banding atau kasasi, tetapi kalau di MK tidak bisa. Kini saatnya bagaimana kekuasaan yang absolut itu ada semacam dewan pengawasnya,” lanjut mahasiswa S2 Hukum UII tersebut.

Dahulu ada semacam pengawas hakim di MK, lanjut Zuhad Aji, tetapi itu kurang representatif. Kini dengan kejadian tertangkap-tangan-nya Ketua MK karena suap, semua makin khawatir melihat situasi dan harus kemana lagi berharap jika lembaga penegak konstitusi juga diisi orang yang korup.

“Semoga masyarakat tidak putus asa terhadap penegakan hukum di negeri ini, dan kita harus kembalikan optimisme penegakan hukum dengan mengembalikan kredibilitas MK,” pungkasnya.